Monday, 25 October 2010 09:13
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Politikus Aceh, Teuku Riefky Harsya mengingat para politisi dan pejabat publik untuk menahan diri dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, 'tahun politik' Aceh jangan sampai mengganggu pembangunan daerah. "Ini krusial bukan hanya pada pembangunan daerah, melainkan bagi masyarakat juga," katanya.
Anggota DPR-RI asal Aceh ini berada di Provinsi Aceh dalam rangka kunjungan kerja ke daerah itu. Dia juga Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, ristek dan lingkungan hidup.
Menyikapi Pemilukada 2011 nanti, Riefky menyebutnya dengan istilah 'tahun politik'. Untuk itu dia mendesak agar 'tahun politik' itu disambut secara proporsional (berimbang). "Jangan sampai mengganggu percepatan pembangunan di Aceh," urai dia.
Pun begitu, dia juga berharap agar program-program yang digulirkan pemerintah selama ini tidak menjadi kampanye terselubung. "DPRA dan DPRK harus mengingatkan pemerintah," katanya.
Riefky mengaku masih terlalu dini menggelindingkan Pemilukada Aceh. "Sebaiknya tahun depan saja. Karena itu bisa menganggu konsentrasi para kandidat, terutama yang incumbent," urai dia.
Ditanya sikap Partai Demokrat sendiri dalam menyambut 'tahun politik', dia mengatakan belum ada kebijakan Dewan Pengurus Pusat (DPP). "Kita akan lihat hasil survei, aksesibilitas serta ketokohannya," sebut Riefky.
Menurut dia, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk mengusung tokoh dari luar partai. Pun begitu, tentu saja mereka memprioritaskan kadernya terlebih dahulu. Tapi itu semua tergantung survei," lanjutnya.
Menyikapi 'tahun politik' ini, TAF Haikal, seorang aktivis Aceh mengungkapkan hal serupa. Katanya, bagi pejabat publik yang berhasrat melaju di Pemilukada nanti jangan sampai menelantarkan tugasnya.
Bagi calon incumbent, lanjutnya, harus mengundurkan diri dari jabatannya. "Ada aturan yang mengatur soal itu. Kita harapkan, mereka bisa memberi contoh bagi kandidat lain," sebut Haikal.
Dia mengakui, isu bakal munculnya sejumlah kandidat yang kini mulai hangat di media tak bisa dihindari. "Itu alamiah, tapi bagi pejabat publik harus menempatkan itu pada porsinya saja," tukasnya.
Haikal juga berharap Pemilukada di Aceh nanti bisa menjadi contoh serta tidak merusak demokrasi dengan pembodohan politik masyarakat.
Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat08/wsp)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=151977:pilkada-aceh-harus-disambut-berimbang&catid=13:aceh&Itemid=26
Senin, 25 Oktober 2010
Senin, 18 Oktober 2010
Suami Jual Ganja, Istri Jualan Togel
Minggu, 17 Oktober 2010 | 15:18 WIB
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
ilustrasi
ACEH BARAT, KOMPAS.com - Aparat Kepolisian Resort (Polres) Aceh Barat mengamankan tersangka bandar ganja , DW (42) dan agen judi toto gelap (togel) ND (55), Sabtu (16/10).
"Tersangka DW dan ND itu pasangan suami istri, keduanya saat ini masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Djoko Widodo di Meulaboh, Minggu (17/10/2010).
Dari tangan tersangka DW , petugas menyita 200 gram ganja kering, sementara dari tersangka ND polisi menyita 25 lembar rekap angka togel, uang Rp 297.000 dan satu unit telepon genggam.
"kedua tersangka digerebek di rumahnya di perumahan Budha Suci Gampong (Desa) Paya Peunaga kecamatan Johon Pahlawan," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Djoko Widodo.
Didampingi Kasat Reskrim AKP Suwalto, Kapolres mengatakan aktivitas istri ND yang berprofesi sebagai bandar ganja itu diketahui dari informasi masyarakat.
Menurut Kapolres Aceh Baratitu, saat penggerebekan terhadap DW di rumah bantuan untuk korban tsunami itu, petugas juga menemukan ND yang sedang merekapitulasi atau menghitung angka togel.
"Aktivitas para tersangka itu sangat meresahkan, mereka akan mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku," kata Djoko.
Sementara itu, aktivis LSM, TAF Haikal minta aparat penegak hukum menumpas tuntas judi togel dan peredaran narkoba di Provinsi yang telah memberlakukan hukum Syariat Islam itu.
"Praktik judi togel di Aceh sudah sangat meresahkan, terutama di wilayah pantai barat selatan Aceh. Kami berharap aparat penegak hukum menangkap aktor dan bandar judi itu," kata mantan direktur eksekutif Forum LSM Aceh itu.
Maraknya judi togel di daerah paling barat pulau Sumatera itu merupakan salah satu bukti lemahnya penegakan syariat Islam yang diberlakukan sejak 2002.
"Masih maraknya judi togel dan peredaran narkoba merupakan salah satu bukti lemahnya penegakan hukum Syariat Islam di daerah itu," kata Jubir Kaukus pantai Barat Selatan (KPBS) itu.
Editor: Ignatius Sawabi | Sumber : ANT
http://regional.kompas.com/read/2010/10/17/15180441/Suami.Jual.Ganja..Istri.Jualan.Togel
Jadi Korban Fitnah, Irwandi Maafkan Jika Pelaku Mau Mengaku
Banda Aceh, (Analisa)
Meskipun telah menjadi korban fitnah bahkan menjurus menjadi sasaran ancaman pembunuhan, Gubernur Irwandi Yusuf mengaku akan memaafkan pelakunya jika berterus terang di hadapan penyidik Polri.
Gubernur Irwandi menyatakan jika pelaku pencemaran nama baiknya, A. Hamidi Arsya (50) memberi keterangan yang koorperatif atau yang benar-benar pada pihak kepolisian, maka pelaku akan dimaafkan, meskipun proses hukum tetap lanjut.
"Saya akan maafkan Hamidi Arsya) jika mau mengaku dan memberikan keterangan yang benar, bukan yang dibuat-buat," ujar Gubernur Irwandi Yusuf kepada wartawan, usai membuka Pelatda atlet binaan utama Aeh 2010 di SMK 3 Banda Aceh, Jumat (15/10).
Jika pelaku tidak memberi keterangan sesuai perbuatannya, maka Irwandi akan menuntut pelaku sesuai aturan UU dan bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana, penyebaran fitnah dan UU informasi teknologi.
"Hukuman dari pasal yang akan dikenakan untuk pelaku mungkin lebih dari 15 tahun. Karena itu, berilah keterangan yang benar, mungkin akan saya maafkan," ujar Irwandi.
Sebelumnya, aparat Polresta Banda Aceh menangkap Hamidi yang yang diduga sebagai penyebar luas SMS (Short Massage Service) berisi fitnah dan pencemaran nama baik Gubernur Irwandi Yusuf. Hamidi yang merupakan warga Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar itu, ditangkap di rumahnya, Kamis (14/10) siang.
