Banda Aceh, (Analisa)
Dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Aceh, pemerintah daerah setempat diharapkan dapat memberikan perhatian serius bagi tetap terjaganya keseimbangan antar daerah, sehingga tidak terkesan ada kabupaten tertentu yang terabaikan.
"Keseimbangan pembangunan antar daerah harus benar-benar terjaga, sehingga seluruh masyarakat di Aceh ini dapat merasakan pembangunan untuk kesejahteraannya," ujar Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kementerin Dalam Negeri (Kemdagri), Ir Tarmizi A Karim M.Sc kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (6/11).
Menurutnya, ketimpangan pembangunan antar daerah tidak baik karena ada daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sementara daerah lain tertinggal, karena minimnya infrastruktur yang tersedia."Bila selama ini kecenderungan terkonsentrasinya pembangunan di daerah-daerah tertentu, maka perlu dilakukan orientasi ulang terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang selama ini telah dilakukan demi mencapai keseimbangan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang," katanya.
Mantan Bupati Aceh Utara ini menambahkan, akselerasi pembangunan akan lebih cepat dicapai jika terdapat keseimbangan antar daerah. Percepatan ini dapat dilakukan jika terjadi penambahan dana pembangunan dan infrastruktur memadai. Artinya, pembangunan di setiap daerah tidak harus sama, tapi sesuai dengan potensi daerah tersebut. Makanya, harus dilakukan pemetaan apa yang paling layak dikembangkan disana sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki apa yang dibangun pemerintah dan menjaganya dengan baik.
Menggugat
Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat tengah tenggara, maupun barat selatan Aceh yang lebih dikenal kawasan pedalaman Aceh, menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh terhadap pemerataan pembangunan, khususnya kawasan sentra pertanian andalan, namun sejauh ini terabaikan begitu saja.
"Apa yang telah dilakukan Pemprov Aceh untuk wilayah tengah tenggara maupun barat selatan, padahal kawasan itu merupakan daerah potensial hasil pertanian Aceh. Seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan kawasan penghasil utama kopi, Singkil-Subulussalam penghasil kelapa sawit, sementara barat selatan seperti Meulaboh dan Kutacane penghasil rempah-rempah," kata salah seorang tokoh masyarakat tengah tenggara, Jauhari.
Hal yang sama diungkapkan tokoh lainnya, TAF Haikal yang lebih dikenal sebagai Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS). "Kadangkala, kita iri terhadap pembangunan wilayah pesisir timur Aceh, justru dilakukan secara jor-joran, tapi berbanding terbalik dengan kawasan barat selatan, hingga saat ini saja pembangunan jalan penghubung kawasan itu masih tersendat-sendat. Masyarakat kawasan barat selatan butuh keseimbangan pembangunan. Apalagi, kawasan itu merupakan sentra produk pertanian Aceh," ujarnya.
Bagaimana mungkin produk pertanian bisa bernilai tinggi, karena begitu panen tidak bisa langsung didistribusi akibat sarana jalan yang belum memadai. Oleh karena itu, keseimbangan pembangunan harus menjadi perhatian serius Pemprov Aceh. "Pemprov Aceh harus memberikan perhatian lebih untuk kawasan tengah tenggara dan barat selatan. Paling tidak kawasan pedalaman Aceh itu mampu bersaing dengan daerah lain, terutama kawasan yang telah maju seperti pesisir timur Aceh. Konsep keseimbangan pembangunan harus menjadi prioritas," ujarnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75168:keseimbangan-pembangunan-daerah-harus-terjaga&catid=823:09-november-2010&Itemid=222
Rabu, 10 November 2010
Senin, 25 Oktober 2010
Pilkada Aceh harus disambut berimbang
Monday, 25 October 2010 09:13
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Politikus Aceh, Teuku Riefky Harsya mengingat para politisi dan pejabat publik untuk menahan diri dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, 'tahun politik' Aceh jangan sampai mengganggu pembangunan daerah. "Ini krusial bukan hanya pada pembangunan daerah, melainkan bagi masyarakat juga," katanya.
Anggota DPR-RI asal Aceh ini berada di Provinsi Aceh dalam rangka kunjungan kerja ke daerah itu. Dia juga Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, ristek dan lingkungan hidup.
Menyikapi Pemilukada 2011 nanti, Riefky menyebutnya dengan istilah 'tahun politik'. Untuk itu dia mendesak agar 'tahun politik' itu disambut secara proporsional (berimbang). "Jangan sampai mengganggu percepatan pembangunan di Aceh," urai dia.
Pun begitu, dia juga berharap agar program-program yang digulirkan pemerintah selama ini tidak menjadi kampanye terselubung. "DPRA dan DPRK harus mengingatkan pemerintah," katanya.
Riefky mengaku masih terlalu dini menggelindingkan Pemilukada Aceh. "Sebaiknya tahun depan saja. Karena itu bisa menganggu konsentrasi para kandidat, terutama yang incumbent," urai dia.
Ditanya sikap Partai Demokrat sendiri dalam menyambut 'tahun politik', dia mengatakan belum ada kebijakan Dewan Pengurus Pusat (DPP). "Kita akan lihat hasil survei, aksesibilitas serta ketokohannya," sebut Riefky.
Menurut dia, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk mengusung tokoh dari luar partai. Pun begitu, tentu saja mereka memprioritaskan kadernya terlebih dahulu. Tapi itu semua tergantung survei," lanjutnya.
Menyikapi 'tahun politik' ini, TAF Haikal, seorang aktivis Aceh mengungkapkan hal serupa. Katanya, bagi pejabat publik yang berhasrat melaju di Pemilukada nanti jangan sampai menelantarkan tugasnya.
Bagi calon incumbent, lanjutnya, harus mengundurkan diri dari jabatannya. "Ada aturan yang mengatur soal itu. Kita harapkan, mereka bisa memberi contoh bagi kandidat lain," sebut Haikal.
Dia mengakui, isu bakal munculnya sejumlah kandidat yang kini mulai hangat di media tak bisa dihindari. "Itu alamiah, tapi bagi pejabat publik harus menempatkan itu pada porsinya saja," tukasnya.
Haikal juga berharap Pemilukada di Aceh nanti bisa menjadi contoh serta tidak merusak demokrasi dengan pembodohan politik masyarakat.
Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat08/wsp)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=151977:pilkada-aceh-harus-disambut-berimbang&catid=13:aceh&Itemid=26
Warta
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Politikus Aceh, Teuku Riefky Harsya mengingat para politisi dan pejabat publik untuk menahan diri dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, 'tahun politik' Aceh jangan sampai mengganggu pembangunan daerah. "Ini krusial bukan hanya pada pembangunan daerah, melainkan bagi masyarakat juga," katanya.
Anggota DPR-RI asal Aceh ini berada di Provinsi Aceh dalam rangka kunjungan kerja ke daerah itu. Dia juga Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, ristek dan lingkungan hidup.
Menyikapi Pemilukada 2011 nanti, Riefky menyebutnya dengan istilah 'tahun politik'. Untuk itu dia mendesak agar 'tahun politik' itu disambut secara proporsional (berimbang). "Jangan sampai mengganggu percepatan pembangunan di Aceh," urai dia.
Pun begitu, dia juga berharap agar program-program yang digulirkan pemerintah selama ini tidak menjadi kampanye terselubung. "DPRA dan DPRK harus mengingatkan pemerintah," katanya.
Riefky mengaku masih terlalu dini menggelindingkan Pemilukada Aceh. "Sebaiknya tahun depan saja. Karena itu bisa menganggu konsentrasi para kandidat, terutama yang incumbent," urai dia.
Ditanya sikap Partai Demokrat sendiri dalam menyambut 'tahun politik', dia mengatakan belum ada kebijakan Dewan Pengurus Pusat (DPP). "Kita akan lihat hasil survei, aksesibilitas serta ketokohannya," sebut Riefky.
Menurut dia, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk mengusung tokoh dari luar partai. Pun begitu, tentu saja mereka memprioritaskan kadernya terlebih dahulu. Tapi itu semua tergantung survei," lanjutnya.
Menyikapi 'tahun politik' ini, TAF Haikal, seorang aktivis Aceh mengungkapkan hal serupa. Katanya, bagi pejabat publik yang berhasrat melaju di Pemilukada nanti jangan sampai menelantarkan tugasnya.
