Friday, 11 June 2010 04:47
Jika ada pepatah yang mengatakan, "banyak orang meninggal dunia di pesisir barat dan selatan Aceh karena diterkam harimau, lalu diinjak gajah dan dimakan buaya", itu sah-sah saja.
Banda Aceh, 10/6 (Antara/FINROLL News) - Jika ada pepatah yang mengatakan, "banyak orang meninggal dunia di pesisir barat dan selatan Aceh karena diterkam harimau, lalu diinjak gajah dan dimakan buaya", itu sah-sah saja.
Pepatah itu secara tidak langsung menyiratkan situasi nyata tentang ketertinggalan kawasan pesisir barat dan selatan, dibanding yang telah dinikmati masyarakat pesisir timur Provinsi Aceh, kata tokoh masyarakat barat-selatan Aceh, TAF Haikal.
"Artinya, kondisi ril pembangunan di barat dan selatan Aceh jauh tertinggal dibanding wilayah timur, dengan jalan aspal hotmix dan gebyarnya pembangunan berbagai fasilitas publik lainnya," katanya.
Bahkan, ia menyebutkan program Pemerintah Provinsi Aceh akan menambah "kecewa" penduduk di pesisir barat dan selatan Aceh, terkait dengan rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang akan menelan anggaran mencapai sekitar Rp57 triliun.
"Kalau rencana pembangunan jalan `highway` sepanjang pesisir timur (Banda Aceh-Aceh Tamiang) terealisasi, sementara barat dan selatan Aceh terus tertinggal, maka itu akan menambah luka masyarakat wilayah ini," kata dia.
Wilayah pesisir barat dan selatan, meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Sementara timur yakni Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang.
Untuk itu, Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar diharapkan merancang program pembangunan yang realistis dan terukur bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Masyarakat pantai barat dan selatan butuh program nyata dan realistis, bukan lagi sekedar janji yang bertahun-tahun diucapkan para pemimpin Aceh, termasuk pemerintahan saat ini," katanya.
Program-program pembangunan yang dikomunikasikan pemimpin Aceh diharapkan tidak hanya untuk menyenangkan masyarakat, apalagi sekedar tujuan politik menjelang suksesi 2011.
"Jangan membuat program pembangunan yang terkesan meninabobokkan rakyat. Sementara masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan dan ekonomi hanya sebatas menyenangkan segelintir orang," katanya menambahkan.
Ia mencontohkan, pembangunan jalan raya yang dilakukan atas donasi lembaga bantuan Amerika Serikat (USAID) yakni Aceh Besar-Calang (Aceh Jaya) senilai sekitar Rp2 triliun, tapi sampai saat ini belum selesai.
Oleh karena itu, Haikal yang juga juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh menilai pasangan Irwandi-Nazar belum sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan berkeadilan antara pantai barat dan selatan dengan pesisir timur Aceh.
Pengusaha asal Korea Selatan (Korsel) yang tergabung dalam Vogo Kora Group menyatakan bersedia membiayai proyek jalan bebas hambatan Aceh lintas timur-utara (Banda Aceh-Aceh Tamiang) sepanjang 560 kilometer jika Pemerintah Aceh dan Pusat menjamin cicilan utang jangka panjangnya.
Tidak bedakan
"Bagi saya tidak ada barat atau timur. Provinsi Aceh satu dari Sabang sampai ke Aceh Tamiang," kata Gubernur Irwandi Yusuf saat dialog dengan sejumlah tokoh masyarakat pesisir barat dan selatan di Meulaboh, belum lama ini.
Namun, ia mengakui adanya kelambanan pembangunan di wilayah barat dan selatan Aceh, dibanding pesisir timur provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.
Ketertinggalan dari pesisir timur itu disebabkan letak pesisir barat dan selatan Aceh yang tidak masuk dalam zona kurang strategis. Pesisir timur berada dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, kata Irwandi.
"Artinya, geografis wilayah pesisir timur Aceh itu langsung berhubungan dan berhadapan dengan dunia luar. Sementara pesisir barat dan selatan Aceh berbatasan dengan laut luas. Itu mempercepat pertumbuhan pesisir timur Aceh," katanya menambahkan.
Akan tetapi, Irwandi Yusuf menyebutkan alokasi dana pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) lebih besar diterima wilayah pesisir barat dan selatan dibanding timur provinsi ini dalam beberapa tahun terakhir.
