Penuhi hak korban tsunami

Friday, 26 December 2008 05:10 WIB

WASPADA ONLINE BANDA ACEH - Memperingati empat tahun tsunami, semua elemen diharapkan merenungi kembali apa yang sudah dilakukan untuk korban. Untuk itu, perlu diasah sensitifitasnya agar persoalan pemenuhan hak korban tsunami terpenuhi. Harapan itu diungkapkan TAF Haikal, juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) kepada Waspada, tadi malam. Kita harapkan BRR memprioritaskan pemenuhan hak korban tsunami. Sisa waktu beberapa bulan ini, program mereka harus pada peningkatan kualitas bantuan bagi korban tsunami," ujarnya. Dia menyebutkan, setelah empat tahun berlalu, harapan akan perubahan kearah lebih baik menjadi cita-cita kita semua. Bukan hanya bagi korban, akan tetapi bagi seluruh rakyat Aceh, Indonesia dan bahkan masyarakat internasional. "Pemenuhan hak korban menjadi kata kunci keberhasilan rekonstruksi," sebutnya. Namun, kata Haikal, pada saat yang sama, korban dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sulit diselesaikan, kendati pascabencana, pemerintah membentuk sebuah badan yang diberi nama BRR. "Akan tetapi proses rekonstruksi Aceh juga belum begitu mengembirakan. Berbagai infrastruktur dasar belum selesai," lanjut dia. Haikal memberi contoh, pembangunan jalan Banda Aceh-Meulaboh yang didanai oleh USAID. Jalan yang menghubungkan ibukota Provinsi Aceh (Banda Aceh) menuju Kota Meulaboh belum juga menunjukkan perkembangan yang pesat. "Memang banyak persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan pembangunan jalan tersebut. Tapi menurut kami, jalan ini sangat strategis dan penting untuk menjadi prioritas. Jalur ini mutlak diperlukan, mengingat sarana ini amat vital," imbau dia. Untuk saat ini, tambah Haikal, ada tiga jalur alternatif menuju pantai barat-selatan Aceh, yakni jalur dari Medan melalui Aceh Selatan, jalur tengah melalui Geumpang, Pidie dan jalur Calang, Aceh Jaya. Tapi, kata dia, ketiga jalur itu kondisinya sangat memprihatinkan. "Jika jalur ini putus akibat banjir dan longsong, hal ini akan berakibat pada melonjaknya harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, Jalan strategis itu mutlak harus diselesaikan," ujar dia. Menjelang berakhirnya BRR, Kaukus Pantai Barat Selatan mendesak pemerintah untuk menyiapkan strategi menghadapi berakhirnya proses rekonstruksi di Aceh. Tentu dengan berbagai sumber daya dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh saat ini, katanya. KPBS juga mengharapkan pemerintah Aceh serius dalam memikirkan persoalan social yang muncul dikemudian hari pasca rekosntruksi. Bukan hanya itu, lanjut dia, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat pun harus serius dan berkomitmen dalam melanjutkan rekonstruksi Aceh. "Jangan polemik yang terjadi berlarut-larut dan menghambat program rekonstruksi yang dijalan. Oleh karena itu, sudah selayaknya tim pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan "Jakarta" dalam merumuskan kelanjutan program Rekonstruksi Aceh," kata dia. Gempa bumi dan tsunami yang menghantam Aceh pada 26 Desember empat tahun silam menyisakan luka mendalam. Tak kurang dari 125.000 rakyat Aceh menjadi korban, berbagai infratruktur hancur. Ribuan jiwa kehilangan tempat tinggal. Dan bahkan sampai kini masih ada yang tinggal di barak-barak. (wir/b20/b05) http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=58406&Itemid=26