Putusan MK Jangan Bikin Konflik di Aceh

Harian Umum Sore.
Jumat, 27 Januari 2012 | 9:56
Ilustrasi Pilkada Aceh. [google] Ilustrasi Pilkada Aceh. [google]

[BANDA ACEH] Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pelaksanaan pilkada di Aceh jangan sampai membuat provinsi itu kacau.

Tetapi putusan MK nantinya harus bisa diterima oleh semua elemen masyarakat, partai politik lokal dan nasional, eksekutif, legislatif, dan KIP sendiri, selalu penyelenggara pilkada.

Harapan tersebut disampaikan oleh sejumlah pihak kepada SP secara terpisah di Banda Aceh, Jumat (27/1) pagi.

Juru Bicara Pantai Barat Aceh, Taf Haikal berharap, putusan MK bisa memberikan kesejukan bagi Aceh, dan tidak menimbulkan masalah baru. Jika jadwal pilkada digeser, maka harus dalam batas kewajaran dan bisa diterima oleh logika. Misalnya dengan alasan agar KIP bisa bekerja lebih bagus. Tetapi jangan sampai penggeseran itu untuk menganianya para calon yang telah mendaftar pada tahap pembukaan calon pertama dan kedua.

Komisioner KIP Aceh Akmal Abza memastikan dirinya bersama komisioner KIP lain siap menjalankan apapun keputusan MK. Tetapi dia berharap, keputusan MK dapat memberikan kesejukan dan kemaslahatan bagi perdamaian Aceh.

Partai Demokrat (PD) juga menerima apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan sengketa kewenangan lembaga negara dalam pelaksanaan Pilkada Aceh, termasuk menggeser jadwal pencoblosan.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Demokrat Aceh Mawardi Nurdin. Ia berharap, putusan MK dapat mengakomodasi semua kepentingan, elemen masyarakat, termasuk Komisi A DPR Aceh dan KIP Aceh. “Walaupun nanti MK akan membuat keputusan berbeda, kita juga akan tetap menerima,” katanya. [147]

http://www.suarapembaruan.com/home/putusan-mk-jangan-bikin-konflik-di-aceh/16527

Masyarakat Aceh Lebih Pentingkan Perdamaian dari Pilkada

Aceh - Senin, 16 Jan 2012 00:06 WIB
Banda Aceh, (Analisa). Masyarakat di Provinsi Aceh saat ini lebih mementingkan terus terpeliharanya suasana perdamaian dan kondisi keamanan yang kondusif untuk bisa menjalankan aktivitas keseharian dari pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kalau berpotensi menimbulkan konflik dan pertentangan elit politik dan pemerintahan.
"Harapan masyarakat Aceh ini lebih mengutamakan perdamaian. Kalau ditanya, perdamaian nomor satu, Pilkada nomor dua. Kalau memang suasana politik dan keamanan tidak kondusif bagi masyarakat, lebih baik jangan dulu dilaksanakan Pilkada," ujar Ketua DPA/Presidium Forum LSM Aceh, TAF Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (15/1).

Menurutnya, dalam situasi keamanan yang masih berpotensi terjadi kekerasan seperti peledakan granat, penembakan warga sipil pendatang dan sabotase fasilitas publik dengan penumbangan tower listrik, bagi masyarakat Aceh tidak menjadi penting ditunda atau dilanjutkan Pilkada.

Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) ini menyebutkan, bagi masyarakat Aceh saat ini tentunya rasa aman menjadi hal yang lebih penting dibandingkan Pilkada. Masyarakat pasti sepakat demi kedamaian Aceh dan apabila sudah menjadi kesepakatan para pihak yang berkepentingan dalam masalah Pilkada, silakan saja membuka kembali pendaftaran kandidat.

Tapi jangan sampai pula di kemudian hari masih ada pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini, akan menggugat lagi ke Mahkamah Konstitusi. Kasusnya persis sama apa yang sudah terjadi sebelumnya di MK.

"Kita berharap apapun kebijakan yang diambil pemerintah pusat, sudah dipersiapkan dengan semua perangkat hukumnya sehingga tidak ada celah gugat menggugat lagi atau konsekwensi lainya yang kembali akan menimbulkan rasa was was dalam masyarakat Aceh seperti masa konflik dulu," jelas Haikal yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Tidak Konsisten

Sementara Sekjen Partai Hanura Aceh, Mukhlis Mukhtar SH menilai kisruh Pilkada Aceh yang terjadi saat ini akibat ada pihak terkait tidak konsisten menjalankan amanah UU No.11 than 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA), yang di dalamya sudah mengatur jelas aturan hukum pelaksanasan Pilkada.

"Aturan Pilkada Aceh sudah jelas diatur dalam Pilkada, dan itu menjadi kewenangan Aceh. Kenapa tidak kita selesaikan di Aceh saja, dan masih saja minta pendapat kepada pemerintah pusat untuk mengaturnya lagi," jelasnya.

Praktisi hukum dan advokat senior Aceh ini juga menilai kisruh politik Aceh tersebut juga sebuah bukti bahwa elit politik dan pemerintahan Aceh gagal dalam menjalankan tugasnya. Persoalan pilkada bisa diselesaikan oleh pemerintah Aceh, DPRA dan KIP Aceh, kalau mereka satu kata.

"Kalau ada kesepakatan tiga lembaga ini, maka tidak perlu turun tangan pihak Kemendagri untuk menyelesaikannya, apalagi sampai menggugat ke MK. Tetapi, yang terjadi selama ini baik pemerintah, KIP, dan DPRA jalan sendiri-sendiri," ujar Mukhlis Mukhtar yang juga mantan Anggota DPRA ini. (mhd)

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/01/16/30713/masyarakat_aceh_lebih_pentingkan_perdamaian_dari_pilkada/#.TyI9T4F_Axg

PAW Azwar Abubakar Masih Mengambang

Sabtu, 14 Januari 2012 13:43 WIB
BANDA ACEH - Proses pergantian antarwaktu (PAW) Ir Azwar Abubakar, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, hingga Jumat (13/1) kemarin, masih mengambang. Padahal Azwar Abubakar sudah tidak lagi aktif di DPR RI, sejak dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, pada pertengahan Oktober 2011 lalu.

Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad yang dikonfirmasi Serambi, Jumat (13/1) mengatakan, informasi diperoleh pihaknya, proses PAW Azwar Abubakar masih dalam proses di DPR RI dan KPU. Terkait hal ini, kata Anwar, pihak yang paling berwenang untuk mempertanyakan hal tersebut kepada DPR RI dan KPU adalah pengurus DPP PAN di Jakarta.

Pihak DPW PAN Aceh, ungkap Anwar Ahmad, sudah pernah membicarakan hal ini dengan pengurus DPP PAN di Jakarta. Saat itu, pengurus DPP menyatakan bahwa pergantian Azwar Abubakar akan dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam surat edaran KPU Pusat.

Mengenai bursa calon pengganti, Anwar Ahmad menyebutkan bahwa sesuai nomor urut, ada dua calon penggantinya yaitu Said Mustafa dan TAF Haikal.

Sekretaris DPW PAN Aceh, Tarmidinsyah Abubakar, menambahkan, pengurus DPW PAN Aceh sudah pernah membahas tentang calon pengganti Azwar Abubakar di DPR RI. Muncul saran agar pergantian Azwar dilakukan berdasarkan mekanisme dan mengutamakan kader yang telah bekerja keras untuk kemajuan partai.

“Saran itu kita sampaikan kepada pengurus DPP PAN dengan maksud agar kader PAN yang akan menggantikan Pak Azwar Abubakar, bisa membantu kemajuan PAN di Aceh ke depan,” ungkap pria yang akrab disapa Edo ini.

Dihubungi terpisah, pengurus DPP PAN, Ahmad Farhan Hamid yang kini menjadi Wakil Ketua MPR RI mengatakan, proses PAW seorang anggota DPR RI, harus dimulai dari DPR RI menyurati KPU dan pengurus DPP. “Setelah hampir tiga bulan Azwar Abubakar menjabat MenPAN dan Reformasi Birokrasi, apakah Ketua DPR RI atau Sekjen DPR RI sudah menyurati KPU dan pengurus DPP PAN, ini yang kami belum tahu,” ujar Farhan.

Farhan Hamid menambahkan, pihaknya akan segera menanyakan hal itu kepada Sekjen DPR RI, karena selain Azwar Abubakar, kasus serupa juga dialami oleh seorang DPR RI dari PAN dari daerah pemilihan lainnya yang sudah hampir satu tahun tidak lagi aktif. “Dimana kendalanya kita juga tidak pernah mendapat penjelasan dari Sekjen DPR RI, maka sudah sewajarkan kami akan mempertanyakan kembali,” ujar Farhan Hamid.(her)


http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2012/01/14/paw-azwar-abubakar-masih-mengambang

Disnaker Tuntaskan Latih Anggota RAPI

Rabu, 21 Desember 2011 09:49 WIB
BANDA ACEH - Program pelatihan bidang keterampilan teknis instalasi alat pendingin yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnaker dan Mobduk) Aceh bekerjasama dengan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Banda Aceh yang berlangsung 30 hari berakhir dan ditutup Selasa (20/12).

Pelatihan pola 240 jam tersebut berlangsung sejak 15 November 2011 di ruangan Gedung Terminal Terpadu Banda Aceh diikuti 20 peserta dari kalangan relawan RAPI. Kegiatan itu ditutup oleh Kadisnaker dan Mobduk Aceh diwakili salah seorang pejabat dari Bidang SDM dan PKK, Husaini Merriem SH. Penutupan ditandai dengan penglepasan tanda peserta dan pembagian uang saku.

Prosesi penutupan pelatihan disaksikan Ketua RAPI Aceh, T Feriansyah, Penasihat RAPI Kota Banda Aceh, TAF Haikal, Kepala UPTD Terminal Banda Aceh, instruktur, dan seluruh peserta pelatihan.

Ketua RAPI Kota Banda Aceh, Nasir Nurdin berharap setelah menyelesaikan program pelatihan tersebut hendaknya ada pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan oleh pihak Disnaker dan Mobduk Aceh dan dalam perjalanannya diharapkan bisa terbentuk satu kelompok usaha jasa yang difasilitasi permodalan oleh pemerintah daerah.

Menanggapi harapan itu, Husaini Merriem mengatakan, peluang untuk itu selalu terbuka asal semua pihak ada kemauan untuk maju dan berkembang. “Saya yakin kerja sama yang telah terbangun antara Disnaker dan Mobduk Aceh dengan RAPI bisa berkelanjutan,” kata Husaini.

Instruktur pelatihan, Subagiyo, pada acara penutupan tersebut juga mengumumkan lima peserta dengan predikat sangat memuaskan yaitu Erwinsyah, Elvansuri, Bob Helmi, M Firmansyah, dan Isa Anshori.(th)

http://aceh.tribunnews.com/2011/12/21/disnaker-tuntaskan-latih-anggota-rapi

KPBS : ANTARA jembatan aspirasi daerah ke nasional

Selasa, 13 Desember 2011 19:25 WIB
Banda Aceh (ANTARA News) - Kaukus Pantai Barat Selatan Aceh menilai keberadaan kantor berita Perum LKBN ANTARA menjadi salah satu "jembatan" penyampaian informasi dan aspirasi daerah ke tingkat nasional.

"Selama ini kami sangat terbantu dengan pemberitaan yang disiarkan LKBN ANTARA, misalnya terkait dengan ketertinggalan pembangunan kawasan pesisir barat dan selatan Aceh," kata juru bicara KPBS TAF Haikal di Banda Aceh, Selasa.

Hal itu disampaikan menanggapi keberadaan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA yang kini memasuki usia ke-74 tahun.

"Karenanya, kami menilai LKBN ANTARA menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi terutama terkait berbagai masalah pembangunan di pantai barat dan selatan Aceh ke publik nasional khususnya," kata dia menambahkan.

TAF Haikal mencontohkan, bagaimana gencarnya pemberitaan kantor berita ANTARA yang menyoroti keluhan masyarakat pesisir barat dan selatan Aceh terkait dengan belum selesainya pembangunan ruas jalan Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya).

Namun sebaliknya, kata dia, ANTARA juga ikut memberitakan tentang megahnya sarana transportasi jalan darat dari Banda Aceh ke Calang, setelah selesainya pembangunan ruas jalan yang didonasi pihak lembaga bantuan luar negeri Amerika Serikat (Usaid).

"Artinya, pemberitaan LKBN ANTARA kami nilai objektif dengan mengangkat dua sisi, yakni keterlambatan dan juga setelah selesainya pembangunan serta manfaat besar bagi masyarakat dengan adanya ruas jalan tersebut," kata dia.

Selain itu, TAF Haikal yang juga mantan Ketua Forum LSM Aceh itu menilai bahwa berita-berita yang disajikan ANTARA selama ini juga berimbang dan mengangkat berbagai sisi pandangan dan pendapat masyarakat terkait situasi terkini yang terjadi di Aceh.

"ANTARA kami nilai telah memberi ruang kepada semua pihak menyampaikan aspirasinya, terutama jika ada sebuah kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat banyak," kata dia menjelaskan.

