Banda Aceh, (Analisa)
Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar diharapkan merencakan dan kmerancang program pembangunan yang realistis. Jangan terlalu muluk, sehingga sulit diwujudkan.
Ini harus menjadi perhatian bersama sehingga upaya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di provinsi itu tidak terkesan cuma untuk menyenangkan masyarakat sesaat karena ditunggangi kepentingan politik elit pemerintahan menjelang Pilkada 2011.
"Jangan membuat program pembangunan yang terkesan ‘meninabobokan’ rakyat," ujar aktivis Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, TAF Haikal, Sabtu (22/5).
Ia menilai, banyak program pembangunan pemerintahan saat ini cukup muluk sehingga masyarakat belum merasa ada yang istimewa selama empat tahun terakhir pemerintahanh Irwandi-Nazar.
Contohnya, pembangunan jalan raya yang dibangun atas donasi lembaga bantuan Amerika Serikat (USAID) yakni Aceh Besar-Calang (Aceh Jaya) senilai sekitar Rp2 triliun. Tapi, sampai saat ini belum selesai.
Sementara rencana membangun jalan bebas hambatan (highway) dari Banda Aceh hingga perbatasan Sumatera Utara (Sumut) yang diperkirakan berbiaya sekitar Rp57 triliun dan bekerja sama dengan pengusaha Korea Selatan masih dalam program.
Kalau program pembangunan highway itu terwujud, ini sesuatu yang spektakuler dan menjadi cacatan emas pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar.
Tapi, dia Haikal meragukan rencana itu. Sebab, sampai saat ini belum ada tanda-tanda serius. Sehingga, program ini dinilai hanya program "meninabobokan" masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Aceh seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi masyarakat dibandingkan jalan bebas hambatan yang akan menguras dana besar karena investor Korea meminta jaminan cicilan pembayaran jangka panjang.
"Apa gunanya jalan bagus kalau kita belum bisa menyiapkan barang-barang komoditas hasil alam Aceh untuk diangkut dan dijual ke luar daerah. Jalan yang bagus dari dana besar rakyat itu sia-sia," jelasnya.
Belum adil
Haikal yang juga juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh menilai pasangan Irwandi-Nazar belum sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan berkeadilan antara pantai barat dan selatan dengan pesisir timur Aceh.
Bahkan, terindikasi program pembangunan yang sedang dirancang di akhir jabatan pasangan ini bermuatan politis menyongsong Pilkada 2011.
Dalam pandangannya, baik Irwandi maupun Nazar memiliki keinginan maju dalam pilkada itu. Jika itu benar, maka ada indikasi mereka memanfaatkan momentum program pembangunan mercusuar tapi diragukan karena politis menjelang akhir jabatan.
Sekadar mengingatkan, pengusaha asal Korea Selatan (Korsel) yang tergabung dalam Vogo Kora Group menyatakan bersedia membiayai proyek jalan bebas hambatan Aceh lintas timur-utara (Banda Aceh-Aceh Tamiang) sepanjang 560 kilometer jika Pemerintah Aceh dan Pusat menjamin cicilan utang jangka panjangnya.
Menanggapi itu, Wagub Muhammad Nazar menyatakan telah menyiapkan sejumlah skema yang akan digodok oleh tim daerah dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak pusat.
Skema yang dirancang itu antara lain dengan menggunakan dana daerah yaitu APBA (sumber migas dan Otsus). Skema ini akan dibicarakan dengan kabupetan/kota yang akan di lintasi jalan ini. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55942:program-pembangunan-harus-realistis&catid=42:nad&Itemid=112
