Banjir genangi badan jalan Banda Aceh-Calang

Friday, 13 November 2009 18:16
WASPADA ONLINE

ACEH JAYA - Hujan deras yang terjadi selama tiga hari terakhir di pantai barat selatan Aceh mengakibatkan sungai Lhok Kruet kecamatan Sampoinet meluap dan menggenangi badan jalan negara Banda Aceh-Calang, kabupaten Aceh Jaya setinggi 30-50 cm.

Genangan air akibat luapan sungai di desa Lhok Kruet sepanjang 50 meter lebih itu mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas baik dari Banda Aceh menuju Calang ataupun sebaliknya. Genangan banjir di ruas jalan tersebut juga mengakibatkan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang yang di danai USAID terganggu.

"Setiap hujan deras, sungai Lhok Kruet selalu meluap, akibatnya mobil dan sepada motor mogok karena memaksakan diri menerobos genangan air," kata seorang warga desa Lhok Kruet, Amirruddin (27), tadi sore.

Diharapkan, pihak terkait segera melakukan penanganan agar arus transportasi dari Banda Aceh dan Calang tidak terganggu meskipun pada musim penghujan. Hujan deras di wilayah pantai barat selatan itu juga mengakibatkan badan jalan Banda Aceh-Calang yang pembangunannya masih dalam tahapan pengerasan menjadi licin dan berlumpur.

"Banyak sekali pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalan licin dan terjebak lumpur," katanya.

Sementara, juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal dan aktivis Badan Koordinator Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh, Devi Satria Saputra, meminta Pemerintah Aceh untuk menanggulangi banjir yang terjadi di ruas jalan utama dari ibu kota provinsi menuju ke delapan kabupaten/kota di pesisir pantai barat selatan Aceh itu.

"Yang kami khawatirkan apabila banjir dan jalan yang belum selesai dibangun itu dibiarkan berlarut akan mengakibat pasokan kebutuhan bahan pokok untuk daerah pantai barat selatan terganggu," kata Haikal.

Selain menyarakan pengguna jalan untuk berhati-hati saat melintas di jalan yang sedang dibangun USAID itu, diminta pemerintah Aceh mengambil sikap tegas terhadap pembangunan jembatan Lamno yang hingga saat ini belum dikerjakan.

"Jembatan Lamno merupakan salah satu sarana penghubung antara Banda Aceh-Calang, karena jembatan belum dibangun warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang sungai Lam Beso," katanya.
(dat06/ann)


http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=66227&Itemid=

Warga Rawan Banjir Tagih Janji Gubernur Aceh

Ragam 13-11-2009

MedanBisnis – Banda Aceh
Masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Trumon dan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, menagih janji Gubernur Propinsi Aceh Irwandi Yusuf, terkait rencana pembangunan kanal untuk mengatasi banjir tahunan yang kerap menerjang wilayah tersebut.
“Saya minta Gubernur Irwandi Yusuf segera merealisasikan janji yang pernah diucapkan kepada masyarakat saat dia (gubernur) berkunjung ke wilayah itu beberapa waktu lalu,” kata juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) TAF Haikal di Banda Aceh, Kamis.
Ia menilai, pembangunan kanal di kawasan tersebut sudah mendesak, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi langanan banjir yang setiap musim hujan dan tahun menerjang pemukiman penduduk di wilayah itu.
Berdasarkan informasi warga, kata dia, rencana pembangunan kanal sebagai salah satu upaya mengatasi banjir tahunan itu diucapkan sendiri Gubernur Irwandi Yusuf ketika bertamah-ramah dengan tokoh masyarakat di salah satu masjid di Trumon pada Hari Raya Idul adha 1429 Hijriyah (2008).
“Saya menilai rencana pembangunan kanal tersebut merupakan gagasan yang cerdik dan spektakuler, sebab jika teralisasi maka gubernur telah ikut peduli terhadap masyarakat yang selama ini cukup menderita akibat bencana alam,” kata dia menyebutkan.
Tokoh pemuda Trumon Teuku Masrizal menyatakan bahwa ribuan warga di dua kecamatan itu sudah lama menjadi korban banjir tahunan akibat luapan sungai di kawasan tersebut.
“Seharusnya kekhawatiran akan banjir luapan sungai pada setiap musim hujan itu tidak perlu terjadi jika pemerintah membangun kanal antara kecamatan Trumon dengan Trumon Timur,” katanya.
Panjang kanal yang direncanakan dibangun untuk mencegah banjir luapan sungai (Krueng) Singkil itu sekitar delapan kilometer, dengan rencana anggaran mencapai sekitar Rp 40 miliar.
“Hingga saat ini, masyarakat masih diselimuti rasa khawatir terutama saat memasuki musim penghujan.
Ribuan kepala keluarga (KK) dari puluhan desa di Trumon Timur dan Trumon itu akan kehilangan mata pencarian sebagai petani, setiap datangnya banjir tahunan.
Mata pencaharian masyarakat di dua kecamatan tersebut adalah petani palawija dan perkebunan kelapa sawit.
“Artinya, setiap musim penghujan maka masyarakat tidak bisa bekerja karena lahan pertaniannya terendam air, selain ternak peliharaan yang menjadi korban dari bencana alam tahunan tersebut,” kata Teuku Masrizal. (ant)


http://www.medanbisnisonline.com/2009/11/13/warga-rawan-banjir-tagih-janji-gubernur-aceh/

Elemen Sipil Desak Presiden SBY

Selasa, 3 November 2009 | 10:46
Lengserkan Kapolri dan Jaksa Agung
BandaAceh-Terkait proses hukum terhadap pimpinan KPK Nonaktif, Bibit SamadRianto dan Chandra M Hamzah, elemen sipil masyarakat di Aceh mendesakPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mencopot Kapolri dan Jaksa Agung. Pasalnya, elemen sipil masyarakat di Aceh melihat Kapolri danKejagung tidak memiliki komitmen yang sama dengan SBY dalampemberantasan korupsi.

“Kami melihat komitmen kedua petinggi penegak hukum itu, belum nampak.Dan anggapan kami, dengan dicopotnya kedua orang itu, diharapkan kasusini mampu diselesaikan secara cepat, adil, dan professional, tanpa adatekanan atau konflik kepentingan,” tukas TAF Haikal yang diamini elemensipil masyarakat Aceh lainnya, kepada wartawan, ketika mengadakankonferensi pers di Forum LSM, Lambhuk, Banda Aceh, Senin (2/11) sore.

TAF Haikal mengatakan, elemen sipil masyarakat Aceh bukan ‘latah’ atauikut-ikutan, hanya saja pihaknya menilai langkah yang diambil Kapolriyang menahan kedua pimpinan KPK Nonaktif, bisa berdampak pada ikutmelemahnya penanganan kasus korupsi di daerah.
Masih TAF haikal. Selain mendesak pencopotan dua petinggi aparatpenegak hukum tersebut, pihaknya juga meminta agar SBY segera mengambillangkah penyelesaian secara komprehensif. Apalagi, kasus kriminalisirKPK dinilai menjadi barometer masyarakat dalam mengukur komitmenpolitik SBY dalam memberantas korupsi.

Lalu, pihaknya mendesak mahkamah Konstitusi untuk segera menggelarsidang terkait penyelesaian hukum kasus tersebut. harapan elemen sipilmasyarakat ini, agar MK mampu menyelesaikan kasus ini secara adil,terbuka, dan professional. Sehingga uji materil Pasal 32 Ayat (1) Hurufc undang-undang No.30/2002 tentang KPK dapat memberikan titik terangterkait polemic kewenangan.

Kemudian, lanjut TAF Haikal, meminta pimpinan KPK saat ini, untuk tetapmenjalankan proses pemberantasan korupsi secara masif. Jangan sampaikasus ini, melemahkan semangat untuk mengusut tuntas kasus-kasus yangsudah masuk di KPK.

Sementara itu, Akhiruddin Mahjuddin, Ketua Koordinator GeRAK Acehmenambahkan, dikriminalisirnya lembaga KPK berdampak pada melemahnyaaksi pemberantasan korupsi di negara ini. Hal itu, ujar Akhiruddin,bisa terkontaminasinya aksi pemberantasan di daerah dan membuat aktifisanti korupsi ikutan melemah.

Serta masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan korupsi, menjaditidak berani lagi, dikarenakan ketakutan bakal dikriminalisir sepertipetinggi KPK.
Senada itu, Mawardi Ismail, Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala(Unsyiah) mengungkapkan, rencana SBY membentuk tim independent agarbenar-benar memilih tim yang independent.

Dan beberapa saat kemudian, Mawardi menuturkan, tim independent telahdibentuk oleh SBY dan pihaknya bersyukur atas pilihan orang-orang yangduduk di tim tersebut yang dinilai memang independent.

Dalam pandangannya, ujar Mawardi, ada upaya pengalihan isu dalam prosespemberantasan korupsi. Ia pun berharap, hal seperti itu tidak terjadidi Aceh, apalagi ada beberapa kasus korupsi yang dianggap kasus besaryang masih alot penanganannya.

Adapun elemen sipil masyarakat ini, meliputi Ahmad Humam Hamid (PakarSosiolog Unsyiah), Mawardi Ismail (Pakar Hukum dan Politik Unsyiah),Saifuddin bantasyam (Akademisi Fakultas Hukum Unsyiah), Tgk. H FaisalAli (Ulama Dayah), Akhiruddin Mahjuddin (Ketua Koordinator GeRAK Aceh),J Halim Bangun (Forum LSM Aceh), Azhari (Budayawan Komunitas TikarPandan), Zulfikar Sawang (Praktisi Hukum), Hendra Fahdli (KontrasAceh), TAF Haikal (Tokoh Masyarakat), Mustikal (LBH Banda Aceh), IlhamSinambela (TI-Indonesia, Local Unit Aceh), M.Nur (Walhi Aceh), Alfian(MaTA), dan Evi Narti Zain (Koalisi NGO HAM). (ian)( rakyataceh online )


http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ragam&id=147

Presiden Bentuk TPF Kasus Bibit-Chandra

* Aktivis Aceh Turut Kenakan Pita Hitam
3 November 2009, 08:52 Utama Administrator
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (2/11) kemarin, resmi membentuk tim pencari fakta (TPF) yang beranggotakan delapan orang. Tim ini akan meneliti kasus yang melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, yang kini ditahan Mabes Polri. Menko Polhukan Djoko Suyanto yang ikut mendampingi Presiden SBY saat pembentukan TPF tersebut, kepada wartawan menjelaskan bahwa tim ini diberi nama Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum. “Pembentukan tim ini tidak menghentikan proses hukum yang sedang dilakukan Polri,” katanya.

Dijelaskannya, tugas utama tim ini adalah melakukan verifikasi atas proses hukum kasus pidana yang polisi sangkakan terhadap Bibit dan Chandra. Termasuk juga klarifikasi atas temuan fakta dan hal-hal yang selama ini menjadi sumber kecurigaan masyarakat. “Tim bekerja mencari fakta tapi tidak menilai salah atau tidak. Itu prosesnya nanti di pengadilan,” jelas Djoko.

Hasil kerja ‘Tim Delapan’ nantinya akan dilaporkan ke Presiden SBY sebagai rekomendasi solusi atas kemelut hukum yang terjadi. Menko Polhukam menegaskan Presiden SBY tidak memberikan ‘titipan’ apa pun mengenai teknis berkerja tim tersebut. “Arahan presiden agar prosesnya berjalan sesuai UU, akuntabel dan transparan. Kita semua ingin prosesnya cepat selesai,” pungkasnya.

TPF yang akan menyelidiki kasus dugaan rekayasa yang menyebabkan Bibit-Chandra jadi tersangka itu diketuai oleh Adnan Buyung Nasution, Wakil Ketua Koesparmono Irsan dan Sekretaris Denny Indrayana. Sedangkan anggotanya masing-masing Anies Baswedan, Todung Mulya Lubis, Amir Syamsudin, Hikmahanto Juwana, dan Komaruddin Hidayat.

