Senin, 17 Januari 2011 22:57
Banda Aceh, KABARSUMUT.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh meminta Pemerintah Aceh merasionalkan kembali belanja pegawai seperti disampaikan dalam rancangan APBA 2011 yang mencapai Rp1,1 triliun.
"Gubernur harus merasionalkan kembali anggaran untuk belanja pegawai yang diusulkan dalam RAPBA 2011 itu. Ini cerminan bahwa APBA tidak berpihak rakyat," kata Ketua umum KAMMI Aceh, Muaz Munawar di Banda Aceh, Senin (17/1).
Aktivis mahasiswa itu menilai usulan belanja pegawai Rp1,1 triliun dari pagu RAPBA 2011 sebesar Rp6,8 triliun akan menimbulkan kesenjangan antara pegawai di jajaran Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.
Belanja pegawai Rp1,1 triliun tersebut berasal dari pos belanja tidak langsung Rp915,6 miliar dan pos belanja langsung Rp252,7 miliar juga dinilai pemborosan keuangan daerah.
"Ini pemborosan keuangan daerah, seharusnya sebagian dari dana untuk belanja pegawai itu dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di seluruh Provinsi Aceh," katanya.
Aktivis LSM Aceh, TAF Haikal menyatakan dukungan pernyataan akademisi, Taqwaddin MH, Nazamuddin, dan Ali Amin yang disampaikan melalui media massa untuk merasional RAPBA 2011.
"Tidak hanya merasionalkan tapi Pemprov Aceh harus lebih efektif dan efesien dalam menyusun APBA, apalagi Irwandi dan Nazar telah empat tahun memimpin daerah ini," kata TAF Haikal.
Mantan Direktur eksekutif Forum LSM Aceh itu juga menyampaikan keprihatinan akibat tidak berimbangnya anggaran belanja aparatur denga belanja publik.
Menurutnya, Pemprov Aceh harus mengalihkan sebagian anggaran belanja pegawai itu untuk menyelesaikan proyek fisik yang selama ini terbengkalai dan belum berfungsi secara maksimal. "Dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin," katanya.
Ia juga berharap Pemprov Aceh untuk memproritaskan dana APBA 2011 untuk sektor pendidikan dan kesehatan. (Boy)
http://kabarsumut.com/berita/daerah/1119-pemprov-aceh-diminta-rasionalkan-rapba-2011
Kamis, 20 Januari 2011
Jumat, 03 Desember 2010
Soal jalan Lamno-Calang, ‘kegagalan’ pemerintah
Wednesday, 24 November 2010 22:40
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS) menilai berlarut-larutnya masalah ruas jalan Lamno-Calang (Aceh Jaya) yang berdampak pada putusnya jalan darat Banda Aceh-Calang itu salah satu bentuk "kegagalan" Pemerintah Aceh.
"Saya mengatakan itu sebuah bentuk `kegagalan` Pemerintah Aceh karena kubangan lumpur dilintas tersebut bukan hanya saat ini, tapi setiap musim penghujan," kata jurubicara KPBS, TAF Haikal, malam ini.
Hal itu disampaikan menanggapi hancurnya ruas jalan lintas Lamno-Calang, yang mengakibatkan transportasi darat ke pesisir barat Aceh tersebut "lumpuh".
"Ruas jalan, terutama di kawasan pegunungan Meudang Ghon (Lamno) setiap musim hujan berlumpur dan sulit dilintasi. Bahkan, truk-truk pengangkut barang kebutuhan pokok masyarakat terjabak lumpur berhari-hari," katanya.
Seharusnya, Pemerintah Aceh lebih sensitif jika masuknya musim penghujan dengan menempatkan alat berat dan peralatan lainnya untuk menyingkirkan lumpur dibadan jalan lintasan tersebut, kata dia.
Selain itu, TAF Haikal menyebutkan Pemerintah Aceh juga bisa menambah rakit penyeberangan sebagai upaya mengatasi masalah kemacetan di lintasan Lamno-Calang tersebut.
"Kami menilai tidak ada kepedulian Pemerintah Aceh terhadap problema yang dihadapi masyarakat pesisir barat dan selatan Aceh itu," katanya.
Oleh karena itu, juru bicara KPBS minta Pemerintah Aceh tidak terus "mendhalimi" masyarakat di pesisir barat dan selatan provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.
Padahal, kata Haikal, ketika musim penghujan yang rentan menimbulkan kubangan lumpur atau rusaknya jembatan, Pemerintah Aceh bisa menempatkan jembatan darurat di sejumlah titik rawan.
Namun itu tidak dilakukan, sehingga persoalan bagi kelancaran transportasi ke pesisir barat dan selatan provinsi sering terjadi setiap musim hujan.
"Jangan hanya berpikir Aceh ini hanya wilayah timur, sementara masalah-masalah kemasyarakatan yang terjadi di wilayah barat terbaikan," katanya.
Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat04/antara)
http://english.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=158414&Itemid=
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS) menilai berlarut-larutnya masalah ruas jalan Lamno-Calang (Aceh Jaya) yang berdampak pada putusnya jalan darat Banda Aceh-Calang itu salah satu bentuk "kegagalan" Pemerintah Aceh.
"Saya mengatakan itu sebuah bentuk `kegagalan` Pemerintah Aceh karena kubangan lumpur dilintas tersebut bukan hanya saat ini, tapi setiap musim penghujan," kata jurubicara KPBS, TAF Haikal, malam ini.
Hal itu disampaikan menanggapi hancurnya ruas jalan lintas Lamno-Calang, yang mengakibatkan transportasi darat ke pesisir barat Aceh tersebut "lumpuh".
"Ruas jalan, terutama di kawasan pegunungan Meudang Ghon (Lamno) setiap musim hujan berlumpur dan sulit dilintasi. Bahkan, truk-truk pengangkut barang kebutuhan pokok masyarakat terjabak lumpur berhari-hari," katanya.
