Aceh - Sabtu, 25 Feb 2012 01:20 WIB
Tapaktuan, (Analisa). Sejumlah figur di Aceh Selatan mulai disebut-sebut sebagai bakal calon yang akan meramaikan proses suksesi kepemimpinan masa bakti 2013-2018.
Selain birokrat di jajaran Pemkab Aceh Selatan, bakal calon juga berasal dari kalangan politisi dan swasta/usahawan muda di sana.
Kendati proses suksesi masih lama, namun sejumlah kader dan tokoh daerah baik di eksekutif, usahawan dan politisi sudah ramai dibicarakan di mana-mana.
Untuk diketahui, proses Pilkada bupati/wakil bupati Aceh Selatan akan dimulai pada awal Juli 2012, guna melanjutkan estafet kepemimpinan Aceh Selatan periode 2008-2013 yakni duet Husin-Daska yang bakal berakhir awal Maret 2013.
Adapun figur yang bakal maju dalam suksesi kepemimpinan tersebut yakni Husin Yusuf (bupati sekarang), Daska (wakil bupati sekarang), T. Sama Indra (perbankan), Khaidir Amin, SE (wakil ketua DPRK Aceh Selatan), Drs. H. Zulkarnaini (birokrat), Drs. Rahimanuddin (birokrat), Drs. T. Darisman (birokrat).
Selain itu, Drs.H. Azwar Rahman (birokrat), Alfa Rahman alias Agen (Ketua KPA Aceh Selatan), Safiron (ketua DPRK), T. Asrul, S. Hut (birokrat) dan Drs, Jasmiadi Jakfar (komisionir KIP/PNS), Mayor M. Saleh, Ir. Mudasir Kamil (birokrat), TAF Haikal (politisi) dan Drs. Saiful Azhar (birokrat).
Layak Diusung
Banyak kalangan di Aceh Selatan menilai sosok tersebut di atas layak untuk diusung baik melalui independen maupun jalur partai. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, sebagian di antara mereka bakal kandas karena minimnya dukungan baik secara perorangan maupun jalur partai.
“Banyak kader yang bisa diusung nantinya, jadi tidak perlu kita eksklusif dari sekarang berikan kempatan bagi mereka untuk berkompetisi,” kata pegiat LSM di Aceh Selatan Meyfendri dan Fungsionaris PDI Perjuangan Cabang Aceh Selatan Amiruddin LBK secara terpisah kepada Analisa di Tapaktuan, Jumat (24/2).
Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Khaidir Amin, SE yang ditanya Analisa di Tapaktuan,kemarin, mengatakan, aspirasi yang ditangkap dari audien bahwa pembicaraan mulai hangat di kalangan masyarakat tentang proses suksesi yang bakal digelar di kabupaten pala itu.
“Sebagaimana kita tahu, proses suksesi kita tidak lama lagi tinggal menghitung bulan saja,” katanya.
Ketua KIP Aceh Selatan Lian Azwin, SE yang dikonfirmasi Analisa, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, pihaknya akan menjadwalkan Pilkada bupati/wakil bupati Aceh Selatan sesuai dengan masa berakhirnya kepemimpinan Husin Yusuf-Daska Azis pada awal Maret mendatang.
“Secara internal, persiapan dan jadwal untuk memulai Pilkada bisa jadi bulan April 2012,
menyusul penyerahan daftar pemilih sementara (DPS) dari Pemkab Aceh Selatan,” katanya.(m)
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1588538331593738532
Minggu, 26 Februari 2012
Bijih Besi Aceh Diekspor Ke China Untuk Senjata
Firman Hidayat | The Globe Journal
Kamis, 09 Februari 2012 00:00 WIB
Banda Aceh — Direktur Eksekutif Achenese Civil Society Task Force (ACSTF), Juanda Djamal mengatakan Pemerintah Aceh harus memikirkan bagaimana seharusnya hasil tambang di Aceh dapat diolah dalam negerinya sendiri. Bukan dibawa ke luar negeri untuk memberi keuntungan bangsa lain.
Pernyataan dari mantan Deputi Komunikasi BRR Aceh —Nias itu secara spontan disampaikan dalam acara Focus Discussion Club (FDC) di Hotel Oasis, (09/2) tadi pagi. Ia terkesima melihat maraknya pengerukan tambang bijih besi dan pasir besi di Aceh yang kerap menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Sementara bangsa lain makmur dari hasil tambang Aceh.
