Fri, Feb 25th 2011, 09:55
Aceh Besar
JANTHO - Sidang perkara penyebaran pesan singkat (sms) bernada fitnah kepada Gubernur Irwandi Yusuf dengan terdakwa Hamidy Arsa, kembali digelar Pengadilan Negeri Jantho, Kamis (24/2), dengan agenda mendengar keterangan saksi. Irwandi sebagai saksi korban tak hadir untuk memberi kesaksiannya. Sehingga, majelis hakim tak bisa mengkonfrontir keterangan terdakwa dengan keterangan saksi korban.
“Ajudannya hanya mengatakan kalau Pak Irwandi tidak bisa hadir, tanpa menjelaskan alasan ketidakhadirannya,” kata Ibsaini SH, salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jantho, saat ditanya Serambi, kemarin.
Padahal, menurut kuasa hukum terdakwa, Mukhlis Mukhtar SH, mungkin saja tidak semua isi sms yang disebarkan oleh kliennya itu berisi fitnah. “Pengertian fitnah adalah jika isi sms tersebut tidak benar. Namun kalau isi sms tersebut benar, itu bukan fitnah,” ujarnya di depan majelis hakim yang diketuai Hisbullah SH MH.
Dari lima orang saksi yang dijadwalkan memberi keterangan pada persidangan kemarin, hanya dua saksi yang hadir. Yakni TAF Haikal dan Ahmady Meuraxa, yang mengaku menerima sms bernada fitnah yang diduga dikirim oleh terdakwa.
Kedua saksi mengaku menerima sejumlah pesan singkat melalui telepon selulernya pada tanggal 9 dan 12 Oktober 2010, yang isinya menuding Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerima fee dari PT Medco sebesar Rp 10 miliar, dan dari pengusaha Tommy Winata sebesar Rp 2 miliar.
Isi SMS lainnya berisi tuduhan bahwa Irwandi telah melakukan perzinahan dengan istri temannya sendiri. “SMS lain yang saya terima, yaitu seruan kepada masyarakat Pidie untuk menjadikan Irwandi sebagai musuh bersama, dan pengkhianat bangsa Aceh,” kata Ahmady, yang saat ini bekerja sebagai staf ahli di Pemerintahan Aceh.
Karena banyak saksi yang tidak hadir, sidang pun ditunda hingga Senin (28/2) depan, dengan agenda mendengar keterangan saksi yang seluruhnya berjumlah 11 orang, termasuk saksi ahli dari Jakarta. Dalam kasus ini, jaksa menjerat terdakwa yang merupakan mantan pejabat di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Di Aceh, undang-undang ini baru pertama kali dijadikan dasar hukum dalam membidik pelaku pencemaran nama baik, dengan menggunakan alat komunikasi elektronik.
Tindakan terdakwa yang menyebarkan sms bernada fitnah itu, dianggap melanggar pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 1 UU ITE, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar.(th)
http://aceh.tribunnews.com/news/view/50227/irwandi-tak-hadiri-sidang
Jumat, 25 Februari 2011
TAF Haikal: Pemerintah tidak Tegas
Thu, Feb 17th 2011, 10:31
Utama
BANDA ACEH - Meski privat sektor tumbuh pesat dalam mendorong kemajuan pembangunan, termasuk di daerah-daerah. Tapi semestinya pemerintah mengawal setiap kebijakan yang telah dikeluarkan. Sehingga tidak ada pihak yang terkorbankan dari pelaksanaan kebijakan itu, baik masyarakat maupun pengusaha.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, kepada Serambi, di Banda Aceh, Rabu (16/2), menanggapi kasus amuk massa dan konflik horizontal yang terjadi di Menggamat, Aceh Selatan.
Konflik yang terjadi di Menggamat, menurut TAF Haikal karena pemerintah tidak tegas dalam mengawal yang notabene produk kebijakannya. Sehingga terjadi benturan dan konflik horizontal yang selanjutnya pihak pemerintah hanya diam dan tidak mampu menyelesaikannya.
“Konflik pertambangan di Kluet, bukan hal yang baru. Tapi masalah yang sudah berlangsung lama sejak PT PSU itu beroperasi. Seharusnya pemerintah harus memfasilitasi konflik ini jangan sampai PT PSU menggunakan cara-caranya, begitu juga halnya masyarakat akan menggunakan caranya pula,” kata TAF Haikal.
Seharusnya kata TAF Haikal, Pemerintah Aceh baik provinsi maupun kabupaten Aceh Selatan, peka dan tanggap terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. “Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut saya yakin konflik horizontal akan terus terjadi. Jadi yang pantas dipertanyakan sekarang dimana peran pemerintah?” singgung TAF Haikal.(mir)
http://aceh.tribunnews.com/news/view/49619/pemerintah-tidak-tegas
Utama
BANDA ACEH - Meski privat sektor tumbuh pesat dalam mendorong kemajuan pembangunan, termasuk di daerah-daerah. Tapi semestinya pemerintah mengawal setiap kebijakan yang telah dikeluarkan. Sehingga tidak ada pihak yang terkorbankan dari pelaksanaan kebijakan itu, baik masyarakat maupun pengusaha.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, kepada Serambi, di Banda Aceh, Rabu (16/2), menanggapi kasus amuk massa dan konflik horizontal yang terjadi di Menggamat, Aceh Selatan.
Konflik yang terjadi di Menggamat, menurut TAF Haikal karena pemerintah tidak tegas dalam mengawal yang notabene produk kebijakannya. Sehingga terjadi benturan dan konflik horizontal yang selanjutnya pihak pemerintah hanya diam dan tidak mampu menyelesaikannya.
“Konflik pertambangan di Kluet, bukan hal yang baru. Tapi masalah yang sudah berlangsung lama sejak PT PSU itu beroperasi. Seharusnya pemerintah harus memfasilitasi konflik ini jangan sampai PT PSU menggunakan cara-caranya, begitu juga halnya masyarakat akan menggunakan caranya pula,” kata TAF Haikal.
