Pilkada Aceh

RAPI Turunkan Satgaskom Pilkada

Selasa, 10 April 2012 10:05 WIB

Sabang Libatkan 80 Personel

BANDA ACEH - Organisasi relawan komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh menurunkan puluhan personel untuk memantau dan menginformasikan proses pilkada yang berlangsung di sembilan kecamatan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut, Senin (9/4). Kegiatan serupa juga dilakukan relawan RAPI Kota Sabang, Aceh Besar, dan hampir seluruh kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal (JZ01BTH) kepada Serambi menginformasikan, pelibatan Satgaskom RAPI di pilkada merupakan tindaklanjut rapat koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Pengurus RAPI Aceh. Tugas relawan RAPI sebatas memantau proses pilkada dan menginformasikan berbagai hal yang terkait dengan kamtibmas ke Posko Pilkada Damai Tingkat Provinsi melalui Posko Induk RAPI masing-masing.

Menurut TAF Haikal, selain mengerahkan puluhan relawan RAPI dengan sistem mobile (bergerak) juga disiagakan personel di Posko Induk RAPI, di Kantor RAPI Kota Banda Aceh, Gedung Utama Terminal Terpadu, Batoh.

“Posko induk RAPI Kota Banda Aceh meneruskan informasi dari lapangan ke relawan RAPI di Posko Induk Pilkada Damai Tingkat Provinsi Aceh. Kita juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan, namun semua itu sebatas dilaporkan ke petugas terkait di Posko Pilkada Damai,” katanya.

Di Kota Sabang, relawan RAPI juga diterjunkan untuk memantau proses pilkada di kepulauan tersebut. Untuk tugas pemantauan tersebut, RAPI berada di bawah koordinasi Pemko Sabang.

Ketua RAPI Sabang, Reza Ferdian (JZ01MR) yang juga Kabag Humas Pemko Sabang mengatakan, keterlibatan RAPI untuk membantu Pemko Sabang menyampaikan informasi terkait pilkada kepada masyarakat dan juga memantau situasi kamtibmas.

“Sebagian relawan siaga di posko menginput data ke media  center Pemko Sabang. Setiap TPS dipantau oleh anggota secara bergantian,” kata Reza. Tugas serupa juga dilakukan relawan RAPI Kabupaten Aceh Besar, dan berbagai kabupaten/kota lainnya di Aceh.(nas/gun)

http://aceh.tribunnews.com/2012/04/10/rapi-turunkan-satgaskom-pilkada

Uji Kejujuran Kandidat Gubernur Aceh dari Laporan Kekayaan

Jum`at, 30 Maret 2012 20:19 WIB

Banda Aceh - Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) menyatakan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh menjadi barometer bagi masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya pada pilkada 9 April 2012.

"Saya tidak pada posisi dukung mendukung kandidat, tapi warga tentunya dapat menjadikan LHKPN calon sebagai salah satu barometer dalam menentukan pilihannya pada hari H pencoblosan nanti," kata jubir KPBS TAF Haikal di Banda Aceh, Jumat.

Artinya, katanya, masyarakat dapat melihat apakah LHKPN yang disampaikan para calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh itu sudah jujur atau tidak.

"Dan jika dari LHKPN itu tidak jujur, maka dipastikan diragukan kejujuran seseorang saat ia nanti terpilih menjadi pemimpin," kata TAF Haikal yang juga mantan direktur eksekutif Forum LSM Aceh.

Sementara itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk mengumumkan kepada publik LHKPN para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang maju di pilkada 2012.

Uraian LHKPN tersebut meliputi harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, harta bergerak seperti alat transportasi, peternakan, perikanan, perkebunan, sampai kepada kepemilikan logam mulia, kemudian surat berharga, giro dan setara kas lainnya, serta utang dan piutang.

Penyerahan LHKPN kepada KPK, menurut Ketua kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh Nurjani Abdullah, merupakan salah satu ketentuan yang harus ditempuh setiap kandidat saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Akan tetapi KIP tidak punya kewenangan apa pun untuk menyatakan apakah laporan kekayaan para kandidat ini sudah jujur atau tidak," ujar Nurjani.

KPK, menurut dia, untuk saat ini hanya mencatat data yang diserahkan para kandidat. Data itu kemudian direkap lalu diserahkan kembali ke KIP Aceh untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

KIP Aceh dalam penyerahan LHKPN ini dapat bertindak selaku fasilitator. Artinya para pasangan kandidat dapat menitipkan LHKPN mereka untuk disampaikan oleh KIP ke KPK. Bisa juga KIP hanya menerima tanda terima dari KPK atas LHKPN yang diserahkan langsung oleh masing-masing kandidat.

