Dana Otsus bukan indikator pemerataan pembangunan Aceh

Thursday, 11 February 2010 17:39
Warta - Aceh
WASPADA ONLINE

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh diminta tidak menjadikan alokasi dana otonomi khusus (otsus), serta bagi hasil minyak, dan gas (migas) untuk kabupaten/kota sebagai indikator adanya pemerataan pembangunan di provinsi itu.

"Alokasi dana otsus dan bagi hasil migas untuk kabupaten/kota sesuai mekanismenya. Jadi itu bukan sebuah indikator pemerintah Aceh sudah melakukan pemerataan, dan berpihak ke daerah tertinggal," kata, TAF Haikal, di Banda Aceh, tadi sore.

Hal itu dikemukakannya menanggapi pernyataan gubernur, Irwandi Yusuf, yang mengatakan, bahwa pembangunan wilayah pantai barat, dan selatan Aceh tidak dianaktirikan.

Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) itu, menyatakan, pernyataan gubernur tersebut keliru, sebab pengalokasian dana otsus untuk kabupaten/kota telah diatur dalam Qanun (Perda) No 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil migas, dan penggunaan dana otsus.

"Dalam qanun tersebut mengatur secara jelas porsi dari suatu daerah dengan menggunakan indikator jumlah penduduk, luas wilayah indeks kemiskinan, dan lain-lain.Jadi hal itu bukan kebijakan sepihak pemerintah Aceh, tapi melaksanakan kebijakan yang sudah diatur dalam Qanun Aceh tersebut," tambahnya.

Karenanya, katanya, untuk melihat keberpihakan Pemerintah Aceh maka yang harus diperhatikan adalah apakah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murni sudah diperhatikan untuk program dan kegiatan bagi wilayah pantai barat dan selatan Aceh.

"Justru dalam APBA murni wilayah 'pertaruhan' untuk melihat komitmen pemerintah Aceh dalam upaya mengurangi jurang pemisah atau ketertinggalan pembangunan di Aceh," tambahnya.

Dari RAPBA 2010 sebesar Rp6,9 triluan, senilai sekitar Rp3,9 triliun diantaranya sumber dananya dari otsus, dan Rp3 triliun adalah APBA murni.

"Artinya, sumber dana APBA murni itulah seharusnya Pemerintah Aceh punya keberpihakan yang kongkrit untuk membangun wilayah pantai barat dan selatan Aceh yang tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di provinsi ini," jelasnya.

Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat01/ann)


http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=89178:dana-otsus-bukan-indikator-pemerataan-pembangunan-aceh&catid=13:aceh&Itemid=26