Monday, 19 January 2009 23:42 WIB
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) meminta Pemerintah Daerah setempat mengusut beredarnya bibit tanaman kelapa sawit yang diduga palsu yang ditemukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) .
"Kita berharap Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus bibit sawit palsu, jangan sampai ada di antara petani yang tertipu," kata juru bicara KPBS, TAF Haikal, di Banda Aceh, Senin.
Ia menyatakan prihatin jumlah bibit tanaman kelapa sawit palsu yang sempat beradar di Aceh sekitar 1,5 juta bibit.
Bibit kelapa sawit yang diduga palsu itu tidak memiliki sertifikat benih dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang berkantor di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Informasi yang diperoleh menyebutkan delapan dari 13 perusahaan yang memenangkan tender pengadaan bibit kelapa sawit tersebut diduga menyediakan bibit palsu.
Pemerintah Aceh melalui instansi terkait merencanakan sekitar 1,5 juta bibit tanaman kelapa sawit yang akan disebarkan ke para petani di delapan daerah, yakni Kabupatan Aceh Barat Daya (Abdya), Nagan Raya, Aceh Selata, Simeulue, Aceh Besar, Aceh Utara, Pidie Jaya dan Bener Meriah.
TAF Haikal, mengindikasikan adanya "mafia ekonomi" dari beredarnya bibit kelapa sawit palsu tersebut. "Kita patut menduga adanya mafia ekonomi, apalagi jumlahnya tidak sedikit," tambahnya.
Oleh karena itu, ia menilai tidak menutup kemungkinan bibit kelapa sawit palsu tersebut sudah ada yang ditanam masyarakat penerima manfaat.
"Kalau itu memang terjadi, maka petani khususnya penerima manfaat sangat dirugikan. Karenanya, saya minta Pemerintah Aceh juga perlu menurunkan tim teknis untuk melacak jangan sampai bibit palsu tersebut terlanjur ditanam masyarakat," kata dia.
Artinya, Pemerintah tidak hanya melakukan pemusnahan terhadap bibit yang belum diberikan kepada petani, tapi juga melakukan penelitian teknik terhadap bibit yang telah ditanam, kata TAF Haikal.
(eko/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=62619&Itemid=91