Publikasi harta kekayaan penyelenggara negara, kata Nurjani, merupakan salah satu upaya membangun transparansi dalam pilkada.

LHKPN calon gubernur Tgk Ahmad Tajuddin yang disampaikan ke KIP senilai Rp1,573 miliar, calon wakilnya yakni Teuku Suriansyah Rp2,062 miliar. Sementara cagub Irwandi Yusuf memiliki kekayaan mencapai Rp9,002 miliar dan calon wakilnya Muhyan Yunan Rp8,709 miliar.

Harta kekayaan calon gubernur Darni M Daud sebesar Rp5,102 miliar dan wakilnya Ahmad Fauzi memiliki kekayaan senilai Rp1,784 miliar. Selanjutnya calon gubernur Muhammad Nazar memiliki harta senilai Rp1,287 miliar dan tabungan dalam bentuk valas sebesar 2.500 dolar AS. Calon wakilnya Nova Iriansyah memiliki kekayaan Rp3,048 miliar.

Sedangkan calon gubernur Aceh yang diusung Partai Aceh yakni Zaini Abdullah memiliki harta kekayaan yang dilaporkan senilai Rp99.788.369 dan wakilnya Muzakir Manaf sebesar Rp66.359.878. [003-antara]

http://theglobejournal.com/politik/uji-kejujuran-kandidat-gubernur--aceh-dari-laporan-kekayaan/index.php

Demokrasi ala Aceh

Senin, 26 Maret 2012 08:57 WIB
Oleh TAF Haikal

MASA kampanye Pilkada 2012 sudah masuk. Perhelatan akbar pemilihan kepala daerah nyaris serentak dimulai di seluruh Aceh. Perhelatan akbar ini akan sangat menguras semua energi baik si kandidat maupun para tim sukses. Segala jurus serta strategi akan dikeluarkan untuk memenangkan kandidat atau jagoan masing-masing.

Kecenderungan semakin mendekati hari H, semakin gencar para kandidat dan tim sukses mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya. Dalam alam demokrasi apa yang dilakukan sah-sah saja sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku dan kita yang menganut budaya ketimuran, tentunya tidak meninggalkan tatakrama yang sudah hidup dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Aceh.

Tapi akhir-akhir ini kita semakin sering disuguhkan cerita dan berita tentang kekerasan. Intimidasi, pemukulan, pembakaran, bahkan penembakan bagaikan ritual rutin yang harus kita lewati tanpa bisa kita hindari. Ditambah lagi jurus-jurus pamungkas yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat dan tim sukses semakin mencemaskan masyarakat. Dalam pemikiran masyarakat Aceh saat ini, apakah antara ‘demokrasi’ dan ‘kekerasan’ harus menjadi pasangan yang tak terpisahkan di bumoe Aceh lon sayang?

Kedua kata tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Keduanya seakan harus seiring sejalan bersisian, terutama pada saat dilaksanakan perhelatan memperebutkan kekuasaan. Bagaimana kedua kata tersebut kita pisahkan, sehingga tidak harus seiring sejalan. Kalaupun harus bersisian kita tambahkan kata ‘tanpa’, menjadi demokrasi tanpa kekerasan atau yang sudah dideklarasikan oleh para kandidat dengan istilah ‘pilkada damai’.

Apa itu kekerasan?
Penulis akan sedikit mengajak kita memahami apa itu kekerasan, lebih lanjut kekerasan dapat berlangsung dalam tiga aras, masing-masing mempunyai pelaku, dimensi, sarana dan ruang lingkup sendiri-sendiri. Yang pertama kekerasan pada aras negara, lalu kekerasan pada aras struktural sosial, dan yang terakhir kekerasan dalam aras komunitas atau masyarakat.

Pada aras negara meliputi semua aspek kehidupan, kekerasan dapat besifat langsung terhadap fisik, seperti penganiayaan, bahkan hingga penghilangan nyawa orang lain. Selain itu, kekerasan di sini juga bersifat mental-psikologis, misalnya intimidasi, ancaman ataupun teror. Penggunaan kekerasan oleh negara dapat juga dilaksanakan melalui pembuatan kebijakan publik.