Seharusnya kata TAF Haikal, Pemerintah Aceh baik provinsi maupun kabupaten Aceh Selatan, peka dan tanggap terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. “Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut saya yakin konflik horizontal akan terus terjadi. Jadi yang pantas dipertanyakan sekarang dimana peran pemerintah?” singgung TAF Haikal.(mir)
http://aceh.tribunnews.com/news/view/49619/pemerintah-tidak-tegas
Senin, 31 Januari 2011
Bupati Aceh Barat diintimidasi
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Sebuah elemen sipil menilai koordinasi dan komunikasi antarmuspida di Kabupaten Aceh Barat masih lemah, yang dikhawatirkan berdampak pada kurang harmonisnya pelaksanaan roda pemerintahan di wilayah itu.
"Saya menyesalkan adanya pernyataan dari Bupati Aceh Barat Ramli MS yang mengisyaratkan kegelisahannya akibat adanya intimidasi," kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, malam ini.
Hal itu disampaikan menyikapi pernyataan Bupati Aceh Barat yang mengaku tidak nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya akibat diintimidasi dan diawasi secara berlebihan oleh pihak tertentu.
"Pernyataan itu juga mengindikasikan bentuk dari ketidakmampuan bupati membangun hubungan yang harmonis antarmuspida dan elemen lainnya di Aceh Barat," katanya menambahkan.
KPBS adalah elemen sipil masyarakat kawasan pesisir barat dan selatan, yang meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.
Menurut Haikal, jika fungsi koordinasi dan komunikasi terbangun dengan baik, maka pernyataan bupati tersebut tidak akan muncul dan tersebar luas di media massa.
Seharusnya, ia menyatakan bupati melaporkan kepada aparat berwenang jika memang dirinya diintimidasi. Intimidasi, terutama kepada pejabat negara itu jelas melanggar hukum.
Oleh karenanya, TAF Haikal meminta bupati Ramli MS untuk melaporkan kepada aparat berwenang tentang siapa yang mengintimidasi dirinya, sehingga kedepan tidak ada lagi saling tuding, terutama terhadap kepala daerah.
Dipihak lain, menurut dia sebaiknya dalam masa damai ini tidak ada lagi dikotomi antara mantan GAM dan bukan mantan GAM. Semua pihak sudah berkomitmen untuk bersatu merawat perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Editor: SASTROY BANGUN
(dat04/antara)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171975:bupati-aceh-barat-diintimidasi&catid=13:aceh&Itemid=26
BANDA ACEH - Sebuah elemen sipil menilai koordinasi dan komunikasi antarmuspida di Kabupaten Aceh Barat masih lemah, yang dikhawatirkan berdampak pada kurang harmonisnya pelaksanaan roda pemerintahan di wilayah itu.
"Saya menyesalkan adanya pernyataan dari Bupati Aceh Barat Ramli MS yang mengisyaratkan kegelisahannya akibat adanya intimidasi," kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, malam ini.
Hal itu disampaikan menyikapi pernyataan Bupati Aceh Barat yang mengaku tidak nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya akibat diintimidasi dan diawasi secara berlebihan oleh pihak tertentu.
"Pernyataan itu juga mengindikasikan bentuk dari ketidakmampuan bupati membangun hubungan yang harmonis antarmuspida dan elemen lainnya di Aceh Barat," katanya menambahkan.
KPBS adalah elemen sipil masyarakat kawasan pesisir barat dan selatan, yang meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.
Menurut Haikal, jika fungsi koordinasi dan komunikasi terbangun dengan baik, maka pernyataan bupati tersebut tidak akan muncul dan tersebar luas di media massa.
Seharusnya, ia menyatakan bupati melaporkan kepada aparat berwenang jika memang dirinya diintimidasi. Intimidasi, terutama kepada pejabat negara itu jelas melanggar hukum.
Oleh karenanya, TAF Haikal meminta bupati Ramli MS untuk melaporkan kepada aparat berwenang tentang siapa yang mengintimidasi dirinya, sehingga kedepan tidak ada lagi saling tuding, terutama terhadap kepala daerah.
Dipihak lain, menurut dia sebaiknya dalam masa damai ini tidak ada lagi dikotomi antara mantan GAM dan bukan mantan GAM. Semua pihak sudah berkomitmen untuk bersatu merawat perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Editor: SASTROY BANGUN
(dat04/antara)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171975:bupati-aceh-barat-diintimidasi&catid=13:aceh&Itemid=26
Kamis, 20 Januari 2011
Pemprov Aceh Diminta Rasionalkan RAPBA 2011
Senin, 17 Januari 2011 22:57
Banda Aceh, KABARSUMUT.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh meminta Pemerintah Aceh merasionalkan kembali belanja pegawai seperti disampaikan dalam rancangan APBA 2011 yang mencapai Rp1,1 triliun.
"Gubernur harus merasionalkan kembali anggaran untuk belanja pegawai yang diusulkan dalam RAPBA 2011 itu. Ini cerminan bahwa APBA tidak berpihak rakyat," kata Ketua umum KAMMI Aceh, Muaz Munawar di Banda Aceh, Senin (17/1).
Aktivis mahasiswa itu menilai usulan belanja pegawai Rp1,1 triliun dari pagu RAPBA 2011 sebesar Rp6,8 triliun akan menimbulkan kesenjangan antara pegawai di jajaran Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.
Belanja pegawai Rp1,1 triliun tersebut berasal dari pos belanja tidak langsung Rp915,6 miliar dan pos belanja langsung Rp252,7 miliar juga dinilai pemborosan keuangan daerah.
"Ini pemborosan keuangan daerah, seharusnya sebagian dari dana untuk belanja pegawai itu dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di seluruh Provinsi Aceh," katanya.