Selain Hamidi, ada beberapa warga Aceh, bahkan tokoh parpol yang juga telah dan akan dilaporkan ke polisi terkait hal yang sama seperti Hamidi yang menyebarkan fitnah melalui SMS kepada masyarakat luas.
"Ada beberapa orang lagi yang mungkin akan saya laporkan ke polisi terkait hal yang sama seperti yang telah dilakukan Hamidi. Kemungkinan ini tidak saya maafkan karena sudah beberapa orang mendekati pelaku menasehati untuk tidak melakukan lagi, namun hal serupa masih dilakukan hingga sekarang," beber Irwandi.
sms yang telah mencemarkan nama baik Gubernur itu, telah beredar sejak seminggu lalu. Pelaku mengirim sms dengan menggunakan nomor handphone yang berbeda-beda, namun berhasil dilacak dan ditangkap polisi.
"Dalam sms itu disebutkan bahwa saya telah meniduri perempuan lain termasuk istri teman sendiri. Pelaku juga menuduh saya melakukan korupsi," ujar Irwandi Yusuf.
SMS itu dikirim tersangka yang berisi seruan kepada warga Pidie dan Pidie Jaya agar menghentikan mobil saya saat melintas di daerah itu. Pelaku juga menyerukan agar membunuh dan membakar mobil gubernur jika melintas kawasan Pidie.
"Dia juga mengatakan kalau saya menekan PNS yang ada di jajaran Pemerintahan Aceh," ungkap Irwandi mengutip sms yang diduga disebarkan pelaku. Irwandi Yusuf juga menyebutkan, selain kepada sejumlah tokoh Aceh yang ada di Aceh, pelaku juga mengirimkan sms yang bernada fitnah dan pencemaran nama baik dirinya itu kepada sejumlah tokoh Aceh yang ada luar Aceh, termasuk kepada sejumlah ulama.
"SMS juga dikirim kepada mantan Gubernur Abdullah Puteh, TAF Haikal dan sejumlah tokoh lain," sambung Irwandi.
Bantah
Sedangkan Hamidi sendiri yang ditemui di ruang pemeriksaan Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, dengan tegas membantah dirinya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan terhadap itu. Melainkan dia menjadi korban orang lain.
"Saya adalah orang yang teraniaya sejak di BPKS, yang dilakukan oleh orang-orang gubernur. Aku dianggap sebagai orang yang berbahaya yang harus disingkirkan dari BPKS," ujar Hamidi, mantan pegawai Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS).
Hamidi mengaku, dirinya mengetahui hal karena pernah dipanggil oleh Ruslan, Kepala BPKS beberapa waktu lalu dan menceritakan kalau diminta Gubernur Aceh untuk memberhentikan Hamidi dari tugas-tugasnya di BPKS dengan alasan telah menghina pribadi gubernur melalui jejaring sosial facebook.
Sementara, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Armensyah Thay yang ditemui di tempat yang sama mengatakan, pihaknya akan terus menyelidiki motif pelaku mengirimkan pesan fitnah dan pencemaran nama Gubernur Aceh itu. (irn)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72360:jadi-korban-fitnah-irwandi-maafkan-jika-pelaku-mau-mengaku&catid=799:16-oktober-2010&Itemid=221
Jumat, 15 Oktober 2010
Konflik satwa liar harus diatasi
Thursday, 14 October 2010 18:01
Warta
WASPADA ONLINE
TAPAKTUAN - Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, minta pemerintah dan instansi terkait untuk menangani konflik satwa liar dengan manusia di Kabupaten Aceh Selatan.
"Konflik satwa liar seperti harimau dan gajah di Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat meresahkan, bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Kami berharap pemerintah dan instansi terkait untuk menanggulangi masalah itu secara berkesinambungan," kata Juru Bicara KPBS TAF Haikal, tadi sore.
Didampingi Direktur Institute of Society Devolopment Strategy (Insosdes) T Masrizar, seusai menyerahkan santunan kepada keluarga Martunis (25) korban dimangsa harimau di Desa Panton Luas, ia mengharapkan pemerintah untuk membangun pos penanggulangan satwa liar di daerah yang berada di kaki gunung Bukit Barisan dan Leuser itu.
"Pos penanggulangan satwa liar seperti harimau, gajah, buaya dan hewan pemangsa lainnya harus dibangun di pantai barat selatan Aceh itu, terutama di wilayah yang rentan gangguan binatang buas, kalau tidak pasti akan menimbulkan korban jiwa lagi," katanya.
Selama empat tahun terakhir, sekitar tujuh orang ditemukan tewas akibat diterkam harimau sumatra, dua meninggal akibat diinjak gajah dan dimangsa buaya di Kabupaten Aceh Selatan.
Korban terakhir bernama Martunis (25) warga Desa Panton Luas, Kecamatan Tapaktuan, ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat dimangsa harimau pada Selasa (12/10) saat berkebun dan mencari rotan di gunung Serindit yang berjarak sekitar tiga kilometer dari pemukiman penduduk.
"Kami berharap tidak ada korban lagi dimasa yang akan datang. Dengan adanya pos penanggulangan satwa liar diharapkan dapat segera diatasi apabila satwa liar mendekati pemukiman penduduk," kata mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh itu.
Editor: SASTROY BANGUN
(dat04/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149793:konflik-satwa-liar-harus-diatasi&catid=13:aceh&Itemid=26
Warta
WASPADA ONLINE
TAPAKTUAN - Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, minta pemerintah dan instansi terkait untuk menangani konflik satwa liar dengan manusia di Kabupaten Aceh Selatan.
"Konflik satwa liar seperti harimau dan gajah di Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat meresahkan, bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Kami berharap pemerintah dan instansi terkait untuk menanggulangi masalah itu secara berkesinambungan," kata Juru Bicara KPBS TAF Haikal, tadi sore.
Didampingi Direktur Institute of Society Devolopment Strategy (Insosdes) T Masrizar, seusai menyerahkan santunan kepada keluarga Martunis (25) korban dimangsa harimau di Desa Panton Luas, ia mengharapkan pemerintah untuk membangun pos penanggulangan satwa liar di daerah yang berada di kaki gunung Bukit Barisan dan Leuser itu.
"Pos penanggulangan satwa liar seperti harimau, gajah, buaya dan hewan pemangsa lainnya harus dibangun di pantai barat selatan Aceh itu, terutama di wilayah yang rentan gangguan binatang buas, kalau tidak pasti akan menimbulkan korban jiwa lagi," katanya.
Selama empat tahun terakhir, sekitar tujuh orang ditemukan tewas akibat diterkam harimau sumatra, dua meninggal akibat diinjak gajah dan dimangsa buaya di Kabupaten Aceh Selatan.
Korban terakhir bernama Martunis (25) warga Desa Panton Luas, Kecamatan Tapaktuan, ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat dimangsa harimau pada Selasa (12/10) saat berkebun dan mencari rotan di gunung Serindit yang berjarak sekitar tiga kilometer dari pemukiman penduduk.
"Kami berharap tidak ada korban lagi dimasa yang akan datang. Dengan adanya pos penanggulangan satwa liar diharapkan dapat segera diatasi apabila satwa liar mendekati pemukiman penduduk," kata mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh itu.
Editor: SASTROY BANGUN
(dat04/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149793:konflik-satwa-liar-harus-diatasi&catid=13:aceh&Itemid=26
USAID Diminta Koordinasikan Kelanjutan Jalan Banda Aceh-Calang
Banda Aceh, (Analisa)
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta badan pembangunan internasional AS (USAID) selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya)
agar selalu berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Jaya dan Pemerintah Aceh jika ada hambatan untuk melanjutkan pembangunan jalan itu terutama pada Section IV.
Karenanya, kalau nantinya masih terjadi kendala di lapangan yang dinilai dapat menganggu pembangunan jalan, USAID jangan langsung menghentikan pekerjaan, karena hambatan itu bisa diselesaikan.
"Kalau USAID mau melanjutkan pembangunannya, kita sangat mendukung. Tapi jangan cari-cari alasan jika ada sedikit gangguan langsung menghentikan proyek," ujar Wakil Ketua DPRA, Amir Helmi, SH kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (6/10).
Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang, khususnya yang masuk dalam proyek section IV di Kecamatan Jaya (Lamno), Aceh Jaya yang sempat terhenti hampir dua tahun, pada pertengahan Oktober ini akan dilanjutkan kembali.
Namun, USAID selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan itu, mengancam akan menyetop proyek section IV itu jika di lapangan masih terjadi masalah seperti pemagaran jalan dan berbagai gangguan lainnya.
Seperti diketahui, Section IV lintas Banda Aceh-Calang meliputi pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer mulai dari depan SMPN 1 Jaya di Dusun Meulhah Desa Gle Putoh hingga ke Kuala Unga plus empat jembatan di sepanjang jalan yang melintasi sebelas desa di kecamatan tersebut.
"Kami berharap tidak ada lagi barikade atau pemagaran jalan saat proyek section IV kita lanjutkan pembangunannya dalam bulan ini. Jika masih tetap ada, pekerjaannya akan langsung kami hentikan. Karena itu, kami minta pemerintah daerah mengecek kembali apakah masih ada tanah di lokasi pembangunan jalan yang bermasalah atau tidak," kata Tim Leader USAID untuk Pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang, Roy R Ventura Jr PE.
Disebutkan, jika USAID seenaknya menghentikan lagi pembangunan jalan itu dengan alasan ada gangguan\, tapi tidak meminta Pemkab dan aparat kepolisian setempat untuk menyelesaikannya, maka patut dipertanyakan sejauhmana komitmen mereka untuk membantu kelancaran transportasi masyarakat pantai Barat- Selatan Aceh.
Sementara Juru Bicara Kaukus Pantai Barat- Selatan (KPBS), TAF Haikal menyatakan, hingga kini lintas Barat-Selatan Aceh masih sulit dilalui. Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang yang didanai Pemerintah Amerika Serikat masih menemui kendala.
Dengan dalih pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai, beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah sempat memblokade jalan tersebut. Tentu saja hal ini berdampak pada pembangunan kawasan barat selatan Aceh.
"Kami memberikan apresiasi kepada pihak USAID yang telah berani bersikap tegas. Komentar dari Team Leader Pembangunan Jalan USAID, Roy R Ventura merupakan respon yang sangat tepat. Tinggal bagaimana sikap Pemkab aceh Jaya dan Pemerintah Aceh dalam mengatasi persoalan pembebasan tanah," ujarnya.
Menurut Haikal, masyarakat kawasan Barat-Selatan seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulue, Subulussalam dan Aceh Singkil, selama sudah cukup bersabar. Masyarakat hari ini pemerintah.
"Jangan sampai pemerintah dilecehkan dikarenakan beberapa kelompok yang mengklaim kepemilikan tanah atau siapapun yang menghambat pembangunan jalan tersebut," sebutnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71513:usaid-diminta-koordinasikan-kelanjutan-jalan-banda-aceh-calang&catid=792:09-oktober-2010&Itemid=221
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta badan pembangunan internasional AS (USAID) selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya)
agar selalu berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Jaya dan Pemerintah Aceh jika ada hambatan untuk melanjutkan pembangunan jalan itu terutama pada Section IV.
Karenanya, kalau nantinya masih terjadi kendala di lapangan yang dinilai dapat menganggu pembangunan jalan, USAID jangan langsung menghentikan pekerjaan, karena hambatan itu bisa diselesaikan.
"Kalau USAID mau melanjutkan pembangunannya, kita sangat mendukung. Tapi jangan cari-cari alasan jika ada sedikit gangguan langsung menghentikan proyek," ujar Wakil Ketua DPRA, Amir Helmi, SH kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (6/10).
Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang, khususnya yang masuk dalam proyek section IV di Kecamatan Jaya (Lamno), Aceh Jaya yang sempat terhenti hampir dua tahun, pada pertengahan Oktober ini akan dilanjutkan kembali.
Namun, USAID selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan itu, mengancam akan menyetop proyek section IV itu jika di lapangan masih terjadi masalah seperti pemagaran jalan dan berbagai gangguan lainnya.
Seperti diketahui, Section IV lintas Banda Aceh-Calang meliputi pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer mulai dari depan SMPN 1 Jaya di Dusun Meulhah Desa Gle Putoh hingga ke Kuala Unga plus empat jembatan di sepanjang jalan yang melintasi sebelas desa di kecamatan tersebut.
"Kami berharap tidak ada lagi barikade atau pemagaran jalan saat proyek section IV kita lanjutkan pembangunannya dalam bulan ini. Jika masih tetap ada, pekerjaannya akan langsung kami hentikan. Karena itu, kami minta pemerintah daerah mengecek kembali apakah masih ada tanah di lokasi pembangunan jalan yang bermasalah atau tidak," kata Tim Leader USAID untuk Pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang, Roy R Ventura Jr PE.
Disebutkan, jika USAID seenaknya menghentikan lagi pembangunan jalan itu dengan alasan ada gangguan\, tapi tidak meminta Pemkab dan aparat kepolisian setempat untuk menyelesaikannya, maka patut dipertanyakan sejauhmana komitmen mereka untuk membantu kelancaran transportasi masyarakat pantai Barat- Selatan Aceh.
Sementara Juru Bicara Kaukus Pantai Barat- Selatan (KPBS), TAF Haikal menyatakan, hingga kini lintas Barat-Selatan Aceh masih sulit dilalui. Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang yang didanai Pemerintah Amerika Serikat masih menemui kendala.
Dengan dalih pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai, beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah sempat memblokade jalan tersebut. Tentu saja hal ini berdampak pada pembangunan kawasan barat selatan Aceh.
