Politik Aceh Baru Stabil pada 2017

Mohamad Burhanudin | Nasru Alam Aziz | Selasa, 22 Mei 2012 | 23:45 WIB

Kompas/Nina Susilo Pilkada Aceh

1

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Kondisi politik di Aceh diperkirakan baru akan mencapai kestabilan setelah tahun 2017 mendatang atau setidaknya saat pemilihan umum kepala daerah yang ketiga di provinsi ini. Saat ini kondisi politik di Aceh masih belum lepas dari situasi setelah konflik sehingga kondisi yang ada masih labil.
Demikian disampaikan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, dalam acara evaluasi Pilkada Aceh 2012 yang digelar oleh Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA), Selasa (22/5/2012).
Situasi setelah konflik masih sangat berpengaruh dalam politik Aceh saat ini, termasuk dalam hajatan Pilkada 2012. Suasana yang mencekam dan belum lepasnya isu-isu perdamaian dan rekonsiliasi dalam arena politik merupakan salah wujud dari situasi seusai konflik. Itu pula yang agak membedakan antara kondisi politik lokal Aceh dan daerah lain di Indonesia.
"Jadi, menilai prospek demokrasi di Aceh saat ini mungkin kurang fair jika tak melihat dulu sampai pilkada yang ketiga atau keempat, atau setelah tahun 2017 nanti. Jika tak ada lagi konflik di Aceh, saya yakin akan stabil tahun 2017. Tapi, kalau tetap mencekam seperti sekarang tetap belum bisa diharapkan," kata Saifuddin.
Pilkada Aceh lalu, menurut dia, masih belum sepenuhnya memenuhi unsur tercapainya demokrasi yang substansial. Pilkada masih sekadar memenuhi unsur demokrasi yang bersifat prosedural.
Hal tersebut tecermin dari masih minimnya pencapaian atas terwujudnya pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan budaya politik yang bertumpu pada kepercayaan kepada otoritas penyelenggara. Masalah dasar hukum dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pilkada mewarnai pelaksanaan pilkada di Aceh.
Hak pilih rakyat secara umum sudah terjamin meskipun dalam berbagai kasus banyak ditemukan kesalahan daftar pemilih tetap, ada kecurangan, dan kekerasan. "Namun itu hanya menjadi diskusi di warung kopi saja karena institusi yang ada gagal membuktikannya," kata dia.
Di pihak lain, baik partai politik di Aceh maupun calon independen juga gagal menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat serta regenerasi kader. Hal ini tampak pada minimnya kampanye-kampanye politik yang mendidik dan mengarah pada ajakan positif kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Juru Bicara Kaukus Barat Selatan, Taf Haikal, mengatakan, pada tahap awal, politik di Aceh sebenarnya tak pernah diarahkan untuk menuju demokrasi. Awalnya, politik Aceh hanya diarahkan sekadar dari situasi konflik ke situasi damai.
"Bahkan, keberadaan calon independen dan partai politik lokal sebenarnya dulu muncul pertama kali di Aceh bukan atas pertimbangan penciptaan demokrasi. Semuanya didasari niat kepentingan politik seusai konflik. Oleh karena itu, tak heran calon independen pada pilkada 2012 lalu pun menjadi masalah dan diperdebatkan keberadaannya, meski di Aceh-lah hal itu pertama kali muncul," tuturnya.
Lebih jauh dia mengatakan, saat ini yang terpenting bagi masyarakat sipil di Aceh adalah menjaga agar pemerintahan baru yang dihasilkan dari pilkada ini berjalan sesuai rel. Jika produk pilkada yang ada saat ini gagal mewujudkan situasi yang lebih baik, maka di situlah persoalan baru Aceh akan muncul.

http://regional.kompas.com/read/2012/05/22/23454258/Politik.Aceh.Baru.Stabil.pada.2017

Uang Minyak bukan Money Politic

Rabu, 23 Mei 2012 12:12 WIB

 

BANDA ACEH - Pakar Hukum Saifuddin Bantasyam berpendapat, pemberian uang makan atau biaya transport yang kerap disebut uang minyak oleh kandidat kepala daerah kepada timses dan pendukungnya, tidak bisa serta merta dikategorikan sebagai money politic (politik uang). Jika dalam jumlah yang masih wajar, pemberian uang itu masih bisa ditoleransi sebagai cost politic (biaya politik).

