Ditulis pada 05-06-2011 13:04:05 WIB
By: Azhari.
Banda Aceh (Phinisinews) - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sering menangkap basah warga yang sedang memotong kayu di kawasan hutan, meski pihaknya tidak berhenti mengkampanyekan pentingnya menyelamatkan hutan di provinsi itu.
Bahkan, kebijakan untuk menyelamatkan hutan lahir di awal kepemimpinan Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh, yakni "moratorium logging" atau penghentian sementara tebang hutan di seluruh provinsi itu.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 05/INSTR/2007 tentang pemberlakuan "Moratorium Logging" di seluruh provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
Ironisnya, aksi penebangan hutan di tengah-tengah kampanye "penghentian sementara tebang hutan" tidak hanya terjadi di pedalaman tapi juga di wilayah yang kerap banyak dikunjungi seperti kawasan Saree, perbatasan antara Kabupaten Aceh Besar dan Pidie.
Sepuluh tahun lalu, kiri dan kanan badan jalan Banda Aceh-Medan di kawasan Saree, rimbun dan sejuk karena lebatnya pohon pinus namun kini hanya terlihat tanaman muda seperti jagung, pisang dan deretan kios-kios milik masyarakat.
Kesejukan kawasan Saree sudah berubah menjadi udara gerah karena kerimbunan pinus-pinus berganti dengan bangunan beratap seng (kios dan gubuk serta restoran).
Kawasan Saree yang terkenal dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan itu luas arealnya sekitar 6.622 hektare, memiliki dua gunung legendaris di Aceh, yaitu Gunung Seulawah Agam dan Gunung Seulawah Dara.
Kini, di kawasan itu kerap terdengar deru mesin chin saw (pemotong kayu) menumbangkan pinus-pinus meski disampingnya terpancang sebuah papan berdiameter 1x2 meter, bertuliskan "dilarang menebang kayu di kawasan lindung" lengkap dengan sanksi hukum.
Gubernur Irwandi Yusuf juga sempat memorgoki sejumlah orang yang sedang menebang pohon pinus di lintasan jalan negara Banda Aceh-Medan, kawasan Saree beberapa waktu lalu.
"Kalau dilintasan orang banyak saja berani menebang hutan, konon lagi di pedalaman. Itu tidak bisa dibiarkan dan pemerintah harus tegas jika komit dalam menyelamatkan lingkungan hidup di Aceh," kata Imran, warga Banda Aceh.
Belum lama ini, gubernur juga sempat menangkap basah seorang warga di pedalaman Aceh yang sedang memotong kayu yakni di kawasan Beutong, atau jalan Takengon (Aceh Tengah) menuju Kabupaten Nagan Raya.
Saat itu, gubernur Aceh langsung menanyakan siapa pemilik kayu balok yang tersusun rapi di kawasan hutan lindung itu kepada seorang warga setempat. "Siapa punya kayu ini," tanya Irwandi.
"Kalu tumpukan kecil ini saya punya, untuk mendirikan rumah. Sementara tumpukan besar kayu balok itu saya tidak tahu siapa pemiliknya, sebab tidak pernah jumpa orangnya," kata Abubakar, warga setempat.
Kebijakan "penghentian sementara tebang hutan" di tanah rencong dalam upaya penyelamatan hutan Aceh yang tersisa melalui redesign (penataan ulang), reforestasi (penanaman kembali hutan) dan reduksi deforestasi (menekan laju kerusakan hutan) atau singkatan konsep "3R".
Konsep "3R" yang digagas pemerintah itu diharapkan akan mampu mewujudkan "Hutan Lestari Rakyat Aceh Sejahtera".
Jeda pembalakan kayu adalah pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktivitas penebangan kayu skala kecil dan besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyerukan kepada masyarakat untuk segera berhenti melakukan perambahan hutan, terutama di kawasan lindung sepanjang jalan Takengon (Aceh Tengah)-Beutong (Nagan Raya).
"Ini merupakan kawasan yang harus dilindungi. Saya minta aksi perambahan hutan harus segera dihentikan, sebab jika dibiarkan berlangsung maka ke depan akan menjadi bencana," katanya.
Hal itu disampaikan ketika menyaksikan langsung kawasan hutan yang telah gundul di sepanjang ruas jalan antara Kabupaten Aceh Tengah-Nagan Raya, pedalaman Provinsi Aceh.
Untuk mencegah jangan sampai pembalakan kayu maka ia meminta bupati di kedua kabupaten itu tidak tutup mata, jaga jangan sampai kawasan hutan di daerahnya masing-masing digunduli.
"Saya berharap para lebih aktif mengontrol kawasan hutan, apalagi di wilayah yang dilindungi seperti Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)," katanya.
Menurut dia, kegiatan pembukaan lahan dan penebangan dihutan lindung tersebut seakan-akan pembiaran oleh kabupaten sehingga masyarakat menilai hal itu boleh dilakukan.
"Jika tidak ada larangan maka banyak masyarakat yang akan melakukan pembukaan lahan dan menebang kayu di hutan lindung. Seluruh kepala daerah saya meningkatkan sosialisasi dan pengawasan hutan lindung untuk mendukung program 'moratorium loging' yang telah dideklarasikan Pemerintah Aceh 2007," katanya.
Belum dicabut
Irwandi Yusuf menegaskan kembali bahwa kebijakan "penghentian sementara tebang hutan" belum dicabut, sebagai salah satu upaya untuk mencegah kerusakan hutan di provinsi itu.
"Moratorium logging atau penghentian sementara tebang hutan itu sebagai salah satu upaya kami mencegah kerusakan hutan khususnya di Aceh dan kebijakan sejak 2007 tersebut hingga kini masih berlaku," katanya.
Kendati demikian gubernur juga mengakui masih ada aksi pembalakan hutan di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut.
"Tapi yang harus dicatat dengan adanya kebijakan 'moratorium logging' itu sudah lumayan maju dalam upaya mencegah aksi perambahan hutan di Aceh, dibandingkan di provinsi lain di Indonesia," kata dia menjelaskan.
Sebab, katanya, masalah pencurian kayu itu tidak pernah habis-habisnya jika tidak didukung oleh seluruh masyarakat.
"Yang jelas, upaya pembalakan hutan secara besar-besaran seperti yang terjadi puluhan tahun silam, maka hari ini tidak kita temukan lagi di Aceh," ujar Irwandi Yusuf.
Jika selama ini terjadi banjir yang disertai material lumpur dan kayu gelondongan, Gubernur menyebutkan itu merupakan pembalakan hutan yang dilakukan sebelum adanya kebijakan "penghentian sementara tebang hutan" di Aceh.
Di pihak lain, ia juga menjelaskan Pemerintah Aceh telah melakukan pemberdayaan bagi masyarakat khususnya yang berdomisili di kawasan pinggir hutan melalui bantuan bibit tanaman palawija.
"Tapi itu semua terkadang tidak menyurutkan segelintir orang menebang kayu, sebab sebagian kecil mereka beranggapan bahwa hasil pertanian lebih kecil dibanding dengan menebang satu batang kayu di hutan, dan langsung memperoleh uang," kata dia.
