WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Sebuah elemen sipil menilai koordinasi dan komunikasi antarmuspida di Kabupaten Aceh Barat masih lemah, yang dikhawatirkan berdampak pada kurang harmonisnya pelaksanaan roda pemerintahan di wilayah itu.
"Saya menyesalkan adanya pernyataan dari Bupati Aceh Barat Ramli MS yang mengisyaratkan kegelisahannya akibat adanya intimidasi," kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, malam ini.
Hal itu disampaikan menyikapi pernyataan Bupati Aceh Barat yang mengaku tidak nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya akibat diintimidasi dan diawasi secara berlebihan oleh pihak tertentu.
"Pernyataan itu juga mengindikasikan bentuk dari ketidakmampuan bupati membangun hubungan yang harmonis antarmuspida dan elemen lainnya di Aceh Barat," katanya menambahkan.
KPBS adalah elemen sipil masyarakat kawasan pesisir barat dan selatan, yang meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.
Menurut Haikal, jika fungsi koordinasi dan komunikasi terbangun dengan baik, maka pernyataan bupati tersebut tidak akan muncul dan tersebar luas di media massa.
Seharusnya, ia menyatakan bupati melaporkan kepada aparat berwenang jika memang dirinya diintimidasi. Intimidasi, terutama kepada pejabat negara itu jelas melanggar hukum.
Oleh karenanya, TAF Haikal meminta bupati Ramli MS untuk melaporkan kepada aparat berwenang tentang siapa yang mengintimidasi dirinya, sehingga kedepan tidak ada lagi saling tuding, terutama terhadap kepala daerah.
Dipihak lain, menurut dia sebaiknya dalam masa damai ini tidak ada lagi dikotomi antara mantan GAM dan bukan mantan GAM. Semua pihak sudah berkomitmen untuk bersatu merawat perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Editor: SASTROY BANGUN
(dat04/antara)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171975:bupati-aceh-barat-diintimidasi&catid=13:aceh&Itemid=26
Tidak ada komentar:
Posting Komentar