Uang Minyak bukan Money Politic
BANDA ACEH - Pakar Hukum
Saifuddin Bantasyam berpendapat, pemberian uang makan atau biaya
transport yang kerap disebut uang minyak oleh kandidat kepala daerah
kepada timses dan pendukungnya, tidak bisa serta merta dikategorikan
sebagai money politic (politik uang). Jika dalam jumlah yang masih
wajar, pemberian uang itu masih bisa ditoleransi sebagai cost politic
(biaya politik).
“Saya rasa kalau seorang calon menyerahkan uang kepada timsesnya guna dibagi ke masyarakat sebagai uang makan dan uang minyak karena ikut kampanye, itu masih bisa dikatakan cost politic. Sedangkan money politic adalah menyerahkan uang dengan unsur memaksa memilih kandidat tertentu,” kata Saifuddin, di Banda Aceh, Selasa (22/5).
Pernyataan itu diungkap Saifuddin Bantasyam menjawab pertanyaan peserta diskusi “Evaluasi Hasil Pilkada Kota Banda Aceh” di kantor Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Gampong Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa (22/5). Diskusi yang dimoderatori aktivis LSM, Taf Haikal itu, diikuti Ketua Panwas Banda Aceh Andriansyah, para aktivis, dan kalangan jurnalis.
Pada bagian lain, Saifuddin yang hadir sebagai pembicara tunggal menyatakan, Pilkada Banda Aceh 2012, menunjukkan sulitnya mencari calon kepala daerah dari kader partai politik. Selain pasangan incumbent Mawardy-Illiza, parpol nasional lain tak berani mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dari kader partainya sendiri.
“Misalnya PKS tak mengusung kader dari partainya sendiri, tapi ikut mengusung pasangan Aminullah Usman/Tgk Muhibban yang merupakan orang di luar partainya. Ini ada yang kurang dari segi pendidikan terhadap kader partai politik, MaTA harus meneliti hal ini,” kata Saifuddin, didampingi Koordinator MaTA Alfian.
Menurut Dosen Fakultas Unsyiah ini, selain Banda Aceh, di kabupaten/kota lainnya juga ada kecendrungan parnas tak mengusung calon dari kader partai mereka sendiri. “Ya ini mungkin disebabkan parnas masih kalah dominasi dengan Partai Aceh (PA) yang mengusung calonnya sendiri. MaTA juga harus meneliti hal ini,” kata Saifuddin.(sal)
“Saya rasa kalau seorang calon menyerahkan uang kepada timsesnya guna dibagi ke masyarakat sebagai uang makan dan uang minyak karena ikut kampanye, itu masih bisa dikatakan cost politic. Sedangkan money politic adalah menyerahkan uang dengan unsur memaksa memilih kandidat tertentu,” kata Saifuddin, di Banda Aceh, Selasa (22/5).
Pernyataan itu diungkap Saifuddin Bantasyam menjawab pertanyaan peserta diskusi “Evaluasi Hasil Pilkada Kota Banda Aceh” di kantor Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Gampong Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa (22/5). Diskusi yang dimoderatori aktivis LSM, Taf Haikal itu, diikuti Ketua Panwas Banda Aceh Andriansyah, para aktivis, dan kalangan jurnalis.
Pada bagian lain, Saifuddin yang hadir sebagai pembicara tunggal menyatakan, Pilkada Banda Aceh 2012, menunjukkan sulitnya mencari calon kepala daerah dari kader partai politik. Selain pasangan incumbent Mawardy-Illiza, parpol nasional lain tak berani mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dari kader partainya sendiri.
“Misalnya PKS tak mengusung kader dari partainya sendiri, tapi ikut mengusung pasangan Aminullah Usman/Tgk Muhibban yang merupakan orang di luar partainya. Ini ada yang kurang dari segi pendidikan terhadap kader partai politik, MaTA harus meneliti hal ini,” kata Saifuddin, didampingi Koordinator MaTA Alfian.
Menurut Dosen Fakultas Unsyiah ini, selain Banda Aceh, di kabupaten/kota lainnya juga ada kecendrungan parnas tak mengusung calon dari kader partai mereka sendiri. “Ya ini mungkin disebabkan parnas masih kalah dominasi dengan Partai Aceh (PA) yang mengusung calonnya sendiri. MaTA juga harus meneliti hal ini,” kata Saifuddin.(sal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar