Selasa, 10 Mei 2011

Pemerintah Aceh Dinilai Gagal Ciptakan Lapangan Kerja

Banda Aceh, (Analisa)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam beberapa tahun terakhir dinilai sejumlah kalangan gagal dalam upaya penciptaan lapangan kerja, sehingga angka pengangguran terus mengalami peningkatan.

Bahkan, anehnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf malah meminta agar masyarakat di provinsi itu sebaiknya mencari kerja di daerah lain, tidak sekadar menggantungkan diri dengan daerahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini terkait keterbatasan lapangan kerja di Aceh dibanding jumlah angkatan kerja yang tiap waktu terus bertambah.

"Harus diakui Pemerintah Aceh sampai saat ini gagal menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Ini sangat memprihatinkan bagi kita, di tengah uang yang berlimpah masuk ke Aceh," kata Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Aceh, Fakhrizal Murphy kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (9/5).

Dia menjelaskan, kondisi riil di Aceh saat ini, angka pengangguran terbuka secara nasional berada di urutan pertama, sedangka angka kemiskinan berada di urutan tujuh secara nasional setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Barat.

Ini membuktikan uang yang begitu besar di Aceh seperti anggaran Otonomi Khusus (Otsus), Migas, APBA dan APBK se-Aceh, yang mencapai puluhan triliun setiap tahunnya, belum juga mampu memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan ekonomi Aceh, yang akhirnya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, menekan angka kemiskinan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

"Itu yang belum dilakukan secara optimal dalam mendorong sektor-sektor ekonomi. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial baru dan bom waktu di Aceh, karena di tengah uang berlimpah tapi pengangguran masih tinggi," jelas Fakhrizal yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Aceh itu.

Disebutkan, kebijakan yang diambil Pemprov Aceh selama ini lebih bersifat politis untuk kepentingan sesaat dari kelompok-kelompok tertentu, dan tidak bersifat ekonomis, bahkan mengajak rakyat untuk berpikir politis.

Hampir semua kebijakan yang diambil bersifat politis. Seperti program pemberian bantuan yang tanpa diikuti pengawasan yang bagus, seperti bibit kelapa sawit dan sapi bantuan. Akhirnya sasaran dari program tersebut tidak tercapai, terangnya.

Menurutnya, ke depan Pemerintah Aceh program pemberdayaan ekonomi rakyat yang benar-benar prioritas. Karena, ketika ekonomi kuat, maka tak ada masalah lagi untuk kesehatan, pangan dan sandang.

Kesalahan Pemerintah

Sementara Pengamat Ekonomi Unsyiah, Ali Amin menilai, tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai akibat kesalahan pemerintah yang tidak mampu menyediakan peluang kerja, sehingga triliunan uang APBA menjadi sia-sia. Lebih anehnya lagi, ketika tidak mampu menyediakan lapangan kerja, malah menyuruh rakyatnya pergi ke daerah lain untuk mencari kerja. Ini kesalahan besar seorang pemimpin Aceh yang tidak bertanggungjawab," tegas Ali Amin.

Sementara pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, TAF Haikal menilai Gubernur Irwandi Yusuf salah minum obat, terkait permintaannya agar orang Aceh mencari kerja di daerah lain.

"Aceh dengan penduduk 4,6 juta dan anggaran rata-rata di atas Rp8 triliun tiap tahun, sebuah keniscayaan keluar penyataan rakyatnya diminta mencari kerja di luar. Rakyat Aceh 60 persen bermata pencaharian sektor pertanian, seharusnya dengan logika sederhana 60 persen alokasi pembangunan didorong pada sektor pertanian, juga regulasi serta mencari investasi pada pertanian," jelasnya.

Menurut Haikal, kondisi ini membuktikan bahwa APBA tidak mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Parahnya lagi, dalam pidato Gubernur Irwandi saat pembukaan Musrenbang RKPA 2012, fokus pembangunan Aceh pada isu pertanian, pertambangan dan parawisata.

Justru itu kontradiksi antara pertanian dengan pertambangan, tambang pun yang dilakukan dengan membawa tanah. Artinya tenaga kerja yang terserap pasti sangat sedikit sekali, kata Haikal yang juga Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh.

Sementara aktivis antikorupsi Aceh, Teuku Neta Firdaus menilai, pernyataan "konyol" Gubernur Aceh sosok pemimpin yang tidak bertanggungjawab, karena warga Aceh diminta mencari kerja ke daerah lain, seperti seorang ayah yang mengusir anaknya dari rumah karena orangtua tak mampu memberi makan.

Pernyataan itu mengindikasikan Pemerintah Aceh saat ini gagal. Sebaiknya mundur saja jadi gubernur, begitu banyak lahan di Aceh yang berpotensi dijadikan komoditi, sama sekali tidak bisa diolah. Semua kebutuhan dapur kita masih bergantung dengan Medan.

Pemerintah Aceh juga tidak mampu memfasilitasi investasi modal kepada masyarakat. Akibatnya ekonomi Aceh bergerak mundur. "Konsep yang dijual selama ini masih bersifat teori belaka. Investor hanya berhenti pada penandatanganan MoU, sedangkan realisasi tidak pernah terwujud," kata Neta yang juga Koordinator Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh. (mhd)


http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95075:pemerintah-aceh-dinilai-gagal-ciptakan-lapangan-kerja&catid=1001:10-mei-2011&Itemid=216