Data Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyebutkan mulai tahun 1980 hingga 2008, luas hutan Aceh telah berkurang hingga 914.422 hektare dari total luas 5.675.850 hektare.
Artinya, seluas 32.657 hektare hutan dibabat setiap tahun. Tahun 2008, luas hutan Aceh tinggal 61,42 persen. Diperkirakan jika alih fungsi lahan terus terjadi di Aceh maka luas tutupan hutan Aceh menyusut.
Alih fungsi lahan dinilai sebagai penyebab lahan kritis di Aceh. Alih fungsi ini disertai pembalakan liar, pembakaran hutan, dan kegiatan pembukaan perkebunan dan pertanian yang tak mengikuti teknik konservasi tanah. Total luas lahan kritis di Aceh mencapai 1, 6 juta hektare.
Sementara itu, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Aceh TAF Haikal, menilai kebijakan "moratorium logging" sudah lumayan untuk mencegah perambahan hutan meski belum memenuhi harapan masyarakat.
"Artinya, kebijakan itu sudah berhasil menekan lajunya pembalakan kayu kawasan hutan Aceh, tapi disisi lain seharusnya diikuti untuk memastikan ketersediaan kayu bagi kebutuhan masyarakat," kata dia.
Seharusnya, kata dia Pemerintah Aceh mencari solusi untuk penanaman kayu yang bisa berproduksi bagi kebutuhan masyarakat sehingga kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan tetap lestari.
Akan tetapi, TAF Haikal menilai jika kebijakan "moratorium logging" dari pemerintah Irwandi Yusuf untuk menjaga agar tidak merusak ekosistem lingkungan dari sudut pandang sektor pertambang, sangat bertolak belakang.
"Artinya 'moratorium logging' sebuah kebijakan untuk menjamin penyelamatan hutan, tapi jika masalah pertambangan dibiarkan beroperasi maka sangat bertolak belakang," katanya.
Apa artinya sebuah "moratorium logging" jika pertambangan dibuka lebar bagi investor. Bukankah beroperasinya tambang itu sama artinya menggrogoti alam dari bawah, ujar TAF Haikal.
Ia juga sepakat jika masyarakat bersatu menolak rencana eksploitasi tambang di sejumlah daerah, khususnya di kawasan pesisir barat dan selatan Aceh, karena potensi ekonomi sektor pertanian dan perikanan masih memungkinkan digarap.
Sementara pihak Walhi Aceh juga mendukung sepenuhnya upaya masyarakat seperti di Kabupaten Aceh Barat Daya yang menolak kehadiran perusahaan tambang sebagai upaya mencegah kerusakan hutan dan alam sekitarnya.
"Pernyataan masyarakat menolak kehadiran perusahaan tambang di daerah mereka sudah tepat dan kami mendukung penolakan tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh TM Zulfikar.
Sekelompok masyarakat Aceh Barat Daya mendesak Gubernur Aceh tidak mengeluarkan izin apa pun terkait aktivitas pertambangan karena keberadaannya membawa petaka.
Menurut Zulfikar, penolakan tersebut telah menumbuh kesadaran kolektif masyarakat dalam mencegah kerusakan alam, sehingga terhindar dari potensi bencana.
"Kami pernah berdialog dengan pemuka masyarakat di sejumlah gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya. Masyarakat sepakat menolak bila daerahnya dieksploitasi dan hancur atas nama pertumbuhan ekonomi semu," sebut dia.
"Masyarakat mengkhawatirkan hancurnya kawasan hutan sebagai penyimpan air. Bisa dibayangkan bila sumber air rusak dan tercemar. Jangan sampai warga baru sadar ketika keberadaan tambang sudah menjadi bencana," katanya.
"Penghentian sementara tebang hutan akan berarti jika pemerintah bisa menjamin ketersediaan kayu yang cukup untuk kebutuhan masyarakat, disamping menjaga kawasan hutan tetap lestari tanpa digerogoti dari bawah karena aksi penambangan.
(Sumber: AntaraNews)
http://www.phinisinews.com/read/2011/6/5/3108-ketika_penghentian_sementara_tebang_hutan_aceh_dipertaruhkan
Minggu, 05 Juni 2011
Senin, 30 Mei 2011
Pemprov Aceh Janji Cabut Izin Tambang Tak Sesuai Prosedur
lavinda |
Sabtu, 28/05/2011 01:01 WIB
Jakarta - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Aceh Said Ikhsan menegaskan pihaknya sedang berupaya mencabut izin pertambangan yang tidak sesuai prosedur di wilayah Aceh.
"Sekarang kami sedang meminta kabupaten untuk mencabut izin pertambangan yang dikeluarkan tidak sesuai prosedur," tegas Said seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima www.today.co.id, Jumat (27/5/2011).
Pernyataan ini diungkapkan untuk menanggapi desakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan beberapa LSM lain yang sebelumnya meminta Pemerintah Provinsi Aceh berhati-hati dalam mengeluarkan izin penambangan di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, Juru bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan TAF Haikal menyayangkan aparatur pemerintah yang dengan mudah mengeluarkan izin tambang, tetapi tak mampu mengontrolnya.
"Wajar saja jika investor tambang mempertahankan assetnya kalau ada masalah, pemerintah diam saja," katanya.
Selain WALHI dan Kaukus Pantai Barat-Selatan, LSM lain yang turut dalam audiensi kali ini ialah Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan ACSTF.
Pada dasarnya, Aceh merupakan satu-satunya daerah yang telah memiliki dan dapat mengontrol Izin Usaha Penambangan (IUP)-nya sendiri. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Provinsi Aceh meminta kabupaten untuk mencabut izin pertambangan yang tak sesuai prosedur.
(lav/lav)
http://today.co.id/read/2011/05/28/34844/pemprov_aceh_janji_cabut_izin_tambang_tak_sesuai_prosedur
Sabtu, 28/05/2011 01:01 WIB
Jakarta - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Aceh Said Ikhsan menegaskan pihaknya sedang berupaya mencabut izin pertambangan yang tidak sesuai prosedur di wilayah Aceh.
"Sekarang kami sedang meminta kabupaten untuk mencabut izin pertambangan yang dikeluarkan tidak sesuai prosedur," tegas Said seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima www.today.co.id, Jumat (27/5/2011).
Pernyataan ini diungkapkan untuk menanggapi desakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan beberapa LSM lain yang sebelumnya meminta Pemerintah Provinsi Aceh berhati-hati dalam mengeluarkan izin penambangan di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, Juru bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan TAF Haikal menyayangkan aparatur pemerintah yang dengan mudah mengeluarkan izin tambang, tetapi tak mampu mengontrolnya.
"Wajar saja jika investor tambang mempertahankan assetnya kalau ada masalah, pemerintah diam saja," katanya.
Selain WALHI dan Kaukus Pantai Barat-Selatan, LSM lain yang turut dalam audiensi kali ini ialah Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan ACSTF.
