Rabu, 02 Mei 2012

Aneka - Senin, 30 Apr 2012 00:32 WIB
Trauma Gempa Aceh Belum Pulih
int
Beberapa hari terakhir, masyarakat di sejumlah daerah di Aceh kembali diresahkan dengan isu yang beredar melalui pesan singkat (SMS) terkait prediksi gempa bumi.
Kemudian isu dari pesan singkat telepon seluler itu pun cepat beredar. Ada yang percaya dan juga tidak sedikit warga yang mengabaikan dengan keyakinan bahwa tidak ada ilmuan dapat memprediksikan tentang kapan gempa terjadi.

Bagi warga yang termakan isu bakal terjadi gempa dahsyat seperti isi pesan SMS itu mulai khawatir, terutama penduduk yang bermukim di pesisir pantai, seperti di Kabupaten Aceh Jaya. Ratusan orang pun bergegas mengungsi ke dataran tinggi pada Rabu (25/4).

Di Kota Banda Aceh, sebagian warga juga mulai termakan isu gempa dahsyat seperti pesan SMS itu, termasuk sejumlah pelajar yang takut ke sekolah.

Isu gempa dahsyat yang diprediksi akan terjadi antara pukul 15.00-16.00 WIB pada Rabu (25/4) seperti beredar dari pesan SMS itu juga mempengaruhi sebagian orang di Kota Banda Aceh.

Sebagian pedagang di pasar juga termakan isu bencana gempa tersebut, kemudian menutup usahanya dan segera pulang ke rumah masing-masing.

Dalam beberapa tahun terakhir pascagempa berkekuatan 8,9 Skala Richter yang disertai tsunami pada 26 Desember 2004, bumi Aceh memang belu sepi dari guncangan gempa bumi.

Terakhir, gempa bumi berkekuatan 8,5 Skala Richter juga menguncang Aceh pada 11 April 2012. Guncangan gempa bumi yang berpusat di perairan laut Pulau Simeulue itu membuat kepanikan luar bisa dikalangan masyarakat Aceh.

Tsunami 26 Desember 2004 di Aceh, membuat "Indonesia menanggis" karena hampir 200 ribu penduduk kawasan pesisir pantai Aceh meninggal dunia dan hilang.

Karenanya, jika muncul kepanikan warga saat gempa atau berhembusnya isu tentang bakal terjadinya bencana bagi masyarakat Aceh sesuatu yang "manusiawi" karena pengalaman 26 Desember 2004.

Namun isu bakal terjadi gempa bumi dahsyat yang beredar dari pesan SMS beberapa hari lalu dikecam sejumlah pihak, karena telah berdampak keresahan masyarakat di provinsi ujung paling barat Pulau Sumatera itu.

Bahkan, sebagian warga meminta pemerintah dan aparat kepolisian untuk mengusut sumber pengedar pesan dari SMS yang telah meresahkan masyarakat di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa itu.

Bahkan, para ahli, peneliti dan lembaga pemerintah terkait masalah kebencanaan di Aceh menegaskan bahwa prediksi gempa bumi 12 Skala Richter di sekitar Pulau Sumatra yang beredar di kalangan masyarakat lewat SMS itu sesuatu menyesatkan.

Sampai saat ini, belum ada satu pun ilmuwan di dunia yang mampu memprediksikan kapan terjadinya gempa secara tepat, demikian siaran pers bersama pemerintah, peneliti, ahli dan lembaga kebencanaan di Aceh itu.

Pernyataan bersama dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pusat riset tsunami dan mitigasi bencana (TDRMC) Unsyiah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banda Aceh, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia Aceh dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Provinsi Aceh.

Oleh karena itu, prediksi gempa yang mengikutkan prediksi waktu adalah keliru dan menyesatkan.

Para peneliti dan ahli serta relawan kebencanaan di Aceh itu juga menegaskan bahwa sumber informasi yang dicantumkan di dalam SMS tersebut tidak dikenal di kalangan ilmuwan kegempaan di dunia.

Dari redaksi SMS yang beredar adalah salah dari sudut pandang ilmiah di mana mereka menggunakan SR (Skala Richter) yang sebenarnya tidak dapat digunakan untuk gempa skala besar.

Untuk informasi awal kepada masyarakat bahwa gempa bumi dengan skala richter hanya sampai 10 SR atau lebih tepatnya 10Mw (dalam satuan yang besarnya hampir sama dengan SR).