“Saya rasa kalau seorang calon menyerahkan uang kepada timsesnya guna dibagi ke masyarakat sebagai uang makan dan uang minyak karena ikut kampanye, itu masih bisa dikatakan cost politic. Sedangkan money politic adalah menyerahkan uang dengan unsur memaksa memilih kandidat tertentu,” kata Saifuddin, di Banda Aceh, Selasa (22/5).

Pernyataan itu diungkap Saifuddin Bantasyam menjawab pertanyaan peserta diskusi “Evaluasi Hasil Pilkada Kota Banda Aceh” di kantor Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Gampong Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa (22/5).  Diskusi yang dimoderatori aktivis LSM, Taf Haikal itu, diikuti Ketua Panwas Banda Aceh Andriansyah, para aktivis, dan kalangan jurnalis.

Pada bagian lain, Saifuddin yang hadir sebagai pembicara tunggal menyatakan, Pilkada Banda Aceh 2012, menunjukkan sulitnya mencari calon kepala daerah dari kader partai politik. Selain pasangan incumbent Mawardy-Illiza, parpol nasional lain tak berani mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dari kader partainya sendiri.

“Misalnya PKS tak mengusung kader dari partainya sendiri, tapi ikut mengusung pasangan Aminullah Usman/Tgk Muhibban yang merupakan orang di luar partainya. Ini ada yang kurang dari segi pendidikan terhadap kader partai politik, MaTA harus meneliti hal ini,” kata Saifuddin, didampingi Koordinator MaTA Alfian.

Menurut Dosen Fakultas Unsyiah ini, selain Banda Aceh, di kabupaten/kota lainnya juga ada kecendrungan parnas tak mengusung calon dari kader partai mereka sendiri. “Ya ini mungkin disebabkan parnas masih kalah dominasi dengan Partai Aceh (PA) yang mengusung calonnya sendiri. MaTA juga harus meneliti hal ini,” kata Saifuddin.(sal) 

 

http://aceh.tribunnews.com/2012/05/23/uang-minyak-bukan-money-politic

Gangguan Frekuensi RAPI Semakin Parah

 Senin, 21 Mei 2012 12:35 WIB

Ketua RAPI terpilih Kecamatan Luengbata, Umriansyah (kiri) menerima pataka dari Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal pada pelantikan pengurus RAPI Luengbata di Aula Gedung Terminal Terpadu Banda Aceh, Minggu (20/5). SERAMBI/NASIR NURDIN

* 

Relawan Bencana Desak Penertiban

BANDA ACEH - Musyawarah Kecamatan (Muscam) II RAPI Luengbata, Kota Banda Aceh, Minggu (20/5), selain membentuk kepengurusan baru diketuai Umriansyah (JZ01BUN) juga melahirkan rekomendasi yang salah satunya mendesak intervensi pemerintah dan pihak berwenang menertibkan gangguan di frekuensi RAPI yang cenderung semakin parah.

Rekomendasi Komisi A dan B Muscam II RAPI Kecamatan Luengbata itu ditujukan kepada Ketua RAPI Kota Banda Aceh dan Pengurus RAPI Aceh untuk segera dikoordinasikan dengan pihak berwenang, termasuk Balai Monitoring (Balmon) selaku lembaga teknis Ditjen Postel di daerah.

Umriansyah didampingi sekretarisnya, Dedi Supriadi (JZ01BDE) mengatakan, yang mendesak ditindaklanjuti adalah gangguan frekuensi pada fasilitas repeater 143.575 Mhz yang digunakan oleh relawan RAPI untuk bantuan komunikasi bencana maupun keadaaan darurat lainnya.

Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal (JZ01BTH) membenarkan gangguan di range frekuensi RAPI telah berlangsung cukup lama dan diyakini bertujuan untuk melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi RAPI. Apalagi, pascagempa 8,5 SR yang mengguncang Aceh pada 11 April 2012 semakin banyak masyarakat menggunakan radio komunikasi dua arah yang disiagakan pada jalur RAPI.

“Sepertinya ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk pembusukan organisasi atau melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap RAPI. Sebagai organisasi legal yang dilindungi undang-undang, kami berhak mendapatkan proteksi pemerintah. Saya pikir wajar jika lahir rekomendasi itu,” kata Haikal.

Bentuk gangguan, kata Haikal adalah penjimeran (spoting signal) disertai audio (suara) dengan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak pantas diucapkan di frekuensi terbuka. “Kami minta intervensi pemerintah dengan aparat keamanannya untuk menertibkan. Ini juga penting agar tidak terjadi benturan di lapangan,” tandas Haikal.

Muscam II RAPI Luengbata di Gedung Terminal Terpadu Banda Aceh dibuka oleh Camat Luengbata, Drs Muhammad Hidayat. Dia berharap RAPI terus berkiprah, baik dalam kondisi normal maupun bencana.

Pengurus baru RAPI Luengbata merupakan kelanjutan periode sebelumnya yang diketuai Fauzi SE (almarhum). Adapun pengurus inti untuk periode dua tahun ke depan masing-masing Umriansyah (ketua), Rino Alfian (JZ01BRL) wakil ketua, Dedi Supriadi (JZ01BDE) sekretaris, dan Supomo (JZ01BBO) sebagai bendahara. Kepengurusan yang dilengkapi beberapa seksi tersebut dilantik Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal.(nas)

Aneka - Senin, 30 Apr 2012 00:32 WIB

Trauma Gempa Aceh Belum Pulih

int

Beberapa hari terakhir, masyarakat di sejumlah daerah di Aceh kembali diresahkan dengan isu yang beredar melalui pesan singkat (SMS) terkait prediksi gempa bumi.

Kemudian isu dari pesan singkat telepon seluler itu pun cepat beredar. Ada yang percaya dan juga tidak sedikit warga yang mengabaikan dengan keyakinan bahwa tidak ada ilmuan dapat memprediksikan tentang kapan gempa terjadi.

Bagi warga yang termakan isu bakal terjadi gempa dahsyat seperti isi pesan SMS itu mulai khawatir, terutama penduduk yang bermukim di pesisir pantai, seperti di Kabupaten Aceh Jaya. Ratusan orang pun bergegas mengungsi ke dataran tinggi pada Rabu (25/4).

Di Kota Banda Aceh, sebagian warga juga mulai termakan isu gempa dahsyat seperti pesan SMS itu, termasuk sejumlah pelajar yang takut ke sekolah.

Isu gempa dahsyat yang diprediksi akan terjadi antara pukul 15.00-16.00 WIB pada Rabu (25/4) seperti beredar dari pesan SMS itu juga mempengaruhi sebagian orang di Kota Banda Aceh.

Sebagian pedagang di pasar juga termakan isu bencana gempa tersebut, kemudian menutup usahanya dan segera pulang ke rumah masing-masing.

Dalam beberapa tahun terakhir pascagempa berkekuatan 8,9 Skala Richter yang disertai tsunami pada 26 Desember 2004, bumi Aceh memang belu sepi dari guncangan gempa bumi.

Terakhir, gempa bumi berkekuatan 8,5 Skala Richter juga menguncang Aceh pada 11 April 2012. Guncangan gempa bumi yang berpusat di perairan laut Pulau Simeulue itu membuat kepanikan luar bisa dikalangan masyarakat Aceh.

Tsunami 26 Desember 2004 di Aceh, membuat "Indonesia menanggis" karena hampir 200 ribu penduduk kawasan pesisir pantai Aceh meninggal dunia dan hilang.

Karenanya, jika muncul kepanikan warga saat gempa atau berhembusnya isu tentang bakal terjadinya bencana bagi masyarakat Aceh sesuatu yang "manusiawi" karena pengalaman 26 Desember 2004.

Namun isu bakal terjadi gempa bumi dahsyat yang beredar dari pesan SMS beberapa hari lalu dikecam sejumlah pihak, karena telah berdampak keresahan masyarakat di provinsi ujung paling barat Pulau Sumatera itu.

Bahkan, sebagian warga meminta pemerintah dan aparat kepolisian untuk mengusut sumber pengedar pesan dari SMS yang telah meresahkan masyarakat di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa itu.

Bahkan, para ahli, peneliti dan lembaga pemerintah terkait masalah kebencanaan di Aceh menegaskan bahwa prediksi gempa bumi 12 Skala Richter di sekitar Pulau Sumatra yang beredar di kalangan masyarakat lewat SMS itu sesuatu menyesatkan.

Sampai saat ini, belum ada satu pun ilmuwan di dunia yang mampu memprediksikan kapan terjadinya gempa secara tepat, demikian siaran pers bersama pemerintah, peneliti, ahli dan lembaga kebencanaan di Aceh itu.

Pernyataan bersama dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pusat riset tsunami dan mitigasi bencana (TDRMC) Unsyiah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banda Aceh, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia Aceh dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Provinsi Aceh.

Oleh karena itu, prediksi gempa yang mengikutkan prediksi waktu adalah keliru dan menyesatkan.

Para peneliti dan ahli serta relawan kebencanaan di Aceh itu juga menegaskan bahwa sumber informasi yang dicantumkan di dalam SMS tersebut tidak dikenal di kalangan ilmuwan kegempaan di dunia.

Dari redaksi SMS yang beredar adalah salah dari sudut pandang ilmiah di mana mereka menggunakan SR (Skala Richter) yang sebenarnya tidak dapat digunakan untuk gempa skala besar.

Untuk informasi awal kepada masyarakat bahwa gempa bumi dengan skala richter hanya sampai 10 SR atau lebih tepatnya 10Mw (dalam satuan yang besarnya hampir sama dengan SR).

Untuk itu, BPBA, BMKG dan perwakilan lembaga di Aceh mengimbau masyarakat tidak meneruskan SMS-SMS gempa bumi yang mencantumkan prediksi gempa 12 SR dan waktu terjadinya.

Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal mengharapkan peran serta para ulama dan tokoh masyarakat untuk turut menenangkan warga agar tidak terpengaruh terhadap informasi/SMS gempa bumi yang keliru tersebut.

Namun yang perlu dilakukan masyarakat pada saat ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap bencana khususnya bencana-bencana yang relevan untuk wilayah Aceh seperti gempabumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan lain-lain.

Pernyataan bersama itu juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan arahan yang diberikan dari sumber resmi yaitu BMKG, BPBA, BPBD, dan pemerintah daerah setempat tanpa panik atau khawatir yang berlebihan.

Tidak Perlu Panik

Kalangan ulama mengimbau masyarakat Aceh jangan panik dalam menyikapi informasi yang dihembuskan pihak-pihak tidak bertanggung jawab terkait masalah ramalan gempa bumi.

"Kita tidak perlu terlalu percaya dengan ramalan atau prediksi-prediksi itu, apalagi jika informasi bencana yang menimbulkan kepanikan masyarakat tersebut sumbernya tidak jelas, pesan SMS" kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali.

Pesan SMS itu telah membuat warga gelisah, resah dan khawatir berlebihan, apalagi sampai ada warga yang meninggalkan rumahnya pergi ke gunung seperti penduduk di pesisir pantai Kabupaten Aceh Jaya.

Faisal Ali yang juga Ketua PWNU Aceh itu menjelaskan bahwa Provinsi Aceh masih banyak ulama sebagai guru agama sekaligus tempat bertanya jika ada sesuatu informasi terkait dengan masalah-masalah ghaib.

"Hal-hal yang ghaib itu adalah urusan Allah SWT, termasuk kapan terjadinya gempa bumi. Bahkan, para ilmuwan di dunia melalui peralatan canggihnya hingga kini belum bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi," kata dia.

Bahkan, karena terlalu percayanya terhadap ramalan itu maka membuat setiap orang panik.

"Yang paling tepat, jika kita mendengar sesuatu informasi maka tanyakan kepada para ulama, sehingga bisa menjadi obat penentram jiwa jika kita sedang dihadapi kepanikan akibat berbagai isu atau remalan," katanya menjelaskan.

Tidak ada manusia yang mengetahui hal-hal ghaib, karena itu hanya urusan Allah SWT, seperti soal kematian seseorang.

Sesuai ajaran Islam, katanya, jika umat mengalami kegelisahan maka obatnya adalah perbanyak ibadah, membaca Al Quran dan berzikir serta memohon ampunan dan petunjuk kepada Allah SWT.

Faisal Ali juga meminta berbagai pihak tidak memberikan informasi dan berita yang justru menimbulkan kepanikan masyarakat. Perbuatan itu merupakan dosa besar, apalagi jika ada masyarakat yang terpengaruh, kemudian panik akibat informasi yang disajikan tersebut.

Selain itu, ia juga mengimbau umat Islam khususnya warga di provinsi berpenduduk mayoritas muslim untuk terus meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT semoga diampuni dosa dan dijauhi dari marabahaya dan bencana alam.

"Pengajian di kampung-kampung harus diramaikan. Segala bentuk maksiat harus disingkirkan, sehingga Allah SWT terus melindungi kita dari marabahaya dan bencana alam," katanya menambahkan.

