Rabu, 27 Februari 2013

Zuhrawardi Pimpin RAPI Ulee Kareng

Senin, 25 Februari 2013 14:22 WIB

250213_5.jpg
Ketua RAPI Kota Banda Aceh TAF Haikal (JZ01BTH) menyerahkan bendera kepada Ketua RAPI Kecamatan Ulee Kareng Zuhrawardi (JZ01BZW) di Banda Aceh, Minggu (24/2

BANDA ACEH - Musyawarah Kecamatan (Muscam) ke-2 relawan komunikasi RAPI Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Minggu (24/2), berhasil membentuk kepengurusan baru periode 2013-2015 diketuai H Zuhrawardi SPd SKM (JZ01BZW).

Ketua Panitia Muscam ke-2 RAPI Ulee Kareng, Drs Abd Syukur MAg mengatakan, kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Camat Ulee Kareng dibuka Sekcam, Maswani. Pembukaan muscam juga ditandai pengenaan rompi RAPI kepada Sekcam Maswani mewakili camat, Danramil Ulee Kareng Kapten Inf Akhmadi, dan Kapolsek AKP Abd Muthollib.

Berdasarkan sidang formatur yang dipimpin ketua terpilih berhasil disusun kepengurusan lengkap RAPI Ulee Kareng periode 2013-2015. Posisi Ketua Dewan Pertimbangan dan Penasihat Organisasi Tingkat Distrik/Kecamatan (DP2OK) dipercayakan kepada H Sjamsul Kahar (JZ01BT), dibantu dua anggota masing-masing Nono Tarigan (JZ01BNT) dan Drs Irama Ibrahim (JZ01BII).

Di jajaran pengurus harian, Zuhrawardi dibantu oleh Arliady (JZ01BCO) sebagai wakil ketua, Cut Asmaul Husna (JZ01ACA) sekretaris, dan Hanifah (JZ01BQN) bendahara. Sementara empat seksi yaitu, Basri SP (JZ01BSX) sebagai Kasi Personalia dan SDM, Zikri (JZ01BZI) Kasi Hubungan Kerja Antar-Institusi Kecamatan dan Kemasyarakatan, Irwansyah Putra (JZ01BW) Kasi Pemantauan Spektrum Frekuensi, dan Chaideer Mahyuddin (JZ01BKA) Kasi Publikasi dan Operasional.

Kepengurusan baru tersebut dilantik Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal (JZ01BTH) ditandai penyerahan pataka RAPI dan papan (plang) Posko Komunikasi Darurat Bencana.(sal)
 
 
 http://aceh.tribunnews.com/2013/02/25/zuhrawardi-pimpin-rapi-ulee-kareng

Balmon Aceh Amankan Tersangka Pengganggu Frekwensi RAPI

Thursday, 21 February 2013 08:50 Hukum & Kriminal
Banda Aceh-andalas Balai Monitoring Spektrum Frekwensi Radio kelas II (Balmon) Provinsi Aceh mengamankan Is (26) seorang terduga pengganggu frekwensi kebencanaan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.

"Sejak tadi malam yang bersangkutan telah dimintai keterangan, proses penegakan hukum terhadap hal ini tetap kita jalani sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata Kepala Balmon Aceh M Azmi Ridho di Banda Aceh, Rabu (20/2).

Menurutnya, selain meminta keterangan dari tersangka dan menyita satu unithandy talky (HT), penyidik dari Balmon juga akan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Ia mengatakan pihaknya juga sedang melakukan penyelidikan, apakah tersangka juga merupakan salah seorang pengganggu frekwensi RAPI Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

"Yang jelas tersangka saat ini terbukti menggunakan perangkat tanpa izin dari Pemerintah dan melanggar UU Nomor 33/1999 tentang Telekomunikasi pasal 35 jo 55 dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda Rp400 juta," kata M Azmi Ridho.

Ketua RAPI Kota Banda Aceh TAF Haikal (JZ01BTH) mengatakan tersangka Is yang berdomisili di Desa Ie Alang Dayah, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar ditangkap relawan anggota Satgas dan relawan RAPI di lantai II Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh pada Rabu (15/2) sekitar pukul 22.00 WIB.

"Selama ini frekwensi RAPI baik Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sering diganggu olah orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga komunikasi anggota menjadi terganggu," kata TAF Haikal. Menurutnya, penangkapat tersangka melibatkan seratus lebih relawan RAPI.

"Selama beberapa pekan terakhir anggota RAPI Kota Banda Aceh meningkatkan pencarian terhadap pengganggu frekwensi kebencanaan itu, para pengganggu sering usil dengan cara menjimer atau berkata kotor," katanya.