Untuk itu, BPBA, BMKG dan perwakilan lembaga di Aceh mengimbau masyarakat tidak meneruskan SMS-SMS gempa bumi yang mencantumkan prediksi gempa 12 SR dan waktu terjadinya.

Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal mengharapkan peran serta para ulama dan tokoh masyarakat untuk turut menenangkan warga agar tidak terpengaruh terhadap informasi/SMS gempa bumi yang keliru tersebut.

Namun yang perlu dilakukan masyarakat pada saat ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap bencana khususnya bencana-bencana yang relevan untuk wilayah Aceh seperti gempabumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan lain-lain.

Pernyataan bersama itu juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan arahan yang diberikan dari sumber resmi yaitu BMKG, BPBA, BPBD, dan pemerintah daerah setempat tanpa panik atau khawatir yang berlebihan.

Tidak Perlu Panik

Kalangan ulama mengimbau masyarakat Aceh jangan panik dalam menyikapi informasi yang dihembuskan pihak-pihak tidak bertanggung jawab terkait masalah ramalan gempa bumi.

"Kita tidak perlu terlalu percaya dengan ramalan atau prediksi-prediksi itu, apalagi jika informasi bencana yang menimbulkan kepanikan masyarakat tersebut sumbernya tidak jelas, pesan SMS" kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali.

Pesan SMS itu telah membuat warga gelisah, resah dan khawatir berlebihan, apalagi sampai ada warga yang meninggalkan rumahnya pergi ke gunung seperti penduduk di pesisir pantai Kabupaten Aceh Jaya.

Faisal Ali yang juga Ketua PWNU Aceh itu menjelaskan bahwa Provinsi Aceh masih banyak ulama sebagai guru agama sekaligus tempat bertanya jika ada sesuatu informasi terkait dengan masalah-masalah ghaib.

"Hal-hal yang ghaib itu adalah urusan Allah SWT, termasuk kapan terjadinya gempa bumi. Bahkan, para ilmuwan di dunia melalui peralatan canggihnya hingga kini belum bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi," kata dia.

Bahkan, karena terlalu percayanya terhadap ramalan itu maka membuat setiap orang panik.

"Yang paling tepat, jika kita mendengar sesuatu informasi maka tanyakan kepada para ulama, sehingga bisa menjadi obat penentram jiwa jika kita sedang dihadapi kepanikan akibat berbagai isu atau remalan," katanya menjelaskan.

Tidak ada manusia yang mengetahui hal-hal ghaib, karena itu hanya urusan Allah SWT, seperti soal kematian seseorang.

Sesuai ajaran Islam, katanya, jika umat mengalami kegelisahan maka obatnya adalah perbanyak ibadah, membaca Al Quran dan berzikir serta memohon ampunan dan petunjuk kepada Allah SWT.

Faisal Ali juga meminta berbagai pihak tidak memberikan informasi dan berita yang justru menimbulkan kepanikan masyarakat. Perbuatan itu merupakan dosa besar, apalagi jika ada masyarakat yang terpengaruh, kemudian panik akibat informasi yang disajikan tersebut.

Selain itu, ia juga mengimbau umat Islam khususnya warga di provinsi berpenduduk mayoritas muslim untuk terus meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT semoga diampuni dosa dan dijauhi dari marabahaya dan bencana alam.

"Pengajian di kampung-kampung harus diramaikan. Segala bentuk maksiat harus disingkirkan, sehingga Allah SWT terus melindungi kita dari marabahaya dan bencana alam," katanya menambahkan.

Kerusakan di atas bumi akibat ulah manusia. Jangan biarkan maksiat dan perbuatan yang melanggar hukum terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dari kebaikan yang dikerjakan, maka Allah SWT pasti akan melimpahkan rahmatNya kepada penduduk bumi.(Ant/Azhari)

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/30/48345/trauma_gempa_aceh_belum_pulih/

Isu SMS Gempa 12 SR di Aceh

Kamis, 26 April 2012, 22:02 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah bersama lembaga terkait masalah kebencanaan di Aceh menegaskan bahwa prediksi gempa bumi 12 Skala Richter (SR) di sekitar Pulau Sumatra yang beredar di kalangan masyarakat lewat pesan singkat (SMS), sesuatu kekeliruan dan menyesatkan.

Sampai saat ini, belum ada satu pun ilmuwan di dunia yang mampu memprediksikan kapan terjadinya gempa secara tepat, demikian siaran pers, Kamis.

Siaran pers bersama itu dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pusat riset tsunami dan mitigasi bencana (TDRMC) Unsyiah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banda Aceh, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia Aceh dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Provinsi Aceh.

Oleh karena itu, prediksi gempa yang mengikutkan prediksi waktu adalah keliru dan menyesatkan.

Para peneliti dan ahli serta relawan kebencanaan di Aceh itu juga menegaskan bahwa sumber informasi yang dicantumkan di dalam SMS tersebut tidak dikenal di kalangan ilmuwan kegempaan di dunia.

Dari SMS yang beredar, salah satu dari sudut pandang ilmiahnya di mana mereka menggunakan SR (Skala Richter) yang sebenarnya tidak dapat digunakan untuk gempa skala besar. Untuk informasi awal kepada masyarakat, bahwa gempa bumi dengan skala richter hanya sampai 10 SR atau lebih tepatnya 10Mw (dalam satuan yang besarnya hampir sama dengan SR).

Untuk itu, BPBA, BMKG dan perwakilan lembaga di Aceh mengimbau masyarakat tidak meneruskan SMS-SMS gempa bumi yang mencantumkan prediksi gempa 12 SR dan waktu terjadinya.

Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal mengharapkan peran serta para ulama dan tokoh masyarakat untuk turut menenangkan warga agar tidak terpengaruh terhadap informasi/SMS gempa bumi yang keliru tersebut.

Namun yang perlu dilakukan masyarakat pada saat ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap bencana khususnya bencana-bencana yang relevan untuk wilayah Aceh seperti gempabumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan lain-lain.

Siaran pers itu juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan arahan yang diberikan dari sumber resmi yaitu BMKG, BPBA, BPBD, dan pemerintah daerah setempat tanpa perlu merasa panik atau khawatir yang berlebihan.
Redaktur: Hazliansyah
Sumber: Antara
 
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1588538331593738532#editor/target=post;postID=6522485191920712278

Selasa, 24 April 2012

RAPI Turunkan Satgaskom Pilkada

Selasa, 10 April 2012 10:05 WIB
Sabang Libatkan 80 Personel

BANDA ACEH - Organisasi relawan komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh menurunkan puluhan personel untuk memantau dan menginformasikan proses pilkada yang berlangsung di sembilan kecamatan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut, Senin (9/4). Kegiatan serupa juga dilakukan relawan RAPI Kota Sabang, Aceh Besar, dan hampir seluruh kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Ketua RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal (JZ01BTH) kepada Serambi menginformasikan, pelibatan Satgaskom RAPI di pilkada merupakan tindaklanjut rapat koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Pengurus RAPI Aceh. Tugas relawan RAPI sebatas memantau proses pilkada dan menginformasikan berbagai hal yang terkait dengan kamtibmas ke Posko Pilkada Damai Tingkat Provinsi melalui Posko Induk RAPI masing-masing.

Menurut TAF Haikal, selain mengerahkan puluhan relawan RAPI dengan sistem mobile (bergerak) juga disiagakan personel di Posko Induk RAPI, di Kantor RAPI Kota Banda Aceh, Gedung Utama Terminal Terpadu, Batoh.

“Posko induk RAPI Kota Banda Aceh meneruskan informasi dari lapangan ke relawan RAPI di Posko Induk Pilkada Damai Tingkat Provinsi Aceh. Kita juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan, namun semua itu sebatas dilaporkan ke petugas terkait di Posko Pilkada Damai,” katanya.

Di Kota Sabang, relawan RAPI juga diterjunkan untuk memantau proses pilkada di kepulauan tersebut. Untuk tugas pemantauan tersebut, RAPI berada di bawah koordinasi Pemko Sabang.

Ketua RAPI Sabang, Reza Ferdian (JZ01MR) yang juga Kabag Humas Pemko Sabang mengatakan, keterlibatan RAPI untuk membantu Pemko Sabang menyampaikan informasi terkait pilkada kepada masyarakat dan juga memantau situasi kamtibmas.

“Sebagian relawan siaga di posko menginput data ke media  center Pemko Sabang. Setiap TPS dipantau oleh anggota secara bergantian,” kata Reza. Tugas serupa juga dilakukan relawan RAPI Kabupaten Aceh Besar, dan berbagai kabupaten/kota lainnya di Aceh.(nas/gun)
http://aceh.tribunnews.com/2012/04/10/rapi-turunkan-satgaskom-pilkada

Rabu, 04 April 2012

Uji Kejujuran Kandidat Gubernur Aceh dari Laporan Kekayaan

Jum`at, 30 Maret 2012 20:19 WIB

Banda Aceh - Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) menyatakan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh menjadi barometer bagi masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya pada pilkada 9 April 2012.

"Saya tidak pada posisi dukung mendukung kandidat, tapi warga tentunya dapat menjadikan LHKPN calon sebagai salah satu barometer dalam menentukan pilihannya pada hari H pencoblosan nanti," kata jubir KPBS TAF Haikal di Banda Aceh, Jumat.

Artinya, katanya, masyarakat dapat melihat apakah LHKPN yang disampaikan para calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh itu sudah jujur atau tidak.

"Dan jika dari LHKPN itu tidak jujur, maka dipastikan diragukan kejujuran seseorang saat ia nanti terpilih menjadi pemimpin," kata TAF Haikal yang juga mantan direktur eksekutif Forum LSM Aceh.

Sementara itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk mengumumkan kepada publik LHKPN para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang maju di pilkada 2012.

Uraian LHKPN tersebut meliputi harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, harta bergerak seperti alat transportasi, peternakan, perikanan, perkebunan, sampai kepada kepemilikan logam mulia, kemudian surat berharga, giro dan setara kas lainnya, serta utang dan piutang.

Penyerahan LHKPN kepada KPK, menurut Ketua kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh Nurjani Abdullah, merupakan salah satu ketentuan yang harus ditempuh setiap kandidat saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Akan tetapi KIP tidak punya kewenangan apa pun untuk menyatakan apakah laporan kekayaan para kandidat ini sudah jujur atau tidak," ujar Nurjani.

KPK, menurut dia, untuk saat ini hanya mencatat data yang diserahkan para kandidat. Data itu kemudian direkap lalu diserahkan kembali ke KIP Aceh untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

KIP Aceh dalam penyerahan LHKPN ini dapat bertindak selaku fasilitator. Artinya para pasangan kandidat dapat menitipkan LHKPN mereka untuk disampaikan oleh KIP ke KPK. Bisa juga KIP hanya menerima tanda terima dari KPK atas LHKPN yang diserahkan langsung oleh masing-masing kandidat.

Publikasi harta kekayaan penyelenggara negara, kata Nurjani, merupakan salah satu upaya membangun transparansi dalam pilkada.

LHKPN calon gubernur Tgk Ahmad Tajuddin yang disampaikan ke KIP senilai Rp1,573 miliar, calon wakilnya yakni Teuku Suriansyah Rp2,062 miliar. Sementara cagub Irwandi Yusuf memiliki kekayaan mencapai Rp9,002 miliar dan calon wakilnya Muhyan Yunan Rp8,709 miliar.

Harta kekayaan calon gubernur Darni M Daud sebesar Rp5,102 miliar dan wakilnya Ahmad Fauzi memiliki kekayaan senilai Rp1,784 miliar. Selanjutnya calon gubernur Muhammad Nazar memiliki harta senilai Rp1,287 miliar dan tabungan dalam bentuk valas sebesar 2.500 dolar AS. Calon wakilnya Nova Iriansyah memiliki kekayaan Rp3,048 miliar.

Sedangkan calon gubernur Aceh yang diusung Partai Aceh yakni Zaini Abdullah memiliki harta kekayaan yang dilaporkan senilai Rp99.788.369 dan wakilnya Muzakir Manaf sebesar Rp66.359.878. [003-antara]

http://theglobejournal.com/politik/uji-kejujuran-kandidat-gubernur--aceh-dari-laporan-kekayaan/index.php

Sabtu, 31 Maret 2012

Demokrasi ala Aceh

Senin, 26 Maret 2012 08:57 WIB
Oleh TAF Haikal

MASA kampanye Pilkada 2012 sudah masuk. Perhelatan akbar pemilihan kepala daerah nyaris serentak dimulai di seluruh Aceh. Perhelatan akbar ini akan sangat menguras semua energi baik si kandidat maupun para tim sukses. Segala jurus serta strategi akan dikeluarkan untuk memenangkan kandidat atau jagoan masing-masing.

Kecenderungan semakin mendekati hari H, semakin gencar para kandidat dan tim sukses mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya. Dalam alam demokrasi apa yang dilakukan sah-sah saja sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku dan kita yang menganut budaya ketimuran, tentunya tidak meninggalkan tatakrama yang sudah hidup dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Aceh.

Tapi akhir-akhir ini kita semakin sering disuguhkan cerita dan berita tentang kekerasan. Intimidasi, pemukulan, pembakaran, bahkan penembakan bagaikan ritual rutin yang harus kita lewati tanpa bisa kita hindari. Ditambah lagi jurus-jurus pamungkas yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat dan tim sukses semakin mencemaskan masyarakat. Dalam pemikiran masyarakat Aceh saat ini, apakah antara ‘demokrasi’ dan ‘kekerasan’ harus menjadi pasangan yang tak terpisahkan di bumoe Aceh lon sayang?

Kedua kata tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Keduanya seakan harus seiring sejalan bersisian, terutama pada saat dilaksanakan perhelatan memperebutkan kekuasaan. Bagaimana kedua kata tersebut kita pisahkan, sehingga tidak harus seiring sejalan. Kalaupun harus bersisian kita tambahkan kata ‘tanpa’, menjadi demokrasi tanpa kekerasan atau yang sudah dideklarasikan oleh para kandidat dengan istilah ‘pilkada damai’.

Apa itu kekerasan?
Penulis akan sedikit mengajak kita memahami apa itu kekerasan, lebih lanjut kekerasan dapat berlangsung dalam tiga aras, masing-masing mempunyai pelaku, dimensi, sarana dan ruang lingkup sendiri-sendiri. Yang pertama kekerasan pada aras negara, lalu kekerasan pada aras struktural sosial, dan yang terakhir kekerasan dalam aras komunitas atau masyarakat.

Pada aras negara meliputi semua aspek kehidupan, kekerasan dapat besifat langsung terhadap fisik, seperti penganiayaan, bahkan hingga penghilangan nyawa orang lain. Selain itu, kekerasan di sini juga bersifat mental-psikologis, misalnya intimidasi, ancaman ataupun teror. Penggunaan kekerasan oleh negara dapat juga dilaksanakan melalui pembuatan kebijakan publik.

Pada aras struktural sosial kekerasan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Selain melalui pembuatan kebijakan dan keputusan politik, kekerasan pada aras struktural sosial ini juga tersalur melalui proses produksi dan akumulasi kapital. Kekerasan pada aras struktural ini mencakup 4 aspek, yakni eksploitasi, penetrasi, fragmentasi dan marginalisasi.

Untuk kekerasan pada aras komunitas, kekerasan dilakukan oleh anggota masyarakat sendiri, baik secara individu maupun kolektif dalam ruang lingkup dan berbagai aspek kehidupan. Kekerasan kolektif, yakni kekerasan langsung/personal/fisik yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lain, yang dekat pemahamannya dengan kekerasan massa. Kekerasan kolektif cenderung mengesankan sedikit lebih terorganisir bila dibandingkan dengan kekerasan massa.

Apakah yang terjadi di Aceh hari ini dalam rentang pilkada termasuk kategori kekerasan komunitas dan hal ini juga menggejala di Indonesia. Khususnya di Aceh kekerasan yang dilakukan oleh negara saat ini tidak terjadi, dominasi kelompok-kelompak yang bertarung dalam pilkada muncul dan berkembang sangat kuat. Negara terkesan tidak berdaya dibuatnya, apalagi rakyat yang sampai saat ini selalu menjadi obyek dan bukan subyek.

Sikap tegas negara
Sepertinya, di Aceh sampai saat ini demokrasi tanpa kekerasan menjadi hal yang masih jauh dari harapan. Wilayah yang belum lama didera konflik berkepanjangan, menghilangkan kekerasan bukanlah hal yang mudah. Jangankan di Aceh, di wilayah lain di Nusantara ini juga dalam melaksanakan hajatan pilkada, demokrasi dan kekerasan juga sepertinya menjadi hal yang tidak asing. Cuma bedanya di Aceh tingkat kekerasan dan intensitasnya tinggi bahkan menggunakan senjata api dan bahan peledak.

Menghalalkan segala cara dalam pemenangan sebuah pertarungan akan mencederai demokrasi, sehingga patut kita kutuk. Banyak yang berkoar atas nama demokrasi dan menjaga perdamaian, tetapi sikap dan perilakunya sangat bertolak belakang dengan makna damai, nilai-nilai demokrasi dan rasa kemanusiaan. Inilah yang sedang dipertontankan dalam pilkada Aceh kali ini, “Demokrasi ala Aceh”.

