TAF Haikal: Gampong Perlu Jalin Kerjasama dengan Bank
Senin, 28 Mei 2012 15:30 WIB
DADANG HERYANTO
BANDA ACEH - Dua program pemberdayaan masyarakat, Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG), yang bergulir sejak beberapa tahun terakhir dinilai belum mampu mendorong tingkat perekomian masyarakat desa menjadi lebih baik.Dana bergulir ini belum mampu menggerakkan ekonomi rakyat atau sektor riil,” kata Taf Haikal, praktisi LSM saat bincang-bincang dengan The Atjeh Post, Senin 28 Mei 2012.
Semestinya, kata Haikal, alokasi dana tersebut digunakan pada sektor-sektor produkif, seperti pembiayaan bagi warga gampong untuk meningkatkan produksinya. “Ini sesuai dengan semangat awal diluncurkannya program tersebut, yakni untuk menggerakan sektor ekonomi produktif di gampong,” katanya.
Menurut Haikal, problem klasik masyarakat saat ini adalah sulitnya memperoleh modal dari perbankan karena terbentur persoalan anggunan. Alhasil, pertumbuhan perekonomian masyarakat gampong menjadi lambat. Di sisi lain, kata dia, bank juga memiliki standar perbankan yang harus ditaati, tentu untuk menekan resiko kredit bermasalah. “Tapi sebetulnya, ADG dan BKPG bisa menjawab ini,” kata dia.
Haikal menjelaskan, kini hampir semua gampong di Aceh menerima alokasikan dana ADG antara Rp75 hingga Rp250 juta. Bila sebagian alokasi anggaran tersebut dijadikan sebagai anggunan, kata dia, maka banyak masyarakat dapat mengakses perbankan.
Bank, kata dia, juga tak akan khawatir menyalurkan kredit karena memang telah memiliki jaminan. “Untuk ini, gampong tentu harus bekerja sama dengan bank, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR),” katanya.
Pemerintah, kata Haikal, juga harus berani menerbitkan kebijakan (qanun, pergub, perbup) untuk mengalokasikan 50 persen dana tersebut sebagai jaminan atau anggunan masyarakat gampong mengakses dunia perbankan.
“Mungkin lima tahun ke depan semua gampong di Aceh sudah mandiri dalam pengelolaan keuangan karena sudah memiliki aset yang dititip di BPR,” katanya.
Sistem seperti ini, kata Haikal, sudah sukses diterapkan di salah satu provinsi di Indonesia. Di mana sebuah BPR menjalin kerjasama dengan LSM untuk menjaminkan simpanan mereka di BPR sebagai anggunan kredit masyarakat dampingan. Sebelumnya, kata Haikal, LSM tersebut mendapat suntikan modal dari sejumlah donor. “Dana inilah yang dijadikan anggunan di BPR tersebut,” katanya.
Bila masyarakat, yang atas rekomendasi LSM tidak dapat mengembalikan cicilannya, kata dia, otomatis BPR langsung memotong simpanan LSM tersebut.
Hasil dari kerjasama yang terjalin dengan baik tersebut, BPR selalu mendapat pujian dari Bank Indonesia karena tidak ada tunggakan kredit. Sedangkan LSM semakin kuat pendampingannya dengan membuat program-program life skill yang fokus ditambah lagi simpanan LSM di BPR semakin berkembang.
“Sedangkan masyarakat dapat mengakses permodalan di perbankan tanpa harus memiliki jaminan atau angunan,” katanya. []
http://atjehpost.com/read/2012/05/28/10236/17/7/TAF-Haikal-Gampong-Perlu-Jalin-Kerjasama-dengan-Bank
