Banda Aceh, (Analisa)
Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berlangsung saat ini di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dilakukan dengan tetap menganut prinsip keadilan antar daerah.
Karenanya, tidak benar sama sekali jika ada pihak-pihak tertentu yang menuding Pemerintah Aceh telah berlaku diskriminatif, dan kurang peduli dengan pembangunan di kabupaten tertentu.
"Kita tetap punya kebijakan membangun Aceh tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, kita harapkan semuanya dilihat objektiflah, jangan subjektif dengan penilaian macam-macam dan tak boleh dilihat secara tidak ilmiah. Kalau kita ingin membangun Aceh ini, maka kita harus ada kekompakan dan kebersamaan," ujar Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (18/8).
Penegasan itu disampaikannya menanggapi tudingan Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal yang menilai Pemerintah Aceh saat ini tidak serius dan terkesan diskriminatif dalam melaksanakan pembangunan, terutama dalam mengatasi persoalan transportasi menuju pantai barat selatan Aceh yang masih terganggu saat ini.
Wagub menyatakan, sejak 2007 hingga sekarang, pembangunan untuk daerah pantai barat selatan itu cukup besar, justru kalau pembangunan di pantai timur Aceh itu, cuma merehab jalan yang sudah ada, atau memperluasnya saja.
"Tapi kalau inikan jalan ke barat selatan Aceh seperti ruas Banda Aceh-Calang, itu dari nol lagi dibangun setelah hancur pasca tsunami, artinya lebih banyak habis uang. Uang itu jangan hanya dilihat dari APBA, APBK serta APBN saja, tapi donor asing yang diberikan untuk Aceh, kemudian direkomendasikan ke daerah-daerah tertentu, itu juga untuk kepentingan kita bersama," ungkapnya.
Karenanya, Nazar mengharapkan kepada semua pihak jangan membuat pernyataan yang berlebihan, kalau mau menilai Pemprov atau Pemkab. "Jangan sampai kelemahan diri kita sendiri secara internal, intelektualitas dan secara SDM, kemudian kita cari alasan dengan mengkambinghitamkan orang lain. Jangan terjadi seperti itu. Jadi membangun itu butuh kekompakan, common sense, butuh perencanaan yang matang dan butuh kemampuan dalam memahami regulasi dan kemampuan dalam mengendalikan seluruh sektor," terangnya.
Ditegaskannya, dalam membangun suatu daerah di Aceh, Pemerintah Aceh tidak melihat sama sekali bahwa wilayah ini atau daerah itu banyak memberikan hasil untuk Aceh atau tidak.
"Tidak kita lihat itu. Karena kalau kita lihat itu, maka sumber dana kan harus ke Aceh Utara semua, tapi ini yang banyak diterima kabupaten itu hanya dana yang berasal dari minyak dan gasnya saja," ujar Wagub.
Sementara dana yang bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus) justru banyak diberikan ke daerah lain yang masih tertinggal dalam pembangunannya, seperti ke Gayo Lues, Aceh Timur yang paling terisolir, kemudian sejumlah kabupaten di pantai barat selatan, itu paling banyak dari dana Otsus.
"Jika kita seimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah penduduk, itu mungkin pembangunan di daerah itu tidak bisa berjalan dengan baik, kalau itu ukurannya. Maka itu harus disadari juga bahwa itu ada keadilan yang kita lakukan, sama semuanya," tegasnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25779:tidak-ada-diskriminasi-dalam-pembangunan-di-aceh-&catid=42:nad&Itemid=112