Pada dasarnya, Aceh merupakan satu-satunya daerah yang telah memiliki dan dapat mengontrol Izin Usaha Penambangan (IUP)-nya sendiri. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Provinsi Aceh meminta kabupaten untuk mencabut izin pertambangan yang tak sesuai prosedur.
(lav/lav)
http://today.co.id/read/2011/05/28/34844/pemprov_aceh_janji_cabut_izin_tambang_tak_sesuai_prosedur
Izin Pertambangan Merajalela ; Barat Selatan Aceh Terancam Bencana Besar
Banda Aceh, (Analisa)
Masyarakat di kawasan pantai barat selatan Provinsi Aceh saat ini merasa khawatir akan terjadinya bencana alam besar yang akan mengancam kehidupan mereka di masa yang akan datang menyusul akan beroperasinya sejumlah perusahaan pertambangan di daerah mereka.
Beroperasinya belasan perusahaan tambang khususnya yang bergerak di bidang eksplorasi dan ekspoitasi bijih besi dan emas tersebut, menyusul izin dikeluarkan baik oleh Pemerintah Provinsi Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota setempat.
Pemberian izin tersebut terkesan telah mengabaikan sikap penolakan dan protes yang dilancarkan oleh masyarakat di beberapa kabupaten/kota di barat selatan ini seperti Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Subulussalam, dan Aceh Jaya. Pemerintah pun dinilai tak peduli lagi terhadap keselamatan warganya yang merasa terancam.
”Kita sangat menyayangkan pemberian izin pertambangan yang saat ini begitu merajalela, yang dilakukan Pemprov Aceh maupun beberapa kabupaten/kota. Seharusnya, mereka lebih mengutamakan keselamatan rakyatnya dari ancaman bencana ketimbang mencari untung dari sektor pertambangan,” ujar Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal kepada wartawan, Sabtu (28/5).
Ia mencontohkan, warga dari enam Desa di Kecamatan Jeumpa Aceh Barat Daya telah mengirimkan surat kepada Gubernur Aceh. Surat yang ditandatangani masing-masing Geucik setempat, menolak kehadiran PT Juya Aceh Minning (JAM) dan perusahaan tambang lainnya yang akan melakukan eksploitasi dan eksplorasi bijih besi di kawasan mereka.
Selain itu, mereka meminta Gubernur Aceh agar tidak mengeluarkan izin apa pun terkait aktifitas pertambangan di kawasan mereka. “Masyarakat sepakat menolak daerah mereka dieksploitasi dan hancur atas nama pertumbuhan ekonomi semu. Bukti-bukti kerusakan akibat kegiatan penambangan seperti di Manggamat tampak nyata, mengapa masih juga mengizinkan tambang,” kecamnya.
Haikal mengatakan, dari 109 data perusahaan tambang tahun 2010 lalu, sedikitnya 66 perusahaan yang menjalankan pertambangan di wilayah Barat Selatan. Kemudian ada tiga perusahaan yang sudah mengantongi AMDAL-nya, yaitu di Aceh Jaya, Subulussalam dan Aceh Selatan.
Peruntukkan izin-izin investasi pertambangan di Aceh jangan diberikan seenaknya. Pemprov Aceh harus mengkaji lebih dalam lagi karena termasuk daerah yang rawan terhadap bencana. Pasalnya, kalau HPH menebang di atas permukaan bumi, tapi kalau pertambangan itu bisa mengorek bumi dan sangat besar resiko terjadinya bencana.
Ia juga mengecam pemilihan sektor tambang sebagai basis pembangunan Aceh sebagaimana yang disebutkan Gubernur Irwandi Yusuf dalam pembukaan Musrenbang RKPA beberapa waktu lalu, karena itu solusi keliru untuk mensejahterakan masyarakat.
”Fakta menunjukkan tidak ada daerah makmur karena tambang. Di Indonesia banyak contoh, seperti Bangka Belitung yang tinggal lubang-lubang besar peninggalan tambang timah, Papua yang gunungnya sudah menjadi danau dikeruk oleh Freeport, tapi masyarakat setempat tetap miskin.
Banyak Konflik
Juga bisa dilihat mulai dari Aceh Selatan hingga Tamiang, banyak terjadi konflik akibat pertambangan. Dari sisi PAD tidak jelas pemasukan dari sektor pertambangan yang masuk ke kas pemerintah. Dari sisi tenaga kerja juga tidak banyak pekerja yang terserap mengingat tambang di Aceh hanyalah tambang mengeruk semata tanpa pengolahan lebih lanjut (pabrik). Pertambangan di Aceh adalah keruk tanah sedalam-dalamnya (penambangan terbuka/open pit), ambil, ekspor dan lalu bekas tambang ditinggalkan begitu saja.
Sementara Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Armia SH menyatakan aktivitas pertambangan sudah sangat jelas akan merusak lingkungan, dan akan menimbulkan dampak seperti terjadinya berbagai bencana.
”Jelas merusak dan berpotensi besar mengundang bencana. Seperti kawasan hutan dan gunung, kita rusak dan mengambil bahan galian. Kerusakan tidak hanya sekitar, tapi juga meluas kemana-mana, apalagi jika tidak diikuti dengan reklamasi kerusakan tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk menghindari bencana alam, pemerintah harus benar-benar bersikap tegas kepada perusahaan. Bagi perusahaan penambang, kata dia, penutupan tambang usai pemanfaatan sudah merupakan keharusan dengan menganggarkan dana penutupan itu dalam komponen biaya perusahaan hingga masa izin berlaku.”Pemerintah, harus benar-benar bisa memastikan apakah perusahaan itu sudah menjalankan kewajibannya melakukan penutupan bekas tambang,” terang Armia. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97117:izin-pertambangan-merajalela--barat-selatan-aceh-terancam-bencana-besar&catid=1020:30-mei-2011&Itemid=216
Masyarakat di kawasan pantai barat selatan Provinsi Aceh saat ini merasa khawatir akan terjadinya bencana alam besar yang akan mengancam kehidupan mereka di masa yang akan datang menyusul akan beroperasinya sejumlah perusahaan pertambangan di daerah mereka.
Beroperasinya belasan perusahaan tambang khususnya yang bergerak di bidang eksplorasi dan ekspoitasi bijih besi dan emas tersebut, menyusul izin dikeluarkan baik oleh Pemerintah Provinsi Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota setempat.
Pemberian izin tersebut terkesan telah mengabaikan sikap penolakan dan protes yang dilancarkan oleh masyarakat di beberapa kabupaten/kota di barat selatan ini seperti Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Subulussalam, dan Aceh Jaya. Pemerintah pun dinilai tak peduli lagi terhadap keselamatan warganya yang merasa terancam.
”Kita sangat menyayangkan pemberian izin pertambangan yang saat ini begitu merajalela, yang dilakukan Pemprov Aceh maupun beberapa kabupaten/kota. Seharusnya, mereka lebih mengutamakan keselamatan rakyatnya dari ancaman bencana ketimbang mencari untung dari sektor pertambangan,” ujar Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal kepada wartawan, Sabtu (28/5).