Tim tersebut diberikan waktu selama dua minggu dan hasilnya dilaporkan langsung kepada Presiden SBY. “Kami diberi waktu dua minggu, nanti hasilnya akan dilaporkan ke SBY langsung,” kata Ketua TPF Adnan Buyung Nasution, yang turut mendampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Wisma Negara, Jakarta, kemarin.

Menurut Adnan Buyung yang sebelumnya juga dipercayakan terlibat dalam pembentukan Perppu pimpinan KPK, mengatakan bahwa pihaknya akan terbuka terhadap masukan-masukan yang disampaikan masyarakat luas. “Kita akan berusaha berkomunikasi dengan kalian (wartawan) agar transparan, tapi nanti hasilnya harus kita berikan dulu kepada Presiden,” katanya.

Ditambahkan, TPF yang dipimpinnya itu, nantinya akan memantau sidang uji materi yang diajukan Bibit-Chandra di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk menyimak rekaman dugaan upaya kriminalisasi terhadap kedua pimpinan KPK nonaktif itu. “Itu (mencari kebenaran soal rekaman) bagian dari tugas kami, kerja kami,” kata Adnan Buyung.

Tak intimidasi
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai baik nama-nama yang masuk dalam TPF kasus Bibit-Chandra tersebut. Namun ICW meminta Presiden SBY untuk memastikan bahwa Kapolri dan Jaksa Agung tidak mengintimidasi kerja TPF dengan cara menonaktifkan keduanya. “SBY harus pastikan agar Kapolri dan Jaksa Agung tidak mengintimidasi kerja tim ini,” ujar Koordinator ICW Danang Widoyoko, di Jakarta, Senin (2/11).

Danang berharap TPF memiliki kewenangan yang jelas, mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan, dan bisa memeriksa orang-orang yang terlibat serta dapat mengakses semua data yang ada di Kejagung dan Mabes Polri. “Hasil rekomendasi TPF ini, juga diharapkan dapat diakses oleh publik, sehingga publik tidak penasaran dengan kasus yang menjerat dua pimpinan KPK nonaktif itu,” pungkasnya.

Polri juga diminta untuk segera menangguhkan penahanan terhadap Bibit-Chandra menyusul dibentuknya TPF oleh Presiden SBY itu. “Dengan dibentuknya tim Independen yang tugasnya baru akan memverifikasi proses dan fakta-fakta hukum kasus Bibit dan Chandra, maka saat ini Polri harus arif dan legowo untuk sementara waktu menangguhkan penahanan Bibit dan Chandra,” kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin.

Menurut Lukman, kebutuhan verifikasi atas kasus yang menimpa Bibit dan Chandra menandakan adanya masalah dalam proses penahanan 2 pimpinan nonaktif KPK tersebut. “Karena proses dan dasar hukum penahanan tersebut bermasalah, tentunya harus diverifikasi dulu, maka mutlak penahanan tersebut harus secepatnya ditangguhkan,” tegas politisi PPP ini.

Pita hitam
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat Aceh yang terdiri dari ulama, akademisi, seniman, dan para aktivis, Senin (2/11) kemarin, dilaporkan turut menyampaikan keprihatinannya terhadap penahanan dua pimpinan KPK nonaktif itu, dengan mengenakan pita hitam sebagai tanda berkabung di lengan banjunya.

Dalam temu pers yang digelar di Kantor Sekretariat Forum LSM Aceh, Jalan T Iskandar kawasan Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh, terkait dengan dugaan rekayasa dan upaya kriminalisasi terhadap kedua pimpinan KPK nonaktif itu, mereka juga mendesak Presiden SBY untuk mencopot Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji dari jabatannya.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ahmad Humam Hamid, Mawardi Ismail, Saifuddin Bantasyam, Tgk Faisal Ali, TAF Haikal, Zulfikar Sawang, Akhiruddin (GeRAK Aceh), Azhari (Komunitas Tikar Pandan), Hendra Fahdli (Kontras Aceh), Mustikal (LBH Banda Aceh), Ilham Sinambela (TI-Indonesia unit Aceh), M Nur (Walhi Aceh), dan Rafli Kandee (seniman).

Mereka juga menyambut baik pembentukan TPF yang akan menyelidiki kasus rekayasa dan upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK nonaktif itu. “Dengan pembentukan tim tersebut, kita mengharapkan kasus yang cukup mendapat perhatian publik itu dapat segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” sebut mereka dalam pernyataannya.(dtc/ask/sup)


http://www.serambinews.com/news/presiden-bentuk-tpf-kasus-bibit-chandra

SBY Harus Copot Kapolri dan Jaksa Agung

Oleh: Salman Mardira - 02/11/2009 - 19:51 WIB

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Penahanan terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) non-aktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah terus menuai kecaman.

Masyarakat sipil Aceh mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri dan Jaksaan Agung Hendarman Supandi, karena dinilai tak professional.

“Kami mendesak SBY segera mencopot Kapolri dan Jaksa Agung dari jabatannya,” kata TAF Haikal, seorang tokoh muda Aceh, di kantor Forum LSM Aceh, Banda Aceh, Senin (2/11).

Kedua petinggi penegak hukum itu perlu diberhentikan, kata Haikal, mengingat kasus yang melibatkan bekas dua petinggi KPK perlu diselesaikan secara cepat, adil dan profesional.

Saifuddin Bantasyam, praktisi hukum dari Universitas Syiah Kuala, menduga, selama ini Kapolri dan Jaksa Agung ikut melemahkan KPK secara sistematis.

Ia meminta SBY dengan kekuasaannya segera menyelesaikan kasus ini secara substantif, bukan secara normatif seperti yang ditunjukkan sekarang.

Jika tidak, Saifuddin menghkawatirkan, bakal lahir perlawanan hebat dari rakyat seluruh Indonesia alias people power terhadap Pemerintah SBY, yang telah dipercaya memimpin kembali negeri ini.

“Komitmen SBY dalam memberantas korupsi juga akan diragukan oleh rakyat,” ujarnya.

Senada dengan Saifuddin, pengamat hukum Aceh lain, Mawardi Ismail, meminta SBY jangan mempertaruhkan harga diri bangsa demi melindungi segelintir orang yang ingin melemahkan KPK.

Ia juga mendesak aparat hukum segera mencari kebenaran atas barang bukti rekaman diduga rekayasa kasus Bibit-Hamzah, yang kini dikuasai KPK.

“Bukan hanya menilai sah tidaknya barang bukti itu,” kata Mawardi.

Masyarakat sipil Aceh yang terdiri dari unsur akademisi, ulama, budayawan, aktivis LSM, seniman dan unsur lainnya, juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera menyidang kasus cicak vs buaya ini secara adil, profesional dan terbuka.[ ]


http://www.acehkita.com/berita/sby-harus-copot-kapolri-dan-jaksa-agung/

Sumbangan Aceh Untuk Sumbar Dalam Bentuk Bangunan

Kamis, Okt 29, 2009
Aceh
Banda Aceh ( Berita ) : Sumbangan rakyat Aceh untuk masyarakat Sumatra Barat pascagempa akan diwujudkan dalam bentuk bangunan, seperti tempat ibadah atau gedung sekolah.
“Sebaiknya bantuan masyarakat Aceh yang disalurkan melalui media massa lokal digunakan untuk membangun sekolah atau masjid,” kata Koordinator Poros Kemanusiaan Aceh, TAF Haikal di Banda Aceh, Kamis [29/10].
Ia mengatakan, media cetak lokal Aceh yakni Serambi Indonesia dan Harian Aceh menerima sumbangan masyarakat Aceh untuk korban gempa di Sumbar.
Seperti bantuan masyarakat Aceh untuk korban gempa di Yogyakarta, kata dia, diwujudkan membangun masjid yang bentuknya seperti Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
“Jadi, kita harapkan bantuan masyarakat Aceh yang disalurkan melalui media massa bisa digunakan untuk membangun sarana ibadah atau sekolah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” ujarnya. Untuk bantuan makanan, pakaian, obat-obatan sudah dilberikan oleh Pemerintah Aceh senilai Rp2 miliar pada masa tanggap darurat.
Haikal menyatakan, Poros Kemanusiaan Aceh, lembaga yang digagas beberapa LSM di Aceh yang sejak awal terus menggalang bantuan untuk korban gempa Sumbar.
Penggalanagn dana yang terakhir dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan kesenian yang bertajuk “Gelar Amal Aceh untuk Sumatra Barat” di Taman Sari, Banda Aceh, pada Sabtu (24/10) malam.
Pada malam amal tersebut menampilkan artis kawakan Aceh, seperti Rafly Kande dan group lawak Eempang Breuh, serta Rahmi Idola Cilik.
“Alhamdulillah kehadiran artis Aceh mampu membangkitkan solidaritas masyarakat Aceh, sekaligus membantu korban gempa di Sumatera Barat. Pada malam itu terkumpul dana sekitar Rp170 juta yang sudah disalurkan melalui Serambi Indonesia,” katanya. Sumbangan masyarakat Aceh yang sudah salurkan ke Serambi Indonesia hingga Kamis (29/10) mencapai Rp918 juta lebih. ( ant )


http://beritasore.com/2009/10/29/sumbangan-aceh-untuk-sumbar-dalam-bentuk-bangunan/

Malam Amal Kumpulkan 150 Juta

Oleh: AKNews - 25/10/2009 - 01:46 WIB

TAMAN SARI | ACEHKITA.COM — Gelar Amal Aceh untuk Sumatera Barat yang digelar di Taman Sari mampu menghimpun sumbangan berupa uang tunai senilai Rp150 juta lebih. Malam amal dimeriahkan penampilan Kande, Rahmi Idola Cilik 2, Rahma KDI, dan Eumpang Breueh.

Panitia Malam Amal yang digelar Poros Kemanusiaan Aceh yang bekerjasama dengan Yayasan Sambinoe, dan Palang Merah Indonesia, mengedarkan kotak sumbangan, yang diedarkan kepada para penonton yang menyemut di Taman Sari. Dari sumbangan penonton terhimpun lebih dari dua juta Rupiah. Selain itu, bantuan diberikan sejumlah donatur.

TAF Haikal, koordinator Poros Kemanusiaan Aceh, menyebutkan, dana yang berhasil dikumpulkan pada malam amal ini sepenuhnya akan disalurkan kepada masyarakat Sumatera Barat, yang menjadi korban gempa berkekuatan 7,9 pada Skala Richter.

“Sumbangan akan disalurkan melalui Serambi Indonesia,” kata TAF Haikal menjelang malam amal berakhir.

Nasir Nurdin, wakil redaktur pelaksana Serambi Indonesia, yang menerima langsung titipan sumbangan ini menyebutkan, rencananya dana yang berhasil dihimpun dari pembaca surat kabar tertua di Aceh itu akan dibangun lembaga pendidikan.

Malam Amal untuk Sumatera Barat menyedot perhatian masyarakat kota. Sejak usai Magrib, warga sudah menjubeli kompleks Taman Sari, yang berada di sisi selatan Masjid Raya Baiturrahman.

Kemeriahan ini disebabkan penampilan Rahmi Idola Cilik, Seuramoe Reggae, Rahma KDI, Eumpang Breueh, dan Kande. Sayang, kendati mampu menghipnotis pengunjung, penampilan dua host membuat acara kurang menarik. Host terkesan tidak mampu menguasai materi acara. Sehingga, kesalahan dilakukan berulangkali.

Penampilan Rafly dan Kande yang terlalu larut juga membuat pengunjung banyak yang beranjak pulang, sebelum acara berakhir.

“Saya datang untuk melihat penampilan Kande. Sayang, mereka tampil terlalu larut malam,” kata Ami.

Kande tampil dengan empat tembang. Tiga tembang lawas, yang belum diluncurkan ke pasar. Penampilan Kande bersama Cut Fatmiah, warga Perancis, mampu menyedot perhatian penonton. Fatmiah mampu mengimbangi vokal Rafly dalam lagu “Seulanga”. []

http://www.acehkita.com/berita/malam-amal-kumpulkan-150-juta/