Seharusnya, Pemerintah Aceh lebih sensitif jika masuknya musim penghujan dengan menempatkan alat berat dan peralatan lainnya untuk menyingkirkan lumpur dibadan jalan lintasan tersebut, kata dia.
Selain itu, TAF Haikal menyebutkan Pemerintah Aceh juga bisa menambah rakit penyeberangan sebagai upaya mengatasi masalah kemacetan di lintasan Lamno-Calang tersebut.
"Kami menilai tidak ada kepedulian Pemerintah Aceh terhadap problema yang dihadapi masyarakat pesisir barat dan selatan Aceh itu," katanya.
Oleh karena itu, juru bicara KPBS minta Pemerintah Aceh tidak terus "mendhalimi" masyarakat di pesisir barat dan selatan provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.
Padahal, kata Haikal, ketika musim penghujan yang rentan menimbulkan kubangan lumpur atau rusaknya jembatan, Pemerintah Aceh bisa menempatkan jembatan darurat di sejumlah titik rawan.
Namun itu tidak dilakukan, sehingga persoalan bagi kelancaran transportasi ke pesisir barat dan selatan provinsi sering terjadi setiap musim hujan.
"Jangan hanya berpikir Aceh ini hanya wilayah timur, sementara masalah-masalah kemasyarakatan yang terjadi di wilayah barat terbaikan," katanya.
Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat04/antara)
http://english.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=158414&Itemid=
Kamis, 25 November 2010
Problem Meudang Ghon Indikasi tak Seriusnya Pemerintah Aceh
Wed, Nov 24th 2010, 10:35
Utama
BANDA ACEH - Berulangnya problem di lintas Lamno-Calang karena tak kunjung tuntasnya persoalan kubangan lumpur di “jalur neraka” itu menjadi indikasi tak seriusnya Pemerintah Aceh mengurus kepentingan rakyat terkait transportasi untuk menjamin lancarnya pasokan barang kebutuhan pokok. “Memalukan, urusan membebaskan lumpur jalan saja tak tuntas-tuntas,” kata Juru Bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), TAF Haikal.
Dalam pernyataannya kepada Serambi, Selasa (23/11), Haikal mengatakan, penderitaan masyarakat di pesisir barat-selatan Aceh tampaknya belum juga berakhir. Pemandangan layaknya negeri tak bertuan tersaji setiap hari di lintas Lamno-Calang, Kecamatan Jaya (Lamno), Kabupaten Aceh Jaya, ketika ratusan truk pengangkut barang kebutuhan rakyat berjibaku di kubangan lumpur bahkan ada yang terbenam berhari-hari. “Selama jalur itu tak bisa dilintasi, selama itu pula barang kebutuhan pokok rakyat di sejumlah kabupaten pesisir barat-selatan krisis. Problem ini berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah itu,” ujar Haikal.
Kasus Meudang Ghon, menurut Haikal, adalah contoh kecil dari sekian banyak hambatan transportasi ke wilayah barat-selatan Aceh, baik yang menempuh jalur pesisir, jalur tengah maupun selatan. Akses menuju ke zona tersebut masih penuh hambatan, tantangan bahkan pertaruhan nyawa.
“Setiap musim hujan akan terjadi longsor di banyak titik, kubangan lumpur di badan jalan (seperti di lintas Lamno-Calang), rakit yang tak berfungsi karena air sungai meluap, atau banjir yang merendam badan jalan. Ini bukan permasalahan baru, tetapi herannya tak pernah ada upaya penanganan yang serius dan permanen. Masyarakat terus mewarisi permasalahan itu secara turun-temurun,” tandas Haikal.
Bentuk satgas
Menyikapi berulangnya permasalahan transportasi ke wilayah barat-selatan, KPBS menawarkan solusi agar Pemerintah Aceh membentuk Satgas (Satuan Tugas) Jalan Banda Aceh-Meulaboh yang notabene adalah jalan yang hancur dihantam bencana tsunami hampir enam tahun lalu yang hingga kini belum tuntas dibangun kembali.
Satgas Jalan Banda Aceh-Meulaboh, menurut Haikal, diberi tanggung jawab untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang terus berulang, seperti truk barang yang tersangkut di lintas Lamno-Calang atau lumpuhnya transportasi akibat badan jalan digenangi banjir luapan. Satgas juga harus disigakan di titik-titik rawan longsor seperti pada jalur Geumpang-Tutut. “Biasanya masing-masing pihak yang bertanggungung jawab terhadap jalan saling melempar tanggung jawab ketika terjadinya masalah. Tapi kalau tanggung jawab diserahkan kepada satgas, tentu mereka tak bisa mengelak. Kalau permasalahan sudah dapat teratasi--dengan selesainya jalan Banda Aceh-Meulaboh-- maka tugas satgas ini berakhir,” demikian TAF Haikal.
Masalah banjir
Haikal juga mengkritisi persoalan banjir yang rutin terjadi di wilayah barat-selatan. Musibah ini pun, kata Haikal, bukan hal langka bagi masyarakat di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Abdya. “Anehnya, perhatian dan upaya kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten masih saja belum maksimal,” katanya.
Bencana, lanjut Haikal, memang tidak bisa dibendung serta merta. Akan tetapi, upaya pencegahan terhadap dampak yang lebih buruk masih mungkin untuk disiapkan. Misalnya, kesiapan dari sarana pendukung seperti perahu karet sebagai alat evakuasi, alat berat yang dibutuhkan untuk menangani jalan yang longsor serta sarana pendukung lainnya harus sudah disiapkan sebelum bencana datang. Di samping itu, kesiapan logistik harus tersedia di lokasi-lokasi yang rawan bencana banjir. Kondisi seperti ini akan dapat terwujud jika pemerintah dari awal membangun koordinasi dengan semua pihak dan kelompok-kelompok masyarakat. Partisipasi dan dukungan semua pihak akan sangat membantu untuk mengurangi dampak buruk dari bencana,” kata TAF Haikal.
Bencana banjir yang rutin melanda barat-selatan, katanya, tidak datang begitu saja. Kondisi alam yang sudah rusak akibat eksploitasi hutan diduga menjadi penyebab utama banjir setiap tahun, meski tak lepas dari faktor lain yang disebabkan perubahan iklim dan tingginya curah hujan. Haikal mencontohkan, akibat dari ek,ploitasi hasil hutan terjadi pendangkalan beberapa sungai yang selama ini menampung debit air ketika musim hujan datang. Karena semakin dangkal, sungai gampang meluap dan banjir tidak dapat dihindari.
KPBS mendesak pemerintah melakukan pembangunan dengan memperhatikan risiko bencana. Misalnya, ke depan akan ada upaya pembersihan dan pengerukan sungai-sungai yang semakin dangkal. “Langkah ini akan mengurangi durasi banjir yang setiap tahun menghampiri masyarakat,” demikian Haikal.
Disesalkan
Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Aceh Jaya (Ipelmaja) Banda Aceh, Nasrizal menyayangkan pernyataan Kadis BMCK Aceh, Muhyan Yunan yang dia nilai kontroversial. Sebab, realitas selama ini Pemerintah Aceh tak mau tahu serta lepas tanggung jawab terhadap penderitaan warga di pantai barat selatan Aceh akibat buruknya kondisi jalan tersebut pascatsunami.
“Bila ditangani sejak dulu tidak akan separah itu. Sekarang, meski sudah sangat terlambat, kita meminta Pemerintah Aceh cepat merespons dan segera menanggulangi persoalan jalan berlumpur itu,” ujar Nasrizal.
Tokoh muda Nagan Raya, Nurchalis menambahkan, terganggunya lintas Calang-Banda Aceh membuat warga pantai barat selatan kini resah dan cemas. Padahal, jalan itulah yang semestinya paling mendesak ditangani, tapi itu pula yang selama ini dibiarkan. Parahnya lagi, dalam beberapa hari ini, jemaah haji akan pulang melintasi jalan ini, tapi Pemerintah Aceh masih terkesan tak tanggap, sehingga wajar kalau banyak menuai kritik.
Faktor cuaca semata
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang ditanyai di Banda Aceh kemarin mengatakan, belum ditanganinya kemacetan di lokasi Geudang Ghon, bukan karena kurang pedulinya pemerintah dan Ssangyong, melainkan semata-mata karena kondisi cuaca dan medan jalan pada waktu musim hujan saat ini memang sangat potensial menyebabkan macetnya mobilitas truk-truk barang.
Begitupun, kata Irwandi, pihaknya telah meminta Kadis BMCK Aceh, Muhyan Yunan untuk terus memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Jaya serta Ssangyong untuk mengatasi kemacetan truk barang yang terjadi di lintas Lamno-Calang. Dia maklum, apabila kemacetan lalu lintas truk barang tidak segera diatasi, maka konsekuensinya Calang dan Meulaboh akan mengalami krisis sembako dan material bangunan.
Sembako terganggu
Amatan Serambi kemarin, pasokan sembako di Aceh Jaya dan Aceh Barat memang mulai terganggu. Harga mulai naik, sehingga bila kondisi seperti ini terus berlarut-larut, dipastikan harga akan terus melonjak.
“Ini ekses dari tidak lancarnya pasokan barang, karena truk yang membawa kebutuhan pokok tertahan lagi di Meudang Ghon,” ujar Sofyan, pedagang di Pasar Calang, Selasa (23/11).
Hal yang sama diutarakan Harun, pedagang di Pasar Bina Usaha Meulaboh. Menurutnya, selama truk kerap tertahan harga barang di daerah itu jadi tak menentu. Keadaan ini malah dimanfaatkan oleh segelintir pedagang yang nakal untuk menimbun barang, sehingga harga sembako dan bahan bangunan jadi melonjak.
Siagakan alat berat
Asisten Pembangunan Pemkab Aceh Jaya, Ir Nurman DS menjawab Serambi di Calang Selasa kemarin mengatakan, jalan Meudang Ghon masih dikepung lumpur dan jalan masih digenangi air. Ini menyababkan sangatlah sulit untuk dilakukan upaya penanggulangan. Diharapkan air di badan jalan segera kering, baru penanganan bisa dilakukan. “Kita sudah minta pihak PT Ssangyong yang selama ini menyiagakan alat berat di Meudang Ghon segera menanggulanginya,” ujar Nurman.
Menurut Nurman, problema jalan Meudang Ghon selama ini terus menjadi perhatian pemerintah. Cuma Pemkab Aceh Jaya terbatas biaya dalam menanggulangi pengaspalannya. Pemkab dia harapkan dibantu dana oleh Pemerintah Aceh, sebab jalan itu selama ini merupakan jalan alternatif yang digunakan warga pantai barat-selatan Aceh sambil menunggu rampungnya jalan yang dibangun USAID.
Nurman mengatakan, ekses jalan Meudang Ghon yang berlumpur itu berdampak pula pada pengguna jalan, sehingga mereka terpaksa menggunakan jalan yang berakit. Implikasinya, di rakit terjadi antrean sangat panjang. “Yang khawatir kita bila debit air sungai di Kuala Unga tinggi, sehingga rakit terganggu, maka dipastikan jalan ke pantai barat-selatan akan terganggu total,” ujar Nurman. (nas/c45/riz)
http://m.serambinews.com/news/view/43394/problem-meudang-ghon-indikasi-tak-seriusnya-pemerintah-aceh
Utama
BANDA ACEH - Berulangnya problem di lintas Lamno-Calang karena tak kunjung tuntasnya persoalan kubangan lumpur di “jalur neraka” itu menjadi indikasi tak seriusnya Pemerintah Aceh mengurus kepentingan rakyat terkait transportasi untuk menjamin lancarnya pasokan barang kebutuhan pokok. “Memalukan, urusan membebaskan lumpur jalan saja tak tuntas-tuntas,” kata Juru Bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), TAF Haikal.
Dalam pernyataannya kepada Serambi, Selasa (23/11), Haikal mengatakan, penderitaan masyarakat di pesisir barat-selatan Aceh tampaknya belum juga berakhir. Pemandangan layaknya negeri tak bertuan tersaji setiap hari di lintas Lamno-Calang, Kecamatan Jaya (Lamno), Kabupaten Aceh Jaya, ketika ratusan truk pengangkut barang kebutuhan rakyat berjibaku di kubangan lumpur bahkan ada yang terbenam berhari-hari. “Selama jalur itu tak bisa dilintasi, selama itu pula barang kebutuhan pokok rakyat di sejumlah kabupaten pesisir barat-selatan krisis. Problem ini berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah itu,” ujar Haikal.
Kasus Meudang Ghon, menurut Haikal, adalah contoh kecil dari sekian banyak hambatan transportasi ke wilayah barat-selatan Aceh, baik yang menempuh jalur pesisir, jalur tengah maupun selatan. Akses menuju ke zona tersebut masih penuh hambatan, tantangan bahkan pertaruhan nyawa.
“Setiap musim hujan akan terjadi longsor di banyak titik, kubangan lumpur di badan jalan (seperti di lintas Lamno-Calang), rakit yang tak berfungsi karena air sungai meluap, atau banjir yang merendam badan jalan. Ini bukan permasalahan baru, tetapi herannya tak pernah ada upaya penanganan yang serius dan permanen. Masyarakat terus mewarisi permasalahan itu secara turun-temurun,” tandas Haikal.
Bentuk satgas
Menyikapi berulangnya permasalahan transportasi ke wilayah barat-selatan, KPBS menawarkan solusi agar Pemerintah Aceh membentuk Satgas (Satuan Tugas) Jalan Banda Aceh-Meulaboh yang notabene adalah jalan yang hancur dihantam bencana tsunami hampir enam tahun lalu yang hingga kini belum tuntas dibangun kembali.
Satgas Jalan Banda Aceh-Meulaboh, menurut Haikal, diberi tanggung jawab untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang terus berulang, seperti truk barang yang tersangkut di lintas Lamno-Calang atau lumpuhnya transportasi akibat badan jalan digenangi banjir luapan. Satgas juga harus disigakan di titik-titik rawan longsor seperti pada jalur Geumpang-Tutut. “Biasanya masing-masing pihak yang bertanggungung jawab terhadap jalan saling melempar tanggung jawab ketika terjadinya masalah. Tapi kalau tanggung jawab diserahkan kepada satgas, tentu mereka tak bisa mengelak. Kalau permasalahan sudah dapat teratasi--dengan selesainya jalan Banda Aceh-Meulaboh-- maka tugas satgas ini berakhir,” demikian TAF Haikal.
Masalah banjir
Haikal juga mengkritisi persoalan banjir yang rutin terjadi di wilayah barat-selatan. Musibah ini pun, kata Haikal, bukan hal langka bagi masyarakat di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Abdya. “Anehnya, perhatian dan upaya kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten masih saja belum maksimal,” katanya.
Bencana, lanjut Haikal, memang tidak bisa dibendung serta merta. Akan tetapi, upaya pencegahan terhadap dampak yang lebih buruk masih mungkin untuk disiapkan. Misalnya, kesiapan dari sarana pendukung seperti perahu karet sebagai alat evakuasi, alat berat yang dibutuhkan untuk menangani jalan yang longsor serta sarana pendukung lainnya harus sudah disiapkan sebelum bencana datang. Di samping itu, kesiapan logistik harus tersedia di lokasi-lokasi yang rawan bencana banjir. Kondisi seperti ini akan dapat terwujud jika pemerintah dari awal membangun koordinasi dengan semua pihak dan kelompok-kelompok masyarakat. Partisipasi dan dukungan semua pihak akan sangat membantu untuk mengurangi dampak buruk dari bencana,” kata TAF Haikal.
Bencana banjir yang rutin melanda barat-selatan, katanya, tidak datang begitu saja. Kondisi alam yang sudah rusak akibat eksploitasi hutan diduga menjadi penyebab utama banjir setiap tahun, meski tak lepas dari faktor lain yang disebabkan perubahan iklim dan tingginya curah hujan. Haikal mencontohkan, akibat dari ek,ploitasi hasil hutan terjadi pendangkalan beberapa sungai yang selama ini menampung debit air ketika musim hujan datang. Karena semakin dangkal, sungai gampang meluap dan banjir tidak dapat dihindari.
KPBS mendesak pemerintah melakukan pembangunan dengan memperhatikan risiko bencana. Misalnya, ke depan akan ada upaya pembersihan dan pengerukan sungai-sungai yang semakin dangkal. “Langkah ini akan mengurangi durasi banjir yang setiap tahun menghampiri masyarakat,” demikian Haikal.
Disesalkan
Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Aceh Jaya (Ipelmaja) Banda Aceh, Nasrizal menyayangkan pernyataan Kadis BMCK Aceh, Muhyan Yunan yang dia nilai kontroversial. Sebab, realitas selama ini Pemerintah Aceh tak mau tahu serta lepas tanggung jawab terhadap penderitaan warga di pantai barat selatan Aceh akibat buruknya kondisi jalan tersebut pascatsunami.
“Bila ditangani sejak dulu tidak akan separah itu. Sekarang, meski sudah sangat terlambat, kita meminta Pemerintah Aceh cepat merespons dan segera menanggulangi persoalan jalan berlumpur itu,” ujar Nasrizal.
Tokoh muda Nagan Raya, Nurchalis menambahkan, terganggunya lintas Calang-Banda Aceh membuat warga pantai barat selatan kini resah dan cemas. Padahal, jalan itulah yang semestinya paling mendesak ditangani, tapi itu pula yang selama ini dibiarkan. Parahnya lagi, dalam beberapa hari ini, jemaah haji akan pulang melintasi jalan ini, tapi Pemerintah Aceh masih terkesan tak tanggap, sehingga wajar kalau banyak menuai kritik.
Faktor cuaca semata
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang ditanyai di Banda Aceh kemarin mengatakan, belum ditanganinya kemacetan di lokasi Geudang Ghon, bukan karena kurang pedulinya pemerintah dan Ssangyong, melainkan semata-mata karena kondisi cuaca dan medan jalan pada waktu musim hujan saat ini memang sangat potensial menyebabkan macetnya mobilitas truk-truk barang.
Begitupun, kata Irwandi, pihaknya telah meminta Kadis BMCK Aceh, Muhyan Yunan untuk terus memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Jaya serta Ssangyong untuk mengatasi kemacetan truk barang yang terjadi di lintas Lamno-Calang. Dia maklum, apabila kemacetan lalu lintas truk barang tidak segera diatasi, maka konsekuensinya Calang dan Meulaboh akan mengalami krisis sembako dan material bangunan.
Sembako terganggu
Amatan Serambi kemarin, pasokan sembako di Aceh Jaya dan Aceh Barat memang mulai terganggu. Harga mulai naik, sehingga bila kondisi seperti ini terus berlarut-larut, dipastikan harga akan terus melonjak.
“Ini ekses dari tidak lancarnya pasokan barang, karena truk yang membawa kebutuhan pokok tertahan lagi di Meudang Ghon,” ujar Sofyan, pedagang di Pasar Calang, Selasa (23/11).
Hal yang sama diutarakan Harun, pedagang di Pasar Bina Usaha Meulaboh. Menurutnya, selama truk kerap tertahan harga barang di daerah itu jadi tak menentu. Keadaan ini malah dimanfaatkan oleh segelintir pedagang yang nakal untuk menimbun barang, sehingga harga sembako dan bahan bangunan jadi melonjak.
Siagakan alat berat
Asisten Pembangunan Pemkab Aceh Jaya, Ir Nurman DS menjawab Serambi di Calang Selasa kemarin mengatakan, jalan Meudang Ghon masih dikepung lumpur dan jalan masih digenangi air. Ini menyababkan sangatlah sulit untuk dilakukan upaya penanggulangan. Diharapkan air di badan jalan segera kering, baru penanganan bisa dilakukan. “Kita sudah minta pihak PT Ssangyong yang selama ini menyiagakan alat berat di Meudang Ghon segera menanggulanginya,” ujar Nurman.
Menurut Nurman, problema jalan Meudang Ghon selama ini terus menjadi perhatian pemerintah. Cuma Pemkab Aceh Jaya terbatas biaya dalam menanggulangi pengaspalannya. Pemkab dia harapkan dibantu dana oleh Pemerintah Aceh, sebab jalan itu selama ini merupakan jalan alternatif yang digunakan warga pantai barat-selatan Aceh sambil menunggu rampungnya jalan yang dibangun USAID.
Nurman mengatakan, ekses jalan Meudang Ghon yang berlumpur itu berdampak pula pada pengguna jalan, sehingga mereka terpaksa menggunakan jalan yang berakit. Implikasinya, di rakit terjadi antrean sangat panjang. “Yang khawatir kita bila debit air sungai di Kuala Unga tinggi, sehingga rakit terganggu, maka dipastikan jalan ke pantai barat-selatan akan terganggu total,” ujar Nurman. (nas/c45/riz)
http://m.serambinews.com/news/view/43394/problem-meudang-ghon-indikasi-tak-seriusnya-pemerintah-aceh
Rabu, 10 November 2010
Keseimbangan Pembangunan Daerah Harus Terjaga
Banda Aceh, (Analisa)
Dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Aceh, pemerintah daerah setempat diharapkan dapat memberikan perhatian serius bagi tetap terjaganya keseimbangan antar daerah, sehingga tidak terkesan ada kabupaten tertentu yang terabaikan.
"Keseimbangan pembangunan antar daerah harus benar-benar terjaga, sehingga seluruh masyarakat di Aceh ini dapat merasakan pembangunan untuk kesejahteraannya," ujar Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kementerin Dalam Negeri (Kemdagri), Ir Tarmizi A Karim M.Sc kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (6/11).
Menurutnya, ketimpangan pembangunan antar daerah tidak baik karena ada daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sementara daerah lain tertinggal, karena minimnya infrastruktur yang tersedia."Bila selama ini kecenderungan terkonsentrasinya pembangunan di daerah-daerah tertentu, maka perlu dilakukan orientasi ulang terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang selama ini telah dilakukan demi mencapai keseimbangan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang," katanya.
Mantan Bupati Aceh Utara ini menambahkan, akselerasi pembangunan akan lebih cepat dicapai jika terdapat keseimbangan antar daerah. Percepatan ini dapat dilakukan jika terjadi penambahan dana pembangunan dan infrastruktur memadai. Artinya, pembangunan di setiap daerah tidak harus sama, tapi sesuai dengan potensi daerah tersebut. Makanya, harus dilakukan pemetaan apa yang paling layak dikembangkan disana sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki apa yang dibangun pemerintah dan menjaganya dengan baik.
Menggugat
Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat tengah tenggara, maupun barat selatan Aceh yang lebih dikenal kawasan pedalaman Aceh, menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh terhadap pemerataan pembangunan, khususnya kawasan sentra pertanian andalan, namun sejauh ini terabaikan begitu saja.
"Apa yang telah dilakukan Pemprov Aceh untuk wilayah tengah tenggara maupun barat selatan, padahal kawasan itu merupakan daerah potensial hasil pertanian Aceh. Seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan kawasan penghasil utama kopi, Singkil-Subulussalam penghasil kelapa sawit, sementara barat selatan seperti Meulaboh dan Kutacane penghasil rempah-rempah," kata salah seorang tokoh masyarakat tengah tenggara, Jauhari.
Hal yang sama diungkapkan tokoh lainnya, TAF Haikal yang lebih dikenal sebagai Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS). "Kadangkala, kita iri terhadap pembangunan wilayah pesisir timur Aceh, justru dilakukan secara jor-joran, tapi berbanding terbalik dengan kawasan barat selatan, hingga saat ini saja pembangunan jalan penghubung kawasan itu masih tersendat-sendat. Masyarakat kawasan barat selatan butuh keseimbangan pembangunan. Apalagi, kawasan itu merupakan sentra produk pertanian Aceh," ujarnya.
Bagaimana mungkin produk pertanian bisa bernilai tinggi, karena begitu panen tidak bisa langsung didistribusi akibat sarana jalan yang belum memadai. Oleh karena itu, keseimbangan pembangunan harus menjadi perhatian serius Pemprov Aceh. "Pemprov Aceh harus memberikan perhatian lebih untuk kawasan tengah tenggara dan barat selatan. Paling tidak kawasan pedalaman Aceh itu mampu bersaing dengan daerah lain, terutama kawasan yang telah maju seperti pesisir timur Aceh. Konsep keseimbangan pembangunan harus menjadi prioritas," ujarnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75168:keseimbangan-pembangunan-daerah-harus-terjaga&catid=823:09-november-2010&Itemid=222
Dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Aceh, pemerintah daerah setempat diharapkan dapat memberikan perhatian serius bagi tetap terjaganya keseimbangan antar daerah, sehingga tidak terkesan ada kabupaten tertentu yang terabaikan.
"Keseimbangan pembangunan antar daerah harus benar-benar terjaga, sehingga seluruh masyarakat di Aceh ini dapat merasakan pembangunan untuk kesejahteraannya," ujar Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kementerin Dalam Negeri (Kemdagri), Ir Tarmizi A Karim M.Sc kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (6/11).
Menurutnya, ketimpangan pembangunan antar daerah tidak baik karena ada daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sementara daerah lain tertinggal, karena minimnya infrastruktur yang tersedia."Bila selama ini kecenderungan terkonsentrasinya pembangunan di daerah-daerah tertentu, maka perlu dilakukan orientasi ulang terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang selama ini telah dilakukan demi mencapai keseimbangan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang," katanya.
Mantan Bupati Aceh Utara ini menambahkan, akselerasi pembangunan akan lebih cepat dicapai jika terdapat keseimbangan antar daerah. Percepatan ini dapat dilakukan jika terjadi penambahan dana pembangunan dan infrastruktur memadai. Artinya, pembangunan di setiap daerah tidak harus sama, tapi sesuai dengan potensi daerah tersebut. Makanya, harus dilakukan pemetaan apa yang paling layak dikembangkan disana sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki apa yang dibangun pemerintah dan menjaganya dengan baik.
Menggugat
Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat tengah tenggara, maupun barat selatan Aceh yang lebih dikenal kawasan pedalaman Aceh, menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh terhadap pemerataan pembangunan, khususnya kawasan sentra pertanian andalan, namun sejauh ini terabaikan begitu saja.
"Apa yang telah dilakukan Pemprov Aceh untuk wilayah tengah tenggara maupun barat selatan, padahal kawasan itu merupakan daerah potensial hasil pertanian Aceh. Seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan kawasan penghasil utama kopi, Singkil-Subulussalam penghasil kelapa sawit, sementara barat selatan seperti Meulaboh dan Kutacane penghasil rempah-rempah," kata salah seorang tokoh masyarakat tengah tenggara, Jauhari.
Hal yang sama diungkapkan tokoh lainnya, TAF Haikal yang lebih dikenal sebagai Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS). "Kadangkala, kita iri terhadap pembangunan wilayah pesisir timur Aceh, justru dilakukan secara jor-joran, tapi berbanding terbalik dengan kawasan barat selatan, hingga saat ini saja pembangunan jalan penghubung kawasan itu masih tersendat-sendat. Masyarakat kawasan barat selatan butuh keseimbangan pembangunan. Apalagi, kawasan itu merupakan sentra produk pertanian Aceh," ujarnya.
Bagaimana mungkin produk pertanian bisa bernilai tinggi, karena begitu panen tidak bisa langsung didistribusi akibat sarana jalan yang belum memadai. Oleh karena itu, keseimbangan pembangunan harus menjadi perhatian serius Pemprov Aceh. "Pemprov Aceh harus memberikan perhatian lebih untuk kawasan tengah tenggara dan barat selatan. Paling tidak kawasan pedalaman Aceh itu mampu bersaing dengan daerah lain, terutama kawasan yang telah maju seperti pesisir timur Aceh. Konsep keseimbangan pembangunan harus menjadi prioritas," ujarnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75168:keseimbangan-pembangunan-daerah-harus-terjaga&catid=823:09-november-2010&Itemid=222
Senin, 25 Oktober 2010
Pilkada Aceh harus disambut berimbang
Monday, 25 October 2010 09:13
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Politikus Aceh, Teuku Riefky Harsya mengingat para politisi dan pejabat publik untuk menahan diri dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, 'tahun politik' Aceh jangan sampai mengganggu pembangunan daerah. "Ini krusial bukan hanya pada pembangunan daerah, melainkan bagi masyarakat juga," katanya.
Anggota DPR-RI asal Aceh ini berada di Provinsi Aceh dalam rangka kunjungan kerja ke daerah itu. Dia juga Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, ristek dan lingkungan hidup.
Menyikapi Pemilukada 2011 nanti, Riefky menyebutnya dengan istilah 'tahun politik'. Untuk itu dia mendesak agar 'tahun politik' itu disambut secara proporsional (berimbang). "Jangan sampai mengganggu percepatan pembangunan di Aceh," urai dia.
Pun begitu, dia juga berharap agar program-program yang digulirkan pemerintah selama ini tidak menjadi kampanye terselubung. "DPRA dan DPRK harus mengingatkan pemerintah," katanya.
Riefky mengaku masih terlalu dini menggelindingkan Pemilukada Aceh. "Sebaiknya tahun depan saja. Karena itu bisa menganggu konsentrasi para kandidat, terutama yang incumbent," urai dia.
Ditanya sikap Partai Demokrat sendiri dalam menyambut 'tahun politik', dia mengatakan belum ada kebijakan Dewan Pengurus Pusat (DPP). "Kita akan lihat hasil survei, aksesibilitas serta ketokohannya," sebut Riefky.
Menurut dia, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk mengusung tokoh dari luar partai. Pun begitu, tentu saja mereka memprioritaskan kadernya terlebih dahulu. Tapi itu semua tergantung survei," lanjutnya.
Menyikapi 'tahun politik' ini, TAF Haikal, seorang aktivis Aceh mengungkapkan hal serupa. Katanya, bagi pejabat publik yang berhasrat melaju di Pemilukada nanti jangan sampai menelantarkan tugasnya.
Bagi calon incumbent, lanjutnya, harus mengundurkan diri dari jabatannya. "Ada aturan yang mengatur soal itu. Kita harapkan, mereka bisa memberi contoh bagi kandidat lain," sebut Haikal.
Dia mengakui, isu bakal munculnya sejumlah kandidat yang kini mulai hangat di media tak bisa dihindari. "Itu alamiah, tapi bagi pejabat publik harus menempatkan itu pada porsinya saja," tukasnya.
Haikal juga berharap Pemilukada di Aceh nanti bisa menjadi contoh serta tidak merusak demokrasi dengan pembodohan politik masyarakat.
Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat08/wsp)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=151977:pilkada-aceh-harus-disambut-berimbang&catid=13:aceh&Itemid=26
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Politikus Aceh, Teuku Riefky Harsya mengingat para politisi dan pejabat publik untuk menahan diri dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, 'tahun politik' Aceh jangan sampai mengganggu pembangunan daerah. "Ini krusial bukan hanya pada pembangunan daerah, melainkan bagi masyarakat juga," katanya.
Anggota DPR-RI asal Aceh ini berada di Provinsi Aceh dalam rangka kunjungan kerja ke daerah itu. Dia juga Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, ristek dan lingkungan hidup.
Menyikapi Pemilukada 2011 nanti, Riefky menyebutnya dengan istilah 'tahun politik'. Untuk itu dia mendesak agar 'tahun politik' itu disambut secara proporsional (berimbang). "Jangan sampai mengganggu percepatan pembangunan di Aceh," urai dia.
Pun begitu, dia juga berharap agar program-program yang digulirkan pemerintah selama ini tidak menjadi kampanye terselubung. "DPRA dan DPRK harus mengingatkan pemerintah," katanya.
Riefky mengaku masih terlalu dini menggelindingkan Pemilukada Aceh. "Sebaiknya tahun depan saja. Karena itu bisa menganggu konsentrasi para kandidat, terutama yang incumbent," urai dia.
Ditanya sikap Partai Demokrat sendiri dalam menyambut 'tahun politik', dia mengatakan belum ada kebijakan Dewan Pengurus Pusat (DPP). "Kita akan lihat hasil survei, aksesibilitas serta ketokohannya," sebut Riefky.
Menurut dia, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk mengusung tokoh dari luar partai. Pun begitu, tentu saja mereka memprioritaskan kadernya terlebih dahulu. Tapi itu semua tergantung survei," lanjutnya.
Menyikapi 'tahun politik' ini, TAF Haikal, seorang aktivis Aceh mengungkapkan hal serupa. Katanya, bagi pejabat publik yang berhasrat melaju di Pemilukada nanti jangan sampai menelantarkan tugasnya.
Bagi calon incumbent, lanjutnya, harus mengundurkan diri dari jabatannya. "Ada aturan yang mengatur soal itu. Kita harapkan, mereka bisa memberi contoh bagi kandidat lain," sebut Haikal.
Dia mengakui, isu bakal munculnya sejumlah kandidat yang kini mulai hangat di media tak bisa dihindari. "Itu alamiah, tapi bagi pejabat publik harus menempatkan itu pada porsinya saja," tukasnya.
Haikal juga berharap Pemilukada di Aceh nanti bisa menjadi contoh serta tidak merusak demokrasi dengan pembodohan politik masyarakat.
Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat08/wsp)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=151977:pilkada-aceh-harus-disambut-berimbang&catid=13:aceh&Itemid=26
Senin, 18 Oktober 2010
Suami Jual Ganja, Istri Jualan Togel
Minggu, 17 Oktober 2010 | 15:18 WIB
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
ilustrasi
ACEH BARAT, KOMPAS.com - Aparat Kepolisian Resort (Polres) Aceh Barat mengamankan tersangka bandar ganja , DW (42) dan agen judi toto gelap (togel) ND (55), Sabtu (16/10).
"Tersangka DW dan ND itu pasangan suami istri, keduanya saat ini masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Djoko Widodo di Meulaboh, Minggu (17/10/2010).
Dari tangan tersangka DW , petugas menyita 200 gram ganja kering, sementara dari tersangka ND polisi menyita 25 lembar rekap angka togel, uang Rp 297.000 dan satu unit telepon genggam.
"kedua tersangka digerebek di rumahnya di perumahan Budha Suci Gampong (Desa) Paya Peunaga kecamatan Johon Pahlawan," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Djoko Widodo.
Didampingi Kasat Reskrim AKP Suwalto, Kapolres mengatakan aktivitas istri ND yang berprofesi sebagai bandar ganja itu diketahui dari informasi masyarakat.
Menurut Kapolres Aceh Baratitu, saat penggerebekan terhadap DW di rumah bantuan untuk korban tsunami itu, petugas juga menemukan ND yang sedang merekapitulasi atau menghitung angka togel.
"Aktivitas para tersangka itu sangat meresahkan, mereka akan mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku," kata Djoko.
Sementara itu, aktivis LSM, TAF Haikal minta aparat penegak hukum menumpas tuntas judi togel dan peredaran narkoba di Provinsi yang telah memberlakukan hukum Syariat Islam itu.