Acara setengah hari itu digagas oleh Komunitas Masyarakat Aceh Besar bersama jajaran pemerintahan dan pegiat LSM lingkungan di Aceh. Focus Discussion Club ini dipandu oleh juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan, Taf Haikal.
Pada kesempatan itu, Djuanda Jamal menegaskan bahwa saat ini China ingin menguasai dunia melalui teknologi persenjataannya. Sehingga tambang bjih besi dan pasir besi di Aceh banyak dilirik oleh pengusaha dari China. “Hasilnya diekspor ke China, berarti yang untung bangsa lain, sedangkan Indonesia dan Aceh selalu saja timbul konflik sosial,” kata dia.
Kebijakan yang dibuat China itu untuk mengumpulkan pasir dan bijih besi adalah membangun kapal perang dan pabrik senjata. Sasaran empuk bangsa itu adalah Aceh, apalagi Provinsi Aceh ini masuk dalam koridor master plan perekenomian Indonesia wilayah Sumatera perihal bijih besi.
Artinya bangsa lain sedang melirik Aceh dengan bijih besinya. “Sebaiknya Pemerintah Aceh sudah harus memikirkan bagaimana mengatur kerjasama dengan China untuk mengolah bijih besi itu dalam negerinya sendiri bukan di ekspor ke China,” tegas Djuanda Djamal.
Menurutnya Pemerintah Aceh harus buat master plan yang kuat soal tambang ini. Apalagi Aceh sangat kaya akan tambang. “Kedaulatan masyarakat sebagai pemilik saham untuk masalah tambang ini harus lebih diutamakan,” ujar Djuanda. Setidaknya dengan ada pabrik pengolah besi di Aceh maka bisa membantu pembangunan jembatan di daerah-daerah terisolir.
Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan Aceh Besar, Bakhtiar juga mengakui besarnya minat investor luar untuk membuka tambang bijih besi dan pasir besi di Kabupaten Aceh Besar. Bahan galian bijih besi memiliki luas hingga 632 ribu meter kubik. Sedangkan luas potensi pasir besir mencapai hingga 4 juta meter kubik lebih di Kabupaten Aceh Besar.
http://theglobejournal.com/varia/bijih-besi-aceh-diekspor-ke-china-untuk-senjata/index.php
Kamis, 09 Februari 2012 00:00 WIB
Banda Aceh — Direktur Eksekutif Achenese Civil Society Task Force (ACSTF), Juanda Djamal mengatakan Pemerintah Aceh harus memikirkan bagaimana seharusnya hasil tambang di Aceh dapat diolah dalam negerinya sendiri. Bukan dibawa ke luar negeri untuk memberi keuntungan bangsa lain.
Pernyataan dari mantan Deputi Komunikasi BRR Aceh —Nias itu secara spontan disampaikan dalam acara Focus Discussion Club (FDC) di Hotel Oasis, (09/2) tadi pagi. Ia terkesima melihat maraknya pengerukan tambang bijih besi dan pasir besi di Aceh yang kerap menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Sementara bangsa lain makmur dari hasil tambang Aceh.
Acara setengah hari itu digagas oleh Komunitas Masyarakat Aceh Besar bersama jajaran pemerintahan dan pegiat LSM lingkungan di Aceh. Focus Discussion Club ini dipandu oleh juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan, Taf Haikal.
Pada kesempatan itu, Djuanda Jamal menegaskan bahwa saat ini China ingin menguasai dunia melalui teknologi persenjataannya. Sehingga tambang bjih besi dan pasir besi di Aceh banyak dilirik oleh pengusaha dari China. “Hasilnya diekspor ke China, berarti yang untung bangsa lain, sedangkan Indonesia dan Aceh selalu saja timbul konflik sosial,” kata dia.
Kebijakan yang dibuat China itu untuk mengumpulkan pasir dan bijih besi adalah membangun kapal perang dan pabrik senjata. Sasaran empuk bangsa itu adalah Aceh, apalagi Provinsi Aceh ini masuk dalam koridor master plan perekenomian Indonesia wilayah Sumatera perihal bijih besi.
Artinya bangsa lain sedang melirik Aceh dengan bijih besinya. “Sebaiknya Pemerintah Aceh sudah harus memikirkan bagaimana mengatur kerjasama dengan China untuk mengolah bijih besi itu dalam negerinya sendiri bukan di ekspor ke China,” tegas Djuanda Djamal.
Menurutnya Pemerintah Aceh harus buat master plan yang kuat soal tambang ini. Apalagi Aceh sangat kaya akan tambang. “Kedaulatan masyarakat sebagai pemilik saham untuk masalah tambang ini harus lebih diutamakan,” ujar Djuanda. Setidaknya dengan ada pabrik pengolah besi di Aceh maka bisa membantu pembangunan jembatan di daerah-daerah terisolir.
Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan Aceh Besar, Bakhtiar juga mengakui besarnya minat investor luar untuk membuka tambang bijih besi dan pasir besi di Kabupaten Aceh Besar. Bahan galian bijih besi memiliki luas hingga 632 ribu meter kubik. Sedangkan luas potensi pasir besir mencapai hingga 4 juta meter kubik lebih di Kabupaten Aceh Besar.
http://theglobejournal.com/varia/bijih-besi-aceh-diekspor-ke-china-untuk-senjata/index.php
Kamis, 26 Januari 2012
Putusan MK Jangan Bikin Konflik di Aceh
Harian Umum Sore.
Jumat, 27 Januari 2012 | 9:56
Ilustrasi Pilkada Aceh. [google] Ilustrasi Pilkada Aceh. [google]
[BANDA ACEH] Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pelaksanaan pilkada di Aceh jangan sampai membuat provinsi itu kacau.
Tetapi putusan MK nantinya harus bisa diterima oleh semua elemen masyarakat, partai politik lokal dan nasional, eksekutif, legislatif, dan KIP sendiri, selalu penyelenggara pilkada.
Harapan tersebut disampaikan oleh sejumlah pihak kepada SP secara terpisah di Banda Aceh, Jumat (27/1) pagi.
Juru Bicara Pantai Barat Aceh, Taf Haikal berharap, putusan MK bisa memberikan kesejukan bagi Aceh, dan tidak menimbulkan masalah baru. Jika jadwal pilkada digeser, maka harus dalam batas kewajaran dan bisa diterima oleh logika. Misalnya dengan alasan agar KIP bisa bekerja lebih bagus. Tetapi jangan sampai penggeseran itu untuk menganianya para calon yang telah mendaftar pada tahap pembukaan calon pertama dan kedua.
Komisioner KIP Aceh Akmal Abza memastikan dirinya bersama komisioner KIP lain siap menjalankan apapun keputusan MK. Tetapi dia berharap, keputusan MK dapat memberikan kesejukan dan kemaslahatan bagi perdamaian Aceh.
Partai Demokrat (PD) juga menerima apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan sengketa kewenangan lembaga negara dalam pelaksanaan Pilkada Aceh, termasuk menggeser jadwal pencoblosan.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Demokrat Aceh Mawardi Nurdin. Ia berharap, putusan MK dapat mengakomodasi semua kepentingan, elemen masyarakat, termasuk Komisi A DPR Aceh dan KIP Aceh. “Walaupun nanti MK akan membuat keputusan berbeda, kita juga akan tetap menerima,” katanya. [147]
http://www.suarapembaruan.com/home/putusan-mk-jangan-bikin-konflik-di-aceh/16527
Masyarakat Aceh Lebih Pentingkan Perdamaian dari Pilkada
Aceh - Senin, 16 Jan 2012 00:06 WIB
Banda Aceh, (Analisa). Masyarakat di Provinsi Aceh saat ini lebih mementingkan terus terpeliharanya suasana perdamaian dan kondisi keamanan yang kondusif untuk bisa menjalankan aktivitas keseharian dari pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kalau berpotensi menimbulkan konflik dan pertentangan elit politik dan pemerintahan.
"Harapan masyarakat Aceh ini lebih mengutamakan perdamaian. Kalau ditanya, perdamaian nomor satu, Pilkada nomor dua. Kalau memang suasana politik dan keamanan tidak kondusif bagi masyarakat, lebih baik jangan dulu dilaksanakan Pilkada," ujar Ketua DPA/Presidium Forum LSM Aceh, TAF Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (15/1).
Menurutnya, dalam situasi keamanan yang masih berpotensi terjadi kekerasan seperti peledakan granat, penembakan warga sipil pendatang dan sabotase fasilitas publik dengan penumbangan tower listrik, bagi masyarakat Aceh tidak menjadi penting ditunda atau dilanjutkan Pilkada.
Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) ini menyebutkan, bagi masyarakat Aceh saat ini tentunya rasa aman menjadi hal yang lebih penting dibandingkan Pilkada. Masyarakat pasti sepakat demi kedamaian Aceh dan apabila sudah menjadi kesepakatan para pihak yang berkepentingan dalam masalah Pilkada, silakan saja membuka kembali pendaftaran kandidat.
Tapi jangan sampai pula di kemudian hari masih ada pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini, akan menggugat lagi ke Mahkamah Konstitusi. Kasusnya persis sama apa yang sudah terjadi sebelumnya di MK.
"Kita berharap apapun kebijakan yang diambil pemerintah pusat, sudah dipersiapkan dengan semua perangkat hukumnya sehingga tidak ada celah gugat menggugat lagi atau konsekwensi lainya yang kembali akan menimbulkan rasa was was dalam masyarakat Aceh seperti masa konflik dulu," jelas Haikal yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Tidak Konsisten
Sementara Sekjen Partai Hanura Aceh, Mukhlis Mukhtar SH menilai kisruh Pilkada Aceh yang terjadi saat ini akibat ada pihak terkait tidak konsisten menjalankan amanah UU No.11 than 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA), yang di dalamya sudah mengatur jelas aturan hukum pelaksanasan Pilkada.
"Aturan Pilkada Aceh sudah jelas diatur dalam Pilkada, dan itu menjadi kewenangan Aceh. Kenapa tidak kita selesaikan di Aceh saja, dan masih saja minta pendapat kepada pemerintah pusat untuk mengaturnya lagi," jelasnya.
Praktisi hukum dan advokat senior Aceh ini juga menilai kisruh politik Aceh tersebut juga sebuah bukti bahwa elit politik dan pemerintahan Aceh gagal dalam menjalankan tugasnya. Persoalan pilkada bisa diselesaikan oleh pemerintah Aceh, DPRA dan KIP Aceh, kalau mereka satu kata.
"Kalau ada kesepakatan tiga lembaga ini, maka tidak perlu turun tangan pihak Kemendagri untuk menyelesaikannya, apalagi sampai menggugat ke MK. Tetapi, yang terjadi selama ini baik pemerintah, KIP, dan DPRA jalan sendiri-sendiri," ujar Mukhlis Mukhtar yang juga mantan Anggota DPRA ini. (mhd)
http://www.analisadaily.com/news/read/2012/01/16/30713/masyarakat_aceh_lebih_pentingkan_perdamaian_dari_pilkada/#.TyI9T4F_Axg
Banda Aceh, (Analisa). Masyarakat di Provinsi Aceh saat ini lebih mementingkan terus terpeliharanya suasana perdamaian dan kondisi keamanan yang kondusif untuk bisa menjalankan aktivitas keseharian dari pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kalau berpotensi menimbulkan konflik dan pertentangan elit politik dan pemerintahan.
"Harapan masyarakat Aceh ini lebih mengutamakan perdamaian. Kalau ditanya, perdamaian nomor satu, Pilkada nomor dua. Kalau memang suasana politik dan keamanan tidak kondusif bagi masyarakat, lebih baik jangan dulu dilaksanakan Pilkada," ujar Ketua DPA/Presidium Forum LSM Aceh, TAF Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (15/1).
Menurutnya, dalam situasi keamanan yang masih berpotensi terjadi kekerasan seperti peledakan granat, penembakan warga sipil pendatang dan sabotase fasilitas publik dengan penumbangan tower listrik, bagi masyarakat Aceh tidak menjadi penting ditunda atau dilanjutkan Pilkada.
Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) ini menyebutkan, bagi masyarakat Aceh saat ini tentunya rasa aman menjadi hal yang lebih penting dibandingkan Pilkada. Masyarakat pasti sepakat demi kedamaian Aceh dan apabila sudah menjadi kesepakatan para pihak yang berkepentingan dalam masalah Pilkada, silakan saja membuka kembali pendaftaran kandidat.
Tapi jangan sampai pula di kemudian hari masih ada pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini, akan menggugat lagi ke Mahkamah Konstitusi. Kasusnya persis sama apa yang sudah terjadi sebelumnya di MK.
