* Sudah 18 Bulan Ditinggalkan
15 August 2009, 12:25 Utama Administrator
BANDA ACEH – Anggota DPRA meminta Gubernur Irwandi Yusuf berani mengambil sikap tegas demi kelanjutan pembangunan Jembatan Lambeuso, Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, yang telah dihentikan pengerjaannya selama 18 bulan. “Permintaan ini kami sampaikan kepada Gubernur Aceh, karena sampai kini pihak USAID belum juga melanjutkan pengerjaan jembatan terebut setelah dihentikan Februari 2008,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) XIV DPRA, Bustami Puteh, kepada Serambi di Banda Aceh, Jumat (14/8).
Permintaan senada juga dilontarkan Ketua Komisi D DPRA, Sulaiman Abda. Menurut Sulaiman, pembangunan kembali Jembatan Lambeuso itu sampai kini masih menjadi tanggung jawab USAID, selaku pemberi dana. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada lembaga donor Amerika Serikat itu, karena USAID telah membuat kesepakatan dengan BRR NAD-Nias. Bahwa USAID-lah yang akan membangun kembali ruas jalan Calang–Banda Aceh yang hancur dan terputus akibat tsunami pada 26 Desember 2004 lalu itu.
Janji USAID untuk membangun kembali ruas jalan Calang–Banda Aceh sepanjang 150 km, ungkap Sulaiman Abda, sudah ditunaikan, terutama untuk ruas Lamno–Banda Aceh, sepanjang 30 km. Realisasi fisik proyeknya juga telah mencapai 97 persen. Pekerjaan ini diserahkan USAID kepada PT Wijaya Karya.
Sulaiman mengatakan, jika USAID tidak menghentikan pekerjaannya pada Februari 2008, tentulah jembatan itu sudah selesai sekarang ini. Tapi karena dihentikan dengan alasan saat itu kurang nyaman jika pengerjaannya diteruskan, sehingga saat ini menimbulkan banyak dampak. Di antaranya, suplai sembilan bahan pokok (sembako) dan bahan bangunan ke pantai barat-selatan menjadi terhambat, terutama pada musim hujan.
Seharusnya tuntas
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat–Selatan, TAF Haikal, mengatakan bila dilihat dari lamanya waktu yang sudah dilalui mestinya Jembatan Lambeuso itu kini sudah tuntas dibangun, seperti halnya Jembatan Krueng Raba dan Jembatan Lhoong di Aceh Besar. Alasan USAID menyetop sementara pengerjaan jembatan tersebut pada Februari 2008, karena kurang nyaman untuk dilanjutkan, sulit diterima Haikal. Sebab, setelah USAID melaporkan ada gangguan kepada Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Jaya, langsung disikapi Gubernur dan Bupati bersama aparat keamanan setempat. Bupati bersama aparat keamanan dan masyarakat setempat telah menjamin keamanan di sekitar proyek pekerjaan jembatan tersebut.
Jaminan itu, menurut Haikal, sudah disampaikan 16 bulan lalu, tapi sampai kini USAID belum juga memulai kembali pembangunan Jembatan Lambeuso. Padahal, tinggal pengecoran tiang pancang pada tengah jembatan di tengah Sungai Lambeuso saja, sedangkan pembangunan kedua kepala jembatannya sudah rampung. Bahkan jembatan rangka bajanya saat itu sudah dirangkai sepanjang 50 m dari 100 m di atas Krueng Lambeuso.
Penghentian sementara jembatan itu, kata Haikal, menimbulkan tanda tanya dan rasa penasaran besar di tengah masyarakat setempat. Sekarang ini, ungkap Haikal, akibat belum selesainya jembatan itu, suplai barang ke Calang, Meulaboh, Nagan Raya, dan Blangpidie tersendat. Dalam pada itu, jembatan bailey yang dibangun TNI di Lamdurian (Jembatan Kartika), tidak pula mampu menahan truk bermuatan di atas 10 ton. Akibatnya, truk mengangkut barang di atas 10–20 ton, harus melintas di dasar Sungai Lamdurian. Ketika sungai meluap seperti terjadi lima hari lalu, truk tak bisa lagi melintasi sungai.
Dalam seminggu terakhir, ratusan truk sembako dan bahan bangunan tersangkut di Krueng Lamdurian. Akibatnya, harga kebutuhan pokok di Calang, Meulaboh, Nagan Raya, dan Blangpidie terus meroket. Kalau sudah seperti ini, maka rakyatlah yang harus menanggung akibatnya. “Untuk itu, sudah sewajarnya Gubernur Aceh bersikap tegas terhadap kelanjutan pembangunan Jembatan Lambeuso ini. Aapalagi janji yang disampaikan USAID akan melanjutkan kembali pembangunannya, telah terlampui 16 bulan lalu, tapi belum juga dilanjutkan,” ujar Haikal.
Di mata Haikal, solusi mengatasi kemacetan suplai barang dari Banda Aceh ke Calang dan Meulaboh dengan memperkuat Jembatan Kartika di Lamdurian itu hanyalah solusi jangka pendek. Yang sangat dibutuhkan masyarakat pantai barat–selatan adalah solusi permanen, yaitu lanjutkan dan selesaikan pembangunan Jembatan Lambeuso.
Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, Muhyan Yunan, yang dikonfirmasi Serambi kemarin kembali mengulang pernyataan sebelumnya. Bahwa untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Lambeuso sudah dia laporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Joko Kirmanto. Menteri PU dan Bappenas setuju pekerjaan itu diambil alih Pemerintah Aceh, tapi karena pihak USAID menyatakan masih sangat ingin menyelesaikan jembatan itu, sehingga paket pekerjaannya saat ini belum pantas diambil alih.
Mantan deputi Infrastruktur NAD-Nias, Bastian Sihombing, yang dikonfirmasi Serambi mengenai kelanjutan pembangunan Jembatan Lambeuso itu mengatakan berdasarkan keterangan Roy Ventura, pejabat yang mewakili USAID, kelanjutan pengerjaan Jembatan Lambeuso itu tinggal menunggu izin saja dari Kantor Pusat USAID di Washington DC. Pengerjaannya waktu itu dihentikan atas persetujuan Kantor Pusat USAID. Kalau ingin dikerjakan kembali, haruslah ada izin dari kantor pusat.
“Kita harap proses pemberian izin kembali proyek itu untuk dilelang ulang tidak membutuhkan waktu lama lagi. Sebab, akibat belum selesainya jembatan tersebut, arus transportasi sembako dan barang ke pantai barat-selatan terhambat. Ini bisa menjadi faktor penghambat percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di kawasan barat dan selatan Aceh,” ujar Bastian. (her)
http://www.serambinews.com/news/dpra-minta-gubernur-bersikap-tegas