Kerusakan di atas bumi akibat ulah manusia. Jangan biarkan maksiat dan perbuatan yang melanggar hukum terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dari kebaikan yang dikerjakan, maka Allah SWT pasti akan melimpahkan rahmatNya kepada penduduk bumi.(Ant/Azhari)

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/30/48345/trauma_gempa_aceh_belum_pulih/

Isu SMS Gempa 12 SR di Aceh

Kamis, 26 April 2012, 22:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah bersama lembaga terkait masalah kebencanaan di Aceh menegaskan bahwa prediksi gempa bumi 12 Skala Richter (SR) di sekitar Pulau Sumatra yang beredar di kalangan masyarakat lewat pesan singkat (SMS), sesuatu kekeliruan dan menyesatkan.

Sampai saat ini, belum ada satu pun ilmuwan di dunia yang mampu memprediksikan kapan terjadinya gempa secara tepat, demikian siaran pers, Kamis.

Siaran pers bersama itu dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pusat riset tsunami dan mitigasi bencana (TDRMC) Unsyiah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banda Aceh, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia Aceh dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Provinsi Aceh.

Oleh karena itu, prediksi gempa yang mengikutkan prediksi waktu adalah keliru dan menyesatkan.

Para peneliti dan ahli serta relawan kebencanaan di Aceh itu juga menegaskan bahwa sumber informasi yang dicantumkan di dalam SMS tersebut tidak dikenal di kalangan ilmuwan kegempaan di dunia.

Dari SMS yang beredar, salah satu dari sudut pandang ilmiahnya di mana mereka menggunakan SR (Skala Richter) yang sebenarnya tidak dapat digunakan untuk gempa skala besar. Untuk informasi awal kepada masyarakat, bahwa gempa bumi dengan skala richter hanya sampai 10 SR atau lebih tepatnya 10Mw (dalam satuan yang besarnya hampir sama dengan SR).

Untuk itu, BPBA, BMKG dan perwakilan lembaga di Aceh mengimbau masyarakat tidak meneruskan SMS-SMS gempa bumi yang mencantumkan prediksi gempa 12 SR dan waktu terjadinya.

Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal mengharapkan peran serta para ulama dan tokoh masyarakat untuk turut menenangkan warga agar tidak terpengaruh terhadap informasi/SMS gempa bumi yang keliru tersebut.

Namun yang perlu dilakukan masyarakat pada saat ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap bencana khususnya bencana-bencana yang relevan untuk wilayah Aceh seperti gempabumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan lain-lain.

Siaran pers itu juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan arahan yang diberikan dari sumber resmi yaitu BMKG, BPBA, BPBD, dan pemerintah daerah setempat tanpa perlu merasa panik atau khawatir yang berlebihan.

Redaktur: Hazliansyah

Sumber: Antara

 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1588538331593738532#editor/target=post;postID=6522485191920712278

Pilkada Aceh

RAPI Turunkan Satgaskom Pilkada

Selasa, 10 April 2012 10:05 WIB

Sabang Libatkan 80 Personel

BANDA ACEH - Organisasi relawan komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh menurunkan puluhan personel untuk memantau dan menginformasikan proses pilkada yang berlangsung di sembilan kecamatan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut, Senin (9/4). Kegiatan serupa juga dilakukan relawan RAPI Kota Sabang, Aceh Besar, dan hampir seluruh kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal (JZ01BTH) kepada Serambi menginformasikan, pelibatan Satgaskom RAPI di pilkada merupakan tindaklanjut rapat koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Pengurus RAPI Aceh. Tugas relawan RAPI sebatas memantau proses pilkada dan menginformasikan berbagai hal yang terkait dengan kamtibmas ke Posko Pilkada Damai Tingkat Provinsi melalui Posko Induk RAPI masing-masing.

Menurut TAF Haikal, selain mengerahkan puluhan relawan RAPI dengan sistem mobile (bergerak) juga disiagakan personel di Posko Induk RAPI, di Kantor RAPI Kota Banda Aceh, Gedung Utama Terminal Terpadu, Batoh.

“Posko induk RAPI Kota Banda Aceh meneruskan informasi dari lapangan ke relawan RAPI di Posko Induk Pilkada Damai Tingkat Provinsi Aceh. Kita juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan, namun semua itu sebatas dilaporkan ke petugas terkait di Posko Pilkada Damai,” katanya.

Di Kota Sabang, relawan RAPI juga diterjunkan untuk memantau proses pilkada di kepulauan tersebut. Untuk tugas pemantauan tersebut, RAPI berada di bawah koordinasi Pemko Sabang.

