Banda Aceh, (Analisa)
Sejumlah kalangan masyarakat mulai menolak rencana Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang ingin mengoperasikan maskapai penerbangan Air Aceh, dengan tujuan bisnis dan target mengejar keuntungan belaka.
Karena, saat ini masih sangat banyak pekerjaan lain untuk melayani rakyat yang harus dilakukan pemerintah, dan mempercepat program pembangunan lainnya yang selama ini berjalan sangat lamban karena lemahnya kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) seperti dinas, badan dan lembaga yang sepertinya kurang mendapat perhatian dari Gubernur Aceh, yang lebih suka jalan-jalan ke luar negeri.
Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyarankan, sebaiknya operasional penerbangan pesawat Air Aceh tersebut diserahkan saja kepada pihak swasta yang lebih profesional.
"Jadi, Pemerintah Aceh jangan sibuk berbisnis mengurus operasional pesawat Air Aceh, sehingga kerja lainnya dalam melayani rakyat jadi terbengkalai. Biar orang lain dari pihak yang menanganinya, tanpa campur tangan pemerintah sedikitpun," ujar TAF Haikal, Rabu (21/10).
Menurutnya, melihat pengalaman dari pengelolaan pesawat Seulawah NAD Air (SENA) yang ditangani oleh Pemprov NAD dimasa kepemimpinan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, yang akhirnya merugi karena tidak profesional. "Jadi, kita harus bercermin dari pengalaman itu. Jangan sampai itu dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab mencari keuntungan pribadi. Uang di Aceh sekarang sudah banyak, tinggal menggunakan saja untuk kesejahteraan rakyat, bukan mengoperasikan pesawat," tegasnya.
Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Drs H Hasbi Abdullah, secara tegas juga menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Aceh mengoperasikan Air Aceh. Ia juga meminta pemerintah lebih fokus untuk melayani masyarakat.
"Pemerintah tidak usah urus bisnis, yang hanya mengejar keuntungan. Masih banyak yang perlu diurus, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh," kata Hasbi.
Disebutkan, walaupun pengoperasiannya tanpa memakai uang rakyat atau dana APBA, tetap saja keputusan diambil tidak boleh sepihak. Dengan tidak melibatkan kalangan legislatif, yang merupakan juga perpanjangan aspirasi masyarakat Aceh.
Saat ini, lanjutnya, belum saatnya Pemerintah Aceh berbisnis, dan mencari keuntungan. Pemerintah harus paham apa tugas yang diamanatkan kepada mereka, yaitu untuk melayani rakyatnya.
"Masih banyak yang perlu dibenahi oleh pemerintah saat ini, khususnya menyangkut tentang pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi pengangguran. Saya tidak setuju dengan itu, belum saatnya Pemerintah Aceh untuk berbisnis yang tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan. Masyarakat masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, itu yang perlu diperhatikan," tegasnya.
Hasbi meminta Pemerintah Aceh untuk membatalkan rencana tersebut, hingga rakyat Aceh benar-benar siap untuk menyahuti rencana Provinsi Aceh memiliki maskapai penerbangan sendiri.
Hendra Budian, Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) menilai, kinerja Pemerintah Aceh selama ini belum membawa perubahan berarti bagi rakyat Aceh. Bahkan, jika dilihat dari segi realisasi anggaran, pada tahun ketiga kepemimpinan Irwandi-Nazar semakin terpuruk.
Lebih Buruk
"Buktinya, hingga medio Oktober 2009, realisasi serapan anggaran masih di bawah 30 persen, sementara tahun anggaran hanya tersisa 2,5 bulan lagi. Serapan anggaran tahun ini kemungkinan lebih buruk dari tahun lalu. Kalau begini terus, jangan pernah bermimpi Aceh akan lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan," ujar Hendra.
Dikatakan, sebenarnya pada awal memimpin Aceh tahun 2007, pemerintahan Irwandi-Nazar sempat membawa angin segar bagi perubahan kehidupan rakyat Aceh. Karena pada tahun ini, anggaran yang diserap mencapai 63 persen dari total APBA sebesar Rp 4,7 triliun. Namun, pada tahun 2008, tahun kedua pemerintahan, jumlah anggaran yang diserap kembali melorot yakni 56 persen dari total APBA 2008 sebesar Rp8,7.
Saat ini, kata Hendra, sejumlah dinas masih sedang mengumumkan pelelangan proyek APBA 2009 di sejumlah media massa. "Saya tak habis pikir ‘kabinet’ hasil fit and proper test kinerjanya seperti ini, dan Irwandi masih mempertahankannya. Sungguh ironis," ungkapnya. (mhd)
Jumat, 23 Oktober 2009
Realisasi APBA 2009 Memprihatinkan
Banda Aceh, (Analisa)
Tingkat realisasi serapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 sebesar Rp9,7 triliun untuk mempercepat pembangunan, hingga saat ini ternyata masih sangat memprihatinkan, karena lemahnya kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) seperti dinas, badan dan lembaga daerah lainnya.