Aktivis LSM Aceh, TAF Haikal menyatakan dukungan pernyataan akademisi, Taqwaddin MH, Nazamuddin, dan Ali Amin yang disampaikan melalui media massa untuk merasional RAPBA 2011.
"Tidak hanya merasionalkan tapi Pemprov Aceh harus lebih efektif dan efesien dalam menyusun APBA, apalagi Irwandi dan Nazar telah empat tahun memimpin daerah ini," kata TAF Haikal.
Mantan Direktur eksekutif Forum LSM Aceh itu juga menyampaikan keprihatinan akibat tidak berimbangnya anggaran belanja aparatur denga belanja publik.
Menurutnya, Pemprov Aceh harus mengalihkan sebagian anggaran belanja pegawai itu untuk menyelesaikan proyek fisik yang selama ini terbengkalai dan belum berfungsi secara maksimal. "Dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin," katanya.
Ia juga berharap Pemprov Aceh untuk memproritaskan dana APBA 2011 untuk sektor pendidikan dan kesehatan. (Boy)
http://kabarsumut.com/berita/daerah/1119-pemprov-aceh-diminta-rasionalkan-rapba-2011
Banda Aceh, KABARSUMUT.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh meminta Pemerintah Aceh merasionalkan kembali belanja pegawai seperti disampaikan dalam rancangan APBA 2011 yang mencapai Rp1,1 triliun.
"Gubernur harus merasionalkan kembali anggaran untuk belanja pegawai yang diusulkan dalam RAPBA 2011 itu. Ini cerminan bahwa APBA tidak berpihak rakyat," kata Ketua umum KAMMI Aceh, Muaz Munawar di Banda Aceh, Senin (17/1).
Aktivis mahasiswa itu menilai usulan belanja pegawai Rp1,1 triliun dari pagu RAPBA 2011 sebesar Rp6,8 triliun akan menimbulkan kesenjangan antara pegawai di jajaran Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.
Belanja pegawai Rp1,1 triliun tersebut berasal dari pos belanja tidak langsung Rp915,6 miliar dan pos belanja langsung Rp252,7 miliar juga dinilai pemborosan keuangan daerah.
"Ini pemborosan keuangan daerah, seharusnya sebagian dari dana untuk belanja pegawai itu dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di seluruh Provinsi Aceh," katanya.
Aktivis LSM Aceh, TAF Haikal menyatakan dukungan pernyataan akademisi, Taqwaddin MH, Nazamuddin, dan Ali Amin yang disampaikan melalui media massa untuk merasional RAPBA 2011.
"Tidak hanya merasionalkan tapi Pemprov Aceh harus lebih efektif dan efesien dalam menyusun APBA, apalagi Irwandi dan Nazar telah empat tahun memimpin daerah ini," kata TAF Haikal.
Mantan Direktur eksekutif Forum LSM Aceh itu juga menyampaikan keprihatinan akibat tidak berimbangnya anggaran belanja aparatur denga belanja publik.
Menurutnya, Pemprov Aceh harus mengalihkan sebagian anggaran belanja pegawai itu untuk menyelesaikan proyek fisik yang selama ini terbengkalai dan belum berfungsi secara maksimal. "Dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin," katanya.
Ia juga berharap Pemprov Aceh untuk memproritaskan dana APBA 2011 untuk sektor pendidikan dan kesehatan. (Boy)
http://kabarsumut.com/berita/daerah/1119-pemprov-aceh-diminta-rasionalkan-rapba-2011
Jumat, 03 Desember 2010
Soal jalan Lamno-Calang, ‘kegagalan’ pemerintah
Wednesday, 24 November 2010 22:40
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS) menilai berlarut-larutnya masalah ruas jalan Lamno-Calang (Aceh Jaya) yang berdampak pada putusnya jalan darat Banda Aceh-Calang itu salah satu bentuk "kegagalan" Pemerintah Aceh.
"Saya mengatakan itu sebuah bentuk `kegagalan` Pemerintah Aceh karena kubangan lumpur dilintas tersebut bukan hanya saat ini, tapi setiap musim penghujan," kata jurubicara KPBS, TAF Haikal, malam ini.
Hal itu disampaikan menanggapi hancurnya ruas jalan lintas Lamno-Calang, yang mengakibatkan transportasi darat ke pesisir barat Aceh tersebut "lumpuh".
"Ruas jalan, terutama di kawasan pegunungan Meudang Ghon (Lamno) setiap musim hujan berlumpur dan sulit dilintasi. Bahkan, truk-truk pengangkut barang kebutuhan pokok masyarakat terjabak lumpur berhari-hari," katanya.
Seharusnya, Pemerintah Aceh lebih sensitif jika masuknya musim penghujan dengan menempatkan alat berat dan peralatan lainnya untuk menyingkirkan lumpur dibadan jalan lintasan tersebut, kata dia.
Selain itu, TAF Haikal menyebutkan Pemerintah Aceh juga bisa menambah rakit penyeberangan sebagai upaya mengatasi masalah kemacetan di lintasan Lamno-Calang tersebut.
"Kami menilai tidak ada kepedulian Pemerintah Aceh terhadap problema yang dihadapi masyarakat pesisir barat dan selatan Aceh itu," katanya.
Oleh karena itu, juru bicara KPBS minta Pemerintah Aceh tidak terus "mendhalimi" masyarakat di pesisir barat dan selatan provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.
Padahal, kata Haikal, ketika musim penghujan yang rentan menimbulkan kubangan lumpur atau rusaknya jembatan, Pemerintah Aceh bisa menempatkan jembatan darurat di sejumlah titik rawan.
Namun itu tidak dilakukan, sehingga persoalan bagi kelancaran transportasi ke pesisir barat dan selatan provinsi sering terjadi setiap musim hujan.
"Jangan hanya berpikir Aceh ini hanya wilayah timur, sementara masalah-masalah kemasyarakatan yang terjadi di wilayah barat terbaikan," katanya.
Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat04/antara)
http://english.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=158414&Itemid=
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS) menilai berlarut-larutnya masalah ruas jalan Lamno-Calang (Aceh Jaya) yang berdampak pada putusnya jalan darat Banda Aceh-Calang itu salah satu bentuk "kegagalan" Pemerintah Aceh.
"Saya mengatakan itu sebuah bentuk `kegagalan` Pemerintah Aceh karena kubangan lumpur dilintas tersebut bukan hanya saat ini, tapi setiap musim penghujan," kata jurubicara KPBS, TAF Haikal, malam ini.
Hal itu disampaikan menanggapi hancurnya ruas jalan lintas Lamno-Calang, yang mengakibatkan transportasi darat ke pesisir barat Aceh tersebut "lumpuh".
"Ruas jalan, terutama di kawasan pegunungan Meudang Ghon (Lamno) setiap musim hujan berlumpur dan sulit dilintasi. Bahkan, truk-truk pengangkut barang kebutuhan pokok masyarakat terjabak lumpur berhari-hari," katanya.
Seharusnya, Pemerintah Aceh lebih sensitif jika masuknya musim penghujan dengan menempatkan alat berat dan peralatan lainnya untuk menyingkirkan lumpur dibadan jalan lintasan tersebut, kata dia.
Selain itu, TAF Haikal menyebutkan Pemerintah Aceh juga bisa menambah rakit penyeberangan sebagai upaya mengatasi masalah kemacetan di lintasan Lamno-Calang tersebut.
"Kami menilai tidak ada kepedulian Pemerintah Aceh terhadap problema yang dihadapi masyarakat pesisir barat dan selatan Aceh itu," katanya.
Oleh karena itu, juru bicara KPBS minta Pemerintah Aceh tidak terus "mendhalimi" masyarakat di pesisir barat dan selatan provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.
Padahal, kata Haikal, ketika musim penghujan yang rentan menimbulkan kubangan lumpur atau rusaknya jembatan, Pemerintah Aceh bisa menempatkan jembatan darurat di sejumlah titik rawan.
Namun itu tidak dilakukan, sehingga persoalan bagi kelancaran transportasi ke pesisir barat dan selatan provinsi sering terjadi setiap musim hujan.
"Jangan hanya berpikir Aceh ini hanya wilayah timur, sementara masalah-masalah kemasyarakatan yang terjadi di wilayah barat terbaikan," katanya.
Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat04/antara)
http://english.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=158414&Itemid=
Kamis, 25 November 2010
Problem Meudang Ghon Indikasi tak Seriusnya Pemerintah Aceh
Wed, Nov 24th 2010, 10:35
Utama
BANDA ACEH - Berulangnya problem di lintas Lamno-Calang karena tak kunjung tuntasnya persoalan kubangan lumpur di “jalur neraka” itu menjadi indikasi tak seriusnya Pemerintah Aceh mengurus kepentingan rakyat terkait transportasi untuk menjamin lancarnya pasokan barang kebutuhan pokok. “Memalukan, urusan membebaskan lumpur jalan saja tak tuntas-tuntas,” kata Juru Bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), TAF Haikal.
Dalam pernyataannya kepada Serambi, Selasa (23/11), Haikal mengatakan, penderitaan masyarakat di pesisir barat-selatan Aceh tampaknya belum juga berakhir. Pemandangan layaknya negeri tak bertuan tersaji setiap hari di lintas Lamno-Calang, Kecamatan Jaya (Lamno), Kabupaten Aceh Jaya, ketika ratusan truk pengangkut barang kebutuhan rakyat berjibaku di kubangan lumpur bahkan ada yang terbenam berhari-hari. “Selama jalur itu tak bisa dilintasi, selama itu pula barang kebutuhan pokok rakyat di sejumlah kabupaten pesisir barat-selatan krisis. Problem ini berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah itu,” ujar Haikal.
Kasus Meudang Ghon, menurut Haikal, adalah contoh kecil dari sekian banyak hambatan transportasi ke wilayah barat-selatan Aceh, baik yang menempuh jalur pesisir, jalur tengah maupun selatan. Akses menuju ke zona tersebut masih penuh hambatan, tantangan bahkan pertaruhan nyawa.
“Setiap musim hujan akan terjadi longsor di banyak titik, kubangan lumpur di badan jalan (seperti di lintas Lamno-Calang), rakit yang tak berfungsi karena air sungai meluap, atau banjir yang merendam badan jalan. Ini bukan permasalahan baru, tetapi herannya tak pernah ada upaya penanganan yang serius dan permanen. Masyarakat terus mewarisi permasalahan itu secara turun-temurun,” tandas Haikal.
Bentuk satgas
Menyikapi berulangnya permasalahan transportasi ke wilayah barat-selatan, KPBS menawarkan solusi agar Pemerintah Aceh membentuk Satgas (Satuan Tugas) Jalan Banda Aceh-Meulaboh yang notabene adalah jalan yang hancur dihantam bencana tsunami hampir enam tahun lalu yang hingga kini belum tuntas dibangun kembali.
Satgas Jalan Banda Aceh-Meulaboh, menurut Haikal, diberi tanggung jawab untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang terus berulang, seperti truk barang yang tersangkut di lintas Lamno-Calang atau lumpuhnya transportasi akibat badan jalan digenangi banjir luapan. Satgas juga harus disigakan di titik-titik rawan longsor seperti pada jalur Geumpang-Tutut. “Biasanya masing-masing pihak yang bertanggungung jawab terhadap jalan saling melempar tanggung jawab ketika terjadinya masalah. Tapi kalau tanggung jawab diserahkan kepada satgas, tentu mereka tak bisa mengelak. Kalau permasalahan sudah dapat teratasi--dengan selesainya jalan Banda Aceh-Meulaboh-- maka tugas satgas ini berakhir,” demikian TAF Haikal.
Masalah banjir
Haikal juga mengkritisi persoalan banjir yang rutin terjadi di wilayah barat-selatan. Musibah ini pun, kata Haikal, bukan hal langka bagi masyarakat di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Abdya. “Anehnya, perhatian dan upaya kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten masih saja belum maksimal,” katanya.
Bencana, lanjut Haikal, memang tidak bisa dibendung serta merta. Akan tetapi, upaya pencegahan terhadap dampak yang lebih buruk masih mungkin untuk disiapkan. Misalnya, kesiapan dari sarana pendukung seperti perahu karet sebagai alat evakuasi, alat berat yang dibutuhkan untuk menangani jalan yang longsor serta sarana pendukung lainnya harus sudah disiapkan sebelum bencana datang. Di samping itu, kesiapan logistik harus tersedia di lokasi-lokasi yang rawan bencana banjir. Kondisi seperti ini akan dapat terwujud jika pemerintah dari awal membangun koordinasi dengan semua pihak dan kelompok-kelompok masyarakat. Partisipasi dan dukungan semua pihak akan sangat membantu untuk mengurangi dampak buruk dari bencana,” kata TAF Haikal.
Bencana banjir yang rutin melanda barat-selatan, katanya, tidak datang begitu saja. Kondisi alam yang sudah rusak akibat eksploitasi hutan diduga menjadi penyebab utama banjir setiap tahun, meski tak lepas dari faktor lain yang disebabkan perubahan iklim dan tingginya curah hujan. Haikal mencontohkan, akibat dari ek,ploitasi hasil hutan terjadi pendangkalan beberapa sungai yang selama ini menampung debit air ketika musim hujan datang. Karena semakin dangkal, sungai gampang meluap dan banjir tidak dapat dihindari.
KPBS mendesak pemerintah melakukan pembangunan dengan memperhatikan risiko bencana. Misalnya, ke depan akan ada upaya pembersihan dan pengerukan sungai-sungai yang semakin dangkal. “Langkah ini akan mengurangi durasi banjir yang setiap tahun menghampiri masyarakat,” demikian Haikal.
Disesalkan
Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Aceh Jaya (Ipelmaja) Banda Aceh, Nasrizal menyayangkan pernyataan Kadis BMCK Aceh, Muhyan Yunan yang dia nilai kontroversial. Sebab, realitas selama ini Pemerintah Aceh tak mau tahu serta lepas tanggung jawab terhadap penderitaan warga di pantai barat selatan Aceh akibat buruknya kondisi jalan tersebut pascatsunami.
“Bila ditangani sejak dulu tidak akan separah itu. Sekarang, meski sudah sangat terlambat, kita meminta Pemerintah Aceh cepat merespons dan segera menanggulangi persoalan jalan berlumpur itu,” ujar Nasrizal.
Tokoh muda Nagan Raya, Nurchalis menambahkan, terganggunya lintas Calang-Banda Aceh membuat warga pantai barat selatan kini resah dan cemas. Padahal, jalan itulah yang semestinya paling mendesak ditangani, tapi itu pula yang selama ini dibiarkan. Parahnya lagi, dalam beberapa hari ini, jemaah haji akan pulang melintasi jalan ini, tapi Pemerintah Aceh masih terkesan tak tanggap, sehingga wajar kalau banyak menuai kritik.
Faktor cuaca semata
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang ditanyai di Banda Aceh kemarin mengatakan, belum ditanganinya kemacetan di lokasi Geudang Ghon, bukan karena kurang pedulinya pemerintah dan Ssangyong, melainkan semata-mata karena kondisi cuaca dan medan jalan pada waktu musim hujan saat ini memang sangat potensial menyebabkan macetnya mobilitas truk-truk barang.
Begitupun, kata Irwandi, pihaknya telah meminta Kadis BMCK Aceh, Muhyan Yunan untuk terus memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Jaya serta Ssangyong untuk mengatasi kemacetan truk barang yang terjadi di lintas Lamno-Calang. Dia maklum, apabila kemacetan lalu lintas truk barang tidak segera diatasi, maka konsekuensinya Calang dan Meulaboh akan mengalami krisis sembako dan material bangunan.
Sembako terganggu
Amatan Serambi kemarin, pasokan sembako di Aceh Jaya dan Aceh Barat memang mulai terganggu. Harga mulai naik, sehingga bila kondisi seperti ini terus berlarut-larut, dipastikan harga akan terus melonjak.
“Ini ekses dari tidak lancarnya pasokan barang, karena truk yang membawa kebutuhan pokok tertahan lagi di Meudang Ghon,” ujar Sofyan, pedagang di Pasar Calang, Selasa (23/11).
Hal yang sama diutarakan Harun, pedagang di Pasar Bina Usaha Meulaboh. Menurutnya, selama truk kerap tertahan harga barang di daerah itu jadi tak menentu. Keadaan ini malah dimanfaatkan oleh segelintir pedagang yang nakal untuk menimbun barang, sehingga harga sembako dan bahan bangunan jadi melonjak.
Siagakan alat berat
Asisten Pembangunan Pemkab Aceh Jaya, Ir Nurman DS menjawab Serambi di Calang Selasa kemarin mengatakan, jalan Meudang Ghon masih dikepung lumpur dan jalan masih digenangi air. Ini menyababkan sangatlah sulit untuk dilakukan upaya penanggulangan. Diharapkan air di badan jalan segera kering, baru penanganan bisa dilakukan. “Kita sudah minta pihak PT Ssangyong yang selama ini menyiagakan alat berat di Meudang Ghon segera menanggulanginya,” ujar Nurman.
Menurut Nurman, problema jalan Meudang Ghon selama ini terus menjadi perhatian pemerintah. Cuma Pemkab Aceh Jaya terbatas biaya dalam menanggulangi pengaspalannya. Pemkab dia harapkan dibantu dana oleh Pemerintah Aceh, sebab jalan itu selama ini merupakan jalan alternatif yang digunakan warga pantai barat-selatan Aceh sambil menunggu rampungnya jalan yang dibangun USAID.
