Jakarta (ANTARA) -- "SBY... Presidenku," demikian sepenggal syair lagu yang dilantunkan penyanyi Mike dalam iklan kampanye yang ditayangkan televisi menjelang pemilihan presiden beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
Pesan iklan pilpres yang dilantunkan bintang Idol itu tampaknya merasuk sampai ke sanubari sebagian besar penduduk di Provinsi Aceh.
Pasalnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono, menurut penghitungan sementara, berhasil meraih suara terbanyak di Aceh pada pemungutan suara 8 Juli.
Pilpres dengan jumlah pemilih 176 juta orang, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 33 provinsi, itu diikuti tiga pasangan; Megawati Soekarnoputri-Prabowo, SBY-Boediono, dan HM Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win).
Mengapa harus SBY?
"Masyarakat Aceh masih cinta perdamaian. Pasca-konflik dan musibah tsunami, Aceh membutuhkan perhatian dan kelanjutan pembangunan. Sosok SBY masih tepat untuk melanjutkan itu semua," kata TAF Haikal.
Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) itu menyatakan, dirinya optimistis perdamaian yang telah terjalin di Provinsi Aceh tetap langgeng pada pemerintahan mendatang.
"Saya optimistis perdamaian Aceh tetap langgeng, terutama jika Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono terpilih sebagai Presiden/Wakil Presiden periode 2009-2014," katanya.
Apalagi, katanya, pasangan SBY-Boediono hingga saat ini masih mendominasi perolehan sementara pilpres di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
TAF Haikal mengatakan, keunggulan perolehan suara sementara bagi pasangan SBY-Boediono menunjukkan bahwa masyarakat Aceh juga tetap komit terhadap perdamaian setelah ditandatanganinya nota kesepahaman damai (MoU) di Helsinki.
"Masyarakat berkeyakinan bahwa di bawah Pemerintahan SBY-Boediono di masa mendatang, situasi keamanan akan terus membaik dan perdamaian Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga," kata dia.
Selain itu, ia juga berharap jika terpilih, maka SBY-Boediono tetap memperhatikan kelanjutan pembangunan Aceh.
"Pasca-konflik dan tsunami, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh memang sudah dilakukan, namun tetap membutuhkan perhatian pemerintah pusat terutama dalam mengalokasikan dana pembangunannya," kata TAF Haikal.
Masih percaya
"Sangat jelas kemenangan pasangan SBY-Boediono membuktikan masyarakat Aceh masih mempercayai kepemimpinan Presiden SBY untuk dilanjutkan," kata pengamat politik Mawardi Ismail.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) itu mengatakan, masyarakat Aceh cerdas dalam memilih calon yang memiliki visi dan misi membangun Indonesia ke arah lebih maju di masa mendatang.
"Masyarakat Aceh tentu saja sudah melihat kinerja yang dilakukan SBY selaku Presiden saat ini, terlepas baik dan buruknya, namun masyarakat terlihat masih menunjukkan kepercayaannya terhadap Presiden SBY," katanya.
Arus dukungan untuk pasangan SBY-Boediono di Aceh juga mengalir dari arus bawah, misalnya dari kaum nelayan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di daerah itu.
Beberapa nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lampulo, Kota Banda Aceh, menyatakan mensyukuri kemenangan SBY-Boediono dalam Pilpres meski itu belum dinyatakan sebagaihasil akhir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.
"Kami nelayan yang berada di Lampulo ini sangat senang karena Pak SBY terpilih kembali dalam pemilu ini," kata Marzuki (40).
Menurut dia, sebagai tanda syukur kemenangan pasangan SBY-Boediono tersebut, para nelayan memasang bendera SYB-Boediono di sepanjang PPI.
Dia mengatakan, kemenangan tersebut tidak lepas dari figur yang sudah lama dikenal masyarakat Aceh pada umumnya, termasuk nelayan yang berdomisili di daerah itu.
"Banyak hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya selama Pak SBY menjabat dan kita percaya itu," kata Sulaiman, nelayan lainnya.
Menurut dia, dengan terpilihnya kembali SBY, diharapkan kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya nelayan, dapat terjamin.
"Saya cuma ingat satu janji beliau bahwa kesejahteraan rakyat kecil harus ditingkatkan dan itu semoga bukan sekadar janji, kita percaya itu," katanya.
Kemenangan rakyat
Ketua Tim Kampanye Daerah (Timkamda) SBY-Boediono Nova Iriansyah mengatakan, kemenangan pasangan SBY-Boediono di Aceh merupakan kemenangan masyarakat Aceh.
"Ini menunjukan sebuah kemenangan masyarakat Aceh dan masih mempercayakan kepemimpinan presiden SBY selama lima tahun ke depan," katanya.
Anggota DPR RI asal pemilihan Aceh Teuku Riefki menyatakan terima kasih atas simpati masyarakat di Aceh terhadap capres Susilo Bambang Yudhoyono dan cawapres Boediono.
"Kami yakin, masyarakat Aceh memilih SBY-Boediono karena pasangan capres dan cawapres tersebut mampu menjaga dan mengisi perdamaian serta berupaya meningkatkan kesejahteraan khususnya di Aceh dan umumnya di Indonesia," kata Teuku Riefki.
Keberhasilan pasangan SBY-Boediono meraih suara tebanyak dalam hitung cepat secara nasional bukan sulap, katanya, tapi hasil kerja keras dan proaktif tim sukses di seluruh Indonesia.
"Ini sebuah proses yang direncanakan secara profesional dengan hasil kerja bersama seluruh tim sukses SBY-Boediono, sehingga SBY-JK unggul di 30 provinsi di Indonesia," kata Ketua Badan Pengurus Kata Hati Institute Teuku Ardiansyah.
Kata Hati Institute merupakan sebuah lembaga yang berdiri pada tahun 2000 dan bekerja untuk proses demokrasi di Aceh.
Selain itu, tim sukses SBY-Boediono yang cukup banyak dan berasal dari berbagai kalangan juga sangat menentukan perolehan suara tersebut, seperti tim sukses daerah Aceh yang di dalamnya terlibat Gubernur Irwandi Yusuf sebagai dewan pakar dan sejumlah bupati/walikota.
Di samping itu peran mantan kombatan yang terlibat sebagai tim sukses SBY-Boediono juga cukup besar terutama untuk mempengaruhi suara di kalangan akar rumput.
"Ini suatu kerja yang sangat baik, artinya saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada tim kampanye SBY," kata Ardiansyah.
Dia menambahkan, selain kerja tim sukses yang sangat solid dan berhasil, juga diawali dengan kemenangan Partai Demokrat pada pemilihan umum legislatif 9 April.
Partai Demokrat berhasil meraih tujuh kursi untuk DPR RI pada pemilihan umum legislatif lalu di Aceh dengan jumlah suara 751.475 suara.
Ada beberapa sinyal sebagai pesan yang dititipkan masyarakat Aceh dengan harapan sebagai "PR" yang akan dituntaskan SBY-Boediono.
"Saya berharap, masalah yang belum tuntas bisa diselesaikan Pemerintah pusat untuk Aceh saat ini terkait dengan realisasi beberapa Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)," kata anggota DPR RI M Nasir Djamil.
http://id.news.yahoo.com/antr/20090710/tpl-pesan-warga-aceh-untuk-sby-cc08abe.html
Jumat, 10 Juli 2009
Minggu, 17 Mei 2009
Lintas Banda Aceh-Calang belum bebas dari rakit
Sunday, 17 May 2009 17:30 WIB
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Meski Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias telah dibubarkan, lintas perhubungan darat Banda Aceh-Calang belum bebas dari rakit penyeberangan karena pembangunan jalan dan jembatan belum tuntas.
"Masyarakat dan pengguna jalan Banda Aceh-Calang sangat berharap dapat bebas dari rakit penyeberangan di sungai Lambeusoe untuk menuju ibu kota kabupaten Aceh Jaya atau ke ibu kota Provinsi Aceh," kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) TAF Haikal di Banda Aceh, tadi siang.
Pembangunan ruas jalan Banda Aceh-Calang yang didanai USAID masih terbentur masalah ganti rugi tanah serta adanya alasan pelaksana kegiatan pembangunan yang mengaku tidak nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya.
"Saya kira persoalan pembebasan tanah dan kenyamanan pelaksana kegiatan pembangunan jalan itu dapat diselesaikan apabila semua pihak serius ingin membebaskan masayarakat pantai barat selatan dari kesengsaraan," katanya..
Ia meminta pihak donatur (USAID) dan rekanan untuk melanjutkan pembangunan jalan dan jembatan Lambeusoe yang terdapat dalam Section IV Lamno, Aceh Jaya. Menurut Haikal, proyek pembangunan jembatan telah berhenti sejak April 2008, namun hingga saat ini pengguna jalan Banda Aceh-Calang masih menggunakan rakit penyebrangan dengan ongkos Rp20.000/kendaraan roda empat.
"Kalau karena keamanan menjadi alasan, USAID dan rekanan tentunya harus berkoordinasi dengan Pemerintah dan Kepolisian, jika memang diperlukan harus ada pengamanan dari pihak terkait," kata Haikal.
Selain jembatan Lambeusoe, dia juga meminta pihak rekanan untuk menyelesaikan beberapa unit jembatan lainnya serta memperbaiki beberapa ruas jalan yang sering digenangi banjir. Mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh itu juga mempertanyakan tim terpadu yang yang dibentuk Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan terkait pembangunan jalan yang hancur akibat bencana tsunami.
(dat04/ann)
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Meski Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias telah dibubarkan, lintas perhubungan darat Banda Aceh-Calang belum bebas dari rakit penyeberangan karena pembangunan jalan dan jembatan belum tuntas.
"Masyarakat dan pengguna jalan Banda Aceh-Calang sangat berharap dapat bebas dari rakit penyeberangan di sungai Lambeusoe untuk menuju ibu kota kabupaten Aceh Jaya atau ke ibu kota Provinsi Aceh," kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) TAF Haikal di Banda Aceh, tadi siang.
Pembangunan ruas jalan Banda Aceh-Calang yang didanai USAID masih terbentur masalah ganti rugi tanah serta adanya alasan pelaksana kegiatan pembangunan yang mengaku tidak nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya.
"Saya kira persoalan pembebasan tanah dan kenyamanan pelaksana kegiatan pembangunan jalan itu dapat diselesaikan apabila semua pihak serius ingin membebaskan masayarakat pantai barat selatan dari kesengsaraan," katanya..
Ia meminta pihak donatur (USAID) dan rekanan untuk melanjutkan pembangunan jalan dan jembatan Lambeusoe yang terdapat dalam Section IV Lamno, Aceh Jaya. Menurut Haikal, proyek pembangunan jembatan telah berhenti sejak April 2008, namun hingga saat ini pengguna jalan Banda Aceh-Calang masih menggunakan rakit penyebrangan dengan ongkos Rp20.000/kendaraan roda empat.
"Kalau karena keamanan menjadi alasan, USAID dan rekanan tentunya harus berkoordinasi dengan Pemerintah dan Kepolisian, jika memang diperlukan harus ada pengamanan dari pihak terkait," kata Haikal.
Selain jembatan Lambeusoe, dia juga meminta pihak rekanan untuk menyelesaikan beberapa unit jembatan lainnya serta memperbaiki beberapa ruas jalan yang sering digenangi banjir. Mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh itu juga mempertanyakan tim terpadu yang yang dibentuk Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan terkait pembangunan jalan yang hancur akibat bencana tsunami.
(dat04/ann)
Senin, 11 Mei 2009
Aceh Road Project Pits Conservationists Against Those Who Want Development
Jakarta Globe
April 30, 2009
Nurdin Hasan
Banda Aceh. The Indonesian Forum for the Environment has caused a firestorm of protests by groups who say its attempt to stop a road construction project in Aceh would consign a community to continued isolation.
The forum, or Walhi, filed a complaint against Forestry Minister MS Kaban with the National Police in Jakarta on April 23 over his issuance of a permit greenlighting the construction of a 32- kilometer road linking Keude Trumon and Bulohseuma in South Aceh district.
Walhi’s Aceh office says the proposed road would threaten the Rawa Singkil conservation park. The group has accused Kaban of violating zoning regulations, conservation law and a government regulation on national land planning
Walhi Aceh’s executive director, Bambang Antariksa, said on Thursday that the nongovernmental organization would not withdraw its complaint against Kaban.
“We will not revoke the complaint because the minister has violated existing laws,” he said. “Don’t violate laws just to meet the demands of people.”
The South Aceh Youth Association, or PAS, asked Walhi on Wednesday to withdraw its complaints against Kaban, arguing that the road construction project would open up isolated villages in the area.
“We call on Walhi Aceh to withdraw its complaint against MS Kaban because this has caused anxiety among the people of Bulohseuma, who really want a land link,” said Irvan Nusir, the head of the association.
Irvan said residents of Bulohseuma were concerned the complaint could jeopardize the project to repair the road, which at one time provided the sole land link to the area.
The road was built during the Dutch colonial era but is now impassable, leaving the area accessible only by boat.
“We are fully in support of the government’s steps to free the Bulohseuma people, who are now living in isolation,” Irvan said. “Walhi should not just simply look at a map, but should also look a the condition of the people who really need a land link.”
Bulohseuma, located in the subdistrict of Trumon, is home to 621 families in three villages: Raket, Kampung Tengoh and Kuta Padang. It takes about three hours by boat to travel from the nearest town, Keude Trumon, to Bulohseuma.
However, during the rainy Bulohseuma is often completely isolated because large waves prevent a reliable sea link. The area is known for its production of high-quality honey.
Irvan said she hoped the Aceh government would ignore Walhi’s protests and continue to allocate funds to repair the road to Bulohseuma.
TAF Haikal, a spokesman for the Southwest Aceh Coastal Caucus, expressed surprise at Walhi’s complaint because Kaban’s letter approving the project clearly indicated that all parties were required to safeguard the sustainability of the Rawa Singkil conservation area.
Haikal said the road had fallen into such a state of disrepair that the inhabitants of Bulohseuma had essentially been cut off from the rest of the district.
“The population there should not be left isolated,” he said.
“The construction of the road could also take into consideration the sustainability of the Rawa Singkil animal conservation park, while at the same time thinking about the interests of the people there.”
Haikal said that Kaban, in his letter, clearly asked that the Aceh Natural Resource Conservation Agency, as well as other concerned bodies, be involved in the project to prevent any negative impacts on the park.
http://www.thejakartaglobe.com/news/article/18380.html#
April 30, 2009
Nurdin Hasan
Banda Aceh. The Indonesian Forum for the Environment has caused a firestorm of protests by groups who say its attempt to stop a road construction project in Aceh would consign a community to continued isolation.
The forum, or Walhi, filed a complaint against Forestry Minister MS Kaban with the National Police in Jakarta on April 23 over his issuance of a permit greenlighting the construction of a 32- kilometer road linking Keude Trumon and Bulohseuma in South Aceh district.
Walhi’s Aceh office says the proposed road would threaten the Rawa Singkil conservation park. The group has accused Kaban of violating zoning regulations, conservation law and a government regulation on national land planning
Walhi Aceh’s executive director, Bambang Antariksa, said on Thursday that the nongovernmental organization would not withdraw its complaint against Kaban.
“We will not revoke the complaint because the minister has violated existing laws,” he said. “Don’t violate laws just to meet the demands of people.”
The South Aceh Youth Association, or PAS, asked Walhi on Wednesday to withdraw its complaints against Kaban, arguing that the road construction project would open up isolated villages in the area.
“We call on Walhi Aceh to withdraw its complaint against MS Kaban because this has caused anxiety among the people of Bulohseuma, who really want a land link,” said Irvan Nusir, the head of the association.
Irvan said residents of Bulohseuma were concerned the complaint could jeopardize the project to repair the road, which at one time provided the sole land link to the area.
The road was built during the Dutch colonial era but is now impassable, leaving the area accessible only by boat.
“We are fully in support of the government’s steps to free the Bulohseuma people, who are now living in isolation,” Irvan said. “Walhi should not just simply look at a map, but should also look a the condition of the people who really need a land link.”
Bulohseuma, located in the subdistrict of Trumon, is home to 621 families in three villages: Raket, Kampung Tengoh and Kuta Padang. It takes about three hours by boat to travel from the nearest town, Keude Trumon, to Bulohseuma.
However, during the rainy Bulohseuma is often completely isolated because large waves prevent a reliable sea link. The area is known for its production of high-quality honey.
Irvan said she hoped the Aceh government would ignore Walhi’s protests and continue to allocate funds to repair the road to Bulohseuma.
TAF Haikal, a spokesman for the Southwest Aceh Coastal Caucus, expressed surprise at Walhi’s complaint because Kaban’s letter approving the project clearly indicated that all parties were required to safeguard the sustainability of the Rawa Singkil conservation area.
Haikal said the road had fallen into such a state of disrepair that the inhabitants of Bulohseuma had essentially been cut off from the rest of the district.
“The population there should not be left isolated,” he said.
“The construction of the road could also take into consideration the sustainability of the Rawa Singkil animal conservation park, while at the same time thinking about the interests of the people there.”
Haikal said that Kaban, in his letter, clearly asked that the Aceh Natural Resource Conservation Agency, as well as other concerned bodies, be involved in the project to prevent any negative impacts on the park.
http://www.thejakartaglobe.com/news/article/18380.html#
Minggu, 05 April 2009
Jalan Lhok Kruet-Patek merupakan jalan lintas yang penting
Monday, 06 April 2009 03:24 WIB
WASPADA ONLINE
ACEH JAYA - Ribuan kepala keluarga yang tinggal disepanjang jalan Lhok Kruet-Pante Purba-Patek Kabupaten Aceh Jaya berharap jalan itu segera diselesaikan.
"Jalan itu merupakan jalan lintas kendaraan, terutama truk-truk yang mengangkut sembako dari Banda Aceh ke Calang. Besar sekali pengaruh jalan itu bagi warga," kata Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan, TAF Haikal di ibukota kabupaten Aceh Jaya, Calang, tadi malam.
Haikal menambahkan, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) melalui Dinas Bina Marga dan Cipta Karya telah menganggarkan dana Rp30 miliar untuk peningkatan ruas jalan itu bahkan diperkirakan 30 persen uang muka telah dicairkan perusahaan yang memenangkan tender.
"Anggaran untuk jalan itu memang sudah ada dari pemerintah," kata Haikal.
Sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, seharusnya satu minggu setelah pengumuman pemenang tender, perusahaan yang ditetapkan itu harus melaksanakan kegiatan namun kenyataannya sudah hampir satu tahun belum ada tanda-tanda pembangunan.
"Saya belum tahu pasti penyebab proyek itu belum dikerjakan, lebih baik tanyakan saja ke Dinas Bina Marga Provinsi," kata Haikal.
(amr/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=78058&Itemid=26
WASPADA ONLINE
ACEH JAYA - Ribuan kepala keluarga yang tinggal disepanjang jalan Lhok Kruet-Pante Purba-Patek Kabupaten Aceh Jaya berharap jalan itu segera diselesaikan.
"Jalan itu merupakan jalan lintas kendaraan, terutama truk-truk yang mengangkut sembako dari Banda Aceh ke Calang. Besar sekali pengaruh jalan itu bagi warga," kata Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan, TAF Haikal di ibukota kabupaten Aceh Jaya, Calang, tadi malam.
Haikal menambahkan, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) melalui Dinas Bina Marga dan Cipta Karya telah menganggarkan dana Rp30 miliar untuk peningkatan ruas jalan itu bahkan diperkirakan 30 persen uang muka telah dicairkan perusahaan yang memenangkan tender.
"Anggaran untuk jalan itu memang sudah ada dari pemerintah," kata Haikal.
Sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, seharusnya satu minggu setelah pengumuman pemenang tender, perusahaan yang ditetapkan itu harus melaksanakan kegiatan namun kenyataannya sudah hampir satu tahun belum ada tanda-tanda pembangunan.
"Saya belum tahu pasti penyebab proyek itu belum dikerjakan, lebih baik tanyakan saja ke Dinas Bina Marga Provinsi," kata Haikal.
(amr/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=78058&Itemid=26
Kamis, 26 Maret 2009
PAN Abdya Gelar Kampanye Dialogis
* Minta Maaf atas Kesalahan Kebijakan Masa Lalu
22 Maret 2009, 09:06 Pemilu 2009 Administrator
BLANGPIDIE - Massa yang terdiri dari kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) di Aceh Barat Daya (Abdya), kemarin menghadiri kampanye dialogis yang digelar di kantor baru DPD PAN Abdya, di Padang Baru, Susoh, Sabtu (21/3) pagi. Kampanye dialogis yang dirangkai dengan kegiatan peusijuekkantor baru DPD PAN Abdya itu, dihadari massa yang meluber hingga ke halaman kantor.
Kampanye tersebut diisi oleh Ketua DPD PAN Abdya, Said Syamsul Bahri, pengurus DPW PAN Aceh Almanar SH, serta caleg PAN untuk DPR RI TAF Haikal yang menyampai orasi politik, dan seluruh caleg DPRD Abdya antara lain, Elizar Lizam, Syahrol Fadli, Muslizar MT.
Dalam kesempatan tersbeut, Ketua DPD PAN Abdya, H Said Syamsul Bahri menyampaikan permohonan maaf kepada semua kader partai atas kesalahan kebijakan pada masa lalu. Menurut Said, kesalahan kebijakan partai pada masa lalu tidak perlu disesali lagi, melainkan menjadi sebuah pelajaran sangat berharga sehingga tidak terulang lagi.
Selain itu, Said Syamsul juga mengatakan, kader yang sudah dibesarkan partai, kemudian melakukan pengkerdilan atau berpaling dinilai tidak beres. “Kader seperti itu dapat disebut sudah durhaka terhadap partai,” tegasnya.
Sorotan Ketua DPD PAN Abdya terhadap kader partai yang dinilai durhaka mendapat dukungan dari Almanar SH, caleg PAN untuk DPR Aceh. Pihaknya sangat menyesalkan, terhadap oknum kader partai yang tidak tahu balas budi, padahal sudah dibesarkan PAN.
Ketua Pokja Kampanye KIP Abdya, Ir T Umar dihubungi Serambi, Sabtu kemarin menjelaskan, sesuai jadwal yang sudah disusun, Sabtu (21/3) kemarin, PAN mendapat jatah kampanye terbuka di tiga lokasi, lapangan Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee 1 (DP I), lapangan Cot Manee, Kecamatan Jeumpa (DP II) dan lapangan Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan (DP III) antara pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Tapi PAN memilih melaksanakan kampanye dialogis di Kantor DPD di Padang Baru, Susoh.
Masih sepi
Sementara itu, memasuki hari kelima pelaksanaan kampanye terbuka, Sabtu (21/3), kemarin, seluruh panggung kampanye yang tersedia baik untuk parpol dan calon anggota DPD di Kabupaten Abdya, tampak masih kosong melompong. Sebenarnya, sesuai jadwal, kemapnye hari kelima, kemarin, dua calon anggota DPD, HT Bachrum Manyak dan H Bustami Usman menjatah kampanye terbuka di lapangan Pulau Kayu, Susoh, tapi menurut Ketua Pokja Kampanye KIP Abdya, T Umar, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan sehingga panggung kampanye menjadi sepi.
Bukan hanya itu, kata T Umar, sejak hari pertama sampai hari kelima, Sabtu kemarin, belum satu pun calon anggota DPD menggelar kampanye terbuka di Abdya.
Demikian juga parpol, hanya dua partai melaksanakan kampanye terbuka, Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS) menggelar kampanye di lapanganSeunaloh, Blangpidie pada hari pertama, Selasa (17/3) lalu Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaksanakan kampanye terbuka di lapangan Pantee Perak, Susoh pada hari keempat, Jumat (20/3) sore.
Sedangkan Partai Daulat Aceh (PDA) yang sedianya Jumat (20/3) sore, menggelar kampanye di lapangan Seunaloh, Kecamatan Blangpidie untuk DP II, tapi akhirnya batal karena sudah melewati pukul 16.00 WIB sehingga dilarang oleh KIP dan Panwaslu setempat.(nun)
http://serambinews.com/news/pan-abdya-gelar-kampanye-dialogis
Rabu, 11 Maret 2009
Selangkah Lagi…
Selasa, 2009 Maret 03
ADVENTORIAL-Taf Haikal
JELANG senja, kala hendak memulai rehat, telepon gengamnya bergetar. Seorang teman, di pantai barat Aceh, mengabarkan alat kampanye hilang. Bicaranya tergesa-gesa, memendam murka. TAF Haikal, tersenyum sambil menunggu pendukungnya itu selesai laporan.
Namun dia tak gusar. “Tidak apa-apa, jangan marah. Satu dua orang tak senang itu biasa,” begitu nasihatnya. Sehari kemudian, “baliho dipasang kembali, orang yang menurunkan juga meminta maaf.”
Calon anggota legislatif (Caleg) nomor urut tiga Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ini tak cemaskan hilangnya poster dan baliho. Bukan sebab sumbangan dari rekan-rekannya, melainkan publikasi diri, bukan faktor utama. “Asal cukup masyarakat tahu, saya mencalonkan diri,” ujarnya.
Lagi pula, namanya berkibar seantero Aceh jauh sebelum balihonya bertebar. Teranyar, dia dikenal lantang menyuarakan percepatan pembangunan di barat dan selatan Aceh. Media massa baik lokal, nasional bahkah internasional kerap mengutip ucapannya sebagai jurubicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS).
Keseriusan Haikal memperjuangkan percepatan pembangunan pesisir barat dan selatan Aceh, sempat menarik perhatian para calon bupati Aceh Selatan untuk meraup suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) lalu. Beberapa kandidat meminangnya menjadi wakil. “Semua saya tolak. Saya memilih berjuang dengan kawan-kawan di kaukus untuk memperjuangkan ketertinggalan pembangunan di daerah itu,” jelasnya.
Sebelum di KPBS, nama Haikal juga sudah sering terpampang di media. Saat Aceh dibalut kecamuk, sudah dikenal sebagai penentang perang, musuh para perusak lingkungan dan maling uang negara. “Sudah 13 tahun saya aktif di lembaga sosial,” tegasnya.
Dia tak hanya dikenal sebagai ‘tukang kritik’ pemerintah. Saban alam murka, pria kelahiran ini sering lebih dulu menjulur bantuan. Tak hanya di Aceh, bahkan saat Yogyakarta diremuk gempa tahun 2006, ia membangun aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kemudian diberi nama, ”Poros Kemanusiaan Aceh untuk Yogya.” Ia sendiri menjadi koordinator.
”Meski Aceh sedang bangkit dari bencana gempa dan tsunami, tetapi kita perlu menyisihkan sedikit sumbangan bagi saudara-saudara kita di Yogya sebagai bentuk kepedulian rakyat Aceh,” ujarnya saat itu. ”Saya kecanduan membantu orang dan akan berusaha terus membantu orang lain,” ujarnya jauh sebelum ikut bertarung untuk kursi DPR-RI.
Walau belum menjadi anggota parlemen, Haikal sudah berkecimpung dalam urusan legislasi sejak lama. Suksesnya Pilkada Aceh, juga tak lepas dari kerja kerasnya dalam tim legal drafting revisi Qanun No. 2/2003 menjadi Qanun No. 2/2004, tentang Pilkada.
Selanjutnya, terlibat dalam tim lobbi revisi Qanun No. 2/2003 dan No. 3/2004 tentang Pilkada Aceh Juni-Agustus 2006 menjadi Qanun No 7/2006. Ia juga terlibat dalam tim masyarakat sipil pembuatan Prolega (Program Legeslasi Aceh).
Dalam media 2007-2008, setidaknya dia terlibat dalam penyusunan tujuh draft qanun, di antaranya Pilkada, tata cara penyusunan qanun dan tranparansi penyelenggara pemerintahan Aceh dan partisipasi di Aceh.
Selain itu, dia juga terlibat dalam tim drafting qanun No 7 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum di Aceh, qanun pelayanan kesehatan di Aceh, serta qanun adminstrasi dan kependudukan Kabupaten Pidie.
Jauh sebelumnya, ia telah terlibat dalam serangkaian pendampingan pembuatan aturan di Aceh. “Saya paham cara kerja DPR RI. Kental proses politik, makanya butuh pengawalan yang ketat. Untuk itu saya mencalonkan diri menjadi caleg,” tukasnya.
Bila dia dipilih rakyat Aceh, dua hal penting yang harus segera dilakukan. “Menjaga UUPA terealisasi sepenuhnya dan hasil pengelolaan sumberdaya alam harus dibagi adil,” jelas mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh periode 2003-2006 itu. “Untuk menghindari konflik butuh pemerataan dan keadilan.”
Komitmen para wakil rakyat Aceh di Senayan kelak, menurutnya, haruslah benar-benar teruji mendukung perdamaian. Selain itu, kemampuan meyakinkan anggota parlemen dari daerah lain untuk mendukung perdamaian agar tetap abadi di Aceh. Sebab, perdamaian Aceh masih labil dan baru memasuki usia empat tahun.
Selain menjaga perdamaian Aceh, dirinya kelak akan mengontrol kebijakan minyak dan gas. “Harus ada orang yang mampu memastikannya bahwa hasil yang dibawa pulang dan dibagi-bagikan di Aceh itu sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Untuk urusan anggaran, Haikal berjanji, bila diberi kepercayaan oleh rakyat, dia akan memastikan pemerintah Aceh dapat melakukan pekerjaaannya dengan baik. Sehingga mampu mengurangi daerah-daerah terisolir, meningkatkan mutu pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan.
Berbekal pengalaman mengurus berbagai organisasi kemasyarakatan, Haikal mengaku tidak sulit memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh di Senayan. Menjadi anggota DPR RI, baginya sama dengan menjalankan aktifitas mengadvokasi di LSM. “Selama ini, saya melakukan kegiatan yang sama seperti dilakukan anggota dewan,” tegasnya.
Tekadnya untuk melenggang ke Senayan, sebenarnya, memuncah akibat sering mendengar keluh kesah masyarakat pedalaman yang sering didatanginya. “Mendengar kesedihan orang lain membuat saya terus bersemangat melakukan perubahan,” jelasnya.
Mungkin karena terlalu banyak memperjuangkan aspirasi rakyat, ia sampai lupa memikirkan nasibnya sendiri. Seharusnya, sebagai seorang korban tsunami, dia berhak memperoleh rumah bantuan. Tapi, hingga menjelang masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias berakhir, rumah bantuan itu tak didapatnya.
Bukan berarti ia tak punya keresahan, perilaku caleg lain yang gemar membeli suara rakyat sering membuatnya gundah. Ia mengaku budaya yang hangat saban pemilu itu tantangan berat. “Saya masih menentang praktik politik uang. Sayang rakyat, suaranya sangat menentukan,” ujarnya dengan kening bergelombang.
Bagi Haikal, kursi parlemen bukanlah tempat menggali nafkah. Melainkan medan juang yang panas, nasib rakyat ditentukan dari sana. “Dulu berteriak dari luar, sekarang waktu yang tepat berjuang dari dalam sistem.” Yup, Pemilu tinggal menghitung hari. Selangkah lagi…
posted by maimunsaleh @ 21:12
http://www.maimunsaleh.com/2009/03/selangkah-lagi.html
ADVENTORIAL-Taf Haikal
JELANG senja, kala hendak memulai rehat, telepon gengamnya bergetar. Seorang teman, di pantai barat Aceh, mengabarkan alat kampanye hilang. Bicaranya tergesa-gesa, memendam murka. TAF Haikal, tersenyum sambil menunggu pendukungnya itu selesai laporan.
Namun dia tak gusar. “Tidak apa-apa, jangan marah. Satu dua orang tak senang itu biasa,” begitu nasihatnya. Sehari kemudian, “baliho dipasang kembali, orang yang menurunkan juga meminta maaf.”
Calon anggota legislatif (Caleg) nomor urut tiga Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ini tak cemaskan hilangnya poster dan baliho. Bukan sebab sumbangan dari rekan-rekannya, melainkan publikasi diri, bukan faktor utama. “Asal cukup masyarakat tahu, saya mencalonkan diri,” ujarnya.
Lagi pula, namanya berkibar seantero Aceh jauh sebelum balihonya bertebar. Teranyar, dia dikenal lantang menyuarakan percepatan pembangunan di barat dan selatan Aceh. Media massa baik lokal, nasional bahkah internasional kerap mengutip ucapannya sebagai jurubicara Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS).
Keseriusan Haikal memperjuangkan percepatan pembangunan pesisir barat dan selatan Aceh, sempat menarik perhatian para calon bupati Aceh Selatan untuk meraup suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) lalu. Beberapa kandidat meminangnya menjadi wakil. “Semua saya tolak. Saya memilih berjuang dengan kawan-kawan di kaukus untuk memperjuangkan ketertinggalan pembangunan di daerah itu,” jelasnya.
Sebelum di KPBS, nama Haikal juga sudah sering terpampang di media. Saat Aceh dibalut kecamuk, sudah dikenal sebagai penentang perang, musuh para perusak lingkungan dan maling uang negara. “Sudah 13 tahun saya aktif di lembaga sosial,” tegasnya.
Dia tak hanya dikenal sebagai ‘tukang kritik’ pemerintah. Saban alam murka, pria kelahiran ini sering lebih dulu menjulur bantuan. Tak hanya di Aceh, bahkan saat Yogyakarta diremuk gempa tahun 2006, ia membangun aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kemudian diberi nama, ”Poros Kemanusiaan Aceh untuk Yogya.” Ia sendiri menjadi koordinator.
”Meski Aceh sedang bangkit dari bencana gempa dan tsunami, tetapi kita perlu menyisihkan sedikit sumbangan bagi saudara-saudara kita di Yogya sebagai bentuk kepedulian rakyat Aceh,” ujarnya saat itu. ”Saya kecanduan membantu orang dan akan berusaha terus membantu orang lain,” ujarnya jauh sebelum ikut bertarung untuk kursi DPR-RI.
Walau belum menjadi anggota parlemen, Haikal sudah berkecimpung dalam urusan legislasi sejak lama. Suksesnya Pilkada Aceh, juga tak lepas dari kerja kerasnya dalam tim legal drafting revisi Qanun No. 2/2003 menjadi Qanun No. 2/2004, tentang Pilkada.
Selanjutnya, terlibat dalam tim lobbi revisi Qanun No. 2/2003 dan No. 3/2004 tentang Pilkada Aceh Juni-Agustus 2006 menjadi Qanun No 7/2006. Ia juga terlibat dalam tim masyarakat sipil pembuatan Prolega (Program Legeslasi Aceh).
Dalam media 2007-2008, setidaknya dia terlibat dalam penyusunan tujuh draft qanun, di antaranya Pilkada, tata cara penyusunan qanun dan tranparansi penyelenggara pemerintahan Aceh dan partisipasi di Aceh.
Selain itu, dia juga terlibat dalam tim drafting qanun No 7 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum di Aceh, qanun pelayanan kesehatan di Aceh, serta qanun adminstrasi dan kependudukan Kabupaten Pidie.
Jauh sebelumnya, ia telah terlibat dalam serangkaian pendampingan pembuatan aturan di Aceh. “Saya paham cara kerja DPR RI. Kental proses politik, makanya butuh pengawalan yang ketat. Untuk itu saya mencalonkan diri menjadi caleg,” tukasnya.
Bila dia dipilih rakyat Aceh, dua hal penting yang harus segera dilakukan. “Menjaga UUPA terealisasi sepenuhnya dan hasil pengelolaan sumberdaya alam harus dibagi adil,” jelas mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh periode 2003-2006 itu. “Untuk menghindari konflik butuh pemerataan dan keadilan.”
Komitmen para wakil rakyat Aceh di Senayan kelak, menurutnya, haruslah benar-benar teruji mendukung perdamaian. Selain itu, kemampuan meyakinkan anggota parlemen dari daerah lain untuk mendukung perdamaian agar tetap abadi di Aceh. Sebab, perdamaian Aceh masih labil dan baru memasuki usia empat tahun.
Selain menjaga perdamaian Aceh, dirinya kelak akan mengontrol kebijakan minyak dan gas. “Harus ada orang yang mampu memastikannya bahwa hasil yang dibawa pulang dan dibagi-bagikan di Aceh itu sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Untuk urusan anggaran, Haikal berjanji, bila diberi kepercayaan oleh rakyat, dia akan memastikan pemerintah Aceh dapat melakukan pekerjaaannya dengan baik. Sehingga mampu mengurangi daerah-daerah terisolir, meningkatkan mutu pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan.
Berbekal pengalaman mengurus berbagai organisasi kemasyarakatan, Haikal mengaku tidak sulit memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh di Senayan. Menjadi anggota DPR RI, baginya sama dengan menjalankan aktifitas mengadvokasi di LSM. “Selama ini, saya melakukan kegiatan yang sama seperti dilakukan anggota dewan,” tegasnya.
Tekadnya untuk melenggang ke Senayan, sebenarnya, memuncah akibat sering mendengar keluh kesah masyarakat pedalaman yang sering didatanginya. “Mendengar kesedihan orang lain membuat saya terus bersemangat melakukan perubahan,” jelasnya.
Mungkin karena terlalu banyak memperjuangkan aspirasi rakyat, ia sampai lupa memikirkan nasibnya sendiri. Seharusnya, sebagai seorang korban tsunami, dia berhak memperoleh rumah bantuan. Tapi, hingga menjelang masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias berakhir, rumah bantuan itu tak didapatnya.
Bukan berarti ia tak punya keresahan, perilaku caleg lain yang gemar membeli suara rakyat sering membuatnya gundah. Ia mengaku budaya yang hangat saban pemilu itu tantangan berat. “Saya masih menentang praktik politik uang. Sayang rakyat, suaranya sangat menentukan,” ujarnya dengan kening bergelombang.
Bagi Haikal, kursi parlemen bukanlah tempat menggali nafkah. Melainkan medan juang yang panas, nasib rakyat ditentukan dari sana. “Dulu berteriak dari luar, sekarang waktu yang tepat berjuang dari dalam sistem.” Yup, Pemilu tinggal menghitung hari. Selangkah lagi…
posted by maimunsaleh @ 21:12
http://www.maimunsaleh.com/2009/03/selangkah-lagi.html
Selasa, 03 Maret 2009
Korban Tsunami Resah Ribuan Rumah Bantuan Belum Jelas Status Hukum Tanah
Banda Aceh, (Analisa)
Status hukum kepemilikan terhadap tanah yang di atasnya telah dibangun ribuan unit rumah bantuan bagi korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh setelah dilakukan relokasi, hingga kini ternyata masih banyak yang belum ada kejelasannya.
Jika persoalan ini terus dibiarkan berlanjut tanpa ada kepastiannya, maka dikhawatirkan akan memunculkan masalah besar di kemudian hari setelah berakhirnya program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana.
Karenanya, pihak Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh meminta kepada pihak terkait khususnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD–Nias dapat segera mencari solusi terhadap persoalan ini sebelum berakhirnya masa tugas pada 16 April 2009 mendatang.
“Kami meminta kepada BRR, Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya untuk memperjelas soal kepemilikan rumah dan status hukum tanah korban tsunami yang direlokasi,” ujar Juru Bicara KPBS, TAF Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (2/3).
Menurutnya, status tanah yang di atasnya berdiri rumah bantuan juga menjadi hal krusial di kemudian hari bagi masyarakat yang menempati rumah tersebut, baik yang dibangun oleh Non Goverment Organitation (NGO) maupun yang dibangun BRR.
Penegasan status tanah rumah yang mereka tempati terutama yang relokasi sangat penting untuk jangka panjang jangan sampai para ahli waris yang ditinggalkan di kemudian hari menjadi resah.
“Menurut kami, ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi korban tsunami yang selama ini mendiami rumah bantuan tersebut. Korban tsunami tersebut resah karena belum memiliki sertifikat tanah,” terangnya.
Ia mencontohkan, sebanyak 42 Kepala Keluarga (KK) korban tsunami Desa Ujung Serangga Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang direlokasi ke Desa Ladang resah akibat belum memiliki sertifikat tanah.
“Kami butuh kepastian terhadap tanah yang saat ini kami tempati, agar anak cucu kami tidak terkatung-katung di masa mendatang,” kata seorang warga korban tsunami, Muntari (51) di Blangpidie.
Hak Pakai
Menurutnya, status tanah yang ditempati warga di pesisir pantai Bali Kecamatan Susoh itu masih hak pakai.
Lebih lanjut TAF Haikal menambahkan, dirinya juga merasa sedih melihat para korban tsunami yang belum mendapatkan haknya yakni rumah. Triliunan dana mengalir ke Aceh. Namun, sangat mahal harga untuk sebuah rumah korban tsunami bagi mereka.
“Kami mendorong BRR dan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi bagi korban tsunami yang belum memperoleh rumah. Sebelum BRR bubar di Aceh, Pemerintah Aceh harus menyusun strategi untuk menyelesaikan ‘PR’ rekonstruksi di Aceh,” harapnya.
Ditambahkan, BRR hampir selesai menjalankan mandatnya, dan baru saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan beberapa mega proyek BRR hasil rehab rekon. Banyak mata terkagum-kagum melihat prestasi yang telah dilakukan BRR dan berbagai lembaga donor internasional dan nasional dan ini harus diakui sebuah prestasi.
“Akan tetapi tidak bisa dipungkiri betapa miris hati korban tsunami melihat peresmian tersebut. Sementara mereka belum mendapatkan haknya sebagai korban tsunami,” ungkap Haikal. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7986:korban-tsunami-resah-ribuan-rumah-bantuan-belum-jelas-status-hukum-tanah&catid=42:nad&Itemid=112
Status hukum kepemilikan terhadap tanah yang di atasnya telah dibangun ribuan unit rumah bantuan bagi korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh setelah dilakukan relokasi, hingga kini ternyata masih banyak yang belum ada kejelasannya.
Jika persoalan ini terus dibiarkan berlanjut tanpa ada kepastiannya, maka dikhawatirkan akan memunculkan masalah besar di kemudian hari setelah berakhirnya program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana.
Karenanya, pihak Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh meminta kepada pihak terkait khususnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD–Nias dapat segera mencari solusi terhadap persoalan ini sebelum berakhirnya masa tugas pada 16 April 2009 mendatang.
“Kami meminta kepada BRR, Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya untuk memperjelas soal kepemilikan rumah dan status hukum tanah korban tsunami yang direlokasi,” ujar Juru Bicara KPBS, TAF Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (2/3).
Menurutnya, status tanah yang di atasnya berdiri rumah bantuan juga menjadi hal krusial di kemudian hari bagi masyarakat yang menempati rumah tersebut, baik yang dibangun oleh Non Goverment Organitation (NGO) maupun yang dibangun BRR.
Penegasan status tanah rumah yang mereka tempati terutama yang relokasi sangat penting untuk jangka panjang jangan sampai para ahli waris yang ditinggalkan di kemudian hari menjadi resah.
“Menurut kami, ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi korban tsunami yang selama ini mendiami rumah bantuan tersebut. Korban tsunami tersebut resah karena belum memiliki sertifikat tanah,” terangnya.
Ia mencontohkan, sebanyak 42 Kepala Keluarga (KK) korban tsunami Desa Ujung Serangga Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang direlokasi ke Desa Ladang resah akibat belum memiliki sertifikat tanah.
“Kami butuh kepastian terhadap tanah yang saat ini kami tempati, agar anak cucu kami tidak terkatung-katung di masa mendatang,” kata seorang warga korban tsunami, Muntari (51) di Blangpidie.
Hak Pakai
Menurutnya, status tanah yang ditempati warga di pesisir pantai Bali Kecamatan Susoh itu masih hak pakai.
Lebih lanjut TAF Haikal menambahkan, dirinya juga merasa sedih melihat para korban tsunami yang belum mendapatkan haknya yakni rumah. Triliunan dana mengalir ke Aceh. Namun, sangat mahal harga untuk sebuah rumah korban tsunami bagi mereka.
“Kami mendorong BRR dan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi bagi korban tsunami yang belum memperoleh rumah. Sebelum BRR bubar di Aceh, Pemerintah Aceh harus menyusun strategi untuk menyelesaikan ‘PR’ rekonstruksi di Aceh,” harapnya.
Ditambahkan, BRR hampir selesai menjalankan mandatnya, dan baru saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan beberapa mega proyek BRR hasil rehab rekon. Banyak mata terkagum-kagum melihat prestasi yang telah dilakukan BRR dan berbagai lembaga donor internasional dan nasional dan ini harus diakui sebuah prestasi.
“Akan tetapi tidak bisa dipungkiri betapa miris hati korban tsunami melihat peresmian tersebut. Sementara mereka belum mendapatkan haknya sebagai korban tsunami,” ungkap Haikal. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7986:korban-tsunami-resah-ribuan-rumah-bantuan-belum-jelas-status-hukum-tanah&catid=42:nad&Itemid=112
Langganan:
Postingan (Atom)