Bagi calon incumbent, lanjutnya, harus mengundurkan diri dari jabatannya. "Ada aturan yang mengatur soal itu. Kita harapkan, mereka bisa memberi contoh bagi kandidat lain," sebut Haikal.
Dia mengakui, isu bakal munculnya sejumlah kandidat yang kini mulai hangat di media tak bisa dihindari. "Itu alamiah, tapi bagi pejabat publik harus menempatkan itu pada porsinya saja," tukasnya.
Haikal juga berharap Pemilukada di Aceh nanti bisa menjadi contoh serta tidak merusak demokrasi dengan pembodohan politik masyarakat.
Editor: SATRIADI TANJUNG
(dat08/wsp)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=151977:pilkada-aceh-harus-disambut-berimbang&catid=13:aceh&Itemid=26
Senin, 18 Oktober 2010
Suami Jual Ganja, Istri Jualan Togel
Minggu, 17 Oktober 2010 | 15:18 WIB
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
ilustrasi
ACEH BARAT, KOMPAS.com - Aparat Kepolisian Resort (Polres) Aceh Barat mengamankan tersangka bandar ganja , DW (42) dan agen judi toto gelap (togel) ND (55), Sabtu (16/10).
"Tersangka DW dan ND itu pasangan suami istri, keduanya saat ini masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Djoko Widodo di Meulaboh, Minggu (17/10/2010).
Dari tangan tersangka DW , petugas menyita 200 gram ganja kering, sementara dari tersangka ND polisi menyita 25 lembar rekap angka togel, uang Rp 297.000 dan satu unit telepon genggam.
"kedua tersangka digerebek di rumahnya di perumahan Budha Suci Gampong (Desa) Paya Peunaga kecamatan Johon Pahlawan," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Djoko Widodo.
Didampingi Kasat Reskrim AKP Suwalto, Kapolres mengatakan aktivitas istri ND yang berprofesi sebagai bandar ganja itu diketahui dari informasi masyarakat.
Menurut Kapolres Aceh Baratitu, saat penggerebekan terhadap DW di rumah bantuan untuk korban tsunami itu, petugas juga menemukan ND yang sedang merekapitulasi atau menghitung angka togel.
"Aktivitas para tersangka itu sangat meresahkan, mereka akan mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku," kata Djoko.
Sementara itu, aktivis LSM, TAF Haikal minta aparat penegak hukum menumpas tuntas judi togel dan peredaran narkoba di Provinsi yang telah memberlakukan hukum Syariat Islam itu.
"Praktik judi togel di Aceh sudah sangat meresahkan, terutama di wilayah pantai barat selatan Aceh. Kami berharap aparat penegak hukum menangkap aktor dan bandar judi itu," kata mantan direktur eksekutif Forum LSM Aceh itu.
Maraknya judi togel di daerah paling barat pulau Sumatera itu merupakan salah satu bukti lemahnya penegakan syariat Islam yang diberlakukan sejak 2002.
"Masih maraknya judi togel dan peredaran narkoba merupakan salah satu bukti lemahnya penegakan hukum Syariat Islam di daerah itu," kata Jubir Kaukus pantai Barat Selatan (KPBS) itu.
Editor: Ignatius Sawabi | Sumber : ANT
http://regional.kompas.com/read/2010/10/17/15180441/Suami.Jual.Ganja..Istri.Jualan.Togel
Jadi Korban Fitnah, Irwandi Maafkan Jika Pelaku Mau Mengaku
Banda Aceh, (Analisa)
Meskipun telah menjadi korban fitnah bahkan menjurus menjadi sasaran ancaman pembunuhan, Gubernur Irwandi Yusuf mengaku akan memaafkan pelakunya jika berterus terang di hadapan penyidik Polri.
Gubernur Irwandi menyatakan jika pelaku pencemaran nama baiknya, A. Hamidi Arsya (50) memberi keterangan yang koorperatif atau yang benar-benar pada pihak kepolisian, maka pelaku akan dimaafkan, meskipun proses hukum tetap lanjut.
