Jubir KPBS: Ini Kebijakan Wajar
3 September 2009,
BANDA ACEH - Kebijakan Pemerintah Aceh mengalokasikan dana pembangunan mencapai Rp 1,3 triliun ke kawasan barat-selatan akan berdampak pada munculnya proyek-proyek berskala besar di kawasan itu. Namun, Juru Bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS) tidak terlalu reaktif menyikapi kabar itu. “Memang demikianlah hendaknya, karena perhatian ke kawasan-kawasan terisolir harus lebih khusus,” kata Haikal.
Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Munirwansyah MSc didampingi staf-nya, T Aznal kepada Serambi, Rabu (2/9) mengatakan, tahun ini juga dialokasikan anggaran untuk lanjutan jalan tembus Lamno-Janthto senilai Rp 6,8 miliar dan pembangunan jembatan Krueng Gapa Rp 7,5 miliar. Jalan tembus Lamno-Jantho, menurut Munirwansyah, bukan hanya sebagai jalur alternatif masyarakat Aceh Jaya ke ibukota provinsi di Banda Aceh, tapi juga bisa menciptakan wilayah produksi pertanian dan perkebunan baru di sepanjang jalur tersebut.
Pengembangan perkebunan rakyat, tahun ini melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan dialokasikan Rp 5,3 miliar untuk pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat. Di bidang pemrumahan, dialokasikan dana Rp 5 miliar untuk membangun 50 unit rumah sehat dan untuk kepentingan Asrama Mahasiswa Aceh Jaya Rp 6,5 miliar. Di Aceh Barat, sebut Munirwansyah, bidang perkebunannya mendapat alokasi dana yang lebih besar, mencapai Rp 14,9 miliar. Dana itu untuk pembangunan kebun karet rakyat. Sedangkan di Nagan Raya, alokasi anggaran bidang infrastrukturnya, terutama jalan dan jembatan juga cukup besar.
Tahun ini, kata Munirwansyah, ada enam paket pembangunan jalan senilai Rp 35 miliar. Kecuali itu untuk penanganan tebing Krueng Naga Gampong Pulo Raga, Kecamatan Beutong dialokasikan Rp 10 miliar. Pemeliharaan jalan dan jembatan Simpang Peut Jeuram Rp 5,6 miliar. Di Aceh Barat Daya (Abdya), untuk meningkatan fasilitas pengembangan perikanan tangkap dialokasikan Rp 10 miliar. Sasarannya untuk bantuan pengadaan armada dan sarana penangkapan ikan. Di sektor perkebunan, dialokasikan dana mencapai Rp 11,8 miliar yaitu untuk kelanjutan pengembangan tanaman kelapa sawit rakyat. Sedangkan untuk pengendalian banjir dan pantai dialokasikan Rp 5 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan break water PPI Ujung Serangga, Susoh. Untuk bidang Bina Marga dialokasikan anggaran Rp 6 miliar untuk pembangunan jalan Babah Rot-Batas Gayo Lues dan pembangunan jembatan Lama Muda Rp 5,4 miliar.
Untuk Aceh Selatan, guna pembangunan ruang sekolah TK Terpadu dialokasikan dana Rp 9 miliar dan pembangunan gedung SMK sebesar Rp 5,6 miliar. Sedangkan untuk pemeliharaan jalan Gunung Kapur-Trumon -Pulo Raya dialokasikan dana Rp 8,9 miliar. Kemudian untuk program pengembangan perumahan Rp 5 miliar.
Dari bidang pengairan, untuk program pengendalian banjir, terutama normalisasi sungai dan pembangunan Tanggul Krueng Meukap dialokasikan Rp 10 miliar, pengamanan pantai Keude Meukek Rp 20 miliar dan pembangunan pengaman pantai Desa Air Beurudang, Kecamatan Tapaktuan Rp 7,2 miliar.
Masih di Aceh Selatan, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada bidang kehutanan dan perkebunan dialokasikan dana Rp 9,6 miliar untuk rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat. Sektor tanaman pangan juga mendapat perhatian dan dialokasikan anggaran Rp 6 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian dan perkebunan tepat guna.
Untuk Simeulue, terutama sektor pendidikan dialokasikan Rp 10,5 miliar. Dana ini akan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru. Untuk bidang infrastrukturnya, kabupaten ini mendapat empat paket proyek pembangunan jalan yang dananya mencapai Rp 41 miliar. Pembangunan jalan di Simeulue meliputi jalan Sangiran-Lewak-Serafon Rp 7 miliar, peningkatan jalan Sp Lintang-L Baju Rp 7 miliar, dan pembangunan jalan Sinabang-Sibigo seksi 1, 2, dan 3 Rp 27,2 miliar. Juga dialokasikan Rp 10 miliar untuk pembangunan stadion olah raganya.
Untuk Kota Subulussalam, juga mendapat perhatian cukup besar. Bidang perkebunan dialokasikan Rp 11,2 miliar untuk rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat. Begitu juga dengan Aceh Singkil. Untuk peningkatan program pendidikan dialokasikan Rp 14,3 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan kompleks pendidikan terpadu model SBI. Untuk pembangunan rumah dinas guru dialokasikan Rp 7 miliar. Bidang infrastruktur, Singkil mendapat empat proyek, yaitu pembangunan jalan Singkil-Sebatang Rp 6,7 miliar, pemeliharaan jalan Lipat Kajang-Singkil Rp 6,8 miliar, pembangunan Islamic Center Rp 6 miliar, dan pembangunan rumah sehat sederhana Rp 7,7 miliar. Juga ada program menghidupkan pedagang kaki lima dan pedagang asongan dialokasikan dana Rp 10 miliar untuk membangun ruko di tiga kecamatan.
Kebijakan wajar
Kebijakan Pemerintah Aceh mengalokasikan dana terbesar, mencapai Rp 1,3 triliun untuk kawasan barat-selatan ditanggapi tidak terlalu reaktif oleh TAF Haikal selaku Juru Bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS). “Kita berharap memang demikianlah hendaknya. Kita tak berharap informasi itu hanya angin surga dan kembali memupus harapan kami. Bila hal ini terjadi, akan sangat merugikan kita semua,” kata Haikal.
Haikal mengatakan, atas perhatian Pemerintah Aceh yang lebih baik kepada kawasan pantai barat-selatan, KPBS menyampaikan terima kasih. Ungkapan syukur ini bukan berarti tidak peduli dengan kawasan lain di Aceh. Selama ini, lanjut Haikal, wilayah barat-selatan sangat merasakan diskriminasi yang besar dari Pemerintah Aceh. Kini, dengan dialokasikannya anggaran yang besar untuk kawasan barat-selatan, minimal akan menjadi harapan bagi masyarakat wilayah itu yang paling parah terkena dampak tsunami. “Tsunami telah membawa perubahan besar bagi Aceh. Akan tetapi bagi kami hal itu belum begitu berarti,” tandasnya.
Pemerintah Aceh, kata Haikal, hendaknya memperlakukan kawasan barat-selatan layaknya Indonesia memperlakukan Aceh. Aceh dijadikan kawasan khusus. Semua pihak berharap wilayah-wilayah terisolir di Aceh juga mendapatkan kebijakan yang khusus pula. Dia mengingatkan, sudah saatnya Pemerintah Aceh menggagas integrasi pembangunan berkelanjutan yang berperspektif kawasan atau regional. Bagaimana Pemerintah Aceh menjaga keseimbangan pembangunan berdasarkan potensi sumber daya dari masing-masing kawasan. Jangan pembangunan dilakukan dengan sporadis, tanpa arah dan cenderung tidak terukur. “Dengan semangat Pemerintahan Aceh yang baru, kami berharap akan terjadi perubahan yang fundamental,” ujar aktivis LSM ini.
Pada bagian lain tanggapannya, Haikal mengatakan, apa yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Aceh hendaknya juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Bentuk dukungan yang konkrit yakni dengan memadukan konsep pembangunan terintegrasi sebagai solusi bersama yang komprehensif. Jangan ada kepala daerah yang terus menerus menahan sikap keegoannya, dan jangan pula pemerintah provinsi menganggap daerah hanya sebagai “bawahan” yang hanya bisa diperintah sesuka hati. “Kami yakin, sikap kesatria kedua belah pihak, akan mampu menciptakan kondisi Aceh yang lebih baik,” demikian Haikal.(her/nas)
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1588538331593738532
