Thursday, 14 October 2010 18:01
Warta
WASPADA ONLINE
TAPAKTUAN - Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, minta pemerintah dan instansi terkait untuk menangani konflik satwa liar dengan manusia di Kabupaten Aceh Selatan.
"Konflik satwa liar seperti harimau dan gajah di Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat meresahkan, bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Kami berharap pemerintah dan instansi terkait untuk menanggulangi masalah itu secara berkesinambungan," kata Juru Bicara KPBS TAF Haikal, tadi sore.
Didampingi Direktur Institute of Society Devolopment Strategy (Insosdes) T Masrizar, seusai menyerahkan santunan kepada keluarga Martunis (25) korban dimangsa harimau di Desa Panton Luas, ia mengharapkan pemerintah untuk membangun pos penanggulangan satwa liar di daerah yang berada di kaki gunung Bukit Barisan dan Leuser itu.
"Pos penanggulangan satwa liar seperti harimau, gajah, buaya dan hewan pemangsa lainnya harus dibangun di pantai barat selatan Aceh itu, terutama di wilayah yang rentan gangguan binatang buas, kalau tidak pasti akan menimbulkan korban jiwa lagi," katanya.
Selama empat tahun terakhir, sekitar tujuh orang ditemukan tewas akibat diterkam harimau sumatra, dua meninggal akibat diinjak gajah dan dimangsa buaya di Kabupaten Aceh Selatan.
Korban terakhir bernama Martunis (25) warga Desa Panton Luas, Kecamatan Tapaktuan, ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat dimangsa harimau pada Selasa (12/10) saat berkebun dan mencari rotan di gunung Serindit yang berjarak sekitar tiga kilometer dari pemukiman penduduk.
"Kami berharap tidak ada korban lagi dimasa yang akan datang. Dengan adanya pos penanggulangan satwa liar diharapkan dapat segera diatasi apabila satwa liar mendekati pemukiman penduduk," kata mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh itu.
Editor: SASTROY BANGUN
(dat04/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149793:konflik-satwa-liar-harus-diatasi&catid=13:aceh&Itemid=26
Jumat, 15 Oktober 2010
USAID Diminta Koordinasikan Kelanjutan Jalan Banda Aceh-Calang
Banda Aceh, (Analisa)
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta badan pembangunan internasional AS (USAID) selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya)
agar selalu berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Jaya dan Pemerintah Aceh jika ada hambatan untuk melanjutkan pembangunan jalan itu terutama pada Section IV.
Karenanya, kalau nantinya masih terjadi kendala di lapangan yang dinilai dapat menganggu pembangunan jalan, USAID jangan langsung menghentikan pekerjaan, karena hambatan itu bisa diselesaikan.
"Kalau USAID mau melanjutkan pembangunannya, kita sangat mendukung. Tapi jangan cari-cari alasan jika ada sedikit gangguan langsung menghentikan proyek," ujar Wakil Ketua DPRA, Amir Helmi, SH kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (6/10).
Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang, khususnya yang masuk dalam proyek section IV di Kecamatan Jaya (Lamno), Aceh Jaya yang sempat terhenti hampir dua tahun, pada pertengahan Oktober ini akan dilanjutkan kembali.
Namun, USAID selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan itu, mengancam akan menyetop proyek section IV itu jika di lapangan masih terjadi masalah seperti pemagaran jalan dan berbagai gangguan lainnya.
Seperti diketahui, Section IV lintas Banda Aceh-Calang meliputi pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer mulai dari depan SMPN 1 Jaya di Dusun Meulhah Desa Gle Putoh hingga ke Kuala Unga plus empat jembatan di sepanjang jalan yang melintasi sebelas desa di kecamatan tersebut.
"Kami berharap tidak ada lagi barikade atau pemagaran jalan saat proyek section IV kita lanjutkan pembangunannya dalam bulan ini. Jika masih tetap ada, pekerjaannya akan langsung kami hentikan. Karena itu, kami minta pemerintah daerah mengecek kembali apakah masih ada tanah di lokasi pembangunan jalan yang bermasalah atau tidak," kata Tim Leader USAID untuk Pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang, Roy R Ventura Jr PE.
Disebutkan, jika USAID seenaknya menghentikan lagi pembangunan jalan itu dengan alasan ada gangguan\, tapi tidak meminta Pemkab dan aparat kepolisian setempat untuk menyelesaikannya, maka patut dipertanyakan sejauhmana komitmen mereka untuk membantu kelancaran transportasi masyarakat pantai Barat- Selatan Aceh.
Sementara Juru Bicara Kaukus Pantai Barat- Selatan (KPBS), TAF Haikal menyatakan, hingga kini lintas Barat-Selatan Aceh masih sulit dilalui. Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang yang didanai Pemerintah Amerika Serikat masih menemui kendala.