"Praktik judi togel di Aceh sudah sangat meresahkan, terutama di wilayah pantai barat selatan Aceh. Kami berharap aparat penegak hukum menangkap aktor dan bandar judi itu," kata mantan direktur eksekutif Forum LSM Aceh itu.
Maraknya judi togel di daerah paling barat pulau Sumatera itu merupakan salah satu bukti lemahnya penegakan syariat Islam yang diberlakukan sejak 2002.
"Masih maraknya judi togel dan peredaran narkoba merupakan salah satu bukti lemahnya penegakan hukum Syariat Islam di daerah itu," kata Jubir Kaukus pantai Barat Selatan (KPBS) itu.
Editor: Ignatius Sawabi | Sumber : ANT
http://regional.kompas.com/read/2010/10/17/15180441/Suami.Jual.Ganja..Istri.Jualan.Togel
Jadi Korban Fitnah, Irwandi Maafkan Jika Pelaku Mau Mengaku
Banda Aceh, (Analisa)
Meskipun telah menjadi korban fitnah bahkan menjurus menjadi sasaran ancaman pembunuhan, Gubernur Irwandi Yusuf mengaku akan memaafkan pelakunya jika berterus terang di hadapan penyidik Polri.
Gubernur Irwandi menyatakan jika pelaku pencemaran nama baiknya, A. Hamidi Arsya (50) memberi keterangan yang koorperatif atau yang benar-benar pada pihak kepolisian, maka pelaku akan dimaafkan, meskipun proses hukum tetap lanjut.
"Saya akan maafkan Hamidi Arsya) jika mau mengaku dan memberikan keterangan yang benar, bukan yang dibuat-buat," ujar Gubernur Irwandi Yusuf kepada wartawan, usai membuka Pelatda atlet binaan utama Aeh 2010 di SMK 3 Banda Aceh, Jumat (15/10).
Jika pelaku tidak memberi keterangan sesuai perbuatannya, maka Irwandi akan menuntut pelaku sesuai aturan UU dan bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana, penyebaran fitnah dan UU informasi teknologi.
"Hukuman dari pasal yang akan dikenakan untuk pelaku mungkin lebih dari 15 tahun. Karena itu, berilah keterangan yang benar, mungkin akan saya maafkan," ujar Irwandi.
Sebelumnya, aparat Polresta Banda Aceh menangkap Hamidi yang yang diduga sebagai penyebar luas SMS (Short Massage Service) berisi fitnah dan pencemaran nama baik Gubernur Irwandi Yusuf. Hamidi yang merupakan warga Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar itu, ditangkap di rumahnya, Kamis (14/10) siang.
Selain Hamidi, ada beberapa warga Aceh, bahkan tokoh parpol yang juga telah dan akan dilaporkan ke polisi terkait hal yang sama seperti Hamidi yang menyebarkan fitnah melalui SMS kepada masyarakat luas.
"Ada beberapa orang lagi yang mungkin akan saya laporkan ke polisi terkait hal yang sama seperti yang telah dilakukan Hamidi. Kemungkinan ini tidak saya maafkan karena sudah beberapa orang mendekati pelaku menasehati untuk tidak melakukan lagi, namun hal serupa masih dilakukan hingga sekarang," beber Irwandi.
sms yang telah mencemarkan nama baik Gubernur itu, telah beredar sejak seminggu lalu. Pelaku mengirim sms dengan menggunakan nomor handphone yang berbeda-beda, namun berhasil dilacak dan ditangkap polisi.
"Dalam sms itu disebutkan bahwa saya telah meniduri perempuan lain termasuk istri teman sendiri. Pelaku juga menuduh saya melakukan korupsi," ujar Irwandi Yusuf.
SMS itu dikirim tersangka yang berisi seruan kepada warga Pidie dan Pidie Jaya agar menghentikan mobil saya saat melintas di daerah itu. Pelaku juga menyerukan agar membunuh dan membakar mobil gubernur jika melintas kawasan Pidie.
"Dia juga mengatakan kalau saya menekan PNS yang ada di jajaran Pemerintahan Aceh," ungkap Irwandi mengutip sms yang diduga disebarkan pelaku. Irwandi Yusuf juga menyebutkan, selain kepada sejumlah tokoh Aceh yang ada di Aceh, pelaku juga mengirimkan sms yang bernada fitnah dan pencemaran nama baik dirinya itu kepada sejumlah tokoh Aceh yang ada luar Aceh, termasuk kepada sejumlah ulama.
"SMS juga dikirim kepada mantan Gubernur Abdullah Puteh, TAF Haikal dan sejumlah tokoh lain," sambung Irwandi.
Bantah
Sedangkan Hamidi sendiri yang ditemui di ruang pemeriksaan Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, dengan tegas membantah dirinya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan terhadap itu. Melainkan dia menjadi korban orang lain.
"Saya adalah orang yang teraniaya sejak di BPKS, yang dilakukan oleh orang-orang gubernur. Aku dianggap sebagai orang yang berbahaya yang harus disingkirkan dari BPKS," ujar Hamidi, mantan pegawai Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS).
Hamidi mengaku, dirinya mengetahui hal karena pernah dipanggil oleh Ruslan, Kepala BPKS beberapa waktu lalu dan menceritakan kalau diminta Gubernur Aceh untuk memberhentikan Hamidi dari tugas-tugasnya di BPKS dengan alasan telah menghina pribadi gubernur melalui jejaring sosial facebook.
Sementara, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Armensyah Thay yang ditemui di tempat yang sama mengatakan, pihaknya akan terus menyelidiki motif pelaku mengirimkan pesan fitnah dan pencemaran nama Gubernur Aceh itu. (irn)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72360:jadi-korban-fitnah-irwandi-maafkan-jika-pelaku-mau-mengaku&catid=799:16-oktober-2010&Itemid=221
Langganan:
Postingan (Atom)