ELEMEN SIPIL MINTA JAM MALAM PELAJAR DIREALISASIKAN

Banda Aceh, 11/7 (ANTARA) - Elemen masyarakat sipil kota Banda Aceh meminta pemerintah kota setempat untuk segera merealisasikan pemberlakuan jam malam bagi pelajar di ibukota Provinsi Aceh itu.
"Kami berharap program itu jangan hanya sekedar wacana, tapi harus segera direalisasikan agar remaja, terutama pelajar kita tidak terpengaruh dengan kegiatan yang tidak baik," kata aktivis LSM Aceh TAF Haikal di Banda Aceh, Rabu.
Rencana Pemkot Banda Aceh yang disampaikan Wakil Wali Kota Illiza Sa`aduddin Djamal baik untuk memberlakukan jam malam bagi pelajar itu sangat baik, demi kebaikan generasi penerus Aceh.
Selama ini terutama pada malam hingga dini hari banyak pelajar dari tingkat SMP hingga SMA berkumpul di warung kopi dan berbagai lokasi di pusat kota Banda Aceh.
Diantara kalangan pelajar itu juga ikut dalam aksi balapan liar dan dikhawatirkan terjerumus dalam kegiatan kriminal serta pergaulan bebas yang bertentangan dengan agama.
TAF Haikal yang juga Ketua RAPI Kota Banda Aceh yakin wacana yang digagas Wakil Wali Kota tersebut akan mendapat dukungan dari seluruh komponen terutama orang tua yang mempunyai putra atau putri yang berstatus pelajar.
RAPI Kota Banda Aceh juga siap mendukung dan membantu Pemkot Banda Aceh untuk mengawal jam malam bagi pelajar yang diharapkan dapat melahirkan generasi Aceh yang lebih baik dimasa yang akan datang.
"Di kota-kota Besar pergaulan bebas kalangan remaja terutama pelajar sudah sangat memprihatinkan, ini harus diantisipasi sedini mungkin apalagi Aceh merupakan daerah yang telah memberlakukan hukum Syariat Islam," kata Ketua RAPI Kota Banda Aceh itu.
Wacana pemberlakuan jam malam bagi pelajar itu juga mendapat dukungan Imum Mukim Teuku Chik Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Zainal Abidin.
Ia juga meminta Pemkot Banda Aceh untuk merealisasikan wacana tersebut.
"Selama ini banyak anak-anak kita yang keluyuran pada malam hari, seharusnya mereka menggunakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan belajar guna menambah ilmu pengetahuan," katanya.
(T.KR-IRW/ (T.KR-IRW/B/H011/H011) 11-07-2012 12:57:43 NNNN


 http://www.iyaa.com/berita/nasional/umum/1535128_1124.html

Asnawi Achmad Ketua RAPI Banda Raya

Senin, 9 Juli 2012 11:50 WIB

BANDA ACEH - Relawan komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam) I, Sabtu (7/8) malam berhasil membentuk kepengurusan perdana Distrik Banda Raya masa bakti 2012-2014 yang diketuai Asnawi Achmad (JZ01BAK).

Muscam I RAPI Banda Raya berlangsung di Aula Gedung BLK Banda Aceh dibuka oleh Camat Banda Raya, Drs Saiful Anwar. Agenda muscam selain menetapkan program kerja untuk dua tahun ke depan juga memilih ketua periode pertama. Pada tahap pemilihan calon ketua, muncul dua nama yaitu Asnawi Achmad (JZ01BKA) dan Kafrawi (JZ01AWI). Asnawi mendapat dukungan 14 suara dan Kafrawi lima suara.

Tim formatur berhasil menyusun kepengurusan periode 2012-2014 dengan komposisi di jajaran DP2OD (Dewan Pertimbangan dan Penasihat Organisasi Distrik) masing-masing Drs Warli Bintang (JZ01BWB), Sarwadi (JZ01ADI), dan Qamaruzzaman Hagny (JZ01AKZ).

Pengurus harian, Asnawi Achmad sebagai ketua dibantu Mahdani (JZ01BMD) wakil ketua, Kafrawi (JZ01AWI) sekretaris, dan Kasriadi (JZ01BKJ) keuangan.

Kepengurusan itu dilengkapi masing-masing seorang kepala seksi, yaitu Jufri JZ01BRC) Seksi Manajemen Organisasi, Kurniawan (JZ01BOT) Seksi Koordinasi Antar-anggota, Munadi (JZ01BNR) Seksi Personalia dan Adm, Iskandar (JZ01BBA) Seksi Kajian dan Pengembangan, Khairul Umam (JZ01BKU) Seksi Informasi, dan Rahmad Indra (JZ01BRA) Seksi Hubungan Kerja Antar-institusi Kecamatan/Distrik dan Kemasyarakatan. Pelantikan pengurus dan penutupan Muscam I RAPI Banda Raya dilakukan Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal (JZ01BTH) Minggu (8/7) dini hari.(nas)

 http://aceh.tribunnews.com/2012/07/09/asnawi-achmad-ketua-rapi-banda-raya

Bentrok, Kontingan Aceh Selatan & Aceh Tengah Dipulangkan

Salman Mardira - Okezone

Rabu, 27 Juni 2012 20:23 wib

Motor pemuda yang dibakar pascabentrok (Foto: Salman/okezone)

BANDA ACEH - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tengah memutuskan memulangkan seluruh kontingennya dari Pekan Olahraga Pelajar (Popda) Aceh ke-XII 2012.

Ini dilakukan untuk menghindari kericuhan, menyusul terjadinya bentrokan antar kedua kubu yang berbuntut pada tawuran ratusan pemuda antar kedua daerah itu di Banda Aceh pada dini hari tadi.

"Bupati mereka (Aceh Selatan dan Tengah) memutuskan untuk membawa pulang masing-masing kontingennya," kata Kapolres Kota Banda Aceh Kombes Moffan MK saat dihubungi, Rabu (27/6/2012).

Kedua kontingen memutuskan untuk mundur dari Popda setelah terlibat bentrok pada Senin malam 25 Juni lalu, buntut dari kericuhan dalam sepak bola pelajar kedua keseblasan di komplek Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada sorenya.

Menurut Moffan, kedua kontingen kembali ke daerahnya masing-masing Selasa 26 Juni malam tadi, dengan dikawal aparat kepolisian. Kedua kontingen sebelumnya telah sepakat berdamai.

Sayangnya selepas mereka pulang, aksi tawuran lebih luas terjadi. Kali ini yang terlibat bukan lagi pelajar yang ikut ajang Popda, melainkan mahasiswa dan pemuda asal kedua daerah itu yang selama ini tinggal di Banda Aceh.

Rabu dinihari tadi, ratusan pemuda itu saling serang di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh yang mengakibatkan 46 unit sepeda motor dibakar dan anjungan Aceh Tengah, base camp kontingen Aceh Tengah ikut dirusak.

Moffan enggan memberi keterangan terkait kasus ini dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung ke Kabid Humas Polda Aceh Kombes Gustav Leo.

"Kalau masalah itu ke Pak Gustav aja, di situ data semua," kata dia sembari mengatakan sedang ada tamu, tak bisa melayani wawancara langsung dengan wartawan.

Sementara Gustav Leo mengatakan, kasus ini sedang ditangani Polresta Banda Aceh sinergitas dengan TNI dalam pengamanan.

"Terhadap kendaraan-kendaraan yang dibakar sedang kita identifikasi kepemilikannya dan kita juga sedang mencari pelaku-pelaku dan orang yang bertanggungjawab terhadap kejadian ini," ujarnya.

Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini, namun belum ada pelaku yang ditangkap. Menurutnya kondisi keamanan paska kejadian ini tak masalah lagi.

Sementara di lokasi kejadian para tokoh masyarakat dari Aceh Selatan dan Aceh Tengah sepakat akan menempuh jalan damai untuk mengakhiri ketegangan ini. Mereka akan menggelar lagi pertemuan dengan melibatkan perwakilan para pemuda yang terlibat dalam tawuran.

TAF Haikal, tokoh masyarakat Aceh Selatan mengatakan, selain berdamai, Pemkab Aceh Selatan juga akan berkordinasi untuk membayar ganti rugi kerusakan yang timbul dari bentrokan.
(sus)

http://news.okezone.com/read/2012/06/27/340/654957/bentrok-kontingan-aceh-selatan-aceh-tengah-dipulangkan 

Aceh Bisnis Hari ini Pkl. 07:50 WIB

Pemerintah Diminta Bantu Gampong Jalin Kerja Sama dengan Bank

MedanBisnis – Banda Aceh. Dua program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) yang digulirkan Pemerintah Aceh lima tahun terakhir dinilai belum mampu mendorong perekonomian masyarakat desa menjadi lebih bergairah. Padahal, semua gampong menerima alokasi dana ADG antara Rp 75 juta hingga Rp 250 juta.