Ia mengatakan masih banyak pelaku pengganggu di frekwensi RAPI yang belum berhasil ditangkap. "Kami bekerjasama dengan Balmon Aceh untuk mencari pelaku sampai ketemu, saya berharap bagi anggota yang telah habis masa berlaku keanggotaan agar segera memperpanjang guna mencegah kemungkinan yang tidak kita inginkan," katanya menambahkan. (ANT)


http://harianandalas.com/Hukum-Kriminal/Balmon-Aceh-Amankan-Tersangka-Pengganggu-Frekwensi-RAPI

Mahasiswa Lantik Pocong di Simpang Lima

Senin, 18 Februari 2013 11:11 WIB
BANDA ACEH - Sepuluh mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Peduli Aceh (KPA) berunjuk rasa dengan menggelar aksi teatrikal pelantikan pejabat PNS yang sudah almarhum di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Minggu (17/2). Aksi ini mereka lakukan menyindir SK Gubernur Aceh yang mencantumkan nama seorang PNS yang sudah meninggal setahun lalu untuk dilantik menjadi salah satu Kasubbag pada Biro Hukum Setda Aceh, Selasa (5/2) lalu.

Meski hanya sepuluh orang, aksi mahasiswa di tengah kota ini menyedot perhatian pengguna jalan. Pasalnya, seorang di antara mereka berpenampilan ala pocong atau jenazah yang sudah dibalut kain kafan. ‘Jenazah’ itu berdiri tegak saat seakan dilantik oleh rekannya.

“Aksi kami ini sebagai bentuk kekecewaan karena Pemerintah Aceh tak profesional dan proporsional. Salah satu buktinya, saat Gubernur melantik 422 pejabat eselon II, III, IV di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, 5 Februari 2013, salah satu nama pejabat akan dilantik, yaitu Rahmad Hidayat sudah setahun lebih meninggal,” teriak Koordinator Aksi, Nanda Ayu dalam orasinya.

Selain itu, menurut Nanda, kesalahan lainnya ada oknum pejabat yang terlibat khalwat, justru dipromosi menjadi Kabid Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh. “Ada beberapa nama lainnya yang belum cukup masa kerjanya juga dilantik jadi pejabat,” tambah Nanda Ayu.

Koordinator lainnya menambahkan, Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah juga belum bisa membuktikan omongannya melalui media massa bahwa segala kejanggalan dalam pelantikan itu akibat ada yang menyabotase kebijakannya dalam proses seleksi. “Faktanya sampai hari ini Gubernur Aceh tidak berani menindak pelaku yang katanya sudah teridentifikasi itu. Semua kejanggalan itu juga bertolak belakang dengan 21 program Zaini semasa kampanye dulu yang salah satunya mewujudkan Pemeritahan Aceh yang bermartabat dan amanah,” teriak koordinator lainnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), TAF Haikal mengatakan, keterwakilan wilayah di Aceh, tanpa mengenyampingkan kemampuan profesional juga sangat penting dalam penempatan ‘kabinet’ pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Hal ini untuk menjaga perdamaian dan kesinambungan pembangunan di seluruh Aceh.

Para SKPA juga memainkan peran menyampaikan pesan serta pemikiran kepada Kepala Pemerintahan Aceh secara maksimal untuk masyarakat di wilayahnya. Begitu juga sebaliknya, para SKPA dapat menyampaikan harapan dan pesan-pesan dari masyarakat kepada kepala pemerintahan Aceh.

Dalam konteks geopolitik, hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan. Menjadi kurang menarik jika Aceh hanya dikelola atau terlalu didominasi mereka dari wilayah tertentu saja. “Kalau ingin masyarakat di semua wilayah Aceh merasa memiliki daerah ini, maka faktor keterwakilan menjadi keniscayaan,” tulis Haikal lewat siaran persnya kepada Serambi kemarin. (sal)
 
 
 http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2013/02/18/mahasiswa-lantik-pocong-di-simpang-lima

Minggu, 20 Januari 2013

Mahayani Pimpin RAPI Kuta Alam

Minggu, 20 Januari 2013 10:19 WIB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANDA ACEH - Mahayani Ridha (JZ01ANI) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua RAPI Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh melalui prosesi musyawarah di Gedung Diklat/BKPP, Lampineueng, Banda Aceh, Sabtu (19/1). Kepengurusan periode 2013-2015 yang dipimpin Mahayani tersebut dilantik oleh Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal (JZ01BTH).

Prosesi musyawarah RAPI Kuta Alam yang melahirkan kepengurusan baru menggantikan pengurus lama yang dipimpin T Armansyah (JZ01AM) berlangsung lancar. Musyawarah dibuka Sekcam Kuta Alam, Abdul Wahab dihadiri puluhan relawan RAPI dari delapan kecamatan lainnya di Kota Banda Aceh. “Kami bangga bisa memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi ketua RAPI, meski untuk sementara masih di lingkup kecamatan,” kata Erwinsyah (JZ01BEM), anggota RAPI Kuta Alam.