Pada aras struktural sosial kekerasan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Selain melalui pembuatan kebijakan dan keputusan politik, kekerasan pada aras struktural sosial ini juga tersalur melalui proses produksi dan akumulasi kapital. Kekerasan pada aras struktural ini mencakup 4 aspek, yakni eksploitasi, penetrasi, fragmentasi dan marginalisasi.

Untuk kekerasan pada aras komunitas, kekerasan dilakukan oleh anggota masyarakat sendiri, baik secara individu maupun kolektif dalam ruang lingkup dan berbagai aspek kehidupan. Kekerasan kolektif, yakni kekerasan langsung/personal/fisik yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lain, yang dekat pemahamannya dengan kekerasan massa. Kekerasan kolektif cenderung mengesankan sedikit lebih terorganisir bila dibandingkan dengan kekerasan massa.

Apakah yang terjadi di Aceh hari ini dalam rentang pilkada termasuk kategori kekerasan komunitas dan hal ini juga menggejala di Indonesia. Khususnya di Aceh kekerasan yang dilakukan oleh negara saat ini tidak terjadi, dominasi kelompok-kelompak yang bertarung dalam pilkada muncul dan berkembang sangat kuat. Negara terkesan tidak berdaya dibuatnya, apalagi rakyat yang sampai saat ini selalu menjadi obyek dan bukan subyek.

Sikap tegas negara
Sepertinya, di Aceh sampai saat ini demokrasi tanpa kekerasan menjadi hal yang masih jauh dari harapan. Wilayah yang belum lama didera konflik berkepanjangan, menghilangkan kekerasan bukanlah hal yang mudah. Jangankan di Aceh, di wilayah lain di Nusantara ini juga dalam melaksanakan hajatan pilkada, demokrasi dan kekerasan juga sepertinya menjadi hal yang tidak asing. Cuma bedanya di Aceh tingkat kekerasan dan intensitasnya tinggi bahkan menggunakan senjata api dan bahan peledak.

Menghalalkan segala cara dalam pemenangan sebuah pertarungan akan mencederai demokrasi, sehingga patut kita kutuk. Banyak yang berkoar atas nama demokrasi dan menjaga perdamaian, tetapi sikap dan perilakunya sangat bertolak belakang dengan makna damai, nilai-nilai demokrasi dan rasa kemanusiaan. Inilah yang sedang dipertontankan dalam pilkada Aceh kali ini, “Demokrasi ala Aceh”.

Meraka yang sepertinya sangat berhasrat jagoannya memenangkan pertarungan, menjadi gampang marah, mudah tersulut emosi, menjadi sangat reaktif. Kita berharap kaum intelektual dan akademisi serta partai politik yang masih setia dengan demokrasi memberikan pendidikan politik yang sehat, santun, dan mencerdaskan. Jangan sampai demokrasi yang kita bangun hancur gara-gara nafsu kekuasaan elite politik tertentu, serta mudah diadu domba yang pada akhirnya siklus kekerasan di Aceh tidak pernah diputus mata rantainya.

Demokrasi saat ini lebih muncul kekerasan, tim sukses dan konstituennya tidak terdidik dengan baik. Proses yang dibangun belum mampu menerapkan seluruh tim sukses dan pengikutnya cerdas dan melek demokrasi. Dalam kondisi ini rakyat hanya tahu satu: kebutuhan yang sulit terpenuhi yaitu rasa nyaman yang tingkatannya di atas rasa aman, hal itu menjadi sangat mahal hari ini di Aceh. Apakah demokrasi, politik atau lebih spesifik kekuasaan, begitu runyam dan sulit diurai dengan logika sehingga menghalalkan segala cara?

Tidak kebablasan
Dalam era demokrasi yang memberikan kebebasan menyampaikan berbagai aspirasi, seyogianya tidak disalahartikan dalam implementasinya. Berbagai pihak semestinya tidak kebablasan memahami kebebasan dalam kehidupan berdemokrasi, tanpa kekerasan dalam meraih kemenangan menjadi sangat mulia. Lebih baik kalah terhormat dari pada memenangkan sebuah pertarungan tapi menghalakan semua cara.

Melakukan kekerasan seperti intimidasi, pemukulan, pembakaran tidak ada dalam norma demokrasi, bahkan amat bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi tersebut. Penegak hukum atau pemerintah negara semestinya tidak mentolerir adanya perilaku ini, walaupun ada yang berpandangan sebagai wilayah yang pernah didera konflik panjang pasti perilaku kekerasan akan muncul kembali.

Penguasa melakukan tindakan keras bukan berarti melakukan tindakan yang emosional di luar norma. Tindakan keras penguasa atau penegak hukum tetap berdasarkan hukum. Penegak hukum boleh menangkap dengan paksa bahkan menembak di tempat sekalipun bagi pelaku yang sudah mengancam nyawa orang lain, tentunya tetap dalam prosedur hukum yang ada.

Negara tidak boleh melakukan pembiaran terhadap siklus kekerasan yang terjadi hari ini di depan mata kita semua. Negara dalam penjelmaan selaku penguasa harus melindungi rakyatnya, termasuk dalam setiap perhelatan pilkada yang menjadi bagian dari demokrasi, sebagaimana yang sedang terjadi di Aceh saat ini.

* TAF Haikal, Ketua DPA/Presidium Forum LSM Aceh.

http://aceh.tribunnews.com/2012/03/26/demokrasi-ala-aceh

TAF Haikal Ketua RAPI Banda Aceh

Minggu, 18 Maret 2012 10:43 WIB
BANDA ACEH - TAF Haikal (JZ01BTH) terpilih sebagai Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 0101 Kota Banda Aceh periode 2012-2015. TAF Haikal meraih 7 suara, mengalahkan rivalnya T Armansyah (JZ01AM) dengan 3 suara. Sementara satu suara rusak.

Pemilihan Ketua baru itu dirangkai dalam Musyawarah Kota (Muskot) IV RAPI dilaksanakan di Auditorium RRI, Banda Aceh, Sabtu (17/3). Muskot IV yang diikuti Ketua dan Pengurus RAPI Aceh serta para Ketua serta Pengurus RAPI Kabupaten/Kota se-Aceh sampai di tingkat kecamatan itu, dimulai pukul 08.00 WIB dan baru berakhir menjelang magrib.

Ketua panitia pelaksana, Desmizar (JZ01BV) menyebutkan berdasarkan tatib yang telah disepakati dalam pemilihan calon ketua ada tambahan satu suara dari Ketua Pengurus RAPI Kota Banda Aceh dimisioner, yakni Nasir Nurdin JZ01BNN serta satu suara dari Ketua Pengurus RAPI Provinsi Aceh yang diwakili oleh Capt Supriadi (JZ01SAR).(mir)

http://aceh.tribunnews.com/2012/03/18/taf-haikal-ketua-rapi-banda-aceh

Apakah 2012 masih sama?

Sejumlah Figur Ramaikan Bakal Calon Bupati Aceh Selatan 2013-2018

Aceh - Sabtu, 25 Feb 2012 01:20 WIB
Tapaktuan, (Analisa). Sejumlah figur di Aceh Selatan mulai disebut-sebut sebagai bakal calon yang akan meramaikan proses suksesi kepemimpinan masa bakti 2013-2018.
Selain birokrat di jajaran Pemkab Aceh Selatan, bakal calon juga berasal dari kalangan politisi dan swasta/usahawan muda di sana.

Kendati proses suksesi masih lama, namun sejumlah kader dan tokoh daerah baik di eksekutif, usahawan dan politisi sudah ramai dibicarakan di mana-mana.

Untuk diketahui, proses Pilkada bupati/wakil bupati Aceh Selatan akan dimulai pada awal Juli 2012, guna melanjutkan estafet kepemimpinan Aceh Selatan periode 2008-2013 yakni duet Husin-Daska yang bakal berakhir awal Maret 2013.

Adapun figur yang bakal maju dalam suksesi kepemimpinan tersebut yakni Husin Yusuf (bupati sekarang), Daska (wakil bupati sekarang), T. Sama Indra (perbankan), Khaidir Amin, SE (wakil ketua DPRK Aceh Selatan), Drs. H. Zulkarnaini (birokrat), Drs. Rahimanuddin (birokrat), Drs. T. Darisman (birokrat).

Selain itu, Drs.H. Azwar Rahman (birokrat), Alfa Rahman alias Agen (Ketua KPA Aceh Selatan), Safiron (ketua DPRK), T. Asrul, S. Hut (birokrat) dan Drs, Jasmiadi Jakfar (komisionir KIP/PNS), Mayor M. Saleh, Ir. Mudasir Kamil (birokrat), TAF Haikal (politisi) dan Drs. Saiful Azhar (birokrat).

Layak Diusung

Banyak kalangan di Aceh Selatan menilai sosok tersebut di atas layak untuk diusung baik melalui independen maupun jalur partai. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, sebagian di antara mereka bakal kandas karena minimnya dukungan baik secara perorangan maupun jalur partai.

