Gangguan Frekuensi RAPI Semakin Parah
Ketua
RAPI terpilih Kecamatan Luengbata, Umriansyah (kiri) menerima pataka
dari Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal pada pelantikan pengurus
RAPI Luengbata di Aula Gedung Terminal Terpadu Banda Aceh, Minggu
(20/5). SERAMBI/NASIR NURDIN
*
Relawan Bencana Desak Penertiban
BANDA ACEH - Musyawarah Kecamatan (Muscam) II RAPI Luengbata, Kota Banda Aceh, Minggu (20/5), selain membentuk kepengurusan baru diketuai Umriansyah (JZ01BUN) juga melahirkan rekomendasi yang salah satunya mendesak intervensi pemerintah dan pihak berwenang menertibkan gangguan di frekuensi RAPI yang cenderung semakin parah.
Rekomendasi Komisi A dan B Muscam II RAPI Kecamatan Luengbata itu ditujukan kepada Ketua RAPI Kota Banda Aceh dan Pengurus RAPI Aceh untuk segera dikoordinasikan dengan pihak berwenang, termasuk Balai Monitoring (Balmon) selaku lembaga teknis Ditjen Postel di daerah.
Umriansyah didampingi sekretarisnya, Dedi Supriadi (JZ01BDE) mengatakan, yang mendesak ditindaklanjuti adalah gangguan frekuensi pada fasilitas repeater 143.575 Mhz yang digunakan oleh relawan RAPI untuk bantuan komunikasi bencana maupun keadaaan darurat lainnya.
Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal (JZ01BTH) membenarkan gangguan di range frekuensi RAPI telah berlangsung cukup lama dan diyakini bertujuan untuk melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi RAPI. Apalagi, pascagempa 8,5 SR yang mengguncang Aceh pada 11 April 2012 semakin banyak masyarakat menggunakan radio komunikasi dua arah yang disiagakan pada jalur RAPI.
“Sepertinya ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk pembusukan organisasi atau melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap RAPI. Sebagai organisasi legal yang dilindungi undang-undang, kami berhak mendapatkan proteksi pemerintah. Saya pikir wajar jika lahir rekomendasi itu,” kata Haikal.
Bentuk gangguan, kata Haikal adalah penjimeran (spoting signal) disertai audio (suara) dengan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak pantas diucapkan di frekuensi terbuka. “Kami minta intervensi pemerintah dengan aparat keamanannya untuk menertibkan. Ini juga penting agar tidak terjadi benturan di lapangan,” tandas Haikal.
Muscam II RAPI Luengbata di Gedung Terminal Terpadu Banda Aceh dibuka oleh Camat Luengbata, Drs Muhammad Hidayat. Dia berharap RAPI terus berkiprah, baik dalam kondisi normal maupun bencana.
Pengurus baru RAPI Luengbata merupakan kelanjutan periode sebelumnya yang diketuai Fauzi SE (almarhum). Adapun pengurus inti untuk periode dua tahun ke depan masing-masing Umriansyah (ketua), Rino Alfian (JZ01BRL) wakil ketua, Dedi Supriadi (JZ01BDE) sekretaris, dan Supomo (JZ01BBO) sebagai bendahara. Kepengurusan yang dilengkapi beberapa seksi tersebut dilantik Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal.(nas)
BANDA ACEH - Musyawarah Kecamatan (Muscam) II RAPI Luengbata, Kota Banda Aceh, Minggu (20/5), selain membentuk kepengurusan baru diketuai Umriansyah (JZ01BUN) juga melahirkan rekomendasi yang salah satunya mendesak intervensi pemerintah dan pihak berwenang menertibkan gangguan di frekuensi RAPI yang cenderung semakin parah.
Rekomendasi Komisi A dan B Muscam II RAPI Kecamatan Luengbata itu ditujukan kepada Ketua RAPI Kota Banda Aceh dan Pengurus RAPI Aceh untuk segera dikoordinasikan dengan pihak berwenang, termasuk Balai Monitoring (Balmon) selaku lembaga teknis Ditjen Postel di daerah.
Umriansyah didampingi sekretarisnya, Dedi Supriadi (JZ01BDE) mengatakan, yang mendesak ditindaklanjuti adalah gangguan frekuensi pada fasilitas repeater 143.575 Mhz yang digunakan oleh relawan RAPI untuk bantuan komunikasi bencana maupun keadaaan darurat lainnya.
Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal (JZ01BTH) membenarkan gangguan di range frekuensi RAPI telah berlangsung cukup lama dan diyakini bertujuan untuk melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi RAPI. Apalagi, pascagempa 8,5 SR yang mengguncang Aceh pada 11 April 2012 semakin banyak masyarakat menggunakan radio komunikasi dua arah yang disiagakan pada jalur RAPI.
“Sepertinya ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk pembusukan organisasi atau melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap RAPI. Sebagai organisasi legal yang dilindungi undang-undang, kami berhak mendapatkan proteksi pemerintah. Saya pikir wajar jika lahir rekomendasi itu,” kata Haikal.
Bentuk gangguan, kata Haikal adalah penjimeran (spoting signal) disertai audio (suara) dengan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak pantas diucapkan di frekuensi terbuka. “Kami minta intervensi pemerintah dengan aparat keamanannya untuk menertibkan. Ini juga penting agar tidak terjadi benturan di lapangan,” tandas Haikal.
Muscam II RAPI Luengbata di Gedung Terminal Terpadu Banda Aceh dibuka oleh Camat Luengbata, Drs Muhammad Hidayat. Dia berharap RAPI terus berkiprah, baik dalam kondisi normal maupun bencana.
Pengurus baru RAPI Luengbata merupakan kelanjutan periode sebelumnya yang diketuai Fauzi SE (almarhum). Adapun pengurus inti untuk periode dua tahun ke depan masing-masing Umriansyah (ketua), Rino Alfian (JZ01BRL) wakil ketua, Dedi Supriadi (JZ01BDE) sekretaris, dan Supomo (JZ01BBO) sebagai bendahara. Kepengurusan yang dilengkapi beberapa seksi tersebut dilantik Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal.(nas)
