WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Sebuah elemen sipil menilai koordinasi dan komunikasi antarmuspida di Kabupaten Aceh Barat masih lemah, yang dikhawatirkan berdampak pada kurang harmonisnya pelaksanaan roda pemerintahan di wilayah itu.
"Saya menyesalkan adanya pernyataan dari Bupati Aceh Barat Ramli MS yang mengisyaratkan kegelisahannya akibat adanya intimidasi," kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, malam ini.
Hal itu disampaikan menyikapi pernyataan Bupati Aceh Barat yang mengaku tidak nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya akibat diintimidasi dan diawasi secara berlebihan oleh pihak tertentu.
"Pernyataan itu juga mengindikasikan bentuk dari ketidakmampuan bupati membangun hubungan yang harmonis antarmuspida dan elemen lainnya di Aceh Barat," katanya menambahkan.
KPBS adalah elemen sipil masyarakat kawasan pesisir barat dan selatan, yang meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.
Menurut Haikal, jika fungsi koordinasi dan komunikasi terbangun dengan baik, maka pernyataan bupati tersebut tidak akan muncul dan tersebar luas di media massa.
Seharusnya, ia menyatakan bupati melaporkan kepada aparat berwenang jika memang dirinya diintimidasi. Intimidasi, terutama kepada pejabat negara itu jelas melanggar hukum.
Oleh karenanya, TAF Haikal meminta bupati Ramli MS untuk melaporkan kepada aparat berwenang tentang siapa yang mengintimidasi dirinya, sehingga kedepan tidak ada lagi saling tuding, terutama terhadap kepala daerah.
Dipihak lain, menurut dia sebaiknya dalam masa damai ini tidak ada lagi dikotomi antara mantan GAM dan bukan mantan GAM. Semua pihak sudah berkomitmen untuk bersatu merawat perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Editor: SASTROY BANGUN
(dat04/antara)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171975:bupati-aceh-barat-diintimidasi&catid=13:aceh&Itemid=26
Senin, 31 Januari 2011
Kamis, 20 Januari 2011
Pemprov Aceh Diminta Rasionalkan RAPBA 2011
Senin, 17 Januari 2011 22:57
Banda Aceh, KABARSUMUT.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh meminta Pemerintah Aceh merasionalkan kembali belanja pegawai seperti disampaikan dalam rancangan APBA 2011 yang mencapai Rp1,1 triliun.
"Gubernur harus merasionalkan kembali anggaran untuk belanja pegawai yang diusulkan dalam RAPBA 2011 itu. Ini cerminan bahwa APBA tidak berpihak rakyat," kata Ketua umum KAMMI Aceh, Muaz Munawar di Banda Aceh, Senin (17/1).
Aktivis mahasiswa itu menilai usulan belanja pegawai Rp1,1 triliun dari pagu RAPBA 2011 sebesar Rp6,8 triliun akan menimbulkan kesenjangan antara pegawai di jajaran Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.
Belanja pegawai Rp1,1 triliun tersebut berasal dari pos belanja tidak langsung Rp915,6 miliar dan pos belanja langsung Rp252,7 miliar juga dinilai pemborosan keuangan daerah.
"Ini pemborosan keuangan daerah, seharusnya sebagian dari dana untuk belanja pegawai itu dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di seluruh Provinsi Aceh," katanya.
Aktivis LSM Aceh, TAF Haikal menyatakan dukungan pernyataan akademisi, Taqwaddin MH, Nazamuddin, dan Ali Amin yang disampaikan melalui media massa untuk merasional RAPBA 2011.
"Tidak hanya merasionalkan tapi Pemprov Aceh harus lebih efektif dan efesien dalam menyusun APBA, apalagi Irwandi dan Nazar telah empat tahun memimpin daerah ini," kata TAF Haikal.
Mantan Direktur eksekutif Forum LSM Aceh itu juga menyampaikan keprihatinan akibat tidak berimbangnya anggaran belanja aparatur denga belanja publik.
Menurutnya, Pemprov Aceh harus mengalihkan sebagian anggaran belanja pegawai itu untuk menyelesaikan proyek fisik yang selama ini terbengkalai dan belum berfungsi secara maksimal. "Dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin," katanya.
Ia juga berharap Pemprov Aceh untuk memproritaskan dana APBA 2011 untuk sektor pendidikan dan kesehatan. (Boy)
http://kabarsumut.com/berita/daerah/1119-pemprov-aceh-diminta-rasionalkan-rapba-2011
Banda Aceh, KABARSUMUT.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh meminta Pemerintah Aceh merasionalkan kembali belanja pegawai seperti disampaikan dalam rancangan APBA 2011 yang mencapai Rp1,1 triliun.
"Gubernur harus merasionalkan kembali anggaran untuk belanja pegawai yang diusulkan dalam RAPBA 2011 itu. Ini cerminan bahwa APBA tidak berpihak rakyat," kata Ketua umum KAMMI Aceh, Muaz Munawar di Banda Aceh, Senin (17/1).
Aktivis mahasiswa itu menilai usulan belanja pegawai Rp1,1 triliun dari pagu RAPBA 2011 sebesar Rp6,8 triliun akan menimbulkan kesenjangan antara pegawai di jajaran Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.
Belanja pegawai Rp1,1 triliun tersebut berasal dari pos belanja tidak langsung Rp915,6 miliar dan pos belanja langsung Rp252,7 miliar juga dinilai pemborosan keuangan daerah.
"Ini pemborosan keuangan daerah, seharusnya sebagian dari dana untuk belanja pegawai itu dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di seluruh Provinsi Aceh," katanya.
Aktivis LSM Aceh, TAF Haikal menyatakan dukungan pernyataan akademisi, Taqwaddin MH, Nazamuddin, dan Ali Amin yang disampaikan melalui media massa untuk merasional RAPBA 2011.
"Tidak hanya merasionalkan tapi Pemprov Aceh harus lebih efektif dan efesien dalam menyusun APBA, apalagi Irwandi dan Nazar telah empat tahun memimpin daerah ini," kata TAF Haikal.
Mantan Direktur eksekutif Forum LSM Aceh itu juga menyampaikan keprihatinan akibat tidak berimbangnya anggaran belanja aparatur denga belanja publik.
Menurutnya, Pemprov Aceh harus mengalihkan sebagian anggaran belanja pegawai itu untuk menyelesaikan proyek fisik yang selama ini terbengkalai dan belum berfungsi secara maksimal. "Dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin," katanya.
Ia juga berharap Pemprov Aceh untuk memproritaskan dana APBA 2011 untuk sektor pendidikan dan kesehatan. (Boy)
http://kabarsumut.com/berita/daerah/1119-pemprov-aceh-diminta-rasionalkan-rapba-2011
Langganan:
Postingan (Atom)