"Kami memberikan apresiasi kepada pihak USAID yang telah berani bersikap tegas. Komentar dari Team Leader Pembangunan Jalan USAID, Roy R Ventura merupakan respon yang sangat tepat. Tinggal bagaimana sikap Pemkab aceh Jaya dan Pemerintah Aceh dalam mengatasi persoalan pembebasan tanah," ujarnya.
Menurut Haikal, masyarakat kawasan Barat-Selatan seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulue, Subulussalam dan Aceh Singkil, selama sudah cukup bersabar. Masyarakat hari ini pemerintah.
"Jangan sampai pemerintah dilecehkan dikarenakan beberapa kelompok yang mengklaim kepemilikan tanah atau siapapun yang menghambat pembangunan jalan tersebut," sebutnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71513:usaid-diminta-koordinasikan-kelanjutan-jalan-banda-aceh-calang&catid=792:09-oktober-2010&Itemid=221
Selasa, 12 Oktober 2010
Judi Togel Kembali Marak di Aceh
Sabtu, 09 Oktober 2010, 15:58 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH--Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) minta aparat kepolisian mengusut tuntas dan menangkap bandar judi toto gelap (togel) di provinsi Aceh.
"PraktIk judi togel sangat meresahkan, terutama di wilayah pantai barat selatan Aceh. Kami berharap aparat penegak hukum menangkap aktor dan bandar judi itu," kata aktivis LSM Aceh, TAF Haikal di Banda Aceh, Sabtu.
Sejak beberapa bulan terakhir, judi togel kembali marak di kalangan masyarakat yang berada di daerah yang diberlakukan syariat Islam tersebut. "Ini salah satu bukti lemahnya penegakan syariat Islam di Aceh sehingga togel berkembang pesat di daerah ini," kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) itu.
Berkembangnya judi togel produk luar negeri di wilayah Aceh juga telah membawa dampak psikologi yang tidak baik terhadap masyarakat daerah itu. Ia pernah mendengar ada seorang warga yang menanyakan angka togel kepada orang gila dengan imbalan sebatang rokok dan uang Rp1.000 serta seorang anak ditanyai bapaknya mimpi apa tadi malam.
"Di Aceh Singkil ada orang tua yang menanyakan mimpi anaknya, kemudian mimpi itu diramal dengan angka togel. Perbuatan itu tentu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat," kata mantan Direktur Eksekutis Forum LSM Aceh itu.
Maraknya judi togel menyebabkan seorang aktivis LSM Subulussalam menjadi korban pemukulan oleh orang tidak dikenal (OTK) setelah mengikuti rapat koordinasi antar elemen masyarakat belum lama ini.
Rapat yang membahas upaya pemberantasan judi togel di gedung pertemuan Sekdakot Subulussalam pada Selasa (21/9) berakhir dengan pemukulan yang menyebabkan seorang aktivis menjadi korban.
Menurut Haikal, korban Zulyadi yang juga ketua Komunitas Muda Subulussalam (KMAS) dianiaya oleh sekelompok orang di salah satu warung internet di pusat kota Subulussalam pada Kamis (23/9) yang mengakibat bagian muka memar dan kepala berdarah.
"Pemukulan itu merupakan salah satu ancaman bagi aktivis kemanusiaan di Aceh. Kami mengecam aksi premanisme itu dan minta aparat penegak hukum mengusut tuntas tindakan tersebut," katanya.
Red: taufik rachman
Sumber: antara
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/10/09/139261-judi-togel-kembali-marak-di-aceh
REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH--Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) minta aparat kepolisian mengusut tuntas dan menangkap bandar judi toto gelap (togel) di provinsi Aceh.
"PraktIk judi togel sangat meresahkan, terutama di wilayah pantai barat selatan Aceh. Kami berharap aparat penegak hukum menangkap aktor dan bandar judi itu," kata aktivis LSM Aceh, TAF Haikal di Banda Aceh, Sabtu.
Sejak beberapa bulan terakhir, judi togel kembali marak di kalangan masyarakat yang berada di daerah yang diberlakukan syariat Islam tersebut. "Ini salah satu bukti lemahnya penegakan syariat Islam di Aceh sehingga togel berkembang pesat di daerah ini," kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) itu.
Berkembangnya judi togel produk luar negeri di wilayah Aceh juga telah membawa dampak psikologi yang tidak baik terhadap masyarakat daerah itu. Ia pernah mendengar ada seorang warga yang menanyakan angka togel kepada orang gila dengan imbalan sebatang rokok dan uang Rp1.000 serta seorang anak ditanyai bapaknya mimpi apa tadi malam.
"Di Aceh Singkil ada orang tua yang menanyakan mimpi anaknya, kemudian mimpi itu diramal dengan angka togel. Perbuatan itu tentu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat," kata mantan Direktur Eksekutis Forum LSM Aceh itu.
Maraknya judi togel menyebabkan seorang aktivis LSM Subulussalam menjadi korban pemukulan oleh orang tidak dikenal (OTK) setelah mengikuti rapat koordinasi antar elemen masyarakat belum lama ini.
Rapat yang membahas upaya pemberantasan judi togel di gedung pertemuan Sekdakot Subulussalam pada Selasa (21/9) berakhir dengan pemukulan yang menyebabkan seorang aktivis menjadi korban.
Menurut Haikal, korban Zulyadi yang juga ketua Komunitas Muda Subulussalam (KMAS) dianiaya oleh sekelompok orang di salah satu warung internet di pusat kota Subulussalam pada Kamis (23/9) yang mengakibat bagian muka memar dan kepala berdarah.
"Pemukulan itu merupakan salah satu ancaman bagi aktivis kemanusiaan di Aceh. Kami mengecam aksi premanisme itu dan minta aparat penegak hukum mengusut tuntas tindakan tersebut," katanya.
Red: taufik rachman
Sumber: antara
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/10/09/139261-judi-togel-kembali-marak-di-aceh
Jumat, 08 Oktober 2010
KPBS Dukung Sikap Tegas USAID
hu, Oct 7th 2010, 09:48
Aceh Jaya
BANDA ACEH - Ancaman USAID (United States Agency for International Development) akan menyetop proyek section IV--lintas Banda Aceh-Calang--jika di lapangan masih terjadi masalah seperti pemagaran jalan dan berbagai gangguan lainnya didukung oleh berbagai kalangan, termasuk Kaukus Pantai Barat-Selatan (KBPS).
“Kami berharap tidak ada lagi barikade atau pemagaran jalan saat proyek section empat kita lanjutkan pembangunannya bulan ini. Jika masih tetap ada, pekerjaannya akan langsung kami hentikan. Karena itu, kami minta pemerintah daerah mengecek kembali apakah masih ada tanah di lokasi pembangunan jalan yang bermasalah atau tidak,” kata Tim Leader USAID untuk Pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang, Roy R Ventura Jr PE.
Penegasan itu disampaikan Roy dalam pertemuan dengan para keuchik, imum mukim, tokoh masyarakat, dan tokoh agama se-Kecamatan Jaya, KPA, dan Unsur Muspika Jaya di Kantor Parsons-USAID Lamno di Desa Leupee, Kecamatan Jaya, Selasa (5/12).