Dengan dalih pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai, beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah sempat memblokade jalan tersebut. Tentu saja hal ini berdampak pada pembangunan kawasan barat selatan Aceh.
"Kami memberikan apresiasi kepada pihak USAID yang telah berani bersikap tegas. Komentar dari Team Leader Pembangunan Jalan USAID, Roy R Ventura merupakan respon yang sangat tepat. Tinggal bagaimana sikap Pemkab aceh Jaya dan Pemerintah Aceh dalam mengatasi persoalan pembebasan tanah," ujarnya.
Menurut Haikal, masyarakat kawasan Barat-Selatan seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulue, Subulussalam dan Aceh Singkil, selama sudah cukup bersabar. Masyarakat hari ini pemerintah.
"Jangan sampai pemerintah dilecehkan dikarenakan beberapa kelompok yang mengklaim kepemilikan tanah atau siapapun yang menghambat pembangunan jalan tersebut," sebutnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71513:usaid-diminta-koordinasikan-kelanjutan-jalan-banda-aceh-calang&catid=792:09-oktober-2010&Itemid=221
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta badan pembangunan internasional AS (USAID) selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya)
agar selalu berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Jaya dan Pemerintah Aceh jika ada hambatan untuk melanjutkan pembangunan jalan itu terutama pada Section IV.
Karenanya, kalau nantinya masih terjadi kendala di lapangan yang dinilai dapat menganggu pembangunan jalan, USAID jangan langsung menghentikan pekerjaan, karena hambatan itu bisa diselesaikan.
"Kalau USAID mau melanjutkan pembangunannya, kita sangat mendukung. Tapi jangan cari-cari alasan jika ada sedikit gangguan langsung menghentikan proyek," ujar Wakil Ketua DPRA, Amir Helmi, SH kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (6/10).
Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang, khususnya yang masuk dalam proyek section IV di Kecamatan Jaya (Lamno), Aceh Jaya yang sempat terhenti hampir dua tahun, pada pertengahan Oktober ini akan dilanjutkan kembali.
Namun, USAID selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan itu, mengancam akan menyetop proyek section IV itu jika di lapangan masih terjadi masalah seperti pemagaran jalan dan berbagai gangguan lainnya.
Seperti diketahui, Section IV lintas Banda Aceh-Calang meliputi pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer mulai dari depan SMPN 1 Jaya di Dusun Meulhah Desa Gle Putoh hingga ke Kuala Unga plus empat jembatan di sepanjang jalan yang melintasi sebelas desa di kecamatan tersebut.
"Kami berharap tidak ada lagi barikade atau pemagaran jalan saat proyek section IV kita lanjutkan pembangunannya dalam bulan ini. Jika masih tetap ada, pekerjaannya akan langsung kami hentikan. Karena itu, kami minta pemerintah daerah mengecek kembali apakah masih ada tanah di lokasi pembangunan jalan yang bermasalah atau tidak," kata Tim Leader USAID untuk Pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang, Roy R Ventura Jr PE.
Disebutkan, jika USAID seenaknya menghentikan lagi pembangunan jalan itu dengan alasan ada gangguan\, tapi tidak meminta Pemkab dan aparat kepolisian setempat untuk menyelesaikannya, maka patut dipertanyakan sejauhmana komitmen mereka untuk membantu kelancaran transportasi masyarakat pantai Barat- Selatan Aceh.
Sementara Juru Bicara Kaukus Pantai Barat- Selatan (KPBS), TAF Haikal menyatakan, hingga kini lintas Barat-Selatan Aceh masih sulit dilalui. Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang yang didanai Pemerintah Amerika Serikat masih menemui kendala.
Dengan dalih pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai, beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah sempat memblokade jalan tersebut. Tentu saja hal ini berdampak pada pembangunan kawasan barat selatan Aceh.
"Kami memberikan apresiasi kepada pihak USAID yang telah berani bersikap tegas. Komentar dari Team Leader Pembangunan Jalan USAID, Roy R Ventura merupakan respon yang sangat tepat. Tinggal bagaimana sikap Pemkab aceh Jaya dan Pemerintah Aceh dalam mengatasi persoalan pembebasan tanah," ujarnya.
Menurut Haikal, masyarakat kawasan Barat-Selatan seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulue, Subulussalam dan Aceh Singkil, selama sudah cukup bersabar. Masyarakat hari ini pemerintah.
"Jangan sampai pemerintah dilecehkan dikarenakan beberapa kelompok yang mengklaim kepemilikan tanah atau siapapun yang menghambat pembangunan jalan tersebut," sebutnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71513:usaid-diminta-koordinasikan-kelanjutan-jalan-banda-aceh-calang&catid=792:09-oktober-2010&Itemid=221
Langganan:
Postingan (Atom)