KPBS: Pemekaran Belum Saatnya, Namun Jika Dimusuhi akan Menjadi Besar

Banda Aceh – Isu pemekaran wilayah Aceh bagian tengah, barat dan selatan yang didasari pada kurang aspiratifnya qanun Wali Nanggroe, Bendera dan Lambang Aceh kembali mencuat setelah beberapa saat reda. Menurut Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Taf Haikal saat dijumpai di ruang kerjanya, isu pemekaran tersebut bukanlah isu baru, tapi sudah lama ada dan semua itu merupakan bentuk dari demokrasi, Selasa (15/13).

“Itu tidak ada masalah, tinggal bagaimana Pemerintah Aceh selaku pengambil keputusan mengelola isu itu dan melihat itu dalam konteks positif, bukan dalam konteks negatif karena sesuatu yang dimusuhi itu akan menjadi besar dan itu pernah terjadi di Aceh,” ujar Taf Haikal.

Ia menambahkan, bicara makar saja itu tidaklah masalah dan begitu juga berbicara merdeka, tapi akan menjadi masalah begitu itu diimplementasikan, dan tentunya akan berhadapan dengan negara.

“Badan boleh saja dipenjara, tapi pikiran kan tidak bisa,” tegasnya.

Taf Haikal mengatakan bahwa seiring dengan dinamika politik di Aceh isu pemekaran sangat wajar timbul tenggelam, tapi itu belum saatnya diwujudkan, namun karena kita hidup di alam demokrasi maka diskusi-diskusi yang membahas tentang pemekaran boleh saja dilakukan.

“Menurut saya orang-orang di Pemerintahan Aceh sekarang itu adalah orang-orang yang dulu meminta lebih dari apa yang sekarang diminta oleh mereka-mereka yang menginginkan pemekaran, jadi no problem, tinggal direspon positif dan disikapi dengan bijak oleh pemerintah Aceh,” ujarnya.

Ia juga tidak membantah adanya pro dan kontra dalam masyarakat tentang Qanun Lambang dan Bendera Aceh yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang secara resmi akan digunakan sebagai simbol-simbol Aceh.

“Sesuai dengan temuan di lapangan, ada sebagian kecil masyarakat secara psikologis melihat lambang yang ditawarkan hari ini mempunyai masa lalu yang gelap, punya trauma psikologis melihat lambang-lambang seperti itu, ini  juga harus dipahami,” ungkapnya.

Hal tersebut menurut Taf Haikal karena demokrasi tidaklah selalu dilihat dari suara terbanyak, siapa yang paling dominan atau siapa yang paling kuat, tapi harus dilihat bahwa dalam proses perdamaian di Aceh ada masyarakat yang heterogen.

“Tapi kalau semua sudah sepakat kita mau bilang apa dan kita ikut-ikut saja, lain pun tidak berani kita,” pungkas Taf Haikal. (zamroe)

 

 

 http://atjehlink.com/kpbs-pemekaran-belum-saatnya-namun-jika-dimusuhi-akan-menjadi-besar/