MDF Setuju Membangun Jalan Teunom-Meulaboh

Harian Serambi Indonesia, 17 November 2009
JAKARTA - Negara-negara donor yang tergabung dalam Multidonor Fund (MDF) dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyetujui untuk membiayai pembangunan ruas jalan nasional Teunom-Meulaboh sepanjang 50 kilometer (km) dan pembangunan jembatan Kuala Bubon dengan dana Rp 330 miliar.

Persetujuan negara-negara donor bersama Bappenas itu dicapai dalam pertemuan steering committee (SC) yang dihadiri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, 15 negara donor, Duta Besar Uni Eropa, Kepala Perwakilan Bank Dunia, Deputi Otonomi dan Regional Bappenas Max Pohan, serta Deputi Pendanaan Bappenas Dr Lukita di Jakarta, Senin (16/11).

Selain mengusulkan pembangunan jalan Teunom-Meulaboh dan jembatan Kuala Bubon, Gubernur Irwandi dalam pertemuan itu juga menyampaikan tiga program lainnya. Yakni, community based settlement rehabilitation and recontruction project (Rekompak), capacity building, program penguatan pengelolaan keuangan publik yang meliputi perencanaan dan penganggaran, sistem pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi (monev), serta pengelolaan aset.

“Diharapkan dengan selesainya pembangunan jalan yang menghubungkan Banda Aceh dengan Meulaboh akan menjadikan kawasan itu sebagai urat nadi peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Gubernur Irwandi Yusuf. Dalam kesempatan itu, gubernur menjelaskan rinci berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan kendala-kendala yang dihadapi Aceh saat ini. “Persoalan infrastruktur adalah yang utama menjadi perhatian kita,” kata Irwandi. Kepala Badan Kesinambungan Rehabilitasi-Rekonstruksi Aceh (BKRA), Ir Iskandar MSc menjelaskan, melalui supervisi Bappenas, Pemerintah Aceh sudah menyiapkan draf rencana aksi kesinambungan rekonstruksi dan percepatan pembangunan Aceh 2010 sampai 2012. “Salah satu yang paling penting adalah penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pembangunan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten,” ujar mantan pegawai Bappeda Aceh ini.

Iskandar menambahkan, sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 47/2007 tentang Revisi Masterplan, berarti masih terdapat 121 km lagi ruas jalan nasional yang dibangun di pantai barat serta ratusan kilometer jalan provinsi dan jalan kabupaten. “Karena itu kita minta agar seluruh pembangunan ruas jalan itu dialokasikan dalam APBN 2010,” tambah Iskandar.

Gubernur Irwandi juga mengharapkan hal yang sama. Menurutnya, pemerintah pusat harus bertanggung jawab terhadap seluruh rencana yang belum selesai tersebut. “Kita desak draf final rencana aksi tersebut melalui Bappenas segera dapat disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dibahas dengan badan anggaran DPR RI,” ujar Irwandi yang dalam waktu dekat terbang ke Tanah Suci, Mekkah, menunaikan rukun Islam kelima bersama istrinya, Darwati A Gani.

Dipertanyakan
Sementara itu, menjelang berakhirnya Sidang Paripurna Penetapan Empat Orang Pimpinan DPRA, Senin (16/11) kemarin, empat anggota DPRA berturut-turut melakukan interupsi kepada pimpinan sidang, Hasbi Abdullah. Mereka mendesak agar pembangunan jalan di lintas barat Aceh yang rusak akibat tsunami itu segera dilanjutkan.

“Supaya ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh tidak dijadikan komoditas politik, maka Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPRA perlu membentuk pansus dan mempertanyakan kembali komitmen USAID untuk melanjutkan pekerjaan Section IV jalan Banda Aceh-Meulaboh yang pekerjaannya telah ditinggalkan 18 bulan lebih,” ujar anggota DPRA dari Partai Demokrat, Iskadar Daud.

Dalam ruang sidang itu, Iskandar mengatakan hampir tiap hari berita soal jalan Meulaboh-Banda Aceh diributkan warga pantai barat-selatan Aceh, karena sudah lima tahun tsunami berlalu, tapi pembangunan kembali ruas jalan itu belum juga tuntas. Ruas jalan tersebut, menurut Iskandar Daud, terkesan sudah menjadi komoditas politik bagi para elite maupun pihak lainnya di Aceh. Supaya ia tidak terus menjadi komoditas politik, maka kelanjutan pembangunan kembali ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh itu, termasuk ruas jalan Section IV yang telah ditinggalkan 18 bulan lebih, ada baiknya usulan pembentukan Pansus Jalan Banda Aceh-Meulaboh ditindaklanjuti segera.

