Junaidi | The Globe Journal
Banda Aceh – April 2009 Badan Rehablitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias akan mengakhiri tugasnya setelah empat tahun membangun Aceh dan Nias, namun masih cukup banyak korban tsunami yang belum mendapatkan hak mereka dan masih banyak tugas lembaga bentukan presiden tersebut yang belum bisa diselesaikan.
“BRR Aceh-Nias hampir selesai menjalankan mandatnya, dan baru saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan beberapa mega proyek BRR seperti Bandara Sultan Iskandar Muda dan berbagai proyek yang lain. Banyak mata terkagum-kagum melihat prestasi yang telah dilakukan oleh BRR dan berbagai lembaga donor internasional dan Nasional dan harus diakui sebuah prestasi,” ujar Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan, TAF Haikal kepada The Globe Journal, Senin (2/3).
Akan tetapi sebut Haikal, tidak bisa dipungkiri betapa miris hati korban tsunami melihat peresmian tersebut kaena hingga saat ini mereka belum mendapatkan haknya sebagai korban tsunami. Belum lagi masyarakat pantai barat selatan yang hari ini masih berusah payah mendorong berbagai pihak untuk mewujudkan mimpi. “Mimpi itu adalah jalan Banda Aceh- Meulaboh bantuan masyarakat Amerika melalui USAID. Masyarakat pantai barat selatan Aceh masih harus menghirup debu ketika pulang gampongnya, merupakan batu sandungan bagi BRR dibawah kepemimpinan pak Kuntoro,” ungkap Haikal.
Haikal menyebutkan, status tanah yang diatasnya berdiri rumah bantuan juga menjadi hal krusial dikemudian hari bagi masyarakat yang menempati rumah tersebut. Penegasan status tanah rumah yang mereka tempati terutama yang relokasi sangat penting untuk jangka panjang jangan sampai ahli waris yang ditinggalkan dikemudian hari kembali dililit keresahan. “Meskipun BRR telah berbuat banyak untuk merubah wajah Aceh. Kami selaku masyarakat yang beradab tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu Aceh. Dibalik itu, kami juga bersedih melihat saudara-saudara kami korban tsunami yang belum mendapatkan haknya. Triliunan dana mengalir ke Aceh. Namun, sangat mahal harga untuk sebuah rumah korban tsunami bagi mereka,” papar Haikal.
Haikal menambahkan, Kaukus Barat Selatan mendorong BRR dan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi bagi korban yang belum memperoleh rumah. Sebelum BRR bubar di Aceh, Pemerintah Aceh harus menyusun strategi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah rekontruksi di Aceh. “Kami juga meminta kepada BRR,Pemerintah Aceh dan Pihak terkait untuk memperjelas soal kepemilikan rumah dan status hukum tanah korban tsunami yang relokasi. Menurut kami ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi korban tsunami yang selama ini mendiami rubah bantuan tersebut,” pinta Haikal. [003]
http://tgj.co.id/detilberita.php?id=1780