Meraka yang sepertinya sangat berhasrat jagoannya memenangkan pertarungan, menjadi gampang marah, mudah tersulut emosi, menjadi sangat reaktif. Kita berharap kaum intelektual dan akademisi serta partai politik yang masih setia dengan demokrasi memberikan pendidikan politik yang sehat, santun, dan mencerdaskan. Jangan sampai demokrasi yang kita bangun hancur gara-gara nafsu kekuasaan elite politik tertentu, serta mudah diadu domba yang pada akhirnya siklus kekerasan di Aceh tidak pernah diputus mata rantainya.

Demokrasi saat ini lebih muncul kekerasan, tim sukses dan konstituennya tidak terdidik dengan baik. Proses yang dibangun belum mampu menerapkan seluruh tim sukses dan pengikutnya cerdas dan melek demokrasi. Dalam kondisi ini rakyat hanya tahu satu: kebutuhan yang sulit terpenuhi yaitu rasa nyaman yang tingkatannya di atas rasa aman, hal itu menjadi sangat mahal hari ini di Aceh. Apakah demokrasi, politik atau lebih spesifik kekuasaan, begitu runyam dan sulit diurai dengan logika sehingga menghalalkan segala cara?

Tidak kebablasan
Dalam era demokrasi yang memberikan kebebasan menyampaikan berbagai aspirasi, seyogianya tidak disalahartikan dalam implementasinya. Berbagai pihak semestinya tidak kebablasan memahami kebebasan dalam kehidupan berdemokrasi, tanpa kekerasan dalam meraih kemenangan menjadi sangat mulia. Lebih baik kalah terhormat dari pada memenangkan sebuah pertarungan tapi menghalakan semua cara.

Melakukan kekerasan seperti intimidasi, pemukulan, pembakaran tidak ada dalam norma demokrasi, bahkan amat bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi tersebut. Penegak hukum atau pemerintah negara semestinya tidak mentolerir adanya perilaku ini, walaupun ada yang berpandangan sebagai wilayah yang pernah didera konflik panjang pasti perilaku kekerasan akan muncul kembali.

Penguasa melakukan tindakan keras bukan berarti melakukan tindakan yang emosional di luar norma. Tindakan keras penguasa atau penegak hukum tetap berdasarkan hukum. Penegak hukum boleh menangkap dengan paksa bahkan menembak di tempat sekalipun bagi pelaku yang sudah mengancam nyawa orang lain, tentunya tetap dalam prosedur hukum yang ada.

Negara tidak boleh melakukan pembiaran terhadap siklus kekerasan yang terjadi hari ini di depan mata kita semua. Negara dalam penjelmaan selaku penguasa harus melindungi rakyatnya, termasuk dalam setiap perhelatan pilkada yang menjadi bagian dari demokrasi, sebagaimana yang sedang terjadi di Aceh saat ini.

* TAF Haikal, Ketua DPA/Presidium Forum LSM Aceh.

http://aceh.tribunnews.com/2012/03/26/demokrasi-ala-aceh

TAF Haikal Ketua RAPI Banda Aceh

Minggu, 18 Maret 2012 10:43 WIB
BANDA ACEH - TAF Haikal (JZ01BTH) terpilih sebagai Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 0101 Kota Banda Aceh periode 2012-2015. TAF Haikal meraih 7 suara, mengalahkan rivalnya T Armansyah (JZ01AM) dengan 3 suara. Sementara satu suara rusak.

Pemilihan Ketua baru itu dirangkai dalam Musyawarah Kota (Muskot) IV RAPI dilaksanakan di Auditorium RRI, Banda Aceh, Sabtu (17/3). Muskot IV yang diikuti Ketua dan Pengurus RAPI Aceh serta para Ketua serta Pengurus RAPI Kabupaten/Kota se-Aceh sampai di tingkat kecamatan itu, dimulai pukul 08.00 WIB dan baru berakhir menjelang magrib.

Ketua panitia pelaksana, Desmizar (JZ01BV) menyebutkan berdasarkan tatib yang telah disepakati dalam pemilihan calon ketua ada tambahan satu suara dari Ketua Pengurus RAPI Kota Banda Aceh dimisioner, yakni Nasir Nurdin JZ01BNN serta satu suara dari Ketua Pengurus RAPI Provinsi Aceh yang diwakili oleh Capt Supriadi (JZ01SAR).(mir)

http://aceh.tribunnews.com/2012/03/18/taf-haikal-ketua-rapi-banda-aceh