Nurman mengatakan, ekses jalan Meudang Ghon yang berlumpur itu berdampak pula pada pengguna jalan, sehingga mereka terpaksa menggunakan jalan yang berakit. Implikasinya, di rakit terjadi antrean sangat panjang. “Yang khawatir kita bila debit air sungai di Kuala Unga tinggi, sehingga rakit terganggu, maka dipastikan jalan ke pantai barat-selatan akan terganggu total,” ujar Nurman. (nas/c45/riz)
http://m.serambinews.com/news/view/43394/problem-meudang-ghon-indikasi-tak-seriusnya-pemerintah-aceh
Utama
BANDA ACEH - Berulangnya problem di lintas Lamno-Calang karena tak kunjung tuntasnya persoalan kubangan lumpur di “jalur neraka” itu menjadi indikasi tak seriusnya Pemerintah Aceh mengurus kepentingan rakyat terkait transportasi untuk menjamin lancarnya pasokan barang kebutuhan pokok. “Memalukan, urusan membebaskan lumpur jalan saja tak tuntas-tuntas,” kata Juru Bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), TAF Haikal.
Dalam pernyataannya kepada Serambi, Selasa (23/11), Haikal mengatakan, penderitaan masyarakat di pesisir barat-selatan Aceh tampaknya belum juga berakhir. Pemandangan layaknya negeri tak bertuan tersaji setiap hari di lintas Lamno-Calang, Kecamatan Jaya (Lamno), Kabupaten Aceh Jaya, ketika ratusan truk pengangkut barang kebutuhan rakyat berjibaku di kubangan lumpur bahkan ada yang terbenam berhari-hari. “Selama jalur itu tak bisa dilintasi, selama itu pula barang kebutuhan pokok rakyat di sejumlah kabupaten pesisir barat-selatan krisis. Problem ini berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah itu,” ujar Haikal.
Kasus Meudang Ghon, menurut Haikal, adalah contoh kecil dari sekian banyak hambatan transportasi ke wilayah barat-selatan Aceh, baik yang menempuh jalur pesisir, jalur tengah maupun selatan. Akses menuju ke zona tersebut masih penuh hambatan, tantangan bahkan pertaruhan nyawa.
“Setiap musim hujan akan terjadi longsor di banyak titik, kubangan lumpur di badan jalan (seperti di lintas Lamno-Calang), rakit yang tak berfungsi karena air sungai meluap, atau banjir yang merendam badan jalan. Ini bukan permasalahan baru, tetapi herannya tak pernah ada upaya penanganan yang serius dan permanen. Masyarakat terus mewarisi permasalahan itu secara turun-temurun,” tandas Haikal.
Bentuk satgas
Menyikapi berulangnya permasalahan transportasi ke wilayah barat-selatan, KPBS menawarkan solusi agar Pemerintah Aceh membentuk Satgas (Satuan Tugas) Jalan Banda Aceh-Meulaboh yang notabene adalah jalan yang hancur dihantam bencana tsunami hampir enam tahun lalu yang hingga kini belum tuntas dibangun kembali.
Satgas Jalan Banda Aceh-Meulaboh, menurut Haikal, diberi tanggung jawab untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang terus berulang, seperti truk barang yang tersangkut di lintas Lamno-Calang atau lumpuhnya transportasi akibat badan jalan digenangi banjir luapan. Satgas juga harus disigakan di titik-titik rawan longsor seperti pada jalur Geumpang-Tutut. “Biasanya masing-masing pihak yang bertanggungung jawab terhadap jalan saling melempar tanggung jawab ketika terjadinya masalah. Tapi kalau tanggung jawab diserahkan kepada satgas, tentu mereka tak bisa mengelak. Kalau permasalahan sudah dapat teratasi--dengan selesainya jalan Banda Aceh-Meulaboh-- maka tugas satgas ini berakhir,” demikian TAF Haikal.
Masalah banjir
Haikal juga mengkritisi persoalan banjir yang rutin terjadi di wilayah barat-selatan. Musibah ini pun, kata Haikal, bukan hal langka bagi masyarakat di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Abdya. “Anehnya, perhatian dan upaya kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten masih saja belum maksimal,” katanya.
Bencana, lanjut Haikal, memang tidak bisa dibendung serta merta. Akan tetapi, upaya pencegahan terhadap dampak yang lebih buruk masih mungkin untuk disiapkan. Misalnya, kesiapan dari sarana pendukung seperti perahu karet sebagai alat evakuasi, alat berat yang dibutuhkan untuk menangani jalan yang longsor serta sarana pendukung lainnya harus sudah disiapkan sebelum bencana datang. Di samping itu, kesiapan logistik harus tersedia di lokasi-lokasi yang rawan bencana banjir. Kondisi seperti ini akan dapat terwujud jika pemerintah dari awal membangun koordinasi dengan semua pihak dan kelompok-kelompok masyarakat. Partisipasi dan dukungan semua pihak akan sangat membantu untuk mengurangi dampak buruk dari bencana,” kata TAF Haikal.
Bencana banjir yang rutin melanda barat-selatan, katanya, tidak datang begitu saja. Kondisi alam yang sudah rusak akibat eksploitasi hutan diduga menjadi penyebab utama banjir setiap tahun, meski tak lepas dari faktor lain yang disebabkan perubahan iklim dan tingginya curah hujan. Haikal mencontohkan, akibat dari ek,ploitasi hasil hutan terjadi pendangkalan beberapa sungai yang selama ini menampung debit air ketika musim hujan datang. Karena semakin dangkal, sungai gampang meluap dan banjir tidak dapat dihindari.
KPBS mendesak pemerintah melakukan pembangunan dengan memperhatikan risiko bencana. Misalnya, ke depan akan ada upaya pembersihan dan pengerukan sungai-sungai yang semakin dangkal. “Langkah ini akan mengurangi durasi banjir yang setiap tahun menghampiri masyarakat,” demikian Haikal.