Menanggapi ancama tersebut, Juru Bicara KBPS, TAF Haikal menyatakan dukungan dan memberikan apresiasi kepada pihak USAID yang telah berani bersikap tegas. “Ini respons yang sangat tepat dari pihak USAID agar pembangunan untuk kepentingan rakyat tidak terganggu,” kata Haikal.
Menurut Haikal, masyarakat kawasan barat-selatan Aceh, seperti Aceh Jaya, Aceh Barat Barat, Nagan Raya, Abdya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulue, Subulussalam, dan Singkil sudah cukup bersabar. “Masyarakat menunggu ketegasan pemerintah. Jangan sampai pemerintah dilecehkan dikarenakan beberapa kelompok yang mengklaim kepemilikan tanah atau siapapun yang menghambat pembangunan jalan tersebut,” tegas Haikal.
KBPS melihat solusi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Aceh Jaya adalah dengan membangun dialog dengan masyarakat. Jika hal ini juga tidak menemui kata sepakat, maka jalur hukum menjadi alternatif.
Bentuk terorisme
Haikal mengatakan, jika berbagai upaya mediasi dengan jalan damai sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh, maka jika nantinya masih ada juga pihak yang menghambat pembangunan jalan tersebut, hal itu merupakan bentuk terorisme gaya baru.
KBPS juga mengimbau kepada seluruh komponen, termasuk pihak keamanan untuk mengambil sikap tegas apabila masih ditemukan hambatan nonteknis di lapangan. “Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil untung dari situasi seperti ini,” demikian Juru Bicara KBPS.(nas)
http://serambinews.com/news/view/40220/kpbs-dukung-sikap-tegas-usaid
Aceh Jaya
BANDA ACEH - Ancaman USAID (United States Agency for International Development) akan menyetop proyek section IV--lintas Banda Aceh-Calang--jika di lapangan masih terjadi masalah seperti pemagaran jalan dan berbagai gangguan lainnya didukung oleh berbagai kalangan, termasuk Kaukus Pantai Barat-Selatan (KBPS).
“Kami berharap tidak ada lagi barikade atau pemagaran jalan saat proyek section empat kita lanjutkan pembangunannya bulan ini. Jika masih tetap ada, pekerjaannya akan langsung kami hentikan. Karena itu, kami minta pemerintah daerah mengecek kembali apakah masih ada tanah di lokasi pembangunan jalan yang bermasalah atau tidak,” kata Tim Leader USAID untuk Pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang, Roy R Ventura Jr PE.
Penegasan itu disampaikan Roy dalam pertemuan dengan para keuchik, imum mukim, tokoh masyarakat, dan tokoh agama se-Kecamatan Jaya, KPA, dan Unsur Muspika Jaya di Kantor Parsons-USAID Lamno di Desa Leupee, Kecamatan Jaya, Selasa (5/12).
Menanggapi ancama tersebut, Juru Bicara KBPS, TAF Haikal menyatakan dukungan dan memberikan apresiasi kepada pihak USAID yang telah berani bersikap tegas. “Ini respons yang sangat tepat dari pihak USAID agar pembangunan untuk kepentingan rakyat tidak terganggu,” kata Haikal.
Menurut Haikal, masyarakat kawasan barat-selatan Aceh, seperti Aceh Jaya, Aceh Barat Barat, Nagan Raya, Abdya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulue, Subulussalam, dan Singkil sudah cukup bersabar. “Masyarakat menunggu ketegasan pemerintah. Jangan sampai pemerintah dilecehkan dikarenakan beberapa kelompok yang mengklaim kepemilikan tanah atau siapapun yang menghambat pembangunan jalan tersebut,” tegas Haikal.
KBPS melihat solusi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Aceh Jaya adalah dengan membangun dialog dengan masyarakat. Jika hal ini juga tidak menemui kata sepakat, maka jalur hukum menjadi alternatif.
Bentuk terorisme
Haikal mengatakan, jika berbagai upaya mediasi dengan jalan damai sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh, maka jika nantinya masih ada juga pihak yang menghambat pembangunan jalan tersebut, hal itu merupakan bentuk terorisme gaya baru.
KBPS juga mengimbau kepada seluruh komponen, termasuk pihak keamanan untuk mengambil sikap tegas apabila masih ditemukan hambatan nonteknis di lapangan. “Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil untung dari situasi seperti ini,” demikian Juru Bicara KBPS.(nas)
http://serambinews.com/news/view/40220/kpbs-dukung-sikap-tegas-usaid
Rabu, 06 Oktober 2010
KPBS Dukung Sikap USAID
Zal | The Globe Journal | Rabu, 06 Oktober 2010
Banda Aceh - Hingga kini, lintas barat selatan Aceh masih sulit dilalui. Pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang yang didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat masih menemui kendala. Dengan dalih pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai, beberapa pihak yang mengaku sebagai pemiliki tanah sempat memblokade jalan tersebut. Tentu saja hal ini berdampak pada pembangunan kawasan Barat selatan Aceh. "Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh memberikan apresiasi kepada pihak USAID yang telah berani bersikap tegas. Komentar dari Team Leader Pembangunan Jalan USAID, Roy R Ventura Jr PE merupakan respon yang sangat tepat. Tinggal bagaimana sikap dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya mengatasi persoalan pembebasan tanah tersebut," Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh TAF Haikal kepada The Globe Journal, Rabu (5/10).
Dalam pernyataan tertulis disebutkan, masyarakat kawasan Barat Selatan seperti masyarakat Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Simeuleu, Subulussalam dan Singkil sudah cukup bersabar. "Jangan sampai pemerintah dilecehkan dikarenakan beberapa kelompok yang mengklaim kepemilikan tanah atau siapapun yang menghambat pembangunan jalan tersebut," sebut Haikal.
Dia menambahkan, jika berbagai upaya media dengan jalan damai sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh, jika masih ada pihak yang menghambat pembangunan jalan tersebut, maka hal itu merupakan bentuk terorisme gaya baru. "Apa yang dilakukan menyebabkan kemelaratan ribuan masyarakat Aceh di kawasan pantai barat selatan," ungkapnya. [rel/003]
http://www.theglobejournal.com/kategori/hukum/kpbs-dukung-sikap-usaid.php
Sabtu, 02 Oktober 2010
Penilaian Akademisi dan LSM: Rapor Kinerja DPRA Merah
Fri, Oct 1st 2010, 11:32
* Pendemo Pertanyakan Kinerja Dewan
BANDA ACEH - Kalangan akademisi, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai, kinerja anggota dan Pimpinan DPRA periode 2009-2014--pascasetahun dilantik--ternyata belum memberikan kinerja yang baik untuk rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akademisi mengklaim, kinerja tahun pertama DPRA masih mengecewakan, sementara pegiat LSM menilai rapornya masih merah atau pontennya paling banter baru mencapai 5.
Sementara itu, puluhan mahasiswa Unsyiah, Kamis (30/9) siang, menyambangi Gedung DPRA di Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kinerja DPRA yang dinilai lamban. Soalnya, sudah setahun memangku amanah rakyat Aceh, tapi mereka belum mampu mewujudkan banyak hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
Dalam orasi bergantian yang dimulai pukul 11.30 WIB itu, para pengunjuk rasa mengkritisi kinerja tahun pertama DPRA masa bakti 2009-2014. Seharusnya, sebut pengunjuk rasa, anggota legislatif itu lebih produktif, sehingga menghasilkan banyak hal yang bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat Aceh.
“Tapi, kenyataannya kinerja DPRA malah terkesan mandul,” tuding seorang demonstran. Para demonstran yang mengenakan jaket almamaternya itu, silih berganti berorasi. Kedatangan mereka akhirnya disambut Abdullah Saleh SH, anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh. Setelah demonstran membacakan apa yang menjadi tuntutan mereka, Abdullah Saleh sempat memberi penjelasan. Tapi, saat sebuah paket kado yang berisi potongan kertas tentang janji politik yang pernah diutarakan para anggota dewan itu akan diserahkan, Abdullah Saleh langsung berlalu, meninggalkan para pengunjuk rasa.
Presiden Mahasiswa (PEMA) Unsyiah, Alfiyan Muhiddin menyebutkan, banyak harapan rakyat kepada anggota dewan baru ini. Bahkan rakyat menanti gebrakan para anggota dewan untuk mempercepat pembangunan Aceh. Tapi apa kenyataannya, semua ucapan itu cukup terlontar dalam janji-janji politik saja.
Menurutnya, tak ada perubahan signifikan yang tampak selama anggota legislatif itu dipercayakan menjadi lembaga pengontrol dan pengawas Pemerintah Aceh. Bahkan setiap ada permasalahan yang melibatkan eksekutif, DPRA dinilai hanya mampu menyuarakan di belakang, tanpa ada upaya konkret. “Belum lagi masalah SKPA yang tak kunjung selesai, dana abadi pendidikan yang tak tahu di mana. Bahkan banyak kasus korupsi yang melibatkan para eksekutif. Semua itu tak ada penyelesaiannya,” sebut Alfiyan.
Sorotan tentang kinerja DPRA juga disampaikan dosen Fakultas Hukum dan Fisipol Unsyiah, Saifuddin Bantasyam SH MA. Saat dimintai Serambi tanggapannya kemarin, Saifuddin menilai kinerja tahun pertama DPRA pontennya belum baik dan masih mengecewakan masyarakat, khususnya para konstituen.
Menurut Saifuddin, anggota dan Pimpinan DPRA menjelang genap setahun masa kerjanya sebagai anggota legislatif, bukannya menunjukkan prestasi kerja yang baik kepada publik, tapi malah mempertontonkan ketidakharmonisan antara anggota dan pimpinan dewan kepada publik melalui media massa.
Anggota dan Pimpinan DPRA saling menyalahkan dalam hal keterlambatan pembahasan lanjutan dan pengesahaan KUA dan PPAS RAPBA 2011, APBA-P 2010, dan LKPJ Gubernur 2009. Masalah internal dewan, menurut Saifuddin, seharusnya diselesaikan secara internal dengan arif dalam rapat Banmus dan penyelesaiannya diharapkan bisa mendorong kinerja dewan menjadi lebih baik lagi.
Selanjutnya, pihak legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kata Saifuddin, jangan mencari-cari kesalahan eksekutif dan sebaliknya. Kalau fenomena seperti itu terus terjadi, kata Saifuddin, maka yang sangat dirugikan adalah rakyat. Dana migas dan otsus yang diterima mencapai 4-5 triliunan rupiah/tahun, akhirnya nanti tidak akan memberikan nilai tambah apa-apa untuk perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat. Hal ini karena, eksekutif dan legislatif tidak mampu menghasilkan program pembangunan yang bisa meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Yang diinginkan rakyat Aceh dari para pejabat eksekutif dan legislatif, menurut dosen Fisipol Unsyiah ini, adalah perbaikan taraf hidup, kenyamaman, dan ketenangan agar bisa hidup bahagia. Ini menjadi tugas para pejabat eksekutif bersama legislatif, untuk membahagiakan rakyatnya. Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi (FE) Unsyiah, Ali Amin SE MSi dalam acara evaluasi dan doa satu tahun masa kerja DPRA periode 2009-2011 yang dilaksanakan GeRAK Aceh di kantornya kemarin mengatakan, untuk mengevaluasi kinerja DPRA bisa dlihat dari tiga aspek. Yaitu aspek hukum, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan sense of crisis atau kepedulian dewan terhadap kondisi masyarakat Aceh.
Contohnya, ungkap Ali Amin, selama setahun bekerja, DPRA baru menghasilkan sebuah qanun, yakni Qanun tentang APBA 2010. Kalau ini yang dihasilkan, kinerjanya jelas belum terlihat, karena ini merupakan tugas rutin yang harus dilaksanakan legislatif dan eksekutif. Dewan baru dinilai berprestasi, jika dalam satu tahun menargetkan akan menyelesaikan 21 qanun. “Dari yang ditargetkan itu bila dapat diselesaikan seluruhnya atau lebih, itu baru dikatakan dewan berkinerja baik atau berprestasi di bidang legislasi,” kata putra Aceh Singkil ini.
Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudarman secara terpisah kepada Serambi juga menyatakan keprihatinannya terhadap kinerja DPRA periode 2009-2014. “Kalau saya lihat, cukup memprihatinkan. Sebab, sudah setahun berjalan periode dewan sekarang, tapi hanya satu qanun yang dihasilkan, yakni Qanun tentang APBA 2010. Ini kan tergolong qanun fardhu kifayah,” katanya.
Sudarman menambahkan, dari segi fungsi dan tugasnya sebagai legislatif, keberadaan anggota dewan yang tanpa prestasi, sementara gaji terus dibayar, jelas merugikan rakyat Aceh. “Kalau saya anggota dewan, sudah saya kembalikan gaji yang saya terima. Itu tindakan minimal. Kalau tindakan yang radikalnya, ya mundur,” ujar Sudarman.
Ia berharap, kinerja yang jeblok pada tahun pertama ini harus dijadikan bahan renungan untuk melakukan memperbaiki di masa mendatang. “Kalau ke depan juga tidak terjadi perubahan, saya kira, lebih baik tinggalkan saja gedung dewan itu dan jadi rakyat biasa kembali,” imbuh Sudarman.