Sebab, lanjut Iskandar, akibat USAID belum melanjutkan pekerjaan ruas jalan pada Section IV, sepanjang 13 km pembukaan rute baru bersama pelebaran badan jalan, telah membuat masyarakat pantai barat-selatan Aceh susah. Pada musim hujan mereka mandi lumpur, pada musim kemarau mandi debu. Pihak USAID yang ditanya, kata Iskandar, selalu menjawab akan melanjutkannya, tapi setelah ditinggalkan kontraktornya (PT Wika) selama 18 bulan--akibat perintah penghentian sementara oleh USAID selaku penyandang dana--sampai kini belum ada tanda-tanda ruas jalan itu dikerjakan kembali.

Untuk itu, kata Iskandar, Pemerintah Aceh bersama DPRA perlu mempertanyakan kepada USAID tentang komitmennya melanjutkan kembali pembangunan jalan itu. Saran hampir serupa juga dilontarkan Djuriat Suparjo, anggota DPRA dari Partai Golkar, Abdullah Saleh dari Partai Aceh, dan Jamaluddin T Muku dari Partai Demokrat.

Menanggapi interupsi keempat anggota DPRA itu, Pimpinan Sidang, Hasbi Abdullah, menyatakan pembentukan Pansus Kelanjutan Jalan Banda Aceh-Meulaboh akan dibentuk setelah pimpinan definitif DPRA periode 2009-2010 dilantik. Wakil Gubernur Muhammad Nazar yang hadir dalam sidang paripurna itu kepada pers menyatakan untuk biaya pembangunan kembali ruas jalan Calang-Banda Aceh via pantai, akan diusulkan melalui sumber sisa dana multidonors fund (MDF) rehab dan rekon di Aceh senilai 45 juta dolar AS. Untuk melanjutkan ruas jalan itu diperkirakan butuh biaya Rp 220 miliar. Sedangkan untuk kelanjutan ruas jalan Section IV di Lanmo, akan dimasukkan ke dalam proyek penuntasan rehab dan rekon pascatsunami.

Patut didukung
Pernyataan Wagub Muhammad Nazar yang akan memperjuangkan pembangunan ruas jalan Calang-Meulaboh ditanggapi oleh Juru Bicara (Jubir) Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), TAF Haikal. “Komitmen Pemerintah Aceh patut didukung, termasuk oleh DPRA,” tulis Haikal dalam siaran persnya yang diterima Serambi, Senin petang.

Haikal berharap, siapa pun nantinya yang akan membantu pendanaan ruas jalan tersebut, yang penting jangan sampai terulang seperti penglaman USAID membangun ruas jalan Banda Aceh-Calang. Seperti diketahui, banyak sekali persoalan di lapangan sehingga berbuntut pada berlarut-larutnya penyelesaian ruas jalan tersebut. Bahkan, hingga saat ini, pekerjaan jembatan Lambeuso yang masuk Section IV ruas jalan Banda Aceh-Calang masih saja terbengkalai. “USAID belum juga ada pernyataan tegas apakah akan melanjutkan atau tidak pekerjaan di Section IV tersebut. Pemerintah Aceh seharusnya bisa secepatnya meminta jawaban USAID, sehingga bisa ditentukan langkah selanjutnya untuk kelanjutan proyek itu,” kata Haikal.

Agar pengalaman USAID tidak terulang, menurut Haikal, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota selaku ujung tombak keberhasilan pembangunan di Aceh diharapkan benar-benar sinergis. Berbagai potensi munculnya masalah harus secepatnya dituntaskan. “Jangan biarkan masalah kecil meruyak yang akhirnya sulit diatasi. Saya pikir tak ada yang sulit dengan masyarakat, sejauh cara pendekatannya menggunakan bahasa rakyat,” demikian Haikal. (fik/her/nas)


http://www.serambinews.com/news/mdf-setuju-membangun-jalan-teunom-meulaboh

Dipertanyakan, Komitmen USAID Selesaikan Jalan Banda Aceh-Calang

Banda Aceh, (Analisa)

Sejumlah pihak mempertanyakan komitmen dari USAID untuk melanjutkan kembali hingga selesai pembangunan ruas Jalan Banda Aceh-Calang yang sudah lama ditinggalkan,

terutama pada section IV termasuk pembangunan jembatan Lambusoe.

Penyelesaian tersebut sudah sangat mendesak, karena dengan selesainya pekerjaan jembatan Lambusoe itu, arus transportasi Meulaboh-Banda Aceh sudah bisa lancar kembali, sehingga pelaksanaan pembangunan untuk wilayah pantai barat selatan Aceh sudah tidak terkendala. Apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan transportasi menuju ke barat selatan Aceh akan terus bermasalah.