“Banyak kader yang bisa diusung nantinya, jadi tidak perlu kita eksklusif dari sekarang berikan kempatan bagi mereka untuk berkompetisi,” kata pegiat LSM di Aceh Selatan Meyfendri dan Fungsionaris PDI Perjuangan Cabang Aceh Selatan Amiruddin LBK secara terpisah kepada Analisa di Tapaktuan, Jumat (24/2).

Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Khaidir Amin, SE yang ditanya Analisa di Tapaktuan,kemarin, mengatakan, aspirasi yang ditangkap dari audien bahwa pembicaraan mulai hangat di kalangan masyarakat tentang proses suksesi yang bakal digelar di kabupaten pala itu.

“Sebagaimana kita tahu, proses suksesi kita tidak lama lagi tinggal menghitung bulan saja,” katanya.

Ketua KIP Aceh Selatan Lian Azwin, SE yang dikonfirmasi Analisa, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, pihaknya akan menjadwalkan Pilkada bupati/wakil bupati Aceh Selatan sesuai dengan masa berakhirnya kepemimpinan Husin Yusuf-Daska Azis pada awal Maret mendatang.

“Secara internal, persiapan dan jadwal untuk memulai Pilkada bisa jadi bulan April 2012,
menyusul penyerahan daftar pemilih sementara (DPS) dari Pemkab Aceh Selatan,” katanya.(m)

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1588538331593738532

Bijih Besi Aceh Diekspor Ke China Untuk Senjata

Firman Hidayat | The Globe Journal
Kamis, 09 Februari 2012 00:00 WIB
Banda Aceh — Direktur Eksekutif Achenese Civil Society Task Force (ACSTF), Juanda Djamal mengatakan Pemerintah Aceh harus memikirkan bagaimana seharusnya hasil tambang di Aceh dapat diolah dalam negerinya sendiri. Bukan dibawa ke luar negeri untuk memberi keuntungan bangsa lain.

Pernyataan dari mantan Deputi Komunikasi BRR Aceh —Nias itu secara spontan disampaikan dalam acara Focus Discussion Club (FDC) di Hotel Oasis, (09/2) tadi pagi. Ia terkesima melihat maraknya pengerukan tambang bijih besi dan pasir besi di Aceh yang kerap menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Sementara bangsa lain makmur dari hasil tambang Aceh.

Acara setengah hari itu digagas oleh Komunitas Masyarakat Aceh Besar bersama jajaran pemerintahan dan pegiat LSM lingkungan di Aceh. Focus Discussion Club ini dipandu oleh juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan, Taf Haikal.

Pada kesempatan itu, Djuanda Jamal menegaskan bahwa saat ini China ingin menguasai dunia melalui teknologi persenjataannya. Sehingga tambang bjih besi dan pasir besi di Aceh banyak dilirik oleh pengusaha dari China. “Hasilnya diekspor ke China, berarti yang untung bangsa lain, sedangkan Indonesia dan Aceh selalu saja timbul konflik sosial,” kata dia.

Kebijakan yang dibuat China itu untuk mengumpulkan pasir dan bijih besi adalah membangun kapal perang dan pabrik senjata. Sasaran empuk bangsa itu adalah Aceh, apalagi Provinsi Aceh ini masuk dalam koridor master plan perekenomian Indonesia wilayah Sumatera perihal bijih besi.

Artinya bangsa lain sedang melirik Aceh dengan bijih besinya. “Sebaiknya Pemerintah Aceh sudah harus memikirkan bagaimana mengatur kerjasama dengan China untuk mengolah bijih besi itu dalam negerinya sendiri bukan di ekspor ke China,” tegas Djuanda Djamal.

Menurutnya Pemerintah Aceh harus buat master plan yang kuat soal tambang ini. Apalagi Aceh sangat kaya akan tambang. “Kedaulatan masyarakat sebagai pemilik saham untuk masalah tambang ini harus lebih diutamakan,” ujar Djuanda. Setidaknya dengan ada pabrik pengolah besi di Aceh maka bisa membantu pembangunan jembatan di daerah-daerah terisolir.

Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan Aceh Besar, Bakhtiar juga mengakui besarnya minat investor luar untuk membuka tambang bijih besi dan pasir besi di Kabupaten Aceh Besar. Bahan galian bijih besi memiliki luas hingga 632 ribu meter kubik. Sedangkan luas potensi pasir besir mencapai hingga 4 juta meter kubik lebih di Kabupaten Aceh Besar.

http://theglobejournal.com/varia/bijih-besi-aceh-diekspor-ke-china-untuk-senjata/index.php