"Saya akan maafkan Hamidi Arsya) jika mau mengaku dan memberikan keterangan yang benar, bukan yang dibuat-buat," ujar Gubernur Irwandi Yusuf kepada wartawan, usai membuka Pelatda atlet binaan utama Aeh 2010 di SMK 3 Banda Aceh, Jumat (15/10).
Jika pelaku tidak memberi keterangan sesuai perbuatannya, maka Irwandi akan menuntut pelaku sesuai aturan UU dan bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana, penyebaran fitnah dan UU informasi teknologi.
"Hukuman dari pasal yang akan dikenakan untuk pelaku mungkin lebih dari 15 tahun. Karena itu, berilah keterangan yang benar, mungkin akan saya maafkan," ujar Irwandi.
Sebelumnya, aparat Polresta Banda Aceh menangkap Hamidi yang yang diduga sebagai penyebar luas SMS (Short Massage Service) berisi fitnah dan pencemaran nama baik Gubernur Irwandi Yusuf. Hamidi yang merupakan warga Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar itu, ditangkap di rumahnya, Kamis (14/10) siang.
Selain Hamidi, ada beberapa warga Aceh, bahkan tokoh parpol yang juga telah dan akan dilaporkan ke polisi terkait hal yang sama seperti Hamidi yang menyebarkan fitnah melalui SMS kepada masyarakat luas.
"Ada beberapa orang lagi yang mungkin akan saya laporkan ke polisi terkait hal yang sama seperti yang telah dilakukan Hamidi. Kemungkinan ini tidak saya maafkan karena sudah beberapa orang mendekati pelaku menasehati untuk tidak melakukan lagi, namun hal serupa masih dilakukan hingga sekarang," beber Irwandi.
sms yang telah mencemarkan nama baik Gubernur itu, telah beredar sejak seminggu lalu. Pelaku mengirim sms dengan menggunakan nomor handphone yang berbeda-beda, namun berhasil dilacak dan ditangkap polisi.
"Dalam sms itu disebutkan bahwa saya telah meniduri perempuan lain termasuk istri teman sendiri. Pelaku juga menuduh saya melakukan korupsi," ujar Irwandi Yusuf.
SMS itu dikirim tersangka yang berisi seruan kepada warga Pidie dan Pidie Jaya agar menghentikan mobil saya saat melintas di daerah itu. Pelaku juga menyerukan agar membunuh dan membakar mobil gubernur jika melintas kawasan Pidie.
"Dia juga mengatakan kalau saya menekan PNS yang ada di jajaran Pemerintahan Aceh," ungkap Irwandi mengutip sms yang diduga disebarkan pelaku. Irwandi Yusuf juga menyebutkan, selain kepada sejumlah tokoh Aceh yang ada di Aceh, pelaku juga mengirimkan sms yang bernada fitnah dan pencemaran nama baik dirinya itu kepada sejumlah tokoh Aceh yang ada luar Aceh, termasuk kepada sejumlah ulama.
"SMS juga dikirim kepada mantan Gubernur Abdullah Puteh, TAF Haikal dan sejumlah tokoh lain," sambung Irwandi.
Bantah
Sedangkan Hamidi sendiri yang ditemui di ruang pemeriksaan Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, dengan tegas membantah dirinya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan terhadap itu. Melainkan dia menjadi korban orang lain.
"Saya adalah orang yang teraniaya sejak di BPKS, yang dilakukan oleh orang-orang gubernur. Aku dianggap sebagai orang yang berbahaya yang harus disingkirkan dari BPKS," ujar Hamidi, mantan pegawai Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS).
Hamidi mengaku, dirinya mengetahui hal karena pernah dipanggil oleh Ruslan, Kepala BPKS beberapa waktu lalu dan menceritakan kalau diminta Gubernur Aceh untuk memberhentikan Hamidi dari tugas-tugasnya di BPKS dengan alasan telah menghina pribadi gubernur melalui jejaring sosial facebook.
Sementara, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Armensyah Thay yang ditemui di tempat yang sama mengatakan, pihaknya akan terus menyelidiki motif pelaku mengirimkan pesan fitnah dan pencemaran nama Gubernur Aceh itu. (irn)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72360:jadi-korban-fitnah-irwandi-maafkan-jika-pelaku-mau-mengaku&catid=799:16-oktober-2010&Itemid=221
Jumat, 15 Oktober 2010
Konflik satwa liar harus diatasi
Thursday, 14 October 2010 18:01
Warta
WASPADA ONLINE
TAPAKTUAN - Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, minta pemerintah dan instansi terkait untuk menangani konflik satwa liar dengan manusia di Kabupaten Aceh Selatan.