Ia mencontohkan, warga dari enam Desa di Kecamatan Jeumpa Aceh Barat Daya telah mengirimkan surat kepada Gubernur Aceh. Surat yang ditandatangani masing-masing Geucik setempat, menolak kehadiran PT Juya Aceh Minning (JAM) dan perusahaan tambang lainnya yang akan melakukan eksploitasi dan eksplorasi bijih besi di kawasan mereka.
Selain itu, mereka meminta Gubernur Aceh agar tidak mengeluarkan izin apa pun terkait aktifitas pertambangan di kawasan mereka. “Masyarakat sepakat menolak daerah mereka dieksploitasi dan hancur atas nama pertumbuhan ekonomi semu. Bukti-bukti kerusakan akibat kegiatan penambangan seperti di Manggamat tampak nyata, mengapa masih juga mengizinkan tambang,” kecamnya.
Haikal mengatakan, dari 109 data perusahaan tambang tahun 2010 lalu, sedikitnya 66 perusahaan yang menjalankan pertambangan di wilayah Barat Selatan. Kemudian ada tiga perusahaan yang sudah mengantongi AMDAL-nya, yaitu di Aceh Jaya, Subulussalam dan Aceh Selatan.
Peruntukkan izin-izin investasi pertambangan di Aceh jangan diberikan seenaknya. Pemprov Aceh harus mengkaji lebih dalam lagi karena termasuk daerah yang rawan terhadap bencana. Pasalnya, kalau HPH menebang di atas permukaan bumi, tapi kalau pertambangan itu bisa mengorek bumi dan sangat besar resiko terjadinya bencana.
Ia juga mengecam pemilihan sektor tambang sebagai basis pembangunan Aceh sebagaimana yang disebutkan Gubernur Irwandi Yusuf dalam pembukaan Musrenbang RKPA beberapa waktu lalu, karena itu solusi keliru untuk mensejahterakan masyarakat.
”Fakta menunjukkan tidak ada daerah makmur karena tambang. Di Indonesia banyak contoh, seperti Bangka Belitung yang tinggal lubang-lubang besar peninggalan tambang timah, Papua yang gunungnya sudah menjadi danau dikeruk oleh Freeport, tapi masyarakat setempat tetap miskin.
Banyak Konflik
Juga bisa dilihat mulai dari Aceh Selatan hingga Tamiang, banyak terjadi konflik akibat pertambangan. Dari sisi PAD tidak jelas pemasukan dari sektor pertambangan yang masuk ke kas pemerintah. Dari sisi tenaga kerja juga tidak banyak pekerja yang terserap mengingat tambang di Aceh hanyalah tambang mengeruk semata tanpa pengolahan lebih lanjut (pabrik). Pertambangan di Aceh adalah keruk tanah sedalam-dalamnya (penambangan terbuka/open pit), ambil, ekspor dan lalu bekas tambang ditinggalkan begitu saja.
Sementara Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Armia SH menyatakan aktivitas pertambangan sudah sangat jelas akan merusak lingkungan, dan akan menimbulkan dampak seperti terjadinya berbagai bencana.
”Jelas merusak dan berpotensi besar mengundang bencana. Seperti kawasan hutan dan gunung, kita rusak dan mengambil bahan galian. Kerusakan tidak hanya sekitar, tapi juga meluas kemana-mana, apalagi jika tidak diikuti dengan reklamasi kerusakan tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk menghindari bencana alam, pemerintah harus benar-benar bersikap tegas kepada perusahaan. Bagi perusahaan penambang, kata dia, penutupan tambang usai pemanfaatan sudah merupakan keharusan dengan menganggarkan dana penutupan itu dalam komponen biaya perusahaan hingga masa izin berlaku.”Pemerintah, harus benar-benar bisa memastikan apakah perusahaan itu sudah menjalankan kewajibannya melakukan penutupan bekas tambang,” terang Armia. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97117:izin-pertambangan-merajalela--barat-selatan-aceh-terancam-bencana-besar&catid=1020:30-mei-2011&Itemid=216
Stop Izin Tambang Jika tak Mampu Kontrol
Sun, May 29th 2011, 10:02
Utama
BANDA ACEH – Aktivis lingkungan dari beberapa LSM mengingatkan pemerintah tentang berbagai persoalan tambang dan dampak buruk pertambangan di Aceh. Salah satu warning yang dikeluarkan elemen sipil tersebut adalah jangan keluarkan izin tambang kalau pemerintah tak mampu mengontrolnya.
Berbagai persoalan seputar masalah pertambangan mengemuka ketika audiensi aktivis lingkungan dari beberapa LSM dengan Kepala Dinas Pertambangan & Energi (Distamben) Aceh, Said Ikhsan, Jumat (27/5). Audiensi yang berlangsung secara dialogis tersebut mendiskusikan berbagai persoalan tambang di Aceh.
Aktivis lingkungan yang melakukan audiensi tersebut adalah Walhi Aceh, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), dan ACSTF.
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), TAF Haikal secara filosofis mengatakan, sejak dahulu bencana memang sudah ada, tak terhindarkan. “Bencana adalah siklus alam. Tapi jangan pula kita memperparah dengan merusak alam seperti penambangan. Tambang itu kan udah dipotong di atas, dikeruk lagi di bawah,” katanya.
TAF Haikal menyayangkan aparatur pemerintah yang dengan mudah mengeluarkan izin tambang tetapi kemudian tidak mampu mengontrolnya. “Wajar saja jika investor tambang mempertahankan asetnya kalau ada masalah, pemerintah diam saja. Agar tak memunculkan kerugian terhadap semua pihak, stop mengeluarkan izin tambang kalau memang tak mampu mengontrolnya,” ujar Haikal ketika audiensi maupun dalam keterangan tambahannya kepada Serambi, kemarin.
Dampak buruk
Direktur Eksekutif Walhi Aceh, T Muhammad Zulfikar menyampaikan berbagai persoalan tambang dan dampak buruk pertambangan di Aceh. “Banyak kajian yang menyatakan korelasi antara pembukaan tambang dan lingkungan hidup selalu negatif,” kata Zulfikar.
Walhi mengkhawatirkan kondisi itu, apalagi Aceh termasuk daerah yang rawan bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan semakin berganda. “Dari dua sampel pertambangan, PT PSU di Manggamat dan PT LSM di Lhoong, sudah menimbulkan konflik sosial. Kayaknya cuma mimpi ada perusahaan tambang yang bisa menerapkan prinsip-prinsip good mining practices, saya belum pernah lihat,” jelas Zulfikar.
Zulfikar menyarankan agar Aceh memaksimalkan dahulu potensi-potensi yang ada seperti agrobisnis, wisata, perikanan, dan lainnya. Apalagi kini menurutnya semua mata tengah melirik Aceh, menantikan keberhasilan program moratorium logging. “Jangan atasnya hijau tapi bawahnya keropos, bolong-bolong,” kata Zulfikar.
Zulfikar mengingatkan apa artinya jika memiliki banyak emas dari pertambangan tetapi hutan dan alam sebagai sumber air menjadi rusak. “Emas nggak ada arti kalau kita tidak ada air yang bisa diminum. Siapkan emas untuk cadangan terakhir, jika yang lain-lain tidak bisa kita olah lagi,” ucapnya.