Struktur kepengurusan RAPI Kecamatan Kuta Alam yang diketuai Mahayani dibantu Kho Khie Siong (JZ01AKY) sebagai wakil ketua, Hidayatullah (JZ01BSI) sebagai sekretaris, dan Dedi Saputra (JZ01BSH) pada posisi keuangan.

Di jajaran penasihat masing-masing Drs Suwarno Amin (JZ01BSA), Drs T Armansyah (JZ01AM), Sawirman (JZ01BWV), dan Raja Malik M Ali (JZ01BJZ). Kepengurusan itu dilengkapi Seksi Organisasi diketuai Ilham Syahrizal (JZ01BUL) dan Seksi Bantuan Komunikasi diketuai Syafril Aqmar (JZ01BOO).(nas)

Editor : bakri
 
 
 http://aceh.tribunnews.com/2013/01/20/mahayani-pimpin-rapi-kuta-alam

Anggota RAPI Aceh Diminta Siaga Bencana

Published On: Sun, Jan 20th, 2013
Banda Aceh – Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh TAF Haikal (JZ01BTH) meminta seluruh relawan atau anggota untuk selalu siaga bencana untuk memberikan bantuan komunikasi.

“Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geologi (BMKG) Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar hingga awal maret 2013 cuaca ektrim seperti banjir dan longsor masih sangat berpeluang terjadi di Aceh,” kata TAF Haikal di Banda Aceh, Sabtu (19/1/2013).
Hal tersebut disampaikan TAF Haikal seusai melantik ketua RAPI Kecamatan Kuta Alam Mahayani Ridha (JZ01ANI) yang terpilih secara aklamasi periode 2013-2015 di aula BKPP Provinsi Aceh.
Aktivis LSM Aceh itu juga mengatakan selain banjir dan longsor, angin kecang dan peningkatan status gunung api Seulawah juga harus diwaspadai.
“Selama ini relawan RAPI sangat berperan dalam memberikan bantuan komunikasi dan informasi saat terjadi bencana,” katanya.
Menurutnya RAPI Kota Banda Aceh dan Aceh Besar telah membangun 60 posko di rumah para relawan RAPI di kawasan rawan bencana, terutama di kawasan pesisir dan pusat keramaian.
“Posko bantuan komunikasi darurat ini untuk membantu menyebarluaskan informasi dan arahan kepada masyarakat saat terjadi bencana,” kata TAF Haikal.
Didampingi Komandan Satgaskom RAPI Kota Banda Aceh Ismail (JZ01BPJ), ia juga meminta seluruh relawan senantiasa menjaga loyalitas dan integritas organisasi.
“Kapanpun kita harus siap, diminta ataupun tidak oleh kit harus memberikan bantuan,” katanya. [antara]


 http://wartaaceh.com/anggota-rapi-aceh-diminta-siaga-bencana/

KPBS: Pemekaran Belum Saatnya, Namun Jika Dimusuhi akan Menjadi Besar

Banda Aceh – Isu pemekaran wilayah Aceh bagian tengah, barat dan selatan yang didasari pada kurang aspiratifnya qanun Wali Nanggroe, Bendera dan Lambang Aceh kembali mencuat setelah beberapa saat reda. Menurut Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Taf Haikal saat dijumpai di ruang kerjanya, isu pemekaran tersebut bukanlah isu baru, tapi sudah lama ada dan semua itu merupakan bentuk dari demokrasi, Selasa (15/13).
“Itu tidak ada masalah, tinggal bagaimana Pemerintah Aceh selaku pengambil keputusan mengelola isu itu dan melihat itu dalam konteks positif, bukan dalam konteks negatif karena sesuatu yang dimusuhi itu akan menjadi besar dan itu pernah terjadi di Aceh,” ujar Taf Haikal.
Ia menambahkan, bicara makar saja itu tidaklah masalah dan begitu juga berbicara merdeka, tapi akan menjadi masalah begitu itu diimplementasikan, dan tentunya akan berhadapan dengan negara.
“Badan boleh saja dipenjara, tapi pikiran kan tidak bisa,” tegasnya.
Taf Haikal mengatakan bahwa seiring dengan dinamika politik di Aceh isu pemekaran sangat wajar timbul tenggelam, tapi itu belum saatnya diwujudkan, namun karena kita hidup di alam demokrasi maka diskusi-diskusi yang membahas tentang pemekaran boleh saja dilakukan.
“Menurut saya orang-orang di Pemerintahan Aceh sekarang itu adalah orang-orang yang dulu meminta lebih dari apa yang sekarang diminta oleh mereka-mereka yang menginginkan pemekaran, jadi no problem, tinggal direspon positif dan disikapi dengan bijak oleh pemerintah Aceh,” ujarnya.
Ia juga tidak membantah adanya pro dan kontra dalam masyarakat tentang Qanun Lambang dan Bendera Aceh yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang secara resmi akan digunakan sebagai simbol-simbol Aceh.
“Sesuai dengan temuan di lapangan, ada sebagian kecil masyarakat secara psikologis melihat lambang yang ditawarkan hari ini mempunyai masa lalu yang gelap, punya trauma psikologis melihat lambang-lambang seperti itu, ini  juga harus dipahami,” ungkapnya.
Hal tersebut menurut Taf Haikal karena demokrasi tidaklah selalu dilihat dari suara terbanyak, siapa yang paling dominan atau siapa yang paling kuat, tapi harus dilihat bahwa dalam proses perdamaian di Aceh ada masyarakat yang heterogen.
“Tapi kalau semua sudah sepakat kita mau bilang apa dan kita ikut-ikut saja, lain pun tidak berani kita,” pungkas Taf Haikal. (zamroe)
 