"Wilayah barat dan selatan Aceh tercatat sebagai penerima terbesar dana otonomi khusus (otsus) dalam beberapa tahun terakhir," katanya menambahkan.
Bahkan, gubernur menyebutkan `kabinet` dalam pemerintahannya saat ini terdapat sedikitnya tiga pejabat (Kepala Dinas) yang merupakan putra asal wilayah pesisir barat dan selatan Aceh.
"Keterwakilan daerah dalam struktur pemerintahan kami ini sangat penting, selain dedikasi dan kemampuan seseorang untuk menjadi pejabat setingkat kepala dinas," kata dia menjelaskan.
Soal keterlambatan pembangunan ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh (Aceh Barat), menurut dia, itu disebabkan faktor kerusakan akibat bencana tsunami yang cukup parah.
"Artinya, keterlambatan itu bukan karena kurangnya kepedulian kami terhadap infratsruktur di pantai barat dan selatan Aceh, tapi memang kerusakan yang cukup parah sehingga dibutuhkan waktu lama untuk menormalkan kembali," ujarnya.
Kendati demikian, gubernur menyatakan rasa optimistis bahwa pesisir barat dan selatan Aceh akan cepat maju jika masalah energi listrik bisa teratasi dalam waktu dekat.
"Kurun waktu satu atau dua tahun lagi, energi listrik dari PLTU di Nagan Raya akan beroperasi. Jika itu terwujud maka saya yakin pertumbuhan ekonomi wilayah barat dan selatan akan lebih cepat," kata Irwandi.
Karena itu, menurut ubernur, potensi alam terutama bidang perkebunan, perikanan dan pariwisata yang terkandung cukup besar maka ke depan akan menjadi modal utama bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.
"Asalkan, seluruh komponen masyarakat bersatu untuk sebuah kemajuan dan saya juga meyakini bahwa penghambat kemajuan itu ada pada `orang malas` yang tidak mau berkembang dan berusaha," kata dia menjelaskan.
Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, menilai salah satu faktor penyebab lambannya pembangunan di wilayah barat dan selatan Aceh itu terletak di ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh.
"Kenapa, karena lintasan Banda Aceh-Meulaboh itu adalah urat nadi vital perekonomian masyarakat. Kita dapat bayangkan berapa jarak tempuh yang harus dilalui dengan jalan darat jika jalan tersebut belum selesai," kata dia.
Diperkirakan jika arus transportasi darat Banda Aceh-Meulaboh lancar, maka jarak tempuhnya sekitar empat jam, sementara saat ini delapan jam dengan jarak 230 kilometer.
"Itu kondisi normal, belum lagi jika ada jalan longsor atau tergenang banjir saat hujan deras. Karenanya, saya menilai satu-satunya upaya percepatan pertumbuhan ekonomi pantai barat dan selatan Aceh itu yakni pembangunan jalan dipercepat," katanya.
Karena itu, Sulaiman telah minta Pemerintah Aceh dan pihak lembaga bantuan Amerika Serikat (USAID) yang mendanai pembangunan ruas jalan dari Banda Aceh hingga Calang (Aceh Jaya) segera menuntaskan pembangunan ruas jalan tersebut.
"Kami bukan anak tiri, dan bukan pula menuntut berpisah dari Aceh dengan mendirikan provinsi `ABAS` (Aceh Barat Selatan), seperti yang pernah mencuat selama ini. Tapi, perhatikan dan kami juga anak kandung dari Provinsi Aceh," kata tokoh masyarakat barat-selatan, Tgk Faisal Ali. (T.A042/)
http://news.id.finroll.com/dunia/101-columnist/278117-barat-selatan-bukan-anak-tiri-provinsi-aceh-oleh-azhari.html
Minggu, 13 Juni 2010
Kamal Farza Calonkan Diri Jadi Ketua KPK
Kamis, 10 Juni 2010 | 10:39
Rakyat Aceh Online
Banda Aceh-Salah seorang advokat Aceh, Jamalul Kamal Farza menegaskan akan maju mencalonkan diri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Antasari Azhar.
Bekas Koordinator Badan Pekerja Solidaritas Masyarakat Antikorupsi (SAMAK) dan Direktur Prakarsa Pembangunan Partisipatif BRR NAD-Nias itu, selain mendaftarkan diri secara online, ia juga mengirimkan berkas-berkas kelengkapan administrasi via kantor Pos Banda Aceh, Rabu (9/6).
”Ada tiga hal yang akan saya dilakukan, jika terpilih sebagai ketua KPK. Pertama, membuka kembali kasus dugaan korupsi keluarga cendana. Kedua, membuka kembali kasus dugaan korupsi dana Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dan ketiga, melakukan treatmen khusus untuk daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus, salah satunya Aceh,” kata J.Kamal Farza di JK Lawfirm Lamtos Banda Aceh.
Penilaiannya terhadap perlakuan khusus, bukan berarti harus ada kantor perwakilan di daerah khusus tersebut. Melainkan, ujarnya, harus melakukan langkah yang bukan biasa-biasa saja, untuk daerah-daerah yang memiliki pelimpahan dana publik cukup besar ke daerah itu.
Kamal menyebutkan alasan mendaftar sebagai calon pimpinan lembaga yang disebut superbody itu tak lain, karena dia melihat selama ini pemberantasan korupsi belum maksimal dan belum memenuhi harapan masyarakat luas.
“Saya memiliki integritas dan komitmen agar institusi KPK bekerja lebih baik,” ucap Jamalul Kamal Farza.
Dia pun berharap masyarakat Aceh dan Indonesia, memberikan dukungan dan doa restunya. Dukungan dapat dirimkan via email dan surat dukungan baik secara individu maupun organisasi ke: PANITIA SELEKSI CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI d/a.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jl. HR Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, Telp. (021) 5274887, Fax. (021) 5274887, Email : pansel_kpk@yahoo.co.id.
Sementara itu, TAF Haikal Jubir Kaukus Pantai Barat Selatan Aceh mengungkapkan, Kamal Farza merupakan pendaftar pertama dari Aceh. Makanya, ujar Haikal lagi, apabila Kamal terpilih nanti, bisa jadi hal tersebut menjadi pionir untuk sebuah perubahan terhadap rasa keadilan yang selama ini dinilai agak pilih kasih.
Diungkapkan Haikal bahwa J Kamal Farza, lahir di Kota Bahagia, Aceh Barat Daya, 13 April 1969. Dia mendirikan Farza Law Firm pada 25 Agustus 2008, di Banda Aceh.
Sebagai advokat yang juga pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banda Aceh dan belasan tahun terlibat aktif serta memimpin organisasi masyarakat sipil, Kamal memiliki keahlian unik dan khas untuk menyelesaikan masalah kliennya.
Namun, di Farza Law Firm Kamal berupaya fokus pada Corporate Legal, litigation public relation, Human Right Law dan aspek legal dari Good Governance dan Good Corporate Governance (GCG). Kamal juga menguasai pembuatan legal draft baik baik qanun, maupun peraturan perusahaan.
Ditambahkan Joe Samalangan, Budayawan Saman Aceh, Kamal lulus dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (1996) dan mengikuti berbagai pelatihan khusus profesi hukum dan HAM di Jakarta, Kamal memiliki keahlian teruji untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang hukum.
Ketika tengah menyiapkan pendirian kantor firma hukum ini, Kamal dipilih pula menjadi Wakil Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Banda Aceh pada 1 Juli 2008.
Kini, disela-sela kesibukannya mengelola firma ini dan menjadi pembicara utama talk show di media elektronik dan berbagai forum diskusi untuk isu-isu hukum dan HAM, Kamal menjadi “guru” pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan Peradi dan wajib diikuti para calon advokat. (ian)
http://rakyataceh.com/view-17405
Rakyat Aceh Online
Banda Aceh-Salah seorang advokat Aceh, Jamalul Kamal Farza menegaskan akan maju mencalonkan diri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Antasari Azhar.
Bekas Koordinator Badan Pekerja Solidaritas Masyarakat Antikorupsi (SAMAK) dan Direktur Prakarsa Pembangunan Partisipatif BRR NAD-Nias itu, selain mendaftarkan diri secara online, ia juga mengirimkan berkas-berkas kelengkapan administrasi via kantor Pos Banda Aceh, Rabu (9/6).
”Ada tiga hal yang akan saya dilakukan, jika terpilih sebagai ketua KPK. Pertama, membuka kembali kasus dugaan korupsi keluarga cendana. Kedua, membuka kembali kasus dugaan korupsi dana Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dan ketiga, melakukan treatmen khusus untuk daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus, salah satunya Aceh,” kata J.Kamal Farza di JK Lawfirm Lamtos Banda Aceh.
Penilaiannya terhadap perlakuan khusus, bukan berarti harus ada kantor perwakilan di daerah khusus tersebut. Melainkan, ujarnya, harus melakukan langkah yang bukan biasa-biasa saja, untuk daerah-daerah yang memiliki pelimpahan dana publik cukup besar ke daerah itu.
Kamal menyebutkan alasan mendaftar sebagai calon pimpinan lembaga yang disebut superbody itu tak lain, karena dia melihat selama ini pemberantasan korupsi belum maksimal dan belum memenuhi harapan masyarakat luas.
“Saya memiliki integritas dan komitmen agar institusi KPK bekerja lebih baik,” ucap Jamalul Kamal Farza.
Dia pun berharap masyarakat Aceh dan Indonesia, memberikan dukungan dan doa restunya. Dukungan dapat dirimkan via email dan surat dukungan baik secara individu maupun organisasi ke: PANITIA SELEKSI CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI d/a.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jl. HR Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, Telp. (021) 5274887, Fax. (021) 5274887, Email : pansel_kpk@yahoo.co.id.
Sementara itu, TAF Haikal Jubir Kaukus Pantai Barat Selatan Aceh mengungkapkan, Kamal Farza merupakan pendaftar pertama dari Aceh. Makanya, ujar Haikal lagi, apabila Kamal terpilih nanti, bisa jadi hal tersebut menjadi pionir untuk sebuah perubahan terhadap rasa keadilan yang selama ini dinilai agak pilih kasih.
Diungkapkan Haikal bahwa J Kamal Farza, lahir di Kota Bahagia, Aceh Barat Daya, 13 April 1969. Dia mendirikan Farza Law Firm pada 25 Agustus 2008, di Banda Aceh.
Sebagai advokat yang juga pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banda Aceh dan belasan tahun terlibat aktif serta memimpin organisasi masyarakat sipil, Kamal memiliki keahlian unik dan khas untuk menyelesaikan masalah kliennya.
Namun, di Farza Law Firm Kamal berupaya fokus pada Corporate Legal, litigation public relation, Human Right Law dan aspek legal dari Good Governance dan Good Corporate Governance (GCG). Kamal juga menguasai pembuatan legal draft baik baik qanun, maupun peraturan perusahaan.
Ditambahkan Joe Samalangan, Budayawan Saman Aceh, Kamal lulus dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (1996) dan mengikuti berbagai pelatihan khusus profesi hukum dan HAM di Jakarta, Kamal memiliki keahlian teruji untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang hukum.
Ketika tengah menyiapkan pendirian kantor firma hukum ini, Kamal dipilih pula menjadi Wakil Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Banda Aceh pada 1 Juli 2008.
Kini, disela-sela kesibukannya mengelola firma ini dan menjadi pembicara utama talk show di media elektronik dan berbagai forum diskusi untuk isu-isu hukum dan HAM, Kamal menjadi “guru” pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan Peradi dan wajib diikuti para calon advokat. (ian)
http://rakyataceh.com/view-17405
Sabtu, 05 Juni 2010
Pesan Hasan Tiro: Pupuk Damai Aceh
Posted by Redaksi on Juni 5, 2010 · Leave a Comment
Banda Aceh ( Berita ) : ”Pelihara dan pupuk terus perdamaian Aceh”, demikian pesan yang sering diucapkan Tgk Mohammad Hasan di Tiro sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya.
Seorang penggagas perdamaian yang merupakan perwakilan Pemerintah Indonesia, Dr Farid Husein, mengemukakan, Hasan Tiro semasa hidupnya selalu berpesan tentang indahnya sebuah perdamaian dan berharap agar damai di Aceh terus berlanjut.
“Hasan Tiro ingin perdamaian di Aceh ditumbuhkembangkan, karena perdamaian yang terwujud di bumi Iskandar Muda itu merupakan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat,” katanya.
Tgk Mohammad Hasan Di Tiro meninggal dunia pada usia 86 tahun di Banda Aceh, sekitar pukul 12.25 WIB, Kamis (3/6).
Sebelum menghembuskan nafas terakhir, pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu dirawat lebih sepekan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) akibat penyakit infeksi paru-paru dan jantung.
Lelaki yang bertubuh sedang itu lebih 30 tahun hidup di pengasingan di luar negeri, karena pemikirannya yang bertentangan dengan Pemerintah RI. Ketika itu, dia memimpin pemberontakan dengan mengumumkan gerakan memisahkan Aceh dan NKRI pada 1976.
Sejak saat itu, situasi keamanan di Aceh kacau balau, TNI mengerahkan banyak pasukan untuk menghancurkan perlawanan bersenjata. Semuanya itu berakhir di meja perundingan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.
Melalui iktikad baik Pemerintah RI dan pimpinan GAM tercapailah kesepakatan untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah menelan ribuan nyawa di Aceh, dan lahirnya MoU Helsinki.
Aceh kini telah damai, rentetan senjata tidak lagi terdengar, mesin-mesin perang pun sudah “digudangkan” dan mantan petinggi GAM yang sebelumnya berada di luar negeri kerap “pulang kampung”, ada pula yang menetap kembali menjadi warga negara Indonesia.
Pada 2 Juni 2010, sekitar pukul 13.00 WIB, di ruang ICCU RSUDZA Banda Aceh, tempat mantan petinggi GAM itu dirawat, kembali tercatat sebuah sejarah ketika Menkopolhukkam Djoko Susilo resmi mengumumkan bahwa Hasan Tiro sudah sah menjadi WNI. Sebelumnya, Hasan Tiro berkewarganegaraan Swedia.
Selanjutnya, sekitar 26 jam lebih setelah resmi menjadi WNI, Hasan Tiro menghembuskan nafas terakhirnya.
Meski Hasan Tiro telah tiada, Farid Husen mengatakan, perdamaian Aceh akan terus terbina karena sosok mantan petinggi GAM tersebut sangat ingin terus menciptakan perdamaian di bumi “Serambi Mekah” itu. “Kita yakin perdamaian di Aceh akan terus tumbuh kembang di masa mendatang seperti apa yang dipesankan oleh Hasan Tiro,” katanya.
Hasan Tiro kembali ke Aceh pada Oktober 2008 dan sejak akhir Oktober 2009 dia tinggal di rumah khusus di kawasan Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
Aceh sejahtera
Seorang pengawal pribadi Hasan Tiro, Khairuddin, juga menyatakan “wali nanggroe”, sebutan untuk Tiro, semasa hidupnya selalu menginginkan agar masyarakat Aceh sejahtera dan tidak ada konflik lagi.
“Hasan Tiro menginginkan rakyat Aceh sejahtera, sehingga siapa saja yang bertemu beliau selalu mengucapkan Aceh, Aceh, Aceh, yang bermakna agar masyarakat sejahtera,” katanya.
Mantan kombatan GAM itu juga menyatakan keinginan agar rakyat Aceh sejahtera merupakan pesan Hasan Tiro yang harus dilaksanakan pemerintah sekarang.
Mantan Panglima GAM Wilayah Batee Iliek, Darwis Jeunib, juga mewasiatkan pesan terakhir yang disampaikan Hasan Tiro agar masyarakat Aceh bisa sejahtera dalam situasi damai. Jenazah Hasan Tiro yang terbungkus kain kafan dan beberapa lembar papan telah bersemayan di liang kubur.
Meureu, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, menjadi pilihan keluarga dan mantan petinggi GAM sebagai lokasi peristirahatan terakhir Hasan Tiro.
Jasad Hasan Tiro dibaringkan di samping Pahlawan Nasional Teungku Chik di Tiro, yang disebut-sebut sebagai kakeknya.
Pada pemakaman yang dipimpin Abuya Teungku Prof Muhibuddin Wali, secara bergantian mantan petinggi GAM seperti Malek Mahmud, Irwandi Yusuf dan Muzakkir Manaf, menurunkan secara perlahan jenazah Hasan Tiro ke liang lahat, sebelum ditutup kembali dengan tanah.
“Hasan Tiro boleh tiada, tapi perjuangan yang dicita-citakannya yakni Aceh makmur dan sejehtara serta damai,” kata Muhibuddin Wali seusai pelaksanaan jenazah Hasan Tiro di kompleks pemakaman.
“Aceh damai, masyarakatnya sejahtera, dan bermartabat adalah salah satu cita-cita dan harapan yang selalu disampaikan Hasan Tiro kepada kami,” tambah mantan petinggi GAM lainnya, Malek Mahmud.
Malek Mahmud, yang masih berstatus WNA itu, juga menyatakan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyetujui perdamaian di Aceh.
Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan rasa kehilangan atas kepergian selama-lamanya Hasan Tiro, karena dia adalah sosok tokoh yang peduli kepentingan Aceh.
Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TAF Haikal menilai sosok Hasan Tiro adalah “guru dan orangtua” yang peduli dengan masyarakat dan daerahnya kelahirannya.
“Saya berharap semua komponen masyarakat mampu memaknai kepergian Hasan Tiro sebagai semangat untuk menumbuhkan perdamaian abadi menuju kesejahteraan yang berkeadilan di tengah masyarakat Aceh,” katanya.
Oleh karenanya, menurut dia, hikmah yang dapat dipetik atas kehilangan Hasan Tiro adalah dengan meneruskan semangat untuk menjaga perdamaian.
“Jangan ada lagi dikotomi di kalangan masyarakat. Pesan itu dapat kita maknai sebagai semangat untuk maju bersama membangun Aceh yang aman dan damai dalam kerangka NKRI. Selamat jalan ‘Wali’ kami teruskan pesanmu untuk menjaga Aceh agar tetap damai,” kata TAF Haikal. (ant/ Azhari )
http://beritasore.com/2010/06/05/pesan-hasan-tiro-pupuk-damai-aceh/
Banda Aceh ( Berita ) : ”Pelihara dan pupuk terus perdamaian Aceh”, demikian pesan yang sering diucapkan Tgk Mohammad Hasan di Tiro sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya.
Seorang penggagas perdamaian yang merupakan perwakilan Pemerintah Indonesia, Dr Farid Husein, mengemukakan, Hasan Tiro semasa hidupnya selalu berpesan tentang indahnya sebuah perdamaian dan berharap agar damai di Aceh terus berlanjut.
“Hasan Tiro ingin perdamaian di Aceh ditumbuhkembangkan, karena perdamaian yang terwujud di bumi Iskandar Muda itu merupakan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat,” katanya.
Tgk Mohammad Hasan Di Tiro meninggal dunia pada usia 86 tahun di Banda Aceh, sekitar pukul 12.25 WIB, Kamis (3/6).
Sebelum menghembuskan nafas terakhir, pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu dirawat lebih sepekan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) akibat penyakit infeksi paru-paru dan jantung.
Lelaki yang bertubuh sedang itu lebih 30 tahun hidup di pengasingan di luar negeri, karena pemikirannya yang bertentangan dengan Pemerintah RI. Ketika itu, dia memimpin pemberontakan dengan mengumumkan gerakan memisahkan Aceh dan NKRI pada 1976.
Sejak saat itu, situasi keamanan di Aceh kacau balau, TNI mengerahkan banyak pasukan untuk menghancurkan perlawanan bersenjata. Semuanya itu berakhir di meja perundingan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.
Melalui iktikad baik Pemerintah RI dan pimpinan GAM tercapailah kesepakatan untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah menelan ribuan nyawa di Aceh, dan lahirnya MoU Helsinki.
Aceh kini telah damai, rentetan senjata tidak lagi terdengar, mesin-mesin perang pun sudah “digudangkan” dan mantan petinggi GAM yang sebelumnya berada di luar negeri kerap “pulang kampung”, ada pula yang menetap kembali menjadi warga negara Indonesia.
Pada 2 Juni 2010, sekitar pukul 13.00 WIB, di ruang ICCU RSUDZA Banda Aceh, tempat mantan petinggi GAM itu dirawat, kembali tercatat sebuah sejarah ketika Menkopolhukkam Djoko Susilo resmi mengumumkan bahwa Hasan Tiro sudah sah menjadi WNI. Sebelumnya, Hasan Tiro berkewarganegaraan Swedia.
Selanjutnya, sekitar 26 jam lebih setelah resmi menjadi WNI, Hasan Tiro menghembuskan nafas terakhirnya.
Meski Hasan Tiro telah tiada, Farid Husen mengatakan, perdamaian Aceh akan terus terbina karena sosok mantan petinggi GAM tersebut sangat ingin terus menciptakan perdamaian di bumi “Serambi Mekah” itu. “Kita yakin perdamaian di Aceh akan terus tumbuh kembang di masa mendatang seperti apa yang dipesankan oleh Hasan Tiro,” katanya.