"Kita berharap apapun kebijakan yang diambil pemerintah pusat, sudah dipersiapkan dengan semua perangkat hukumnya sehingga tidak ada celah gugat menggugat lagi atau konsekwensi lainya yang kembali akan menimbulkan rasa was was dalam masyarakat Aceh seperti masa konflik dulu," jelas Haikal yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Tidak Konsisten
Sementara Sekjen Partai Hanura Aceh, Mukhlis Mukhtar SH menilai kisruh Pilkada Aceh yang terjadi saat ini akibat ada pihak terkait tidak konsisten menjalankan amanah UU No.11 than 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA), yang di dalamya sudah mengatur jelas aturan hukum pelaksanasan Pilkada.
"Aturan Pilkada Aceh sudah jelas diatur dalam Pilkada, dan itu menjadi kewenangan Aceh. Kenapa tidak kita selesaikan di Aceh saja, dan masih saja minta pendapat kepada pemerintah pusat untuk mengaturnya lagi," jelasnya.
Praktisi hukum dan advokat senior Aceh ini juga menilai kisruh politik Aceh tersebut juga sebuah bukti bahwa elit politik dan pemerintahan Aceh gagal dalam menjalankan tugasnya. Persoalan pilkada bisa diselesaikan oleh pemerintah Aceh, DPRA dan KIP Aceh, kalau mereka satu kata.
"Kalau ada kesepakatan tiga lembaga ini, maka tidak perlu turun tangan pihak Kemendagri untuk menyelesaikannya, apalagi sampai menggugat ke MK. Tetapi, yang terjadi selama ini baik pemerintah, KIP, dan DPRA jalan sendiri-sendiri," ujar Mukhlis Mukhtar yang juga mantan Anggota DPRA ini. (mhd)
http://www.analisadaily.com/news/read/2012/01/16/30713/masyarakat_aceh_lebih_pentingkan_perdamaian_dari_pilkada/#.TyI9T4F_Axg
PAW Azwar Abubakar Masih Mengambang
Sabtu, 14 Januari 2012 13:43 WIB
BANDA ACEH - Proses pergantian antarwaktu (PAW) Ir Azwar Abubakar, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, hingga Jumat (13/1) kemarin, masih mengambang. Padahal Azwar Abubakar sudah tidak lagi aktif di DPR RI, sejak dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, pada pertengahan Oktober 2011 lalu.
Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad yang dikonfirmasi Serambi, Jumat (13/1) mengatakan, informasi diperoleh pihaknya, proses PAW Azwar Abubakar masih dalam proses di DPR RI dan KPU. Terkait hal ini, kata Anwar, pihak yang paling berwenang untuk mempertanyakan hal tersebut kepada DPR RI dan KPU adalah pengurus DPP PAN di Jakarta.
Pihak DPW PAN Aceh, ungkap Anwar Ahmad, sudah pernah membicarakan hal ini dengan pengurus DPP PAN di Jakarta. Saat itu, pengurus DPP menyatakan bahwa pergantian Azwar Abubakar akan dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam surat edaran KPU Pusat.
Mengenai bursa calon pengganti, Anwar Ahmad menyebutkan bahwa sesuai nomor urut, ada dua calon penggantinya yaitu Said Mustafa dan TAF Haikal.
Sekretaris DPW PAN Aceh, Tarmidinsyah Abubakar, menambahkan, pengurus DPW PAN Aceh sudah pernah membahas tentang calon pengganti Azwar Abubakar di DPR RI. Muncul saran agar pergantian Azwar dilakukan berdasarkan mekanisme dan mengutamakan kader yang telah bekerja keras untuk kemajuan partai.
“Saran itu kita sampaikan kepada pengurus DPP PAN dengan maksud agar kader PAN yang akan menggantikan Pak Azwar Abubakar, bisa membantu kemajuan PAN di Aceh ke depan,” ungkap pria yang akrab disapa Edo ini.
Dihubungi terpisah, pengurus DPP PAN, Ahmad Farhan Hamid yang kini menjadi Wakil Ketua MPR RI mengatakan, proses PAW seorang anggota DPR RI, harus dimulai dari DPR RI menyurati KPU dan pengurus DPP. “Setelah hampir tiga bulan Azwar Abubakar menjabat MenPAN dan Reformasi Birokrasi, apakah Ketua DPR RI atau Sekjen DPR RI sudah menyurati KPU dan pengurus DPP PAN, ini yang kami belum tahu,” ujar Farhan.
Farhan Hamid menambahkan, pihaknya akan segera menanyakan hal itu kepada Sekjen DPR RI, karena selain Azwar Abubakar, kasus serupa juga dialami oleh seorang DPR RI dari PAN dari daerah pemilihan lainnya yang sudah hampir satu tahun tidak lagi aktif. “Dimana kendalanya kita juga tidak pernah mendapat penjelasan dari Sekjen DPR RI, maka sudah sewajarkan kami akan mempertanyakan kembali,” ujar Farhan Hamid.(her)
http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2012/01/14/paw-azwar-abubakar-masih-mengambang
BANDA ACEH - Proses pergantian antarwaktu (PAW) Ir Azwar Abubakar, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, hingga Jumat (13/1) kemarin, masih mengambang. Padahal Azwar Abubakar sudah tidak lagi aktif di DPR RI, sejak dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, pada pertengahan Oktober 2011 lalu.
Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad yang dikonfirmasi Serambi, Jumat (13/1) mengatakan, informasi diperoleh pihaknya, proses PAW Azwar Abubakar masih dalam proses di DPR RI dan KPU. Terkait hal ini, kata Anwar, pihak yang paling berwenang untuk mempertanyakan hal tersebut kepada DPR RI dan KPU adalah pengurus DPP PAN di Jakarta.
Pihak DPW PAN Aceh, ungkap Anwar Ahmad, sudah pernah membicarakan hal ini dengan pengurus DPP PAN di Jakarta. Saat itu, pengurus DPP menyatakan bahwa pergantian Azwar Abubakar akan dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam surat edaran KPU Pusat.
Mengenai bursa calon pengganti, Anwar Ahmad menyebutkan bahwa sesuai nomor urut, ada dua calon penggantinya yaitu Said Mustafa dan TAF Haikal.
Sekretaris DPW PAN Aceh, Tarmidinsyah Abubakar, menambahkan, pengurus DPW PAN Aceh sudah pernah membahas tentang calon pengganti Azwar Abubakar di DPR RI. Muncul saran agar pergantian Azwar dilakukan berdasarkan mekanisme dan mengutamakan kader yang telah bekerja keras untuk kemajuan partai.
“Saran itu kita sampaikan kepada pengurus DPP PAN dengan maksud agar kader PAN yang akan menggantikan Pak Azwar Abubakar, bisa membantu kemajuan PAN di Aceh ke depan,” ungkap pria yang akrab disapa Edo ini.
Dihubungi terpisah, pengurus DPP PAN, Ahmad Farhan Hamid yang kini menjadi Wakil Ketua MPR RI mengatakan, proses PAW seorang anggota DPR RI, harus dimulai dari DPR RI menyurati KPU dan pengurus DPP. “Setelah hampir tiga bulan Azwar Abubakar menjabat MenPAN dan Reformasi Birokrasi, apakah Ketua DPR RI atau Sekjen DPR RI sudah menyurati KPU dan pengurus DPP PAN, ini yang kami belum tahu,” ujar Farhan.
Farhan Hamid menambahkan, pihaknya akan segera menanyakan hal itu kepada Sekjen DPR RI, karena selain Azwar Abubakar, kasus serupa juga dialami oleh seorang DPR RI dari PAN dari daerah pemilihan lainnya yang sudah hampir satu tahun tidak lagi aktif. “Dimana kendalanya kita juga tidak pernah mendapat penjelasan dari Sekjen DPR RI, maka sudah sewajarkan kami akan mempertanyakan kembali,” ujar Farhan Hamid.(her)
http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2012/01/14/paw-azwar-abubakar-masih-mengambang
Kamis, 05 Januari 2012
Disnaker Tuntaskan Latih Anggota RAPI
Rabu, 21 Desember 2011 09:49 WIB
BANDA ACEH - Program pelatihan bidang keterampilan teknis instalasi alat pendingin yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnaker dan Mobduk) Aceh bekerjasama dengan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh yang berlangsung 30 hari berakhir dan ditutup Selasa (20/12).
Pelatihan pola 240 jam tersebut berlangsung sejak 15 November 2011 di ruangan Gedung Terminal Terpadu Banda Aceh diikuti 20 peserta dari kalangan relawan RAPI. Kegiatan itu ditutup oleh Kadisnaker dan Mobduk Aceh diwakili salah seorang pejabat dari Bidang SDM dan PKK, Husaini Merriem SH. Penutupan ditandai dengan penglepasan tanda peserta dan pembagian uang saku.