Sedangkan Rusliadi dari Jatam mengingatkan, konflik tambang di Aceh masih sangat besar. Ia mengambil contoh tambang di Lhoong, yang kebetulan merupakan kampung halamannya.
Keistimewaan
Menanggapi berbagai sorotan dan warning dari aktivis lingkungan, Kadistamben Aceh, Said Ikhsan, mengatakan bahwa Aceh memiliki keistimewaan sendiri dalam mengontrol tambang. “Aceh merupakan satu-satunya daerah yang telah memiliki qanun yang dapat mengontrol IUP-nya sendiri. Sekarang kami sedang meminta kabupaten untuk mencabut izin pertambangan yang dikeluarkan tidak sesuai prosedur,” tandas Said Ikhsan.
Ia memberi contoh, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), tidak ada tawar menawar. Meski di dalam KEL mengandung banyak sekali potensi tambang namun melarang total pembukaan tambang batu bara atau bijih besi di KEL. “Tapi kalau emas, pemerintah akan mempertimbangkannya. Kalau potensinya (emas-red) sangat besar, kita akan duduk, mau diambil sekarang atau nanti,” katanya.
Tambang, kata Said Ikhsan tetap diperbolehkan asal untuk kemakmuran masyarakat banyak dan sebagai cadangan devisa. Data pertambangan yang diberikan menunjukkan saat ini sudah ada 109 perusahaan tambang yang terdaftar. 19 perusahaan di antaranya telah mendapat izin operasi produksi dan empat perusahaan telah melakukan ekspor yaitu satu di Aceh Besar, dua di Kabupaten Abdya, dan satu perusahaan lagi di Aceh Selatan.(sir/nas)
http://m.serambinews.com/news/view/57389/stop-izin-tambang-jika-tak-mampu-kontrol
Utama
BANDA ACEH – Aktivis lingkungan dari beberapa LSM mengingatkan pemerintah tentang berbagai persoalan tambang dan dampak buruk pertambangan di Aceh. Salah satu warning yang dikeluarkan elemen sipil tersebut adalah jangan keluarkan izin tambang kalau pemerintah tak mampu mengontrolnya.
Berbagai persoalan seputar masalah pertambangan mengemuka ketika audiensi aktivis lingkungan dari beberapa LSM dengan Kepala Dinas Pertambangan & Energi (Distamben) Aceh, Said Ikhsan, Jumat (27/5). Audiensi yang berlangsung secara dialogis tersebut mendiskusikan berbagai persoalan tambang di Aceh.
Aktivis lingkungan yang melakukan audiensi tersebut adalah Walhi Aceh, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), dan ACSTF.
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS), TAF Haikal secara filosofis mengatakan, sejak dahulu bencana memang sudah ada, tak terhindarkan. “Bencana adalah siklus alam. Tapi jangan pula kita memperparah dengan merusak alam seperti penambangan. Tambang itu kan udah dipotong di atas, dikeruk lagi di bawah,” katanya.
TAF Haikal menyayangkan aparatur pemerintah yang dengan mudah mengeluarkan izin tambang tetapi kemudian tidak mampu mengontrolnya. “Wajar saja jika investor tambang mempertahankan asetnya kalau ada masalah, pemerintah diam saja. Agar tak memunculkan kerugian terhadap semua pihak, stop mengeluarkan izin tambang kalau memang tak mampu mengontrolnya,” ujar Haikal ketika audiensi maupun dalam keterangan tambahannya kepada Serambi, kemarin.
Dampak buruk
Direktur Eksekutif Walhi Aceh, T Muhammad Zulfikar menyampaikan berbagai persoalan tambang dan dampak buruk pertambangan di Aceh. “Banyak kajian yang menyatakan korelasi antara pembukaan tambang dan lingkungan hidup selalu negatif,” kata Zulfikar.
Walhi mengkhawatirkan kondisi itu, apalagi Aceh termasuk daerah yang rawan bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan semakin berganda. “Dari dua sampel pertambangan, PT PSU di Manggamat dan PT LSM di Lhoong, sudah menimbulkan konflik sosial. Kayaknya cuma mimpi ada perusahaan tambang yang bisa menerapkan prinsip-prinsip good mining practices, saya belum pernah lihat,” jelas Zulfikar.
Zulfikar menyarankan agar Aceh memaksimalkan dahulu potensi-potensi yang ada seperti agrobisnis, wisata, perikanan, dan lainnya. Apalagi kini menurutnya semua mata tengah melirik Aceh, menantikan keberhasilan program moratorium logging. “Jangan atasnya hijau tapi bawahnya keropos, bolong-bolong,” kata Zulfikar.
Zulfikar mengingatkan apa artinya jika memiliki banyak emas dari pertambangan tetapi hutan dan alam sebagai sumber air menjadi rusak. “Emas nggak ada arti kalau kita tidak ada air yang bisa diminum. Siapkan emas untuk cadangan terakhir, jika yang lain-lain tidak bisa kita olah lagi,” ucapnya.
Sedangkan Rusliadi dari Jatam mengingatkan, konflik tambang di Aceh masih sangat besar. Ia mengambil contoh tambang di Lhoong, yang kebetulan merupakan kampung halamannya.
Keistimewaan
Menanggapi berbagai sorotan dan warning dari aktivis lingkungan, Kadistamben Aceh, Said Ikhsan, mengatakan bahwa Aceh memiliki keistimewaan sendiri dalam mengontrol tambang. “Aceh merupakan satu-satunya daerah yang telah memiliki qanun yang dapat mengontrol IUP-nya sendiri. Sekarang kami sedang meminta kabupaten untuk mencabut izin pertambangan yang dikeluarkan tidak sesuai prosedur,” tandas Said Ikhsan.
Ia memberi contoh, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), tidak ada tawar menawar. Meski di dalam KEL mengandung banyak sekali potensi tambang namun melarang total pembukaan tambang batu bara atau bijih besi di KEL. “Tapi kalau emas, pemerintah akan mempertimbangkannya. Kalau potensinya (emas-red) sangat besar, kita akan duduk, mau diambil sekarang atau nanti,” katanya.
Tambang, kata Said Ikhsan tetap diperbolehkan asal untuk kemakmuran masyarakat banyak dan sebagai cadangan devisa. Data pertambangan yang diberikan menunjukkan saat ini sudah ada 109 perusahaan tambang yang terdaftar. 19 perusahaan di antaranya telah mendapat izin operasi produksi dan empat perusahaan telah melakukan ekspor yaitu satu di Aceh Besar, dua di Kabupaten Abdya, dan satu perusahaan lagi di Aceh Selatan.(sir/nas)
http://m.serambinews.com/news/view/57389/stop-izin-tambang-jika-tak-mampu-kontrol
Pemerintah Aceh Agar Hati-hati Keluarkan Izin Tambang
Banda Aceh, (Analisa)
Aktivis lingkungan dari beberapa LSM di Aceh meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) setempat agar hati-hati menerbitkan izin pertambangan. Jika tidak, bencana besar mengancam Aceh.