Masih merah
TAF Haikal dari Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS) dan Teuku Ardiansyah dari Aksara Strategi Institute menilai, rapor kinerja tahun pertama DPRA periode 2009-2014 masih merah. Hal ini tidak hanya ditandai sejak dilantik 30 September 2009 sampai 30 September 2010, mereka baru menghasilkan sebuah qanun, tapi dapat pula dilihat secara menyeluruh dari tiga fungsi anggota legislatif itu yang nilainya baru mencapai 5. Ketiga fungsi itu adalah legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Misalnya, dari aspel kontrol, pengawasan yang dilakukan dewan terhadap penyusunan anggaran APBA juga masih terlihat boros, tidak mencerminkan anggaran yang bisa membangkitkan investasi Aceh di masa datang. Padahal, dengan dana Otsus yang besar itu, harusnya DPRA bersama Gubernur membuat terobosan baru pembangunan yang bisa menghasilkan energi baru untuk tumbuh dan berkembangnya investasi Aceh di masa datang. “Tapi ini belum dilakukan DPRA dan Gubernur secara maksimal. Program yang dibuat lebih banyak memanjakan rakyat untuk menjadi peminta-minta, bukan untuk mendorong rakyat menjadi masyarakat yang berproduktif tinggi, berinovasi, dan berkreasi,” ujar Ardi.
Belum maksimal
Menyikapi kritikan, sorotan, dan masukan dari akademisi dan pegiat LSM yang hadir dalam pertemuan evaluasi dan doa bersama satu tahun masa kerja DPRA 2009-2014 di Kantor GeRAK Aceh itu, Wakil Ketua I DPRA, Amir Helmi SH mengatakan, dalam satu tahun masa kerja yang telah berlalu, DPRA memang belum bekerja maksimal.
Menurutnya, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya, mengenai perbedaan-perbedaan pandangan yang muncul dalam menyikapi berbagai hal dalam rapat-rapat Panggar, Pokja, Panmus, dan musyawarah.
Perbedaan pandangan itu, kata Amir Helmi, memasuki tahun kedua ini sudah mulai bisa disatukan dan semua anggota dewan maupun Pimpinan sama-sama mengoreksi diri agar kelemahan dan keterlambatan pekerjaan yang pernah terjadi pada tahun pertama, dicari penyebab dan solusi penyelesaiannya agar kinerja pada tahun kedua nanti lebih baik, atau rapornya sudah tidak merah lagi, sebagaimana penilaian LSM, mahasiswa, dan akademisi.
Amir Helmi menjelaskan, banyak yang sudah dikerjakan DPRA selama setahun, tidak hanya qanun APBA 2010, tapi sudah membahas sembilan rancangan qanun (raqan) dari 23 raqan prioritas yang telah ditetapkan. Dari sembilan raqan yang telah dibahas, tiga di antaranya sudah siap untuk dibawa ke sidang paripurna, yaitu Raqan Penanganan Bencana Alam, Stok Badan Bencana Alam, dan Raqan Kesehatan.
Sedangkan pembahasan APBA-P 2010 belum dilakukan, karena terganjal dua hal, yaitu belum tuntasnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBA 2009 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menjadi dasar perhitungan APBA 2009. Kendala kedua, sebelum APBA-P dilaksanakan, harus dilakukan Pansus Perhitungan APBA tahun sebelumnya. “Sedangkan mengenai KUA dan PPAS 2011, belum disahkan, karena pagunya setelah pembahasan Pokja DPRA membengkak, sehingga perlu dirasionalkan kembali,” demikian Amir Helmi. (her/mir/sup)
http://www.serambinews.com/news/view/39804/rapor-kinerja-dpra-merah
* Pendemo Pertanyakan Kinerja Dewan
BANDA ACEH - Kalangan akademisi, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai, kinerja anggota dan Pimpinan DPRA periode 2009-2014--pascasetahun dilantik--ternyata belum memberikan kinerja yang baik untuk rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akademisi mengklaim, kinerja tahun pertama DPRA masih mengecewakan, sementara pegiat LSM menilai rapornya masih merah atau pontennya paling banter baru mencapai 5.
Sementara itu, puluhan mahasiswa Unsyiah, Kamis (30/9) siang, menyambangi Gedung DPRA di Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kinerja DPRA yang dinilai lamban. Soalnya, sudah setahun memangku amanah rakyat Aceh, tapi mereka belum mampu mewujudkan banyak hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
Dalam orasi bergantian yang dimulai pukul 11.30 WIB itu, para pengunjuk rasa mengkritisi kinerja tahun pertama DPRA masa bakti 2009-2014. Seharusnya, sebut pengunjuk rasa, anggota legislatif itu lebih produktif, sehingga menghasilkan banyak hal yang bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat Aceh.
“Tapi, kenyataannya kinerja DPRA malah terkesan mandul,” tuding seorang demonstran. Para demonstran yang mengenakan jaket almamaternya itu, silih berganti berorasi. Kedatangan mereka akhirnya disambut Abdullah Saleh SH, anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh. Setelah demonstran membacakan apa yang menjadi tuntutan mereka, Abdullah Saleh sempat memberi penjelasan. Tapi, saat sebuah paket kado yang berisi potongan kertas tentang janji politik yang pernah diutarakan para anggota dewan itu akan diserahkan, Abdullah Saleh langsung berlalu, meninggalkan para pengunjuk rasa.
Presiden Mahasiswa (PEMA) Unsyiah, Alfiyan Muhiddin menyebutkan, banyak harapan rakyat kepada anggota dewan baru ini. Bahkan rakyat menanti gebrakan para anggota dewan untuk mempercepat pembangunan Aceh. Tapi apa kenyataannya, semua ucapan itu cukup terlontar dalam janji-janji politik saja.
Menurutnya, tak ada perubahan signifikan yang tampak selama anggota legislatif itu dipercayakan menjadi lembaga pengontrol dan pengawas Pemerintah Aceh. Bahkan setiap ada permasalahan yang melibatkan eksekutif, DPRA dinilai hanya mampu menyuarakan di belakang, tanpa ada upaya konkret. “Belum lagi masalah SKPA yang tak kunjung selesai, dana abadi pendidikan yang tak tahu di mana. Bahkan banyak kasus korupsi yang melibatkan para eksekutif. Semua itu tak ada penyelesaiannya,” sebut Alfiyan.
Sorotan tentang kinerja DPRA juga disampaikan dosen Fakultas Hukum dan Fisipol Unsyiah, Saifuddin Bantasyam SH MA. Saat dimintai Serambi tanggapannya kemarin, Saifuddin menilai kinerja tahun pertama DPRA pontennya belum baik dan masih mengecewakan masyarakat, khususnya para konstituen.
Menurut Saifuddin, anggota dan Pimpinan DPRA menjelang genap setahun masa kerjanya sebagai anggota legislatif, bukannya menunjukkan prestasi kerja yang baik kepada publik, tapi malah mempertontonkan ketidakharmonisan antara anggota dan pimpinan dewan kepada publik melalui media massa.
Anggota dan Pimpinan DPRA saling menyalahkan dalam hal keterlambatan pembahasan lanjutan dan pengesahaan KUA dan PPAS RAPBA 2011, APBA-P 2010, dan LKPJ Gubernur 2009. Masalah internal dewan, menurut Saifuddin, seharusnya diselesaikan secara internal dengan arif dalam rapat Banmus dan penyelesaiannya diharapkan bisa mendorong kinerja dewan menjadi lebih baik lagi.