Namun, akibat tidak terakses dengan perbankan, perekonomian masyarakat tetap tidak menjadi lebih baik. Solusinya, Pemerintah Aceh harus berani menerbitkan kebijakan berupa qanun, peraturan gubernur (pergub) maupun peraturan bupati/walikota (berbup/perwal) untuk mengalokasikan 50% dana tersebut sebagai jaminan atau agunan masyarakat gampong mengakses perbankan.

Demikian wacana yang disampaikan Juru Bicara Kaukus Barat Selatan, Taf Haikal. Dia menambahkan, yang terlihat selama ini, program-program ADG dan BKPG baru menyentuh aspek infrastruktur, padahal belum tentu semua gampong membutuhkan penambahan infrastruktur.

“Artinya, kedua program dana bergulir tersebut belum mampu menggerakkan ekonomi rakyat atau sektor riil. Semestinya, alokasi dana itu digunakan pada sektor-sektor produkif, seperti pembiayaan bagi warga gampong untuk meningkatkan produksinya,” kata Haikal, Senin (28/5).

Ini, menurutnya, sesuai dengan semangat awal diluncurkannya program tersebut, yaitu untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif  di gampong. Sudah menjadi rahasia umum, jika masyarakat desa saat ini sangat sulit mendapatkan modal usaha dari perbankan, karena terbentur persoalan agunan. Akibatnya, pertumbuhan perekonomian masyarakat gampong menjadi lambat.

“Ini adalah problem klasik, dan di sisi lain bank juga memiliki aturan-aturan standar yang harus ditaati, tentu untuk menekan risiko kredit bermasalah. Tapi sebetulnya, ADG dan BKPG bisa menjawab ini,” kata Haikal optimis.

Dia pun menjelaskan, kini hampir semua gampong di Aceh menerima alokasi dana ADG antara Rp 75 juta hingga Rp 250 juta. Bila sebagian alokasi anggaran tersebut dijadikan agunan, maka banyak masyarakat dapat mengakses perbankan. Diharapkan pula, bank tak khawatir menyalurkan kredit karena memang telah memiliki jaminan. Untuk itu pula, gampong tentu harus bekerja sama dengan bank seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Jika pemerintah berani menerbitkan kebijakan untuk mengalokasikan 50% dana itu sebagai jaminan atau agunan masyarakat gampong mengakses dunia perbankan, mungkin lima tahun ke depan semua gampong di Aceh sudah mandiri dalam pengelolaan keuangan, karena sudah memiliki aset yang dititip di BPR,” kata Haikal lagi.

Sistem seperti ini, menurut Haikal, sudah sukses diterapkan di salah satu propinsi di Indonesia. Di mana sebuah BPR menjalin kerja sama dengan LSM untuk menjaminkan simpanan mereka sebagai agunan kredit masyarakat dampingan.

“Sebelumnya,  LSM tersebut mendapat suntikan modal dari sejumlah donor. Dana inilah yang dijadikan agunan di BPR tersebut,” ungkapnya, sambil mengatakan bila masyarakat yang atas rekomendasi LSM tidak dapat mengembalikan cicilannya, maka otomatis BPR langsung memotong simpanan LSM tersebut.

“Nah, akhirnya BPR itu mendapat pujian dari Bank Indonesia karena tidak ada tunggakan kredit, dan LSM itu sendiri semakin kuat pendampingannya dengan membuat program-program life skill yang fokus. Sementara masyarakat dapat mengakses permodalan di perbankan tanpa harus memiliki jaminan atau agunan,” demikian Haikal. (ht anwar ibr riwat)

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/05/29/98501/pemerintah_diminta_bantu_gampong_jalin_kerja_sama_dengan_bank/

TAF Haikal: Gampong Perlu Jalin Kerjasama dengan Bank

Senin, 28 Mei 2012 15:30 WIB

DADANG HERYANTO

BANDA ACEH - Dua program pemberdayaan masyarakat, Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG), yang bergulir sejak beberapa tahun terakhir dinilai belum mampu mendorong tingkat perekomian masyarakat desa menjadi lebih baik.Dana bergulir ini belum mampu menggerakkan ekonomi rakyat atau sektor riil,” kata Taf Haikal, praktisi LSM saat bincang-bincang dengan The Atjeh Post, Senin 28 Mei 2012.