Jembatan Lambusoe di Aceh Jaya seharusnya telah selesai dikerjakan PT Wijaya Karya, jika pada Februari 2008 pihak USAID selaku penyandang dana, tidak menghentikannya. Akibat penghentian, sampai saat ini jembatan itu belum ada tanda-tanda dilanjutkan/diselesaikan.

Padahal janji USAID saat itu, setelah dua bulan penghentian, pekerjaan jembatan akan dilanjutkan. Tapi, sekarang ini belum ada tanda-tanda dikerjakan kembali.

Informasi terakhir yang diterima dari mantan Deputi Infrastruktur BRR Aceh-Nias, Bastian Sihombing menyatakan, pekerjaan jembatan Lambusoe akan dilanjutkan kembali dan ditender ulang. Hal sama juga pernah dilontarkan Roy Ventura, pengawas lapangan pekerjaan jalan Calang-Banda Aceh dari USAID. Tapi hingga kini, hanya janji belaka.

Terus Menunggu

Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, Ir Muhyan Yunan menyatakan, hingga kini Pemerintah Aceh masih terus menunggu komitmen dari USAID untuk melanjutkan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang.

"Beberapa waktu lalu kita dengar ada komitmen dari USAID untuk melanjutkan. Ini sudah sangat mendesak dan harus segera ditangani untuk mengatasi hambatan transportasi barat selatan Aceh," ujar Muhyan Yunan kepada wartawan, Selasa (17/11).

Dia sudah mengkonfirmasi USAID, dan berjanji segera ditangani. Namun demikian, jika hanya sekadar janji-janji saja, tentu Pemerintah Aceh punya batas kesabaran.

"Kalau sampai Desember 2009, juga belum ditangani tentu akan kita ambil alih. Kita akan siapkan dana baik dari APBN maupun APBA. Kasihan masyarakat kalau begini terus," kata Muhyan.

Sebelumnya, Konsul Jenderal (Konjen) Amerika Serikat di Medan, Stanley Harsha, saat berkunjung ke Banda Aceh, menyatakan, Amerika Serikat (AS) sebagai negara penyandang dana pembangunan jalan lintas Calang-Banda Aceh melalui USAID memastikan komit untuk membiayai pembangunan jalan tersebut hingga selesai.

"Jalan USAID masih dikerjakan, kami masih meneruskan dialog dengan pemilik tanah dan mencari pemecahan mengenai segala masalah yang kami temui di lapangan. Saya kemari mewakili Amerika Serikat untuk banyak masalah, termasuk penyelesaian jalan lintas Calang-Banda Aceh. Target memang sudah lewat, tapi kami tetap komit menyelesaikannya," tegas Stanley.

Mendesak

Sementara itu, anggota DPR Aceh juga mendesak agar pembangunan jalan lintas barat Aceh yang rusak akibat tsunami itu segera dilanjutkan. "Supaya ruas jalan Banda Aceh-Calang tidak dijadikan komoditas politik, maka Pemerintah Aceh dan pimpinan DPRA perlu membentuk pansus dan mempertanyakan kembali komitmen USAID untuk melanjutkan pekerjaan Section IV jalan Banda Aceh-Calang yang pekerjaannya telah lama ditinggalkan," ujar anggota DPRA dari Partai Demokrat, Iskandar Daoed.

Menurut Iskandar, akibat USAID belum melanjutkan pekerjaan ruas jalan pada Section IV, sepanjang 13 km pembukaan rute baru bersama pelebaran badan jalan, telah membuat masyarakat pantai barat-selatan Aceh susah. Pada musim hujan mereka mandi lumpur, pada musim kemarau mandi debu.

Untuk itu, kata Iskandar, Pemerintah Aceh bersama DPRA perlu mempertanyakan kepada USAID tentang komitmennya melanjutkan kembali pembangunan jalan itu.

Ketua DPRA, Hasbi Abdullah menyatakan, Pansus Kelanjutan Jalan Banda Aceh-Calang akan dibentuk setelah pimpinan definitif DPRA periode 2009-2010 dilantik.

Juru Bicara (Jubir) Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), TAF Haikal berharap, siapa pun nantinya yang akan membantu pendanaan ruas jalan tersebut, yang penting jangan sampai terulang seperti pengalaman USAID membangun ruas jalan Banda Aceh-Calang.

Agar pengalaman USAID tidak terulang, menurut Haikal, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota selaku ujung tombak keberhasilan pembangunan di Aceh diharapkan benar-benar sinergis. Berbagai potensi munculnya masalah harus secepatnya dituntaskan. "Jangan biarkan masalah kecil berkembang yang akhirnya sulit diatasi. Tak ada yang sulit dengan masyarakat, sejauh cara pendekatannya menggunakan bahasa rakyat," katanya. (mhd)


http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35157:dipertanyakan-komitmen-usaid-selesaikan-jalan-banda-aceh-calang-&catid=479:18-november-2009&Itemid=222