Wednesday, 11 May 2011 08:19
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Kepastian mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang masih simpang-siur, melahirkan cemas dalam masyarakat setempat.
Masyarakat berharap Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wali kota serta para wakilnya tidak ditunda dikarenakan persoalan ada tidaknya calon independen.
"Saya berharap Komisi Independen Pemilihan (KIP/KPU) terus menyusun tahapan Pilkada sesuai jadwal, sehingga pesta demokrasi itu bisa berlangsung paling lambat akhir 2011," kata tokoh masyarakat barat dan selatan Aceh TAF Haikal di Banda Aceh.
Hal itu disampaikan menanggapi sikap Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) yang menolak calon independen ikut Pilkada Aceh 2011.
Partai lokal yang sebagian besar pengurusnya mantan kombatan GAM itu juga meminta KIP Aceh agar tidak melaksanakan tahapan Pilkada sebelum disahkan Qanun Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPRA.
Juru bicara Kaukus Pesisir Barat Selatan (KPBS) Aceh itu mengharapkan semua pihak khususnya partai politik untuk memberikan dorongan agar pelaksanaan Pilkada Aceh bisa terlaksana lancar dan sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Tidak perlu lagi ada pihak memperdebatkan masalah adanya calon perseorangan (independen) atau tidak untuk meramaikan Pilkada Aceh, sebab putusan hukum sudah jelas yakni memperbolehkan calon dari perseorangan," kata aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh itu.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) RI mengabulkan permohonan dari para penggugat agar calon independen tetap ada di Aceh .
"Artinya, MK sebagai lembaga peradilan perundang-undangan tertinggi, maka putusan itu mutlak dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Karenanya siapapun yang membangkang putusan MK itu sama saja melanggar undang-undang negara," kata Haikal.
Dipihak lain, ia juga meminta Pemerintah Pusat dan Aceh segera melaksanakan putusan MK tersebut.
Editor: FAZARIS TANTI
(dat04/antara)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=192967&Itemid=