Menurut Haikal, selama ini program-program ADG dan BKPG masih menyentuh aspek infrastruktur, padahal belum tentu semua gampong membutuhkan infrastuktur.
Semestinya, kata Haikal, alokasi dana tersebut digunakan pada sektor-sektor produkif, seperti pembiayaan bagi warga gampong untuk meningkatkan produksinya. “Ini sesuai dengan semangat awal diluncurkannya program tersebut, yakni untuk menggerakan sektor ekonomi produktif  di gampong,” katanya.
Menurut Haikal, problem klasik masyarakat saat ini adalah sulitnya memperoleh modal dari perbankan karena terbentur persoalan anggunan. Alhasil, pertumbuhan perekonomian masyarakat gampong menjadi lambat. Di sisi lain, kata dia, bank juga memiliki standar perbankan yang harus ditaati, tentu untuk menekan resiko kredit bermasalah. “Tapi sebetulnya, ADG dan BKPG bisa menjawab ini,” kata dia.
Haikal menjelaskan, kini hampir semua gampong di Aceh menerima alokasikan dana ADG antara Rp75 hingga Rp250 juta. Bila sebagian alokasi anggaran tersebut dijadikan sebagai anggunan, kata dia, maka banyak masyarakat dapat mengakses perbankan.
Bank, kata dia, juga tak akan khawatir menyalurkan kredit karena memang telah memiliki jaminan. “Untuk ini, gampong tentu harus bekerja sama dengan bank, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR),” katanya.
Pemerintah, kata Haikal, juga harus berani menerbitkan kebijakan (qanun, pergub, perbup) untuk mengalokasikan 50 persen dana tersebut sebagai jaminan atau anggunan masyarakat gampong mengakses dunia perbankan.
“Mungkin lima tahun ke depan semua gampong di Aceh sudah mandiri dalam pengelolaan keuangan karena sudah memiliki aset yang dititip di BPR,” katanya.
Sistem seperti ini, kata Haikal, sudah sukses diterapkan di salah satu provinsi di Indonesia. Di mana sebuah BPR menjalin kerjasama dengan LSM untuk menjaminkan simpanan mereka di BPR sebagai anggunan kredit masyarakat dampingan. Sebelumnya, kata Haikal, LSM tersebut mendapat suntikan modal dari sejumlah donor. “Dana inilah yang dijadikan anggunan di BPR tersebut,” katanya.
Bila masyarakat, yang atas rekomendasi LSM tidak dapat mengembalikan cicilannya, kata dia, otomatis BPR langsung memotong simpanan LSM tersebut.
Hasil dari kerjasama yang terjalin dengan baik tersebut, BPR selalu mendapat pujian dari Bank Indonesia karena tidak ada tunggakan kredit. Sedangkan LSM semakin kuat pendampingannya dengan membuat program-program life skill yang fokus ditambah lagi simpanan LSM di BPR semakin berkembang.
“Sedangkan masyarakat dapat mengakses permodalan di perbankan tanpa harus memiliki jaminan atau angunan,” katanya. []


http://atjehpost.com/read/2012/05/28/10236/17/7/TAF-Haikal-Gampong-Perlu-Jalin-Kerjasama-dengan-Bank