Ketua RAPI Sabang, Reza Ferdian (JZ01MR) yang juga Kabag Humas Pemko Sabang mengatakan, keterlibatan RAPI untuk membantu Pemko Sabang menyampaikan informasi terkait pilkada kepada masyarakat dan juga memantau situasi kamtibmas.

“Sebagian relawan siaga di posko menginput data ke media  center Pemko Sabang. Setiap TPS dipantau oleh anggota secara bergantian,” kata Reza. Tugas serupa juga dilakukan relawan RAPI Kabupaten Aceh Besar, dan berbagai kabupaten/kota lainnya di Aceh.(nas/gun)

http://aceh.tribunnews.com/2012/04/10/rapi-turunkan-satgaskom-pilkada

Uji Kejujuran Kandidat Gubernur Aceh dari Laporan Kekayaan

Jum`at, 30 Maret 2012 20:19 WIB

Banda Aceh - Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) menyatakan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh menjadi barometer bagi masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya pada pilkada 9 April 2012.

"Saya tidak pada posisi dukung mendukung kandidat, tapi warga tentunya dapat menjadikan LHKPN calon sebagai salah satu barometer dalam menentukan pilihannya pada hari H pencoblosan nanti," kata jubir KPBS TAF Haikal di Banda Aceh, Jumat.

Artinya, katanya, masyarakat dapat melihat apakah LHKPN yang disampaikan para calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh itu sudah jujur atau tidak.

"Dan jika dari LHKPN itu tidak jujur, maka dipastikan diragukan kejujuran seseorang saat ia nanti terpilih menjadi pemimpin," kata TAF Haikal yang juga mantan direktur eksekutif Forum LSM Aceh.

Sementara itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk mengumumkan kepada publik LHKPN para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang maju di pilkada 2012.

Uraian LHKPN tersebut meliputi harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, harta bergerak seperti alat transportasi, peternakan, perikanan, perkebunan, sampai kepada kepemilikan logam mulia, kemudian surat berharga, giro dan setara kas lainnya, serta utang dan piutang.

Penyerahan LHKPN kepada KPK, menurut Ketua kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh Nurjani Abdullah, merupakan salah satu ketentuan yang harus ditempuh setiap kandidat saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Akan tetapi KIP tidak punya kewenangan apa pun untuk menyatakan apakah laporan kekayaan para kandidat ini sudah jujur atau tidak," ujar Nurjani.

KPK, menurut dia, untuk saat ini hanya mencatat data yang diserahkan para kandidat. Data itu kemudian direkap lalu diserahkan kembali ke KIP Aceh untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

KIP Aceh dalam penyerahan LHKPN ini dapat bertindak selaku fasilitator. Artinya para pasangan kandidat dapat menitipkan LHKPN mereka untuk disampaikan oleh KIP ke KPK. Bisa juga KIP hanya menerima tanda terima dari KPK atas LHKPN yang diserahkan langsung oleh masing-masing kandidat.

Publikasi harta kekayaan penyelenggara negara, kata Nurjani, merupakan salah satu upaya membangun transparansi dalam pilkada.

LHKPN calon gubernur Tgk Ahmad Tajuddin yang disampaikan ke KIP senilai Rp1,573 miliar, calon wakilnya yakni Teuku Suriansyah Rp2,062 miliar. Sementara cagub Irwandi Yusuf memiliki kekayaan mencapai Rp9,002 miliar dan calon wakilnya Muhyan Yunan Rp8,709 miliar.

Harta kekayaan calon gubernur Darni M Daud sebesar Rp5,102 miliar dan wakilnya Ahmad Fauzi memiliki kekayaan senilai Rp1,784 miliar. Selanjutnya calon gubernur Muhammad Nazar memiliki harta senilai Rp1,287 miliar dan tabungan dalam bentuk valas sebesar 2.500 dolar AS. Calon wakilnya Nova Iriansyah memiliki kekayaan Rp3,048 miliar.

Sedangkan calon gubernur Aceh yang diusung Partai Aceh yakni Zaini Abdullah memiliki harta kekayaan yang dilaporkan senilai Rp99.788.369 dan wakilnya Muzakir Manaf sebesar Rp66.359.878. [003-antara]

http://theglobejournal.com/politik/uji-kejujuran-kandidat-gubernur--aceh-dari-laporan-kekayaan/index.php