Disesalkan
Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Aceh Jaya (Ipelmaja) Banda Aceh, Nasrizal menyayangkan pernyataan Kadis BMCK Aceh, Muhyan Yunan yang dia nilai kontroversial. Sebab, realitas selama ini Pemerintah Aceh tak mau tahu serta lepas tanggung jawab terhadap penderitaan warga di pantai barat selatan Aceh akibat buruknya kondisi jalan tersebut pascatsunami.
“Bila ditangani sejak dulu tidak akan separah itu. Sekarang, meski sudah sangat terlambat, kita meminta Pemerintah Aceh cepat merespons dan segera menanggulangi persoalan jalan berlumpur itu,” ujar Nasrizal.
Tokoh muda Nagan Raya, Nurchalis menambahkan, terganggunya lintas Calang-Banda Aceh membuat warga pantai barat selatan kini resah dan cemas. Padahal, jalan itulah yang semestinya paling mendesak ditangani, tapi itu pula yang selama ini dibiarkan. Parahnya lagi, dalam beberapa hari ini, jemaah haji akan pulang melintasi jalan ini, tapi Pemerintah Aceh masih terkesan tak tanggap, sehingga wajar kalau banyak menuai kritik.
Faktor cuaca semata
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang ditanyai di Banda Aceh kemarin mengatakan, belum ditanganinya kemacetan di lokasi Geudang Ghon, bukan karena kurang pedulinya pemerintah dan Ssangyong, melainkan semata-mata karena kondisi cuaca dan medan jalan pada waktu musim hujan saat ini memang sangat potensial menyebabkan macetnya mobilitas truk-truk barang.
Begitupun, kata Irwandi, pihaknya telah meminta Kadis BMCK Aceh, Muhyan Yunan untuk terus memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Jaya serta Ssangyong untuk mengatasi kemacetan truk barang yang terjadi di lintas Lamno-Calang. Dia maklum, apabila kemacetan lalu lintas truk barang tidak segera diatasi, maka konsekuensinya Calang dan Meulaboh akan mengalami krisis sembako dan material bangunan.
Sembako terganggu
Amatan Serambi kemarin, pasokan sembako di Aceh Jaya dan Aceh Barat memang mulai terganggu. Harga mulai naik, sehingga bila kondisi seperti ini terus berlarut-larut, dipastikan harga akan terus melonjak.
“Ini ekses dari tidak lancarnya pasokan barang, karena truk yang membawa kebutuhan pokok tertahan lagi di Meudang Ghon,” ujar Sofyan, pedagang di Pasar Calang, Selasa (23/11).
Hal yang sama diutarakan Harun, pedagang di Pasar Bina Usaha Meulaboh. Menurutnya, selama truk kerap tertahan harga barang di daerah itu jadi tak menentu. Keadaan ini malah dimanfaatkan oleh segelintir pedagang yang nakal untuk menimbun barang, sehingga harga sembako dan bahan bangunan jadi melonjak.
Siagakan alat berat
Asisten Pembangunan Pemkab Aceh Jaya, Ir Nurman DS menjawab Serambi di Calang Selasa kemarin mengatakan, jalan Meudang Ghon masih dikepung lumpur dan jalan masih digenangi air. Ini menyababkan sangatlah sulit untuk dilakukan upaya penanggulangan. Diharapkan air di badan jalan segera kering, baru penanganan bisa dilakukan. “Kita sudah minta pihak PT Ssangyong yang selama ini menyiagakan alat berat di Meudang Ghon segera menanggulanginya,” ujar Nurman.
Menurut Nurman, problema jalan Meudang Ghon selama ini terus menjadi perhatian pemerintah. Cuma Pemkab Aceh Jaya terbatas biaya dalam menanggulangi pengaspalannya. Pemkab dia harapkan dibantu dana oleh Pemerintah Aceh, sebab jalan itu selama ini merupakan jalan alternatif yang digunakan warga pantai barat-selatan Aceh sambil menunggu rampungnya jalan yang dibangun USAID.
Nurman mengatakan, ekses jalan Meudang Ghon yang berlumpur itu berdampak pula pada pengguna jalan, sehingga mereka terpaksa menggunakan jalan yang berakit. Implikasinya, di rakit terjadi antrean sangat panjang. “Yang khawatir kita bila debit air sungai di Kuala Unga tinggi, sehingga rakit terganggu, maka dipastikan jalan ke pantai barat-selatan akan terganggu total,” ujar Nurman. (nas/c45/riz)
http://m.serambinews.com/news/view/43394/problem-meudang-ghon-indikasi-tak-seriusnya-pemerintah-aceh
Rabu, 10 November 2010
Keseimbangan Pembangunan Daerah Harus Terjaga
Banda Aceh, (Analisa)
Dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Aceh, pemerintah daerah setempat diharapkan dapat memberikan perhatian serius bagi tetap terjaganya keseimbangan antar daerah, sehingga tidak terkesan ada kabupaten tertentu yang terabaikan.
"Keseimbangan pembangunan antar daerah harus benar-benar terjaga, sehingga seluruh masyarakat di Aceh ini dapat merasakan pembangunan untuk kesejahteraannya," ujar Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kementerin Dalam Negeri (Kemdagri), Ir Tarmizi A Karim M.Sc kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (6/11).
Menurutnya, ketimpangan pembangunan antar daerah tidak baik karena ada daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sementara daerah lain tertinggal, karena minimnya infrastruktur yang tersedia."Bila selama ini kecenderungan terkonsentrasinya pembangunan di daerah-daerah tertentu, maka perlu dilakukan orientasi ulang terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang selama ini telah dilakukan demi mencapai keseimbangan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang," katanya.