Politik Aceh Baru Stabil pada 2017

Mohamad Burhanudin | Nasru Alam Aziz | Selasa, 22 Mei 2012 | 23:45 WIB

Kompas/Nina Susilo Pilkada Aceh

1

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Kondisi politik di Aceh diperkirakan baru akan mencapai kestabilan setelah tahun 2017 mendatang atau setidaknya saat pemilihan umum kepala daerah yang ketiga di provinsi ini. Saat ini kondisi politik di Aceh masih belum lepas dari situasi setelah konflik sehingga kondisi yang ada masih labil.
Demikian disampaikan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, dalam acara evaluasi Pilkada Aceh 2012 yang digelar oleh Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA), Selasa (22/5/2012).
Situasi setelah konflik masih sangat berpengaruh dalam politik Aceh saat ini, termasuk dalam hajatan Pilkada 2012. Suasana yang mencekam dan belum lepasnya isu-isu perdamaian dan rekonsiliasi dalam arena politik merupakan salah wujud dari situasi seusai konflik. Itu pula yang agak membedakan antara kondisi politik lokal Aceh dan daerah lain di Indonesia.
"Jadi, menilai prospek demokrasi di Aceh saat ini mungkin kurang fair jika tak melihat dulu sampai pilkada yang ketiga atau keempat, atau setelah tahun 2017 nanti. Jika tak ada lagi konflik di Aceh, saya yakin akan stabil tahun 2017. Tapi, kalau tetap mencekam seperti sekarang tetap belum bisa diharapkan," kata Saifuddin.
Pilkada Aceh lalu, menurut dia, masih belum sepenuhnya memenuhi unsur tercapainya demokrasi yang substansial. Pilkada masih sekadar memenuhi unsur demokrasi yang bersifat prosedural.
Hal tersebut tecermin dari masih minimnya pencapaian atas terwujudnya pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan budaya politik yang bertumpu pada kepercayaan kepada otoritas penyelenggara. Masalah dasar hukum dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pilkada mewarnai pelaksanaan pilkada di Aceh.
Hak pilih rakyat secara umum sudah terjamin meskipun dalam berbagai kasus banyak ditemukan kesalahan daftar pemilih tetap, ada kecurangan, dan kekerasan. "Namun itu hanya menjadi diskusi di warung kopi saja karena institusi yang ada gagal membuktikannya," kata dia.
Di pihak lain, baik partai politik di Aceh maupun calon independen juga gagal menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat serta regenerasi kader. Hal ini tampak pada minimnya kampanye-kampanye politik yang mendidik dan mengarah pada ajakan positif kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Juru Bicara Kaukus Barat Selatan, Taf Haikal, mengatakan, pada tahap awal, politik di Aceh sebenarnya tak pernah diarahkan untuk menuju demokrasi. Awalnya, politik Aceh hanya diarahkan sekadar dari situasi konflik ke situasi damai.
"Bahkan, keberadaan calon independen dan partai politik lokal sebenarnya dulu muncul pertama kali di Aceh bukan atas pertimbangan penciptaan demokrasi. Semuanya didasari niat kepentingan politik seusai konflik. Oleh karena itu, tak heran calon independen pada pilkada 2012 lalu pun menjadi masalah dan diperdebatkan keberadaannya, meski di Aceh-lah hal itu pertama kali muncul," tuturnya.
Lebih jauh dia mengatakan, saat ini yang terpenting bagi masyarakat sipil di Aceh adalah menjaga agar pemerintahan baru yang dihasilkan dari pilkada ini berjalan sesuai rel. Jika produk pilkada yang ada saat ini gagal mewujudkan situasi yang lebih baik, maka di situlah persoalan baru Aceh akan muncul.

http://regional.kompas.com/read/2012/05/22/23454258/Politik.Aceh.Baru.Stabil.pada.2017

Uang Minyak bukan Money Politic

Rabu, 23 Mei 2012 12:12 WIB

 

BANDA ACEH - Pakar Hukum Saifuddin Bantasyam berpendapat, pemberian uang makan atau biaya transport yang kerap disebut uang minyak oleh kandidat kepala daerah kepada timses dan pendukungnya, tidak bisa serta merta dikategorikan sebagai money politic (politik uang). Jika dalam jumlah yang masih wajar, pemberian uang itu masih bisa ditoleransi sebagai cost politic (biaya politik).

“Saya rasa kalau seorang calon menyerahkan uang kepada timsesnya guna dibagi ke masyarakat sebagai uang makan dan uang minyak karena ikut kampanye, itu masih bisa dikatakan cost politic. Sedangkan money politic adalah menyerahkan uang dengan unsur memaksa memilih kandidat tertentu,” kata Saifuddin, di Banda Aceh, Selasa (22/5).

Pernyataan itu diungkap Saifuddin Bantasyam menjawab pertanyaan peserta diskusi “Evaluasi Hasil Pilkada Kota Banda Aceh” di kantor Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Gampong Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa (22/5).  Diskusi yang dimoderatori aktivis LSM, Taf Haikal itu, diikuti Ketua Panwas Banda Aceh Andriansyah, para aktivis, dan kalangan jurnalis.

Pada bagian lain, Saifuddin yang hadir sebagai pembicara tunggal menyatakan, Pilkada Banda Aceh 2012, menunjukkan sulitnya mencari calon kepala daerah dari kader partai politik. Selain pasangan incumbent Mawardy-Illiza, parpol nasional lain tak berani mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dari kader partainya sendiri.

“Misalnya PKS tak mengusung kader dari partainya sendiri, tapi ikut mengusung pasangan Aminullah Usman/Tgk Muhibban yang merupakan orang di luar partainya. Ini ada yang kurang dari segi pendidikan terhadap kader partai politik, MaTA harus meneliti hal ini,” kata Saifuddin, didampingi Koordinator MaTA Alfian.

Menurut Dosen Fakultas Unsyiah ini, selain Banda Aceh, di kabupaten/kota lainnya juga ada kecendrungan parnas tak mengusung calon dari kader partai mereka sendiri. “Ya ini mungkin disebabkan parnas masih kalah dominasi dengan Partai Aceh (PA) yang mengusung calonnya sendiri. MaTA juga harus meneliti hal ini,” kata Saifuddin.(sal) 

 

http://aceh.tribunnews.com/2012/05/23/uang-minyak-bukan-money-politic