Prosesi penutupan pelatihan disaksikan Ketua RAPI Aceh, T Feriansyah, Penasihat RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal, Kepala UPTD Terminal Banda Aceh, instruktur, dan seluruh peserta pelatihan.
Ketua RAPI Kota Banda Aceh, Nasir Nurdin berharap setelah menyelesaikan program pelatihan tersebut hendaknya ada pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan oleh pihak Disnaker dan Mobduk Aceh dan dalam perjalanannya diharapkan bisa terbentuk satu kelompok usaha jasa yang difasilitasi permodalan oleh pemerintah daerah.
Menanggapi harapan itu, Husaini Merriem mengatakan, peluang untuk itu selalu terbuka asal semua pihak ada kemauan untuk maju dan berkembang. “Saya yakin kerja sama yang telah terbangun antara Disnaker dan Mobduk Aceh dengan RAPI bisa berkelanjutan,” kata Husaini.
Instruktur pelatihan, Subagiyo, pada acara penutupan tersebut juga mengumumkan lima peserta dengan predikat sangat memuaskan yaitu Erwinsyah, Elvansuri, Bob Helmi, M Firmansyah, dan Isa Anshori.(th)
http://aceh.tribunnews.com/2011/12/21/disnaker-tuntaskan-latih-anggota-rapi
BANDA ACEH - Program pelatihan bidang keterampilan teknis instalasi alat pendingin yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnaker dan Mobduk) Aceh bekerjasama dengan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh yang berlangsung 30 hari berakhir dan ditutup Selasa (20/12).
Pelatihan pola 240 jam tersebut berlangsung sejak 15 November 2011 di ruangan Gedung Terminal Terpadu Banda Aceh diikuti 20 peserta dari kalangan relawan RAPI. Kegiatan itu ditutup oleh Kadisnaker dan Mobduk Aceh diwakili salah seorang pejabat dari Bidang SDM dan PKK, Husaini Merriem SH. Penutupan ditandai dengan penglepasan tanda peserta dan pembagian uang saku.
Prosesi penutupan pelatihan disaksikan Ketua RAPI Aceh, T Feriansyah, Penasihat RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal, Kepala UPTD Terminal Banda Aceh, instruktur, dan seluruh peserta pelatihan.
Ketua RAPI Kota Banda Aceh, Nasir Nurdin berharap setelah menyelesaikan program pelatihan tersebut hendaknya ada pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan oleh pihak Disnaker dan Mobduk Aceh dan dalam perjalanannya diharapkan bisa terbentuk satu kelompok usaha jasa yang difasilitasi permodalan oleh pemerintah daerah.
Menanggapi harapan itu, Husaini Merriem mengatakan, peluang untuk itu selalu terbuka asal semua pihak ada kemauan untuk maju dan berkembang. “Saya yakin kerja sama yang telah terbangun antara Disnaker dan Mobduk Aceh dengan RAPI bisa berkelanjutan,” kata Husaini.
Instruktur pelatihan, Subagiyo, pada acara penutupan tersebut juga mengumumkan lima peserta dengan predikat sangat memuaskan yaitu Erwinsyah, Elvansuri, Bob Helmi, M Firmansyah, dan Isa Anshori.(th)
http://aceh.tribunnews.com/2011/12/21/disnaker-tuntaskan-latih-anggota-rapi
Senin, 19 Desember 2011
KPBS : ANTARA jembatan aspirasi daerah ke nasional
Selasa, 13 Desember 2011 19:25 WIB
Banda Aceh (ANTARA News) - Kaukus Pantai Barat Selatan Aceh menilai keberadaan kantor berita Perum LKBN ANTARA menjadi salah satu "jembatan" penyampaian informasi dan aspirasi daerah ke tingkat nasional.
"Selama ini kami sangat terbantu dengan pemberitaan yang disiarkan LKBN ANTARA, misalnya terkait dengan ketertinggalan pembangunan kawasan pesisir barat dan selatan Aceh," kata juru bicara KPBS TAF Haikal di Banda Aceh, Selasa.
Hal itu disampaikan menanggapi keberadaan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA yang kini memasuki usia ke-74 tahun.
"Karenanya, kami menilai LKBN ANTARA menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi terutama terkait berbagai masalah pembangunan di pantai barat dan selatan Aceh ke publik nasional khususnya," kata dia menambahkan.