"Konflik satwa liar seperti harimau dan gajah di Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat meresahkan, bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Kami berharap pemerintah dan instansi terkait untuk menanggulangi masalah itu secara berkesinambungan," kata Juru Bicara KPBS TAF Haikal, tadi sore.
Didampingi Direktur Institute of Society Devolopment Strategy (Insosdes) T Masrizar, seusai menyerahkan santunan kepada keluarga Martunis (25) korban dimangsa harimau di Desa Panton Luas, ia mengharapkan pemerintah untuk membangun pos penanggulangan satwa liar di daerah yang berada di kaki gunung Bukit Barisan dan Leuser itu.
"Pos penanggulangan satwa liar seperti harimau, gajah, buaya dan hewan pemangsa lainnya harus dibangun di pantai barat selatan Aceh itu, terutama di wilayah yang rentan gangguan binatang buas, kalau tidak pasti akan menimbulkan korban jiwa lagi," katanya.
Selama empat tahun terakhir, sekitar tujuh orang ditemukan tewas akibat diterkam harimau sumatra, dua meninggal akibat diinjak gajah dan dimangsa buaya di Kabupaten Aceh Selatan.
Korban terakhir bernama Martunis (25) warga Desa Panton Luas, Kecamatan Tapaktuan, ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat dimangsa harimau pada Selasa (12/10) saat berkebun dan mencari rotan di gunung Serindit yang berjarak sekitar tiga kilometer dari pemukiman penduduk.
"Kami berharap tidak ada korban lagi dimasa yang akan datang. Dengan adanya pos penanggulangan satwa liar diharapkan dapat segera diatasi apabila satwa liar mendekati pemukiman penduduk," kata mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh itu.
Editor: SASTROY BANGUN
(dat04/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149793:konflik-satwa-liar-harus-diatasi&catid=13:aceh&Itemid=26
Warta
WASPADA ONLINE
TAPAKTUAN - Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, minta pemerintah dan instansi terkait untuk menangani konflik satwa liar dengan manusia di Kabupaten Aceh Selatan.
"Konflik satwa liar seperti harimau dan gajah di Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat meresahkan, bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Kami berharap pemerintah dan instansi terkait untuk menanggulangi masalah itu secara berkesinambungan," kata Juru Bicara KPBS TAF Haikal, tadi sore.
Didampingi Direktur Institute of Society Devolopment Strategy (Insosdes) T Masrizar, seusai menyerahkan santunan kepada keluarga Martunis (25) korban dimangsa harimau di Desa Panton Luas, ia mengharapkan pemerintah untuk membangun pos penanggulangan satwa liar di daerah yang berada di kaki gunung Bukit Barisan dan Leuser itu.
"Pos penanggulangan satwa liar seperti harimau, gajah, buaya dan hewan pemangsa lainnya harus dibangun di pantai barat selatan Aceh itu, terutama di wilayah yang rentan gangguan binatang buas, kalau tidak pasti akan menimbulkan korban jiwa lagi," katanya.
Selama empat tahun terakhir, sekitar tujuh orang ditemukan tewas akibat diterkam harimau sumatra, dua meninggal akibat diinjak gajah dan dimangsa buaya di Kabupaten Aceh Selatan.
Korban terakhir bernama Martunis (25) warga Desa Panton Luas, Kecamatan Tapaktuan, ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat dimangsa harimau pada Selasa (12/10) saat berkebun dan mencari rotan di gunung Serindit yang berjarak sekitar tiga kilometer dari pemukiman penduduk.
"Kami berharap tidak ada korban lagi dimasa yang akan datang. Dengan adanya pos penanggulangan satwa liar diharapkan dapat segera diatasi apabila satwa liar mendekati pemukiman penduduk," kata mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh itu.
Editor: SASTROY BANGUN
(dat04/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149793:konflik-satwa-liar-harus-diatasi&catid=13:aceh&Itemid=26
USAID Diminta Koordinasikan Kelanjutan Jalan Banda Aceh-Calang
Banda Aceh, (Analisa)
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta badan pembangunan internasional AS (USAID) selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya)
agar selalu berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Jaya dan Pemerintah Aceh jika ada hambatan untuk melanjutkan pembangunan jalan itu terutama pada Section IV.
Karenanya, kalau nantinya masih terjadi kendala di lapangan yang dinilai dapat menganggu pembangunan jalan, USAID jangan langsung menghentikan pekerjaan, karena hambatan itu bisa diselesaikan.
"Kalau USAID mau melanjutkan pembangunannya, kita sangat mendukung. Tapi jangan cari-cari alasan jika ada sedikit gangguan langsung menghentikan proyek," ujar Wakil Ketua DPRA, Amir Helmi, SH kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (6/10).
Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang, khususnya yang masuk dalam proyek section IV di Kecamatan Jaya (Lamno), Aceh Jaya yang sempat terhenti hampir dua tahun, pada pertengahan Oktober ini akan dilanjutkan kembali.
Namun, USAID selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan itu, mengancam akan menyetop proyek section IV itu jika di lapangan masih terjadi masalah seperti pemagaran jalan dan berbagai gangguan lainnya.
Seperti diketahui, Section IV lintas Banda Aceh-Calang meliputi pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer mulai dari depan SMPN 1 Jaya di Dusun Meulhah Desa Gle Putoh hingga ke Kuala Unga plus empat jembatan di sepanjang jalan yang melintasi sebelas desa di kecamatan tersebut.
"Kami berharap tidak ada lagi barikade atau pemagaran jalan saat proyek section IV kita lanjutkan pembangunannya dalam bulan ini. Jika masih tetap ada, pekerjaannya akan langsung kami hentikan. Karena itu, kami minta pemerintah daerah mengecek kembali apakah masih ada tanah di lokasi pembangunan jalan yang bermasalah atau tidak," kata Tim Leader USAID untuk Pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang, Roy R Ventura Jr PE.
Disebutkan, jika USAID seenaknya menghentikan lagi pembangunan jalan itu dengan alasan ada gangguan\, tapi tidak meminta Pemkab dan aparat kepolisian setempat untuk menyelesaikannya, maka patut dipertanyakan sejauhmana komitmen mereka untuk membantu kelancaran transportasi masyarakat pantai Barat- Selatan Aceh.
Sementara Juru Bicara Kaukus Pantai Barat- Selatan (KPBS), TAF Haikal menyatakan, hingga kini lintas Barat-Selatan Aceh masih sulit dilalui. Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang yang didanai Pemerintah Amerika Serikat masih menemui kendala.
Dengan dalih pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai, beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah sempat memblokade jalan tersebut. Tentu saja hal ini berdampak pada pembangunan kawasan barat selatan Aceh.
"Kami memberikan apresiasi kepada pihak USAID yang telah berani bersikap tegas. Komentar dari Team Leader Pembangunan Jalan USAID, Roy R Ventura merupakan respon yang sangat tepat. Tinggal bagaimana sikap Pemkab aceh Jaya dan Pemerintah Aceh dalam mengatasi persoalan pembebasan tanah," ujarnya.
Menurut Haikal, masyarakat kawasan Barat-Selatan seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulue, Subulussalam dan Aceh Singkil, selama sudah cukup bersabar. Masyarakat hari ini pemerintah.
"Jangan sampai pemerintah dilecehkan dikarenakan beberapa kelompok yang mengklaim kepemilikan tanah atau siapapun yang menghambat pembangunan jalan tersebut," sebutnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71513:usaid-diminta-koordinasikan-kelanjutan-jalan-banda-aceh-calang&catid=792:09-oktober-2010&Itemid=221
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta badan pembangunan internasional AS (USAID) selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya)
agar selalu berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Jaya dan Pemerintah Aceh jika ada hambatan untuk melanjutkan pembangunan jalan itu terutama pada Section IV.
Karenanya, kalau nantinya masih terjadi kendala di lapangan yang dinilai dapat menganggu pembangunan jalan, USAID jangan langsung menghentikan pekerjaan, karena hambatan itu bisa diselesaikan.
"Kalau USAID mau melanjutkan pembangunannya, kita sangat mendukung. Tapi jangan cari-cari alasan jika ada sedikit gangguan langsung menghentikan proyek," ujar Wakil Ketua DPRA, Amir Helmi, SH kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (6/10).
Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang, khususnya yang masuk dalam proyek section IV di Kecamatan Jaya (Lamno), Aceh Jaya yang sempat terhenti hampir dua tahun, pada pertengahan Oktober ini akan dilanjutkan kembali.
Namun, USAID selaku pihak yang membiayai pembangunan jalan itu, mengancam akan menyetop proyek section IV itu jika di lapangan masih terjadi masalah seperti pemagaran jalan dan berbagai gangguan lainnya.
Seperti diketahui, Section IV lintas Banda Aceh-Calang meliputi pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer mulai dari depan SMPN 1 Jaya di Dusun Meulhah Desa Gle Putoh hingga ke Kuala Unga plus empat jembatan di sepanjang jalan yang melintasi sebelas desa di kecamatan tersebut.
"Kami berharap tidak ada lagi barikade atau pemagaran jalan saat proyek section IV kita lanjutkan pembangunannya dalam bulan ini. Jika masih tetap ada, pekerjaannya akan langsung kami hentikan. Karena itu, kami minta pemerintah daerah mengecek kembali apakah masih ada tanah di lokasi pembangunan jalan yang bermasalah atau tidak," kata Tim Leader USAID untuk Pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang, Roy R Ventura Jr PE.
Disebutkan, jika USAID seenaknya menghentikan lagi pembangunan jalan itu dengan alasan ada gangguan\, tapi tidak meminta Pemkab dan aparat kepolisian setempat untuk menyelesaikannya, maka patut dipertanyakan sejauhmana komitmen mereka untuk membantu kelancaran transportasi masyarakat pantai Barat- Selatan Aceh.
Sementara Juru Bicara Kaukus Pantai Barat- Selatan (KPBS), TAF Haikal menyatakan, hingga kini lintas Barat-Selatan Aceh masih sulit dilalui. Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang yang didanai Pemerintah Amerika Serikat masih menemui kendala.
Dengan dalih pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai, beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah sempat memblokade jalan tersebut. Tentu saja hal ini berdampak pada pembangunan kawasan barat selatan Aceh.
"Kami memberikan apresiasi kepada pihak USAID yang telah berani bersikap tegas. Komentar dari Team Leader Pembangunan Jalan USAID, Roy R Ventura merupakan respon yang sangat tepat. Tinggal bagaimana sikap Pemkab aceh Jaya dan Pemerintah Aceh dalam mengatasi persoalan pembebasan tanah," ujarnya.
Menurut Haikal, masyarakat kawasan Barat-Selatan seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulue, Subulussalam dan Aceh Singkil, selama sudah cukup bersabar. Masyarakat hari ini pemerintah.
"Jangan sampai pemerintah dilecehkan dikarenakan beberapa kelompok yang mengklaim kepemilikan tanah atau siapapun yang menghambat pembangunan jalan tersebut," sebutnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71513:usaid-diminta-koordinasikan-kelanjutan-jalan-banda-aceh-calang&catid=792:09-oktober-2010&Itemid=221
Selasa, 12 Oktober 2010
Judi Togel Kembali Marak di Aceh
Sabtu, 09 Oktober 2010, 15:58 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH--Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) minta aparat kepolisian mengusut tuntas dan menangkap bandar judi toto gelap (togel) di provinsi Aceh.
"PraktIk judi togel sangat meresahkan, terutama di wilayah pantai barat selatan Aceh. Kami berharap aparat penegak hukum menangkap aktor dan bandar judi itu," kata aktivis LSM Aceh, TAF Haikal di Banda Aceh, Sabtu.
Sejak beberapa bulan terakhir, judi togel kembali marak di kalangan masyarakat yang berada di daerah yang diberlakukan syariat Islam tersebut. "Ini salah satu bukti lemahnya penegakan syariat Islam di Aceh sehingga togel berkembang pesat di daerah ini," kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) itu.
