13 Januari 2009 | 12:24 WIB
Banda Aceh ( Berita ) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2009 diharapkan dapat menjawab pemerataan pembangunan kawasan, khususnya di pantai barat dan selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
“Kita berharap triliunan rupiah dana APBA 2009 haruslah menjawab kebutuhan akan pemerataan pembangunan di seluruh Aceh,” kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) TAF Haikal di Banda Aceh, Senin [12/01] .
Menurut dia, Pemerintah Aceh agar melihat aspek akselerasi pembangunan, sehingga APBA betul-betul dapat dinikmati dalam bentuk pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di Aceh
Dijelaskan, APBA 2009 berbeda antara legislatif (DPRA) dan eksekutif (Pemerintah Aceh). APBA versi Pemerintah Aceh senilai Rp9,5 triliun, sementara menurut DPRA mencapai Rp11,035 triliun. “Terjadinya perbedaan dalam mengajukan anggaran, maka saya berharap Pemerintah dan DPRA agar lebih terbuka dalam pembahasan rencana APBA 2009, sehingga tidak membingungkan masyarakat,” tambah dia.
Karena itu TAF Haikal menyatakan Pembahasan APBA 2009 merupakan ukuran untuk melihat sisi kerakyatan dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. “Masyarakat harus mengetahui sejauhmana kualitas program dan kegiatan yang mampu mereka nikmati,” tambah dia.
Dipihak lain, ia menyatakan, polemik dalam pembahasan anggaran di tingkat legislatif juga jangan sampai memperlambat pengesahan, karena bisa memperburuk keadaan di tengah upaya perbaikan ekonomi rakyat. “Saat ini banyak masyarakat Aceh berharap kucuran dana pembangunan dari dana APBA yang begitu besar sesegera mungkin,” kata dia.
Pada bagian lain, TAF Haikal menyatakan prihatin kondisi berbagai infrastruktur di pesisir barat dan selatan Aceh yang hingga kini masih tertinggal dibanding wilayah timur provinsi ujung paling barat Indonesia ini. ( ant )
http://beritasore.com/2009/01/13/apba-harus-jawab-pemerataan-pembangunan-kawasan/
Selasa, 13 Januari 2009
APBA 2009 Harus Menjawab Kebutuhan Rakyat
Junaidi | The Globe Journal
Banda Aceh – Beberapa pihak mengharapkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2009 mencapai Rp 9,5 triliun beberapa pihak mengharapkan dana sebesar itu haruslah menjawab kebutuhan akan pemerataan pembangunan di Aceh.
Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan, TAF Haikal kepada The Globe Journal, Senin (12/1) menyebutkan, RAPBA 2009 mencapai Rp 9,5 triliun, angka tersebut merupakan usulan dari Eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), akan tetapi, berbeda dengan anggota DPRA melalui pokjanya yang mengusulkan Rp 11,036 triliun. “Berapapun besarnya alokasi APBA tahun ini haruslah menjawab kebutuhan akan pemerataan pembangunan di Aceh, pembangunan yang akan dilakukan mestilah melihat aspek akselerasi pembangunan, sehingga APBA betul-betul dapat dinikmati dalam bentuk pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di Aceh,” ujar Haikal.
Menurut Haikal hal ini masyarakat menanti APBA yang betul-betul memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya bagi kalangan pemerintah saja. “Bisa kita lihat, bagaimana penanganan pembangunan di pantai barat-selatan Aceh yang masih sulit ditempuh dengan darat. Selain itu, bagaimana penanganan banjir disebagian wilayah di Aceh. Rakyat Aceh membutuhkan kerja yang cepat dan berkualitas,” sebutnya.
Haikal meminta pemerintah Aceh dan DPRA untuk lebih terbuka dalam membahas RAPBA 2009. Jangan ada yang ditutup-tutupi. “Toh, hari ini kita semua bekerja untuk dan demi rakyat. Pembahasan APBA 2009 merupakan ukuran untuk melihat sisi kerakyatan dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Sejauhmana kualitas program dan kegiatan mampu dinikmati oleh rakyat,”
http://tgj.co.id/detilberita.php?id=1431
Banda Aceh – Beberapa pihak mengharapkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2009 mencapai Rp 9,5 triliun beberapa pihak mengharapkan dana sebesar itu haruslah menjawab kebutuhan akan pemerataan pembangunan di Aceh.
Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan, TAF Haikal kepada The Globe Journal, Senin (12/1) menyebutkan, RAPBA 2009 mencapai Rp 9,5 triliun, angka tersebut merupakan usulan dari Eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), akan tetapi, berbeda dengan anggota DPRA melalui pokjanya yang mengusulkan Rp 11,036 triliun. “Berapapun besarnya alokasi APBA tahun ini haruslah menjawab kebutuhan akan pemerataan pembangunan di Aceh, pembangunan yang akan dilakukan mestilah melihat aspek akselerasi pembangunan, sehingga APBA betul-betul dapat dinikmati dalam bentuk pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di Aceh,” ujar Haikal.
Menurut Haikal hal ini masyarakat menanti APBA yang betul-betul memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya bagi kalangan pemerintah saja. “Bisa kita lihat, bagaimana penanganan pembangunan di pantai barat-selatan Aceh yang masih sulit ditempuh dengan darat. Selain itu, bagaimana penanganan banjir disebagian wilayah di Aceh. Rakyat Aceh membutuhkan kerja yang cepat dan berkualitas,” sebutnya.
Haikal meminta pemerintah Aceh dan DPRA untuk lebih terbuka dalam membahas RAPBA 2009. Jangan ada yang ditutup-tutupi. “Toh, hari ini kita semua bekerja untuk dan demi rakyat. Pembahasan APBA 2009 merupakan ukuran untuk melihat sisi kerakyatan dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Sejauhmana kualitas program dan kegiatan mampu dinikmati oleh rakyat,”
http://tgj.co.id/detilberita.php?id=1431
Langganan:
Postingan (Atom)