Banda Aceh, 19 Januari 2010 17:42
Aktivis di Aceh mengusulkan instansi wilayatul hisbah atau polisi syariah, dibubarkan dan diganti unit khusus penanganan pelanggaran syariat Islam di kepolisian.
"Dari pada tumpang tindih di Polda lebih baik dibentuk unit khusus bagi penanganan pelanggaran syariat Islam," kata TAF Haikal, mantan direktur eksekutif LSM Aceh, di Banda Aceh, Selasa (19/1).
Haikal menyatakan hal itu karena melihat penegakan syariat Islam di Aceh masih setengah hati terutama setelah terungkap kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum petugas wilayatul hisbah belum lama ini.
Seorang mahasiswi yang diduga berkhalwat dan ditahan di markas Satpol PP dan wilayatul hisbah Kota Langsa diduga diperkosa tiga oknum petugas wilayatul hisbah pada 8 Januari 2010.
Peristiwa tersebut menjadikan insitusi yang seharusnya mengawasi penerapan syariat Islam di Aceh menjadi bahan cibiran masyarakat dan pemerintah dianggap setengah hati menegakkan syariat Islam.
Dalam strategi penegakan syariat Islam jangka panjang menurutnya bisa dilakukan kepolisian melalui unit khusus penanganan pelanggaran syariat misalnya melalui proses rekruitmen spesifik yang berlatar belakang pendidikan pesantren. "Unit khusus bisa direkrut petugas berbasis santri. Proses pelatihannya sama seperti polisi lainnya tapi mungkin perlu ditambah modul khusus tentang syariat Islam," tambahnya.
Dengan unit khusus tersebut, penegakan hukum dan disiplin internal lebih kuat dibanding Satpol PP dan wilayatul hisbah, sehingga diharapkan penerapan syariat Islam di Aceh semakin maksimal. "Perspektif penegakan hukum di kepolisian lebih kuat. Sedangkan Dinas Syariat Islam didorong untuk melakukan sosialisasi dan kampanye syariat Islam sehingga masyarakat lebih memahami hukum Islam," katanya.
Sedangkan untuk jangka pendek, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus berani melobi kepolisian agar santri bisa diterima dalam institusi penegak hukum tersebut. [TMA, Ant]
http://gatra.com/2010-01-23/artikel.php?id=134073