Selanjutnya, pihak legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kata Saifuddin, jangan mencari-cari kesalahan eksekutif dan sebaliknya. Kalau fenomena seperti itu terus terjadi, kata Saifuddin, maka yang sangat dirugikan adalah rakyat. Dana migas dan otsus yang diterima mencapai 4-5 triliunan rupiah/tahun, akhirnya nanti tidak akan memberikan nilai tambah apa-apa untuk perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat. Hal ini karena, eksekutif dan legislatif tidak mampu menghasilkan program pembangunan yang bisa meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Yang diinginkan rakyat Aceh dari para pejabat eksekutif dan legislatif, menurut dosen Fisipol Unsyiah ini, adalah perbaikan taraf hidup, kenyamaman, dan ketenangan agar bisa hidup bahagia. Ini menjadi tugas para pejabat eksekutif bersama legislatif, untuk membahagiakan rakyatnya. Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi (FE) Unsyiah, Ali Amin SE MSi dalam acara evaluasi dan doa satu tahun masa kerja DPRA periode 2009-2011 yang dilaksanakan GeRAK Aceh di kantornya kemarin mengatakan, untuk mengevaluasi kinerja DPRA bisa dlihat dari tiga aspek. Yaitu aspek hukum, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan sense of crisis atau kepedulian dewan terhadap kondisi masyarakat Aceh.
Contohnya, ungkap Ali Amin, selama setahun bekerja, DPRA baru menghasilkan sebuah qanun, yakni Qanun tentang APBA 2010. Kalau ini yang dihasilkan, kinerjanya jelas belum terlihat, karena ini merupakan tugas rutin yang harus dilaksanakan legislatif dan eksekutif. Dewan baru dinilai berprestasi, jika dalam satu tahun menargetkan akan menyelesaikan 21 qanun. “Dari yang ditargetkan itu bila dapat diselesaikan seluruhnya atau lebih, itu baru dikatakan dewan berkinerja baik atau berprestasi di bidang legislasi,” kata putra Aceh Singkil ini.
Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudarman secara terpisah kepada Serambi juga menyatakan keprihatinannya terhadap kinerja DPRA periode 2009-2014. “Kalau saya lihat, cukup memprihatinkan. Sebab, sudah setahun berjalan periode dewan sekarang, tapi hanya satu qanun yang dihasilkan, yakni Qanun tentang APBA 2010. Ini kan tergolong qanun fardhu kifayah,” katanya.
Sudarman menambahkan, dari segi fungsi dan tugasnya sebagai legislatif, keberadaan anggota dewan yang tanpa prestasi, sementara gaji terus dibayar, jelas merugikan rakyat Aceh. “Kalau saya anggota dewan, sudah saya kembalikan gaji yang saya terima. Itu tindakan minimal. Kalau tindakan yang radikalnya, ya mundur,” ujar Sudarman.
Ia berharap, kinerja yang jeblok pada tahun pertama ini harus dijadikan bahan renungan untuk melakukan memperbaiki di masa mendatang. “Kalau ke depan juga tidak terjadi perubahan, saya kira, lebih baik tinggalkan saja gedung dewan itu dan jadi rakyat biasa kembali,” imbuh Sudarman.
Masih merah
TAF Haikal dari Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS) dan Teuku Ardiansyah dari Aksara Strategi Institute menilai, rapor kinerja tahun pertama DPRA periode 2009-2014 masih merah. Hal ini tidak hanya ditandai sejak dilantik 30 September 2009 sampai 30 September 2010, mereka baru menghasilkan sebuah qanun, tapi dapat pula dilihat secara menyeluruh dari tiga fungsi anggota legislatif itu yang nilainya baru mencapai 5. Ketiga fungsi itu adalah legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Misalnya, dari aspel kontrol, pengawasan yang dilakukan dewan terhadap penyusunan anggaran APBA juga masih terlihat boros, tidak mencerminkan anggaran yang bisa membangkitkan investasi Aceh di masa datang. Padahal, dengan dana Otsus yang besar itu, harusnya DPRA bersama Gubernur membuat terobosan baru pembangunan yang bisa menghasilkan energi baru untuk tumbuh dan berkembangnya investasi Aceh di masa datang. “Tapi ini belum dilakukan DPRA dan Gubernur secara maksimal. Program yang dibuat lebih banyak memanjakan rakyat untuk menjadi peminta-minta, bukan untuk mendorong rakyat menjadi masyarakat yang berproduktif tinggi, berinovasi, dan berkreasi,” ujar Ardi.
Belum maksimal
Menyikapi kritikan, sorotan, dan masukan dari akademisi dan pegiat LSM yang hadir dalam pertemuan evaluasi dan doa bersama satu tahun masa kerja DPRA 2009-2014 di Kantor GeRAK Aceh itu, Wakil Ketua I DPRA, Amir Helmi SH mengatakan, dalam satu tahun masa kerja yang telah berlalu, DPRA memang belum bekerja maksimal.
Menurutnya, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya, mengenai perbedaan-perbedaan pandangan yang muncul dalam menyikapi berbagai hal dalam rapat-rapat Panggar, Pokja, Panmus, dan musyawarah.
Perbedaan pandangan itu, kata Amir Helmi, memasuki tahun kedua ini sudah mulai bisa disatukan dan semua anggota dewan maupun Pimpinan sama-sama mengoreksi diri agar kelemahan dan keterlambatan pekerjaan yang pernah terjadi pada tahun pertama, dicari penyebab dan solusi penyelesaiannya agar kinerja pada tahun kedua nanti lebih baik, atau rapornya sudah tidak merah lagi, sebagaimana penilaian LSM, mahasiswa, dan akademisi.
Amir Helmi menjelaskan, banyak yang sudah dikerjakan DPRA selama setahun, tidak hanya qanun APBA 2010, tapi sudah membahas sembilan rancangan qanun (raqan) dari 23 raqan prioritas yang telah ditetapkan. Dari sembilan raqan yang telah dibahas, tiga di antaranya sudah siap untuk dibawa ke sidang paripurna, yaitu Raqan Penanganan Bencana Alam, Stok Badan Bencana Alam, dan Raqan Kesehatan.
Sedangkan pembahasan APBA-P 2010 belum dilakukan, karena terganjal dua hal, yaitu belum tuntasnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBA 2009 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menjadi dasar perhitungan APBA 2009. Kendala kedua, sebelum APBA-P dilaksanakan, harus dilakukan Pansus Perhitungan APBA tahun sebelumnya. “Sedangkan mengenai KUA dan PPAS 2011, belum disahkan, karena pagunya setelah pembahasan Pokja DPRA membengkak, sehingga perlu dirasionalkan kembali,” demikian Amir Helmi. (her/mir/sup)
http://www.serambinews.com/news/view/39804/rapor-kinerja-dpra-merah
Langganan:
Postingan (Atom)