Direktur Eksekutif Walhi Aceh, TM Zulfikar, mengungkapkan, banyak kajian yang menyatakan korelasi antara pembukaan tambang dan lingkungan hidup selalu negatif. Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi Aceh termasuk daerah rawan bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan semakin berganda.
Sebagai contoh adalah dua pertambangan di Aceh yang sudah menimbulkan konflik sosial.
Dia menyarankan agar Aceh memaksimalkan dahulu potensi-potensi yang ada seperti agrobisnis, wisata, perikanan dan sebagainya. Apalagi kini semua mata tengah melirik Aceh menantikan keberhasilan program jeda tebang.
"Jangan atasnya hijau tapi bawahnya keropos," ujar Zulfikar saat aktivis lingkungan berbagai LSM melakukan pertemuan dengan Distamben Aceh di banda Aceh, Jumat (27/5).
Diutarakannya, tidak ada artinya memiliki emas banyak dari pertambangan jika hutan dan alam sebagai sumber air menjadi rusak.
Sementara itu Rusliadi dari JATAM menyampaikan, konflik tambang di Aceh masih besar. Selain itu juga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.
"Dampak lain, karang di pinggir pantai rusak akibat terbenam lumpur yang dibawa aktivitas pelabuhan pengiriman tambang," ungkap Rusliadi tentang dampak operasional tambang di kampung halamannya di Aceh Besar.
Jangan Diperparah
Sedangkan juru bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan, TAF Haikal secara filosofis mengatakan, sejak dulu bencana memang sudah ada. Bencana adalah siklus alam. Tapi jangan pula memperparah dengan merusak alam seperti penambangan.
Haikal menyayangkan aparatur pemerintah yang dengan mudah mengeluarkan izin tambang tetapi tidak mampu mengontrolnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kadistamben Aceh, Said Ikhsan, mengatakan, Aceh memiliki keistimewaan sendiri dalam mengontrol tambang. Posisi Pemerintah Aceh dalam sektor pertambangan merupakan satu-satunya daerah yang telah memiliki qanun (Perda) tentang izin usaha pertambangan (IUP).
"Sekarang kami sedang meminta kabupaten untuk mencabut izin pertambangan yang dikeluarkan tidak sesuai prosedur," ujarnya.
Dicontohkannya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Di sini tidak boleh ada konsesi tambang, meski mengandung banyak potensi. Di dalam KEL tidak diperkenankan pertambangan batubara atau bijih besi. Namun, untuk emas, masih dipertimbangkan pemerintah.
"Kalau potensinya (emas) sangat besar. Maka kita akan duduk (mendiskusikannya), mau diambil sekarang atau nanti," katanya.
Tambang menurutnya tetap diperbolehkan demi kemakmuran masyarakat dan sebagai cadangan devisa sesuai perundangan yang berlaku.
Data pertambangan yang diberikan menunjukkan saat ini sudah ada 109 perusahaan tambang yang terdaftar. 19 perusahaan di antaranya telah mendapat izin operasi produksi dan empat perusahaan telah melakukan ekspor yaitu satu perusahaan di Aceh Besar, dua perusahaan di kabupaten Abdya dan satu perusahaan di Aceh Selatan. (irn)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96875:pemerintah-aceh-agar-hati-hati-keluarkan-izin-tambang&catid=1018:28-mei-2011&Itemid=216
Aktivis lingkungan dari beberapa LSM di Aceh meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) setempat agar hati-hati menerbitkan izin pertambangan. Jika tidak, bencana besar mengancam Aceh.
Direktur Eksekutif Walhi Aceh, TM Zulfikar, mengungkapkan, banyak kajian yang menyatakan korelasi antara pembukaan tambang dan lingkungan hidup selalu negatif. Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi Aceh termasuk daerah rawan bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan semakin berganda.
Sebagai contoh adalah dua pertambangan di Aceh yang sudah menimbulkan konflik sosial.
Dia menyarankan agar Aceh memaksimalkan dahulu potensi-potensi yang ada seperti agrobisnis, wisata, perikanan dan sebagainya. Apalagi kini semua mata tengah melirik Aceh menantikan keberhasilan program jeda tebang.
"Jangan atasnya hijau tapi bawahnya keropos," ujar Zulfikar saat aktivis lingkungan berbagai LSM melakukan pertemuan dengan Distamben Aceh di banda Aceh, Jumat (27/5).
Diutarakannya, tidak ada artinya memiliki emas banyak dari pertambangan jika hutan dan alam sebagai sumber air menjadi rusak.
Sementara itu Rusliadi dari JATAM menyampaikan, konflik tambang di Aceh masih besar. Selain itu juga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.
"Dampak lain, karang di pinggir pantai rusak akibat terbenam lumpur yang dibawa aktivitas pelabuhan pengiriman tambang," ungkap Rusliadi tentang dampak operasional tambang di kampung halamannya di Aceh Besar.
Jangan Diperparah
Sedangkan juru bicara Kaukus Pantai Barat-Selatan, TAF Haikal secara filosofis mengatakan, sejak dulu bencana memang sudah ada. Bencana adalah siklus alam. Tapi jangan pula memperparah dengan merusak alam seperti penambangan.
Haikal menyayangkan aparatur pemerintah yang dengan mudah mengeluarkan izin tambang tetapi tidak mampu mengontrolnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kadistamben Aceh, Said Ikhsan, mengatakan, Aceh memiliki keistimewaan sendiri dalam mengontrol tambang. Posisi Pemerintah Aceh dalam sektor pertambangan merupakan satu-satunya daerah yang telah memiliki qanun (Perda) tentang izin usaha pertambangan (IUP).
"Sekarang kami sedang meminta kabupaten untuk mencabut izin pertambangan yang dikeluarkan tidak sesuai prosedur," ujarnya.
Dicontohkannya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Di sini tidak boleh ada konsesi tambang, meski mengandung banyak potensi. Di dalam KEL tidak diperkenankan pertambangan batubara atau bijih besi. Namun, untuk emas, masih dipertimbangkan pemerintah.
"Kalau potensinya (emas) sangat besar. Maka kita akan duduk (mendiskusikannya), mau diambil sekarang atau nanti," katanya.
Tambang menurutnya tetap diperbolehkan demi kemakmuran masyarakat dan sebagai cadangan devisa sesuai perundangan yang berlaku.
Data pertambangan yang diberikan menunjukkan saat ini sudah ada 109 perusahaan tambang yang terdaftar. 19 perusahaan di antaranya telah mendapat izin operasi produksi dan empat perusahaan telah melakukan ekspor yaitu satu perusahaan di Aceh Besar, dua perusahaan di kabupaten Abdya dan satu perusahaan di Aceh Selatan. (irn)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96875:pemerintah-aceh-agar-hati-hati-keluarkan-izin-tambang&catid=1018:28-mei-2011&Itemid=216
Kamis, 12 Mei 2011
Pemilukada Aceh jangan ditunda
Wednesday, 11 May 2011 08:19
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Kepastian mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang masih simpang-siur, melahirkan cemas dalam masyarakat setempat.
Masyarakat berharap Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wali kota serta para wakilnya tidak ditunda dikarenakan persoalan ada tidaknya calon independen.
