Banda Aceh, (Analisa)
Alokasi anggaran yang besar untuk mempercepat pembangunan di kawasan pantai barat selatan Aceh yang mencapai Rp1,3 triliun dari dari total APBA 2009 Rp9,7 triliun, jangan hanya angka statistik yang tertulis di atas kertas saja, namun minim dalam realisasi di lapangan.
"Alokasi anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh melalui Bappeda untuk barat selatan jangan sampai cuma angka statistik saja, tapi harus ada pembanding atau hanya meredam gejolak yang beberapa kasus terjadi di kawasan pantai barat selatan Aceh akhir-akhir ini," ujar Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) TAF Haikal, Sabtu (5/9).
Menurutnya, bagi masyarakat akan menunggu realisasi di lapangan, bagaimana pengawasan, kualitas, atau proyek itu tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan pejabat atau yang lebih parah lagi akan jadi proyek pada tahun anggaran berikutnya atau Silpa.
Dikatakan, apa yang disampaikan alangkah baiknya bila ada perbandingan antara semua wilayah di Aceh. "Kami dari KPBS menunggu undangan dan data apa yang disampaikan oleh Ketua Bappeda, Munirwansyah, sehingga kami ikut membantu menyampaikan juga kepada publik di pantai barat selatan," katanya.
Tanpa mengurangi rasa hormat dengan upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh, KPBS memberikan apresiasi yang tinggi. Bila ini hanya ingin menyenangkan publik pantai barat selatan saja, KPBS menilai justru ini menjadi awal yang tidak baik ke depan, sebutnya.
Diskriminasi
Selama ini, ujar Haikal, wilayah barat-selatan sangat merasakan diskriminasi yang besar dari Pemerintah Aceh. Kini, dengan dialokasikannya anggaran yang besar untuk kawasan barat-selatan, minimal akan menjadi harapan bagi masyarakat wilayah itu yang paling parah terkena dampak tsunami. " Tsunami telah membawa perubahan besar bagi Aceh. Akan tetapi bagi kami hal itu belum begitu berarti," tandasnya.
Pemerintah Aceh, kata Haikal, hendaknya memperlakukan kawasan barat-selatan layaknya Indonesia memperlakukan Aceh. Aceh dijadikan kawasan khusus. Semua pihak berharap wilayah-wilayah terisolir di Aceh juga mendapatkan kebijakan yang khusus pula.
Dia mengingatkan, sudah saatnya Pemerintah Aceh menggagas integrasi pembangunan berkelanjutan yang berperspektif kawasan atau regional. Bagaimana Pemerintah Aceh menjaga keseimbangan pembangunan berdasarkan potensi sumber daya dari masing-masing kawasan.
Jangan pembangunan dilakukan dengan sporadis, tanpa arah dan cenderung tidak terukur. "Dengan semangat Pemerintahan Aceh yang baru, kami berharap terjadi perubahan yang fundamental," ujar aktivis LSM ini.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh, Munirwansyah mengatakan, kebijakan Pemerintah Aceh mengalokasikan dana pembangunan mencapai Rp1,3 triliun ke kawasan barat-selatan akan berdampak pada munculnya proyek-proyek berskala besar yang akan mempercepat pembangunan di sana.
Tahun ini juga dialokasikan anggaran untuk lanjutan jalan tembus Lamno-Janthto senilai Rp6,8 miliar dan pembangunan jembatan Krueng Gapa Rp7,5 miliar. Jalan tembus Lamno-Jantho, menurut Munirwansyah, bukan hanya sebagai jalur alternatif masyarakat Aceh Jaya ke ibu kota provinsi, Banda Aceh, tapi juga bisa menciptakan wilayah produksi pertanian dan perkebunan baru di sepanjang jalur tersebut.
Pengembangan perkebunan rakyat, tahun ini melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan dialokasikan Rp5,3 miliar untuk pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat. Di bidang perumahan, dialokasikan dana Rp5 miliar untuk membangun 50 unit rumah sehat dan untuk kepentingan Asrama Mahasiswa Aceh Jaya Rp6,5 miliar.
Di Aceh Barat, bidang perkebunan mendapat alokasi dana yang lebih besar, mencapai Rp14,9 miliar. Dana itu untuk pembangunan kebun karet rakyat. Sedangkan di Nagan Raya, alokasi anggaran bidang infrastruktur, terutama jalan dan jembatan juga cukup besar. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27785:alokasi-anggaran-besar-pantai-barat-selatan-harus-direalisasikan-&catid=411:07-september-2009&Itemid=220