 
 http://atjehlink.com/kpbs-pemekaran-belum-saatnya-namun-jika-dimusuhi-akan-menjadi-besar/

Sabtu, 05 Januari 2013

Banjir di Daerah Semakin Meluas


Kepala sekolah mengambil peralatan kantor yang terendam banjir bandang di kawasan Jeunib, Kabupaten Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, kemarin. Banjir bandang di daerah itu merendam beberapa kecamatan dengan ketinggian air mencapai 2-3 meter. 
 
JAKARTA – Setelah menerjang beberapa wilayah di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, banjir bandang juga melumpuhkan beberapa daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Sumatera Selatan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan, bencana banjir bandang kembali melanda tiga wilayah di Indonesia, yakni Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; Aceh Besar, NAD; dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba),Sumatera Selatan. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, di Kabupaten Sumbawa Barat banjir bandang menerjang empat kecamatan: Pototano, Sateluk, Brangrea, dan Taliwang.

”Sekitar 370 rumah terendam banjir, dua rusak berat, dua sapi hanyut, tiga jembatan putus, dan 120 hektare lahan pertanian terendam,” kata Sutopo kemarin. Menurut dia,jembatan yang putus adalah dua jembatan yang menghubungkan Desa Bangket Lamuntet dan Pototano, Kecamatan Pototano,dan satu jembatan yang menghubungkan Desa Kertasari dengan Desa Tuananga di Kecamatan Taliwang. Di Kabupaten Aceh Besar,banjir terjadi di Desa Beurenud, Kecamatan Seulimum.

Sekitar 600 jiwa mengungsi, rumah terdampak 95 unit dengan ketinggian air tiga hingga empat meter. ”Sebagai upaya penanganan BPBD Kabupaten telah berkoordinasi dengan BPBD provinsi dan instansi terkait untuk melakukan penanganan darurat, mendirikan dapur umum, posko kesehatan, dan sebagainya,” ungkap Sutopo. Dari Aceh Besar dilaporkan, banjir yang melanda Desa Beureunuet,Kecamatan Seulimuen membuat 400 jiwa terpaksa mengungsi.Hampir 90% rumah mereka tergenang air hingga ketinggian tiga meter. ”Ratusan warga saat ini masih mengungsi.

Mereka butuh bantuan, terutama makanan dan pakaian,” kata Junaidi, salah seorang warga. Ketua Radio Antar-Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh TAF Haikal mengatakan, selain Desa Beureunuet, banjir melanda Desa Meunasah Keude, sebagian Meunasah Mon, Meunasah Kulam,dan Paya Kameng di Kecamatan Masjid Raya akibat luapan sungai Krueng Cut Aya. ”Informasi yang kami terima, ada sekitar 800 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman,”kata Haikal.

Banjir juga melanda enam kecamatan di Kabupaten Muba.Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sumsel MS Sumarwan mengatakan, jumlah rumah warga yang terendam banjir di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 1.599 unit.Rumah-rumah itutersebardiDesaMuara Abab, Penanggingan,Tanjung,Pasir. BNPB memprediksi banjir dan longsor berpotensi terjadi hingga April mendatang. ”BMKG menyatakan musim penghujan normal hingga Mei 2013. Namun, puncak banjir dan longsor diperkirakan terjadi pada Januari-April mendatang,” kata Sutopo.

Dia mengatakan, 315 kabupaten- kota dengan 60,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan sedang dan rawan tinggi banjir di Indonesia. Sedangkan 270 kabupaten-kota dengan jumlah penduduk 124 juta jiwa tinggal di daerah rawan sedang dan rawan tinggi longsor. maimun saleh/sierra syailendra/ant


http://www.seputar-indonesia.com/news/banjir-di-daerah-semakin-meluas