Thu, Feb 17th 2011, 10:31
Utama
BANDA ACEH - Meski privat sektor tumbuh pesat dalam mendorong kemajuan pembangunan, termasuk di daerah-daerah. Tapi semestinya pemerintah mengawal setiap kebijakan yang telah dikeluarkan. Sehingga tidak ada pihak yang terkorbankan dari pelaksanaan kebijakan itu, baik masyarakat maupun pengusaha.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, kepada Serambi, di Banda Aceh, Rabu (16/2), menanggapi kasus amuk massa dan konflik horizontal yang terjadi di Menggamat, Aceh Selatan.
Konflik yang terjadi di Menggamat, menurut TAF Haikal karena pemerintah tidak tegas dalam mengawal yang notabene produk kebijakannya. Sehingga terjadi benturan dan konflik horizontal yang selanjutnya pihak pemerintah hanya diam dan tidak mampu menyelesaikannya.
“Konflik pertambangan di Kluet, bukan hal yang baru. Tapi masalah yang sudah berlangsung lama sejak PT PSU itu beroperasi. Seharusnya pemerintah harus memfasilitasi konflik ini jangan sampai PT PSU menggunakan cara-caranya, begitu juga halnya masyarakat akan menggunakan caranya pula,” kata TAF Haikal.
Seharusnya kata TAF Haikal, Pemerintah Aceh baik provinsi maupun kabupaten Aceh Selatan, peka dan tanggap terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. “Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut saya yakin konflik horizontal akan terus terjadi. Jadi yang pantas dipertanyakan sekarang dimana peran pemerintah?” singgung TAF Haikal.(mir)
http://aceh.tribunnews.com/news/view/49619/pemerintah-tidak-tegas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar