Banda Aceh, (Analisa)
Sejumlah kalangan masyarakat mulai menolak rencana Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang ingin mengoperasikan maskapai penerbangan Air Aceh, dengan tujuan bisnis dan target mengejar keuntungan belaka.
Karena, saat ini masih sangat banyak pekerjaan lain untuk melayani rakyat yang harus dilakukan pemerintah, dan mempercepat program pembangunan lainnya yang selama ini berjalan sangat lamban karena lemahnya kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) seperti dinas, badan dan lembaga yang sepertinya kurang mendapat perhatian dari Gubernur Aceh, yang lebih suka jalan-jalan ke luar negeri.
Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyarankan, sebaiknya operasional penerbangan pesawat Air Aceh tersebut diserahkan saja kepada pihak swasta yang lebih profesional.
"Jadi, Pemerintah Aceh jangan sibuk berbisnis mengurus operasional pesawat Air Aceh, sehingga kerja lainnya dalam melayani rakyat jadi terbengkalai. Biar orang lain dari pihak yang menanganinya, tanpa campur tangan pemerintah sedikitpun," ujar TAF Haikal, Rabu (21/10).
Menurutnya, melihat pengalaman dari pengelolaan pesawat Seulawah NAD Air (SENA) yang ditangani oleh Pemprov NAD dimasa kepemimpinan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, yang akhirnya merugi karena tidak profesional. "Jadi, kita harus bercermin dari pengalaman itu. Jangan sampai itu dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab mencari keuntungan pribadi. Uang di Aceh sekarang sudah banyak, tinggal menggunakan saja untuk kesejahteraan rakyat, bukan mengoperasikan pesawat," tegasnya.
Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Drs H Hasbi Abdullah, secara tegas juga menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Aceh mengoperasikan Air Aceh. Ia juga meminta pemerintah lebih fokus untuk melayani masyarakat.
"Pemerintah tidak usah urus bisnis, yang hanya mengejar keuntungan. Masih banyak yang perlu diurus, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh," kata Hasbi.
Disebutkan, walaupun pengoperasiannya tanpa memakai uang rakyat atau dana APBA, tetap saja keputusan diambil tidak boleh sepihak. Dengan tidak melibatkan kalangan legislatif, yang merupakan juga perpanjangan aspirasi masyarakat Aceh.
Saat ini, lanjutnya, belum saatnya Pemerintah Aceh berbisnis, dan mencari keuntungan. Pemerintah harus paham apa tugas yang diamanatkan kepada mereka, yaitu untuk melayani rakyatnya.
"Masih banyak yang perlu dibenahi oleh pemerintah saat ini, khususnya menyangkut tentang pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi pengangguran. Saya tidak setuju dengan itu, belum saatnya Pemerintah Aceh untuk berbisnis yang tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan. Masyarakat masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, itu yang perlu diperhatikan," tegasnya.
Hasbi meminta Pemerintah Aceh untuk membatalkan rencana tersebut, hingga rakyat Aceh benar-benar siap untuk menyahuti rencana Provinsi Aceh memiliki maskapai penerbangan sendiri.
Hendra Budian, Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) menilai, kinerja Pemerintah Aceh selama ini belum membawa perubahan berarti bagi rakyat Aceh. Bahkan, jika dilihat dari segi realisasi anggaran, pada tahun ketiga kepemimpinan Irwandi-Nazar semakin terpuruk.
Lebih Buruk
"Buktinya, hingga medio Oktober 2009, realisasi serapan anggaran masih di bawah 30 persen, sementara tahun anggaran hanya tersisa 2,5 bulan lagi. Serapan anggaran tahun ini kemungkinan lebih buruk dari tahun lalu. Kalau begini terus, jangan pernah bermimpi Aceh akan lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan," ujar Hendra.
Dikatakan, sebenarnya pada awal memimpin Aceh tahun 2007, pemerintahan Irwandi-Nazar sempat membawa angin segar bagi perubahan kehidupan rakyat Aceh. Karena pada tahun ini, anggaran yang diserap mencapai 63 persen dari total APBA sebesar Rp 4,7 triliun. Namun, pada tahun 2008, tahun kedua pemerintahan, jumlah anggaran yang diserap kembali melorot yakni 56 persen dari total APBA 2008 sebesar Rp8,7.
Saat ini, kata Hendra, sejumlah dinas masih sedang mengumumkan pelelangan proyek APBA 2009 di sejumlah media massa. "Saya tak habis pikir ‘kabinet’ hasil fit and proper test kinerjanya seperti ini, dan Irwandi masih mempertahankannya. Sungguh ironis," ungkapnya. (mhd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar