Investasi Terhambat akibat Kebijakan dan Infrastruktur

Aceh Bisnis Hari ini Pkl. 06:38 WIB
MedanBisnis – Banda Aceh. Untuk mengembangkan investasi di kawasan pantai barat – selatan Aceh, pemerintah harus melakukan pemetaan sektor-sektor yang bakal dikembangkan, jangan hanya bertumpu pada sektor pertambangan sementara sektor lain yang lebih potensial justru terabaikan.
“Ketidakpastian masa depan dalam berinvestasi di Aceh maupun di bagian pantai barat - selatan tergantung kebijakan. Kebijakan yang sering berubah menjadi faktor terhambatnya perkembangan investasi di bidang industri, padahal dalam mengembangkan usahanya investor selalu berupaya menghindari resiko,” kata Juru Bicara Kaukus Pantai Barat - Selatan, TAF Haikal, kepada MedanBisnis, Selasa (19/4).

Menurut Haikal, masyarakat kawasan pantai barat – selatan menyambut baik dan mendukung rencana pengusaha Thailand yang akan membangun pabrik tapioka senilai US$ 10 juta dengan luas lahan 5.000 hektar di daerah tersebut.

“Pastinya dengan kehadiran pabrik tersebut bukan hanya investornya saja yang untung, juga dapat menambah pendapatan daerah sekaligus membantu meminimalisir tingkat pengangguran karena penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak,” kata Haikal.

Apalagi Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, maka mengembangkan industri di kawasan itu tidaklah begitu sulit.

“Tetapi harus memiliki rencana kerja yang tetap. Kemudian didukung kebijakan pemerintah yang pro kepada pengusaha yang terus berlaku selama dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, selain kebijakan yang tidak berubah, pemerintah juga harus menetapkan industri apa saja yang cocok untuk investasi untuk kawasan pantai barat – selatan. Dan pemerintah perlu memberikan insentif kepada pengusaha yakni dalam kemudahan izin, pembebasan bea masuk dan pajak hingga pinjaman dari perbankan yang rendah.

Haikal juga mengharapkan agar kebiasaan lama dihilangkan, seperti kurangnya kebijakan pemerintah propinsi dan kabupaten untuk memotivasi dan mendorong dunia usaha untuk berinvestasi.

“Seperti masalah perizinan, insentif yang berhubungan dengan bunga kredit khusus, infrastruktur dan energi serta kepastian hukum yang belum tersedia diberikan pemerintah kepada pengusaha,” paparnya.

Terkait kondisi lapangan dan masalah izin, Haikal mengatakan, itu merupakan masalah tersendiri. “Memang pemerintah ada melakukan perubahan, tapi aplikasi dan pengawasannya tidak ada sehingga ini tidak berlaku. Bahkan masih banyak kendala yang terjadi di lapangan seperti adanya pungutan liar, pajak tidak resmi dan juga pengurusan izin yang lama,” ujar Haikal.
(ht anwar ibr riwat)


http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/04/20/29984/investasi_terhambat_akibat_kebijakan_dan_infrastruktur/