Banda Aceh, (Analisa)
Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) menilai Pemerintah Aceh hingga saat ini tidak serius dan terkesan diskriminatif, dalam mengatasi persoalan transportasi menuju ke pantai barat selatan Aceh yang dapat ditempuh dari tiga jalur darat via Banda Aceh-Calang, Banda Aceh-Tangse-Meulaboh, Medan-Aceh Selatan.
Apa yang terjadi hari ini, dengan terus terganggunya arus transportasi ke wilayah itu sehingga banyak kendaraan pengangkut barang tertahan, bukan serta merta tiba-tiba terjadi, tapi proses yang sudah berlangsung hampir lima tahun pasca gempa tsunami di Aceh.
Juru Bicara KPBS, TAF Haikal kepada wartawan, Rabu (12/8) mengatakan, jalan menuju pantai barat selatan sampai saat ini belum signifikan dalam penanganannya, ini terbukti pada jalur Banda Aceh-Calang via Lamno yang sedang dikerjakan oleh USAID tingkat kemajuan pembangunan masih sangat lamban.
Jembatan Lambeusoe yang sebagian rangka besi sudah berada di atas sungai belum dimulai pembangunannya. Sehingga truk pengangkut barang harus melewati jembatan bailey Kartika yang dibangun pada masa tanggap darurat dibatasi tonasenya.
Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari rusaknya jembatan tersebut karena sampai saat ini belum pernah direhab, yang dikhawatirkan beresiko patah jembatan tersebut. Sehingga truk pengangkut barang harus mengarungi sungai yang pada saat hujan dan airnya naik tidak dapat dilewati. Sedang rakit yang saat ini beroperasi hanya bisa melayani jenis mobil pribadi saja, tidak untuk truk-truk pengangkut barang.
"Bila jembatan Lembeusoe sudah selesai dikerjakan dan dapat dilewati oleh truk-truk pengangkut barang untuk memenuhi kebutuhan warga pantai barat selatan, sangat membantu percepatan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang yang sering dikeluhkan oleh USAID yang tidak bisa mengangkut material barang-barangnya. Juga bisa menyingkat waktu tempuh sekaligus rakit sudah tidak dibutuhkan lagi," katanya.
Rawan Longsor
TAF Haikal menyebutkan, pada jalur tengah jalur Banda Aceh- Meulaboh via Tangse masih sangat rawan longsor karena kondisi alam dan tanjakan yang curam dan terjal sehingga sulit dilewati oleh truk-truk pengangkut kebutuhan sehari-hari rakyat di pantai barat selatan. Ditambah lagi jalan tersebut dipenuhi lubang, semakin memperlambat pilihan jalur ini.
Pada jalur Medan-Aceh Selatan, hingga kini masih dibatasi tonase truk-truk pengangkut kebutuhan sehari-hari. Saat memasuki Aceh via Medan, semua truk diperiksa dan beban truk yang melewati tonase harus dibongkar. Masalahnya pada gunung tangga besi di Aceh Selatan masih rawan longsor, sehingga pembatasan tersebut sampai hari ini masih diberlakukan.
Akibatnya delapan kabupaten/kota yang berada dalam wilayah tersebut terdiri dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simelue, Aceh Selatan, Subulusalam, Aceh Singkil dalam waktu panjang akan terisolir.
"Akibat sulitnya tiga jalur untuk masuk ke pantai barat selatan tidak ada yang normal bagi transportasi angkutan barang, mahalnya harga kebutuhan pokok sehari-hari rakyat pada wilayah tersebut. Belum lagi waktu tempuh yang semakin panjang dibutuhkan oleh para masyarakat yang harus keluar masuk wilayah pantai barat selatan tersebut," ungkapnya.
Untuk itu, KPBS meminta Pemerintah Aceh segera mengambil alih lanjutan pembangunan jembatan Lambeusoe yang sampai saat ini masih belum dilanjutkan pengerjaan oleh USAID, berkoordinasi dengan semua pihak. Sebagian rangka jembatannya sudah berada di atas sungai yang hanya ditopang pohon kelapa karena dikhawatirkan bisa jatuh ke sungai bila arus sungai deras.
"Pemerintah Aceh harus segera memperbaiki longsor yang sering terjadi pada jalur Medan-Aceh Selatan tepatnya di Gunung Tangga Besi secara permanen sehingga tonase arus barang dari Medan bisa normal kembali. Bila secara teknis tidak memungkinkan, segera diambil langkah-langkah membangun jalur alternatif," terang TAF Haikal. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24956:pemerintah-aceh-dinilai-tak-serius-tangani-transportasi-pantai-barat-selatan-&catid=42:nad&Itemid=112