Mantan Bupati Aceh Utara ini menambahkan, akselerasi pembangunan akan lebih cepat dicapai jika terdapat keseimbangan antar daerah. Percepatan ini dapat dilakukan jika terjadi penambahan dana pembangunan dan infrastruktur memadai. Artinya, pembangunan di setiap daerah tidak harus sama, tapi sesuai dengan potensi daerah tersebut. Makanya, harus dilakukan pemetaan apa yang paling layak dikembangkan disana sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki apa yang dibangun pemerintah dan menjaganya dengan baik.
Menggugat
Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat tengah tenggara, maupun barat selatan Aceh yang lebih dikenal kawasan pedalaman Aceh, menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh terhadap pemerataan pembangunan, khususnya kawasan sentra pertanian andalan, namun sejauh ini terabaikan begitu saja.
"Apa yang telah dilakukan Pemprov Aceh untuk wilayah tengah tenggara maupun barat selatan, padahal kawasan itu merupakan daerah potensial hasil pertanian Aceh. Seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan kawasan penghasil utama kopi, Singkil-Subulussalam penghasil kelapa sawit, sementara barat selatan seperti Meulaboh dan Kutacane penghasil rempah-rempah," kata salah seorang tokoh masyarakat tengah tenggara, Jauhari.
Hal yang sama diungkapkan tokoh lainnya, TAF Haikal yang lebih dikenal sebagai Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS). "Kadangkala, kita iri terhadap pembangunan wilayah pesisir timur Aceh, justru dilakukan secara jor-joran, tapi berbanding terbalik dengan kawasan barat selatan, hingga saat ini saja pembangunan jalan penghubung kawasan itu masih tersendat-sendat. Masyarakat kawasan barat selatan butuh keseimbangan pembangunan. Apalagi, kawasan itu merupakan sentra produk pertanian Aceh," ujarnya.
Bagaimana mungkin produk pertanian bisa bernilai tinggi, karena begitu panen tidak bisa langsung didistribusi akibat sarana jalan yang belum memadai. Oleh karena itu, keseimbangan pembangunan harus menjadi perhatian serius Pemprov Aceh. "Pemprov Aceh harus memberikan perhatian lebih untuk kawasan tengah tenggara dan barat selatan. Paling tidak kawasan pedalaman Aceh itu mampu bersaing dengan daerah lain, terutama kawasan yang telah maju seperti pesisir timur Aceh. Konsep keseimbangan pembangunan harus menjadi prioritas," ujarnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75168:keseimbangan-pembangunan-daerah-harus-terjaga&catid=823:09-november-2010&Itemid=222
Dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Aceh, pemerintah daerah setempat diharapkan dapat memberikan perhatian serius bagi tetap terjaganya keseimbangan antar daerah, sehingga tidak terkesan ada kabupaten tertentu yang terabaikan.
"Keseimbangan pembangunan antar daerah harus benar-benar terjaga, sehingga seluruh masyarakat di Aceh ini dapat merasakan pembangunan untuk kesejahteraannya," ujar Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kementerin Dalam Negeri (Kemdagri), Ir Tarmizi A Karim M.Sc kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (6/11).
Menurutnya, ketimpangan pembangunan antar daerah tidak baik karena ada daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sementara daerah lain tertinggal, karena minimnya infrastruktur yang tersedia."Bila selama ini kecenderungan terkonsentrasinya pembangunan di daerah-daerah tertentu, maka perlu dilakukan orientasi ulang terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang selama ini telah dilakukan demi mencapai keseimbangan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang," katanya.
Mantan Bupati Aceh Utara ini menambahkan, akselerasi pembangunan akan lebih cepat dicapai jika terdapat keseimbangan antar daerah. Percepatan ini dapat dilakukan jika terjadi penambahan dana pembangunan dan infrastruktur memadai. Artinya, pembangunan di setiap daerah tidak harus sama, tapi sesuai dengan potensi daerah tersebut. Makanya, harus dilakukan pemetaan apa yang paling layak dikembangkan disana sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki apa yang dibangun pemerintah dan menjaganya dengan baik.
Menggugat
Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat tengah tenggara, maupun barat selatan Aceh yang lebih dikenal kawasan pedalaman Aceh, menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh terhadap pemerataan pembangunan, khususnya kawasan sentra pertanian andalan, namun sejauh ini terabaikan begitu saja.
"Apa yang telah dilakukan Pemprov Aceh untuk wilayah tengah tenggara maupun barat selatan, padahal kawasan itu merupakan daerah potensial hasil pertanian Aceh. Seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan kawasan penghasil utama kopi, Singkil-Subulussalam penghasil kelapa sawit, sementara barat selatan seperti Meulaboh dan Kutacane penghasil rempah-rempah," kata salah seorang tokoh masyarakat tengah tenggara, Jauhari.
Hal yang sama diungkapkan tokoh lainnya, TAF Haikal yang lebih dikenal sebagai Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS). "Kadangkala, kita iri terhadap pembangunan wilayah pesisir timur Aceh, justru dilakukan secara jor-joran, tapi berbanding terbalik dengan kawasan barat selatan, hingga saat ini saja pembangunan jalan penghubung kawasan itu masih tersendat-sendat. Masyarakat kawasan barat selatan butuh keseimbangan pembangunan. Apalagi, kawasan itu merupakan sentra produk pertanian Aceh," ujarnya.
Bagaimana mungkin produk pertanian bisa bernilai tinggi, karena begitu panen tidak bisa langsung didistribusi akibat sarana jalan yang belum memadai. Oleh karena itu, keseimbangan pembangunan harus menjadi perhatian serius Pemprov Aceh. "Pemprov Aceh harus memberikan perhatian lebih untuk kawasan tengah tenggara dan barat selatan. Paling tidak kawasan pedalaman Aceh itu mampu bersaing dengan daerah lain, terutama kawasan yang telah maju seperti pesisir timur Aceh. Konsep keseimbangan pembangunan harus menjadi prioritas," ujarnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75168:keseimbangan-pembangunan-daerah-harus-terjaga&catid=823:09-november-2010&Itemid=222
Langganan:
Postingan (Atom)