LKBN ANTARA, TAF Haikal juga menilai bahwa telah berperan membantu pemerintah dan masyarakat untuk memperkenalkan aneka produk dan potensi yang dimiliki provinsi ini ke nasional dan manca negara, melalui pemberitaan yang disiarkan lembaga itu.
(T.A042/H011)

Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/288747/kpbs--antara-jembatan-aspirasi-daerah-ke-nasional

Elit Aceh harus bersatu sikapi situasi

Thursday, 08 December 2011 19:40
Warta
WASPADA ONLINE

BANDA ACEH - Para elit politik dan pemerintahan di Aceh agar menyamakan persepsi dalam menyikapi situasi keamanan yang sedikit terganggu akibat ulah segelintir orang bersenjata api.

Hal itu disampaikan Jurubicara Kaukus Pantai Barat dan Selatan Aceh TAF Haikal. "Membangun persepsi bersama dalam mensikapi perkembangan kekinian di Aceh itu sangat penting dilakukan, selain kita berharap aparat berwajib segera menangkap penganggu keamanan di daerah ini," katanya di Banda Aceh, hari ini.

Hal itu disampaikan menanggapi aksi kelompok tak dikenal memberondong warga yang menyebabkan tiga orang tewas dan lima lainnya luka tembak di kawasan Geureudong Pasee, Kabupaten Aceh Utara pada Minggu (4/12). Sebab, kata TAF Haikal, jika sampai tejadi perbedaan pandangan legislatif dan eksekutif atau elemen masyarakat lainnya, maka dikhawatirkan dapat mengganggu proses perdamaian dan situasi itu bisa dimanfaatkan kelompok yang tidak ingin Aceh damai.

Dipihak lain ia menilai, kasus pemberondongan warga miskin pekerja kebun di Aceh Utara adalah kejadian yang sangat memilukan dan telah mengusik rasa kemanusiaan. "Siapapun yang melakukan dan apapun motifnya itu sebuah perbuatan di luar batas kemanusiaan. Korban adalah warga kurang mampu yang datang dari jauh hanya untuk mengadu nasib bekerja sebagai buruh perkebunan menghidupkan keluarganya," kata dia menyatakan.

Menurut TAF Haikal, para pelakunya adalah orang yang tidak punya rasa kemanusiaan. Karenanya masyarakat Aceh yang cinta damai harus menjadikan pengganggu keamanan tersebut sebagai musuh bersama.

Aparat keamanan, katanya mengharapkan tidak berkompromi serta ragu-ragu dalam menindak kelompok bersenjata yang telah mengusik kedamaian di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. "Apalagi, Aceh saat ini dalam suasana menyambut pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga membutuhkan kondisi keamanan yang kondusif," katanya menambahkan.

Sebab, TAF Haikal menyatakan, apabila dibiarkan maka tidak mustahil kasus serupa dan lebih besar terulang kembali di Aceh, bahkan kondisi itu digunakan oleh pihak manapun yang tidak menginginkan Aceh aman pascadamai.
(dat06/antara)

http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=226418:elit-aceh-harus-bersatu-sikapi-situasi&catid=77:fokusutama&Itemid=131

"Penembak Masyarakat Adalah Gerombolan Pengecut"

Tuesday, 06 December 2011 13:00
Written by YAS | Reza G

The Ajteh Post
BANDA ACEH- Kecaman terhadap aksi penembakan pekerja kebun karet di Geureudong Pase, Aceh Utara, terus bergulir.

Ketua DPA/Presidium Forum LSM Aceh TAF Haikal mengatakan, penembakan yang menewaskan pekerja perkebunan adalah tindakan orang-orang pengecut yang ingin merusak perdamaian di Aceh. "Ini harus menjadi musuh bersama rakyat Aceh," kata Haikal di Banda Aceh, Selasa, 6 Desember 2011.

Haikal juga meminta aparat keamanan untuk tidak ragu-ragu menummpas pelaku kriminal bersenjata yang hanya berani dengan rakyat kecil.

"Kami juga berharap DPRA/Eksekutif sebagai wakil rakyat harus mengutuk tindakan biadab tersebut. Jangan hanya bersuara nyaring saat kepentingan politik mereka terganggu tapi diam saat ada nyawa rakyat yang melayang sia-sia tanpa alasan," kata Haikal.[]

http://atjehpost.com/nanggroe/hukum/9928-qpenembak-masyarakat-adalah-gerombolan-pengecutq-.html