"Saya berharap Komisi Independen Pemilihan (KIP/KPU) terus menyusun tahapan Pilkada sesuai jadwal, sehingga pesta demokrasi itu bisa berlangsung paling lambat akhir 2011," kata tokoh masyarakat barat dan selatan Aceh TAF Haikal di Banda Aceh.
Hal itu disampaikan menanggapi sikap Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) yang menolak calon independen ikut Pilkada Aceh 2011.
Partai lokal yang sebagian besar pengurusnya mantan kombatan GAM itu juga meminta KIP Aceh agar tidak melaksanakan tahapan Pilkada sebelum disahkan Qanun Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPRA.
Juru bicara Kaukus Pesisir Barat Selatan (KPBS) Aceh itu mengharapkan semua pihak khususnya partai politik untuk memberikan dorongan agar pelaksanaan Pilkada Aceh bisa terlaksana lancar dan sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Tidak perlu lagi ada pihak memperdebatkan masalah adanya calon perseorangan (independen) atau tidak untuk meramaikan Pilkada Aceh, sebab putusan hukum sudah jelas yakni memperbolehkan calon dari perseorangan," kata aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh itu.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) RI mengabulkan permohonan dari para penggugat agar calon independen tetap ada di Aceh .
"Artinya, MK sebagai lembaga peradilan perundang-undangan tertinggi, maka putusan itu mutlak dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Karenanya siapapun yang membangkang putusan MK itu sama saja melanggar undang-undang negara," kata Haikal.
Dipihak lain, ia juga meminta Pemerintah Pusat dan Aceh segera melaksanakan putusan MK tersebut.
Editor: FAZARIS TANTI
(dat04/antara)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=192967&Itemid=
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Kepastian mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang masih simpang-siur, melahirkan cemas dalam masyarakat setempat.
Masyarakat berharap Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wali kota serta para wakilnya tidak ditunda dikarenakan persoalan ada tidaknya calon independen.
"Saya berharap Komisi Independen Pemilihan (KIP/KPU) terus menyusun tahapan Pilkada sesuai jadwal, sehingga pesta demokrasi itu bisa berlangsung paling lambat akhir 2011," kata tokoh masyarakat barat dan selatan Aceh TAF Haikal di Banda Aceh.
Hal itu disampaikan menanggapi sikap Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) yang menolak calon independen ikut Pilkada Aceh 2011.
Partai lokal yang sebagian besar pengurusnya mantan kombatan GAM itu juga meminta KIP Aceh agar tidak melaksanakan tahapan Pilkada sebelum disahkan Qanun Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPRA.
Juru bicara Kaukus Pesisir Barat Selatan (KPBS) Aceh itu mengharapkan semua pihak khususnya partai politik untuk memberikan dorongan agar pelaksanaan Pilkada Aceh bisa terlaksana lancar dan sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Tidak perlu lagi ada pihak memperdebatkan masalah adanya calon perseorangan (independen) atau tidak untuk meramaikan Pilkada Aceh, sebab putusan hukum sudah jelas yakni memperbolehkan calon dari perseorangan," kata aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh itu.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) RI mengabulkan permohonan dari para penggugat agar calon independen tetap ada di Aceh .
"Artinya, MK sebagai lembaga peradilan perundang-undangan tertinggi, maka putusan itu mutlak dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Karenanya siapapun yang membangkang putusan MK itu sama saja melanggar undang-undang negara," kata Haikal.
Dipihak lain, ia juga meminta Pemerintah Pusat dan Aceh segera melaksanakan putusan MK tersebut.
Editor: FAZARIS TANTI
(dat04/antara)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=192967&Itemid=
Selasa, 10 Mei 2011
Pemerintah Aceh Dinilai Gagal Ciptakan Lapangan Kerja
Banda Aceh, (Analisa)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam beberapa tahun terakhir dinilai sejumlah kalangan gagal dalam upaya penciptaan lapangan kerja, sehingga angka pengangguran terus mengalami peningkatan.
Bahkan, anehnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf malah meminta agar masyarakat di provinsi itu sebaiknya mencari kerja di daerah lain, tidak sekadar menggantungkan diri dengan daerahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini terkait keterbatasan lapangan kerja di Aceh dibanding jumlah angkatan kerja yang tiap waktu terus bertambah.
"Harus diakui Pemerintah Aceh sampai saat ini gagal menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Ini sangat memprihatinkan bagi kita, di tengah uang yang berlimpah masuk ke Aceh," kata Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Aceh, Fakhrizal Murphy kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (9/5).
Dia menjelaskan, kondisi riil di Aceh saat ini, angka pengangguran terbuka secara nasional berada di urutan pertama, sedangka angka kemiskinan berada di urutan tujuh secara nasional setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Barat.
Ini membuktikan uang yang begitu besar di Aceh seperti anggaran Otonomi Khusus (Otsus), Migas, APBA dan APBK se-Aceh, yang mencapai puluhan triliun setiap tahunnya, belum juga mampu memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan ekonomi Aceh, yang akhirnya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, menekan angka kemiskinan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
"Itu yang belum dilakukan secara optimal dalam mendorong sektor-sektor ekonomi. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial baru dan bom waktu di Aceh, karena di tengah uang berlimpah tapi pengangguran masih tinggi," jelas Fakhrizal yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Aceh itu.
Disebutkan, kebijakan yang diambil Pemprov Aceh selama ini lebih bersifat politis untuk kepentingan sesaat dari kelompok-kelompok tertentu, dan tidak bersifat ekonomis, bahkan mengajak rakyat untuk berpikir politis.
Hampir semua kebijakan yang diambil bersifat politis. Seperti program pemberian bantuan yang tanpa diikuti pengawasan yang bagus, seperti bibit kelapa sawit dan sapi bantuan. Akhirnya sasaran dari program tersebut tidak tercapai, terangnya.
Menurutnya, ke depan Pemerintah Aceh program pemberdayaan ekonomi rakyat yang benar-benar prioritas. Karena, ketika ekonomi kuat, maka tak ada masalah lagi untuk kesehatan, pangan dan sandang.
Kesalahan Pemerintah
Sementara Pengamat Ekonomi Unsyiah, Ali Amin menilai, tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai akibat kesalahan pemerintah yang tidak mampu menyediakan peluang kerja, sehingga triliunan uang APBA menjadi sia-sia. Lebih anehnya lagi, ketika tidak mampu menyediakan lapangan kerja, malah menyuruh rakyatnya pergi ke daerah lain untuk mencari kerja. Ini kesalahan besar seorang pemimpin Aceh yang tidak bertanggungjawab," tegas Ali Amin.
Sementara pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, TAF Haikal menilai Gubernur Irwandi Yusuf salah minum obat, terkait permintaannya agar orang Aceh mencari kerja di daerah lain.
"Aceh dengan penduduk 4,6 juta dan anggaran rata-rata di atas Rp8 triliun tiap tahun, sebuah keniscayaan keluar penyataan rakyatnya diminta mencari kerja di luar. Rakyat Aceh 60 persen bermata pencaharian sektor pertanian, seharusnya dengan logika sederhana 60 persen alokasi pembangunan didorong pada sektor pertanian, juga regulasi serta mencari investasi pada pertanian," jelasnya.
Menurut Haikal, kondisi ini membuktikan bahwa APBA tidak mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Parahnya lagi, dalam pidato Gubernur Irwandi saat pembukaan Musrenbang RKPA 2012, fokus pembangunan Aceh pada isu pertanian, pertambangan dan parawisata.
Justru itu kontradiksi antara pertanian dengan pertambangan, tambang pun yang dilakukan dengan membawa tanah. Artinya tenaga kerja yang terserap pasti sangat sedikit sekali, kata Haikal yang juga Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh.
Sementara aktivis antikorupsi Aceh, Teuku Neta Firdaus menilai, pernyataan "konyol" Gubernur Aceh sosok pemimpin yang tidak bertanggungjawab, karena warga Aceh diminta mencari kerja ke daerah lain, seperti seorang ayah yang mengusir anaknya dari rumah karena orangtua tak mampu memberi makan.
Pernyataan itu mengindikasikan Pemerintah Aceh saat ini gagal. Sebaiknya mundur saja jadi gubernur, begitu banyak lahan di Aceh yang berpotensi dijadikan komoditi, sama sekali tidak bisa diolah. Semua kebutuhan dapur kita masih bergantung dengan Medan.
Pemerintah Aceh juga tidak mampu memfasilitasi investasi modal kepada masyarakat. Akibatnya ekonomi Aceh bergerak mundur. "Konsep yang dijual selama ini masih bersifat teori belaka. Investor hanya berhenti pada penandatanganan MoU, sedangkan realisasi tidak pernah terwujud," kata Neta yang juga Koordinator Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95075:pemerintah-aceh-dinilai-gagal-ciptakan-lapangan-kerja&catid=1001:10-mei-2011&Itemid=216
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam beberapa tahun terakhir dinilai sejumlah kalangan gagal dalam upaya penciptaan lapangan kerja, sehingga angka pengangguran terus mengalami peningkatan.
Bahkan, anehnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf malah meminta agar masyarakat di provinsi itu sebaiknya mencari kerja di daerah lain, tidak sekadar menggantungkan diri dengan daerahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini terkait keterbatasan lapangan kerja di Aceh dibanding jumlah angkatan kerja yang tiap waktu terus bertambah.
"Harus diakui Pemerintah Aceh sampai saat ini gagal menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Ini sangat memprihatinkan bagi kita, di tengah uang yang berlimpah masuk ke Aceh," kata Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Aceh, Fakhrizal Murphy kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (9/5).
Dia menjelaskan, kondisi riil di Aceh saat ini, angka pengangguran terbuka secara nasional berada di urutan pertama, sedangka angka kemiskinan berada di urutan tujuh secara nasional setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Barat.
Ini membuktikan uang yang begitu besar di Aceh seperti anggaran Otonomi Khusus (Otsus), Migas, APBA dan APBK se-Aceh, yang mencapai puluhan triliun setiap tahunnya, belum juga mampu memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan ekonomi Aceh, yang akhirnya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, menekan angka kemiskinan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
"Itu yang belum dilakukan secara optimal dalam mendorong sektor-sektor ekonomi. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial baru dan bom waktu di Aceh, karena di tengah uang berlimpah tapi pengangguran masih tinggi," jelas Fakhrizal yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Aceh itu.
Disebutkan, kebijakan yang diambil Pemprov Aceh selama ini lebih bersifat politis untuk kepentingan sesaat dari kelompok-kelompok tertentu, dan tidak bersifat ekonomis, bahkan mengajak rakyat untuk berpikir politis.
Hampir semua kebijakan yang diambil bersifat politis. Seperti program pemberian bantuan yang tanpa diikuti pengawasan yang bagus, seperti bibit kelapa sawit dan sapi bantuan. Akhirnya sasaran dari program tersebut tidak tercapai, terangnya.
Menurutnya, ke depan Pemerintah Aceh program pemberdayaan ekonomi rakyat yang benar-benar prioritas. Karena, ketika ekonomi kuat, maka tak ada masalah lagi untuk kesehatan, pangan dan sandang.
Kesalahan Pemerintah
Sementara Pengamat Ekonomi Unsyiah, Ali Amin menilai, tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai akibat kesalahan pemerintah yang tidak mampu menyediakan peluang kerja, sehingga triliunan uang APBA menjadi sia-sia. Lebih anehnya lagi, ketika tidak mampu menyediakan lapangan kerja, malah menyuruh rakyatnya pergi ke daerah lain untuk mencari kerja. Ini kesalahan besar seorang pemimpin Aceh yang tidak bertanggungjawab," tegas Ali Amin.
Sementara pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, TAF Haikal menilai Gubernur Irwandi Yusuf salah minum obat, terkait permintaannya agar orang Aceh mencari kerja di daerah lain.
"Aceh dengan penduduk 4,6 juta dan anggaran rata-rata di atas Rp8 triliun tiap tahun, sebuah keniscayaan keluar penyataan rakyatnya diminta mencari kerja di luar. Rakyat Aceh 60 persen bermata pencaharian sektor pertanian, seharusnya dengan logika sederhana 60 persen alokasi pembangunan didorong pada sektor pertanian, juga regulasi serta mencari investasi pada pertanian," jelasnya.
Menurut Haikal, kondisi ini membuktikan bahwa APBA tidak mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Parahnya lagi, dalam pidato Gubernur Irwandi saat pembukaan Musrenbang RKPA 2012, fokus pembangunan Aceh pada isu pertanian, pertambangan dan parawisata.
Justru itu kontradiksi antara pertanian dengan pertambangan, tambang pun yang dilakukan dengan membawa tanah. Artinya tenaga kerja yang terserap pasti sangat sedikit sekali, kata Haikal yang juga Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh.
Sementara aktivis antikorupsi Aceh, Teuku Neta Firdaus menilai, pernyataan "konyol" Gubernur Aceh sosok pemimpin yang tidak bertanggungjawab, karena warga Aceh diminta mencari kerja ke daerah lain, seperti seorang ayah yang mengusir anaknya dari rumah karena orangtua tak mampu memberi makan.
Pernyataan itu mengindikasikan Pemerintah Aceh saat ini gagal. Sebaiknya mundur saja jadi gubernur, begitu banyak lahan di Aceh yang berpotensi dijadikan komoditi, sama sekali tidak bisa diolah. Semua kebutuhan dapur kita masih bergantung dengan Medan.
Pemerintah Aceh juga tidak mampu memfasilitasi investasi modal kepada masyarakat. Akibatnya ekonomi Aceh bergerak mundur. "Konsep yang dijual selama ini masih bersifat teori belaka. Investor hanya berhenti pada penandatanganan MoU, sedangkan realisasi tidak pernah terwujud," kata Neta yang juga Koordinator Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95075:pemerintah-aceh-dinilai-gagal-ciptakan-lapangan-kerja&catid=1001:10-mei-2011&Itemid=216
Langganan:
Postingan (Atom)