Berkembangnya judi togel produk luar negeri di wilayah Aceh juga telah membawa dampak psikologi yang tidak baik terhadap masyarakat daerah itu. Ia pernah mendengar ada seorang warga yang menanyakan angka togel kepada orang gila dengan imbalan sebatang rokok dan uang Rp1.000 serta seorang anak ditanyai bapaknya mimpi apa tadi malam.
"Di Aceh Singkil ada orang tua yang menanyakan mimpi anaknya, kemudian mimpi itu diramal dengan angka togel. Perbuatan itu tentu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat," kata mantan Direktur Eksekutis Forum LSM Aceh itu.
Maraknya judi togel menyebabkan seorang aktivis LSM Subulussalam menjadi korban pemukulan oleh orang tidak dikenal (OTK) setelah mengikuti rapat koordinasi antar elemen masyarakat belum lama ini.
Rapat yang membahas upaya pemberantasan judi togel di gedung pertemuan Sekdakot Subulussalam pada Selasa (21/9) berakhir dengan pemukulan yang menyebabkan seorang aktivis menjadi korban.
Menurut Haikal, korban Zulyadi yang juga ketua Komunitas Muda Subulussalam (KMAS) dianiaya oleh sekelompok orang di salah satu warung internet di pusat kota Subulussalam pada Kamis (23/9) yang mengakibat bagian muka memar dan kepala berdarah.
"Pemukulan itu merupakan salah satu ancaman bagi aktivis kemanusiaan di Aceh. Kami mengecam aksi premanisme itu dan minta aparat penegak hukum mengusut tuntas tindakan tersebut," katanya.
Red: taufik rachman
Sumber: antara
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/10/09/139261-judi-togel-kembali-marak-di-aceh
REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH--Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) minta aparat kepolisian mengusut tuntas dan menangkap bandar judi toto gelap (togel) di provinsi Aceh.
"PraktIk judi togel sangat meresahkan, terutama di wilayah pantai barat selatan Aceh. Kami berharap aparat penegak hukum menangkap aktor dan bandar judi itu," kata aktivis LSM Aceh, TAF Haikal di Banda Aceh, Sabtu.
Sejak beberapa bulan terakhir, judi togel kembali marak di kalangan masyarakat yang berada di daerah yang diberlakukan syariat Islam tersebut. "Ini salah satu bukti lemahnya penegakan syariat Islam di Aceh sehingga togel berkembang pesat di daerah ini," kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) itu.
Berkembangnya judi togel produk luar negeri di wilayah Aceh juga telah membawa dampak psikologi yang tidak baik terhadap masyarakat daerah itu. Ia pernah mendengar ada seorang warga yang menanyakan angka togel kepada orang gila dengan imbalan sebatang rokok dan uang Rp1.000 serta seorang anak ditanyai bapaknya mimpi apa tadi malam.
"Di Aceh Singkil ada orang tua yang menanyakan mimpi anaknya, kemudian mimpi itu diramal dengan angka togel. Perbuatan itu tentu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat," kata mantan Direktur Eksekutis Forum LSM Aceh itu.
Maraknya judi togel menyebabkan seorang aktivis LSM Subulussalam menjadi korban pemukulan oleh orang tidak dikenal (OTK) setelah mengikuti rapat koordinasi antar elemen masyarakat belum lama ini.
Rapat yang membahas upaya pemberantasan judi togel di gedung pertemuan Sekdakot Subulussalam pada Selasa (21/9) berakhir dengan pemukulan yang menyebabkan seorang aktivis menjadi korban.
Menurut Haikal, korban Zulyadi yang juga ketua Komunitas Muda Subulussalam (KMAS) dianiaya oleh sekelompok orang di salah satu warung internet di pusat kota Subulussalam pada Kamis (23/9) yang mengakibat bagian muka memar dan kepala berdarah.
"Pemukulan itu merupakan salah satu ancaman bagi aktivis kemanusiaan di Aceh. Kami mengecam aksi premanisme itu dan minta aparat penegak hukum mengusut tuntas tindakan tersebut," katanya.
Red: taufik rachman
Sumber: antara
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/10/09/139261-judi-togel-kembali-marak-di-aceh
Langganan:
Postingan (Atom)