TAF Haikal mencontohkan, bagaimana gencarnya pemberitaan kantor berita ANTARA yang menyoroti keluhan masyarakat pesisir barat dan selatan Aceh terkait dengan belum selesainya pembangunan ruas jalan Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya).
Namun sebaliknya, kata dia, ANTARA juga ikut memberitakan tentang megahnya sarana transportasi jalan darat dari Banda Aceh ke Calang, setelah selesainya pembangunan ruas jalan yang didonasi pihak lembaga bantuan luar negeri Amerika Serikat (Usaid).
"Artinya, pemberitaan LKBN ANTARA kami nilai objektif dengan mengangkat dua sisi, yakni keterlambatan dan juga setelah selesainya pembangunan serta manfaat besar bagi masyarakat dengan adanya ruas jalan tersebut," kata dia.
Selain itu, TAF Haikal yang juga mantan Ketua Forum LSM Aceh itu menilai bahwa berita-berita yang disajikan ANTARA selama ini juga berimbang dan mengangkat berbagai sisi pandangan dan pendapat masyarakat terkait situasi terkini yang terjadi di Aceh.
"ANTARA kami nilai telah memberi ruang kepada semua pihak menyampaikan aspirasinya, terutama jika ada sebuah kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat banyak," kata dia menjelaskan.
LKBN ANTARA, TAF Haikal juga menilai bahwa telah berperan membantu pemerintah dan masyarakat untuk memperkenalkan aneka produk dan potensi yang dimiliki provinsi ini ke nasional dan manca negara, melalui pemberitaan yang disiarkan lembaga itu.
(T.A042/H011)
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/288747/kpbs--antara-jembatan-aspirasi-daerah-ke-nasional
Banda Aceh (ANTARA News) - Kaukus Pantai Barat Selatan Aceh menilai keberadaan kantor berita Perum LKBN ANTARA menjadi salah satu "jembatan" penyampaian informasi dan aspirasi daerah ke tingkat nasional.
"Selama ini kami sangat terbantu dengan pemberitaan yang disiarkan LKBN ANTARA, misalnya terkait dengan ketertinggalan pembangunan kawasan pesisir barat dan selatan Aceh," kata juru bicara KPBS TAF Haikal di Banda Aceh, Selasa.
Hal itu disampaikan menanggapi keberadaan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA yang kini memasuki usia ke-74 tahun.
"Karenanya, kami menilai LKBN ANTARA menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi terutama terkait berbagai masalah pembangunan di pantai barat dan selatan Aceh ke publik nasional khususnya," kata dia menambahkan.
TAF Haikal mencontohkan, bagaimana gencarnya pemberitaan kantor berita ANTARA yang menyoroti keluhan masyarakat pesisir barat dan selatan Aceh terkait dengan belum selesainya pembangunan ruas jalan Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya).
Namun sebaliknya, kata dia, ANTARA juga ikut memberitakan tentang megahnya sarana transportasi jalan darat dari Banda Aceh ke Calang, setelah selesainya pembangunan ruas jalan yang didonasi pihak lembaga bantuan luar negeri Amerika Serikat (Usaid).
"Artinya, pemberitaan LKBN ANTARA kami nilai objektif dengan mengangkat dua sisi, yakni keterlambatan dan juga setelah selesainya pembangunan serta manfaat besar bagi masyarakat dengan adanya ruas jalan tersebut," kata dia.
Selain itu, TAF Haikal yang juga mantan Ketua Forum LSM Aceh itu menilai bahwa berita-berita yang disajikan ANTARA selama ini juga berimbang dan mengangkat berbagai sisi pandangan dan pendapat masyarakat terkait situasi terkini yang terjadi di Aceh.
"ANTARA kami nilai telah memberi ruang kepada semua pihak menyampaikan aspirasinya, terutama jika ada sebuah kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat banyak," kata dia menjelaskan.
LKBN ANTARA, TAF Haikal juga menilai bahwa telah berperan membantu pemerintah dan masyarakat untuk memperkenalkan aneka produk dan potensi yang dimiliki provinsi ini ke nasional dan manca negara, melalui pemberitaan yang disiarkan lembaga itu.
(T.A042/H011)
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/288747/kpbs--antara-jembatan-aspirasi-daerah-ke-nasional
Langganan:
Postingan (Atom)