Menurut data yang diperoleh, hingga 30 September 2009, realisasi rata-rata fisik proyek APBA 2009 baru mencapai 32,15 persen dan keuangan 24,04 persen atau senilai Rp2,353 triliun dari pagu Rp9,791 triliun. Rendahnya realisasi fisik proyek APBA 2009, karena 22 SKPA dari 42 SKPA yang ada, tingkat realisasi fisik proyeknya masih berada di bawah 50 persen.
Realisasi fisik proyek APBA 2009 yang baru mencapai 32,15 persen tertinggal jauh, bila dibandingkan dengan realisasi fisik proyek Badan Kesinambungan Rekontruksi Aceh (BKRA) yang mencapai 54 persen persen dan proyek APBN dari dana dekonsentrasi yang telah mencapai 74 persen.
Kenyataan ini ternyata kurang mendapat perhatian dari Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Gubernur saat ini malah sedang sibuk dengan urusan lain kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukannya sejak 1-15 Oktober 2009, yaitu ke Amerika Serikat, Jepang dan China.
Sejumlah kalangan masyarakatmengkritik keras sikap Gubernur Aceh itu yang kurang peduli terhadap persoalan yang terjadi di daerah saat ini, karena masih banyaknya program pembangunan yang tidak bisa berjalan. Sementara kunjungan ke luar negeri dengan alasan memenuhi undangan pihak ketiga, serta menjaring investor dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat Aceh, karena hingga dua tahun ini banyak yang belum terealisasi meskipun sudah puluhan Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani.
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyayangkan sikap Gubernur Aceh itu, yang untuk kesekian kalinya dalam tahun ini melakukan kunjungan ke sejumlah negara dengan berbagai alasan dalam jangka waktu yang lama.
Tidak Dilakukan
Sebaiknya, kunjungan ke luar negeri yang lama tidak dilakukan oleh gubernur dan rombongan. Mengingat realisasi anggaran di Aceh masih sangat rendah yaitu masih 32 persen, sementara waktu yang tersedia hanya 2,5 bulan lagi. "Kami mempertanyakan bentuk perhatian gubernur terhadap pembangunan daerah yang masih sangat lamban, jangan hanya asyik jalan-jalan saja," ujar Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (10/10).
Menurutnya, jika Irwandi Yusuf tidak segera menghentikan kebiasaan jalan-jalan ke luar negeri, maka akan banyak program pembangunan yang terbengkalai, kepercayaan rakyat Aceh kepada dirinya akan sia-sia saja.
Banyak agenda pembangunan ke depan yang sudah di depan mata, perlu diprioritaskan oleh kepala daerah, seperti tahapan-tahapan penyusunan Rancangan APBA 2010. Jangan sampai terlalu lamanya gubernur di luar bisa mengganggu percepatan realisasi anggaran 2009 dan juga tepatnya jadwal pengesahan APBA 2010, kata Haikal.
Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Hendra Budian, meminta agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang baru untuk berani melarang kunjungan Gubernur Irwandi Yusuf ke luar negeri, karena tidak ada manfaat sama sekali bagi masyarakat Aceh.
Seharusnya gubernur lebih memerhatikan persoalan yang muncul di daerah dulu, ketimbang jalan-jalan terus ke luar negeri. Tugas utama anggota parlemen baru Aceh harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja eksekutif yang hingga saat ini belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, kata Hendra Budian.
Harus segera kembali
Ketua sementara DPRA, Drs Hasbi Abdullah dari Partai Aceh (PA), sudah mengingatkan Gubernur Irwandi Yusuf terkait kegemarannya melakukan kunjungan ke luar negeri. "Jangan terlalu banyak ke luar negeri, dan harus segera kembali, karena masih sangat banyak tugas lain yang harus kita kerjakan dan pikirkan bersama Pemerintah Aceh," kata Hasbi Abdullah mengingatkan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh, Munirwansyah dalam rapat evaluasi APBA 2009 triwulan III, meminta supaya 22 SKPA yang kinerja fisik proyeknya masih di bawah 50 persen, agar menggenjot kinerja fisik proyeknya dalam sisa waktu kerja sekitar 2,5 bulan lagi. Sehingga pada akhir tahun nanti realisasi fisik proyeknya bisa mencapai di atas 90 persen.
Seperti Dinas Pengairan Aceh, realisasi fisik proyeknya sampai bulan lalu menurut laporan yang disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Aceh baru mencapai 29,72 persen, dan keuangan 29,72 persen dari pagu yang diperoleh dalam APBA 2009 Rp 695,3 miliar. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh yang mendapat alokasi anggaran sangat besar pada tahun ini mencapai Rp2,239 triliun, realisasi fisiknya lebih baik dari Dinas Pengairan, yakni mencapai 31,30 persen dan keuangan baru 17,65 persen. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31347:realisasi-apba-2009-memprihatinkan-&catid=442:12-oktober-2009&Itemid=221
Tingkat realisasi serapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 sebesar Rp9,7 triliun untuk mempercepat pembangunan, hingga saat ini ternyata masih sangat memprihatinkan, karena lemahnya kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) seperti dinas, badan dan lembaga daerah lainnya.
Menurut data yang diperoleh, hingga 30 September 2009, realisasi rata-rata fisik proyek APBA 2009 baru mencapai 32,15 persen dan keuangan 24,04 persen atau senilai Rp2,353 triliun dari pagu Rp9,791 triliun. Rendahnya realisasi fisik proyek APBA 2009, karena 22 SKPA dari 42 SKPA yang ada, tingkat realisasi fisik proyeknya masih berada di bawah 50 persen.
Realisasi fisik proyek APBA 2009 yang baru mencapai 32,15 persen tertinggal jauh, bila dibandingkan dengan realisasi fisik proyek Badan Kesinambungan Rekontruksi Aceh (BKRA) yang mencapai 54 persen persen dan proyek APBN dari dana dekonsentrasi yang telah mencapai 74 persen.
Kenyataan ini ternyata kurang mendapat perhatian dari Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Gubernur saat ini malah sedang sibuk dengan urusan lain kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukannya sejak 1-15 Oktober 2009, yaitu ke Amerika Serikat, Jepang dan China.
Sejumlah kalangan masyarakatmengkritik keras sikap Gubernur Aceh itu yang kurang peduli terhadap persoalan yang terjadi di daerah saat ini, karena masih banyaknya program pembangunan yang tidak bisa berjalan. Sementara kunjungan ke luar negeri dengan alasan memenuhi undangan pihak ketiga, serta menjaring investor dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat Aceh, karena hingga dua tahun ini banyak yang belum terealisasi meskipun sudah puluhan Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani.
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyayangkan sikap Gubernur Aceh itu, yang untuk kesekian kalinya dalam tahun ini melakukan kunjungan ke sejumlah negara dengan berbagai alasan dalam jangka waktu yang lama.
Tidak Dilakukan
Sebaiknya, kunjungan ke luar negeri yang lama tidak dilakukan oleh gubernur dan rombongan. Mengingat realisasi anggaran di Aceh masih sangat rendah yaitu masih 32 persen, sementara waktu yang tersedia hanya 2,5 bulan lagi. "Kami mempertanyakan bentuk perhatian gubernur terhadap pembangunan daerah yang masih sangat lamban, jangan hanya asyik jalan-jalan saja," ujar Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (10/10).
Menurutnya, jika Irwandi Yusuf tidak segera menghentikan kebiasaan jalan-jalan ke luar negeri, maka akan banyak program pembangunan yang terbengkalai, kepercayaan rakyat Aceh kepada dirinya akan sia-sia saja.
Banyak agenda pembangunan ke depan yang sudah di depan mata, perlu diprioritaskan oleh kepala daerah, seperti tahapan-tahapan penyusunan Rancangan APBA 2010. Jangan sampai terlalu lamanya gubernur di luar bisa mengganggu percepatan realisasi anggaran 2009 dan juga tepatnya jadwal pengesahan APBA 2010, kata Haikal.
Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Hendra Budian, meminta agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang baru untuk berani melarang kunjungan Gubernur Irwandi Yusuf ke luar negeri, karena tidak ada manfaat sama sekali bagi masyarakat Aceh.
Seharusnya gubernur lebih memerhatikan persoalan yang muncul di daerah dulu, ketimbang jalan-jalan terus ke luar negeri. Tugas utama anggota parlemen baru Aceh harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja eksekutif yang hingga saat ini belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, kata Hendra Budian.
Harus segera kembali
Ketua sementara DPRA, Drs Hasbi Abdullah dari Partai Aceh (PA), sudah mengingatkan Gubernur Irwandi Yusuf terkait kegemarannya melakukan kunjungan ke luar negeri. "Jangan terlalu banyak ke luar negeri, dan harus segera kembali, karena masih sangat banyak tugas lain yang harus kita kerjakan dan pikirkan bersama Pemerintah Aceh," kata Hasbi Abdullah mengingatkan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh, Munirwansyah dalam rapat evaluasi APBA 2009 triwulan III, meminta supaya 22 SKPA yang kinerja fisik proyeknya masih di bawah 50 persen, agar menggenjot kinerja fisik proyeknya dalam sisa waktu kerja sekitar 2,5 bulan lagi. Sehingga pada akhir tahun nanti realisasi fisik proyeknya bisa mencapai di atas 90 persen.
Seperti Dinas Pengairan Aceh, realisasi fisik proyeknya sampai bulan lalu menurut laporan yang disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Aceh baru mencapai 29,72 persen, dan keuangan 29,72 persen dari pagu yang diperoleh dalam APBA 2009 Rp 695,3 miliar. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh yang mendapat alokasi anggaran sangat besar pada tahun ini mencapai Rp2,239 triliun, realisasi fisiknya lebih baik dari Dinas Pengairan, yakni mencapai 31,30 persen dan keuangan baru 17,65 persen. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31347:realisasi-apba-2009-memprihatinkan-&catid=442:12-oktober-2009&Itemid=221
Langganan:
Postingan (Atom)