Pemprop Aceh Abaikan Pembangunan Pesisir Barat-Selatan

Aceh Bisnis Senin, 18 Apr 2011 06:40 WIB
MedanBisnis – Banda Aceh. Jurubicara Kaukus Pantai Barat-Selatan, TAF Haikal, menilai Pemerintah Propinsi (Pemprop) Aceh terkesan diskriminatif dan membiarkan Daerah Pesisir Barat Selatan tertinggal. Sikap demikian dan adanya unsur pembiaran untuk memarginalkan wilayah tersebut.
“Indikator ini terlihat jelas, misalnya dari pembangunan infrastruktur antara kawasan pantai timur- utara jauh lebih maju dibandingkan dengan kawasan pantai barat-selatan. Salah satu alasannya mungkin karena jarak tempuh dan Medan yang sulit untuk menuju ke kawasan ini,” kata Haikal kepada MedanBisnis, Minggu (17/4).

Sikap tidak berkeadilan itu, kata Haikal, bukan terjadi saat ini saja. Pada kepemimpinan gubernur sebelumnya, atensi pemerintah propinsi juga sangat kurang sehingga kawasan pantai barat-selatan jauh tertinggal, baik dari sisi infrastruktur jalan, irigasi, jembatan maupun fasilitas umum lainnya.

Penyebabnya, karena perencanaan pembangunan tidak dilakukan dengan baik dan Pemprop Aceh tidak melakukan pendekatan ekonomi. “Misalnya sektor apa saja yang hendak didorong di pantai barat-selatan tidak pernah jelas, sehingga kondisi yang sudah tertinggal menjadi semakin tertinggal,” sambungnya.

Begitu juga dengan infrastruktur jalan, misalnya Jalan Calang ke Meulaboh dan wilayah selatan sampai saat ini belum selesai. “Terlepas dari persoalan sudah diselesaikannya sebagian, tapi itu kan jadi polemik yang panjang, sampai kemudian bantuan itu pernah dihentikan sementara,” kata Haikal. Bahkan itu juga membuktikan bahwa Pemprop Aceh tidak serius dan tidak tekun, serta sangat terkesan adanya unsur pembiaran.

“Belum lagi bila dilihat dengan kondisi kekinian, sekarang bukan hanya keterlambatan pembangunan, tapi bagaimana cara mencari solusi alternatif. Nah, itu bisa dengan perencanaan bersama atau melakukan pendekatan pembangunan serta mendorong percepatan ekonomi dengan melihat sektor atau isu apa yang akan digarap,” jelasnya.

Karena itu, alasan jarak tempuh yang sering diungkapkan bukan merupakan alasan yang rasional dan kuat bagi pemerintah untuk tidak membangun infrastruktur serta prasarana umum lainnya di delapan kabupaten yang ada di wilayah pantai barat-selatan.

“Dulu kita pernah terisolir, masih menggunakan rakit, akibat kondisi jalan sehingga waktu tempuh dari ibukota propinsi semakin lama. Kemudian sangat berpengaruh terhadap lalulalang transportasi dan mobilitas penduduk di dalam mendorong percepatan ekonomi atau percepatan pembangunannya,” ujarnya.

Tetapi terakhir, kawasan ini sempat terbebas dari rakit hingga kemudian jalan hancur karena tsunami. Jalan mulai dari Banda Aceh sampai ke Aceh Jaya nyaris putus, dan di sepanjang jalan pantai barat-selatan hancur total.

Tetapi pasca tsunami harapan masyarakat kawasan ini kembali kandas, karena dari tahun ke tahun dan sampai hari ini Pemprop belum juga serius membangun infrastruktur yang rusak. Atau paling tidak, ada upaya bagaimana mendorong ketertinggalan dan keterlambatan pembangunan yang terjadi di kawasan barat-selatan.

Kalau alasannya otonomi, sehingga pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bupati/walikota, menurut Haikal tidak masalah. Sebab dalam perencanaan regional itu keterlibatan gubernur juga tidak dilarang, apalagi langkah tersebut bisa mendekatan antara Pemprop dan kabupaten.

“Mungkin dengan campur tangan gubernur itu bisa membuat keegoan para bupati atau walikota bisa berkurang. Dan tugas mengkoordinasikan itu ada pada gubernur,” katanya.

Menyikapi pernyataan Kaukus Barat–Selatan itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Ir Makmur Ibrahim, mengatakan pemerintah tidak pernah membeda-bedakan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. (ht anwar ibr riwat)

Apalagi selama pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi, justru memfokuskan pembangunan ke daerah-daerah pedesaan.

“Sekarang semua pembangunan diarahkan ke desa dan langsung menyentuh kepentingan rakyat, seperti Jaminan Kesehatan Aceh, BNPM, ADG, BPPG, jalan dan membangun irigasi. Semua program ini juga berlaku bagi masyarakat di wilayah barat-selatan,” kata Makmur.


http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/04/18/29598/pemprop_aceh_abaikan_pembangunan_pesisir_barat-selatan/