Hasan Tiro kembali ke Aceh pada Oktober 2008 dan sejak akhir Oktober 2009 dia tinggal di rumah khusus di kawasan Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
Aceh sejahtera
Seorang pengawal pribadi Hasan Tiro, Khairuddin, juga menyatakan “wali nanggroe”, sebutan untuk Tiro, semasa hidupnya selalu menginginkan agar masyarakat Aceh sejahtera dan tidak ada konflik lagi.
“Hasan Tiro menginginkan rakyat Aceh sejahtera, sehingga siapa saja yang bertemu beliau selalu mengucapkan Aceh, Aceh, Aceh, yang bermakna agar masyarakat sejahtera,” katanya.
Mantan kombatan GAM itu juga menyatakan keinginan agar rakyat Aceh sejahtera merupakan pesan Hasan Tiro yang harus dilaksanakan pemerintah sekarang.
Mantan Panglima GAM Wilayah Batee Iliek, Darwis Jeunib, juga mewasiatkan pesan terakhir yang disampaikan Hasan Tiro agar masyarakat Aceh bisa sejahtera dalam situasi damai. Jenazah Hasan Tiro yang terbungkus kain kafan dan beberapa lembar papan telah bersemayan di liang kubur.
Meureu, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, menjadi pilihan keluarga dan mantan petinggi GAM sebagai lokasi peristirahatan terakhir Hasan Tiro.
Jasad Hasan Tiro dibaringkan di samping Pahlawan Nasional Teungku Chik di Tiro, yang disebut-sebut sebagai kakeknya.
Pada pemakaman yang dipimpin Abuya Teungku Prof Muhibuddin Wali, secara bergantian mantan petinggi GAM seperti Malek Mahmud, Irwandi Yusuf dan Muzakkir Manaf, menurunkan secara perlahan jenazah Hasan Tiro ke liang lahat, sebelum ditutup kembali dengan tanah.
“Hasan Tiro boleh tiada, tapi perjuangan yang dicita-citakannya yakni Aceh makmur dan sejehtara serta damai,” kata Muhibuddin Wali seusai pelaksanaan jenazah Hasan Tiro di kompleks pemakaman.
“Aceh damai, masyarakatnya sejahtera, dan bermartabat adalah salah satu cita-cita dan harapan yang selalu disampaikan Hasan Tiro kepada kami,” tambah mantan petinggi GAM lainnya, Malek Mahmud.
Malek Mahmud, yang masih berstatus WNA itu, juga menyatakan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyetujui perdamaian di Aceh.
Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan rasa kehilangan atas kepergian selama-lamanya Hasan Tiro, karena dia adalah sosok tokoh yang peduli kepentingan Aceh.
Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TAF Haikal menilai sosok Hasan Tiro adalah “guru dan orangtua” yang peduli dengan masyarakat dan daerahnya kelahirannya.
“Saya berharap semua komponen masyarakat mampu memaknai kepergian Hasan Tiro sebagai semangat untuk menumbuhkan perdamaian abadi menuju kesejahteraan yang berkeadilan di tengah masyarakat Aceh,” katanya.
Oleh karenanya, menurut dia, hikmah yang dapat dipetik atas kehilangan Hasan Tiro adalah dengan meneruskan semangat untuk menjaga perdamaian.
“Jangan ada lagi dikotomi di kalangan masyarakat. Pesan itu dapat kita maknai sebagai semangat untuk maju bersama membangun Aceh yang aman dan damai dalam kerangka NKRI. Selamat jalan ‘Wali’ kami teruskan pesanmu untuk menjaga Aceh agar tetap damai,” kata TAF Haikal. (ant/ Azhari )
http://beritasore.com/2010/06/05/pesan-hasan-tiro-pupuk-damai-aceh/
Hasan Tiro Wafat Bendera Setengah Tiang tidak Merata
Sat, Jun 5th 2010, 10:57
* Masyarakat Shalat Gaib dan Tahlilan
Utama
BANDA ACEH - Suasana masyarakat Aceh pascawafatnya Dr Tgk Hasan Di Tiro terpantau beragam. Yang sangat kontras terlihat antara lain pengibaran bendera merah putih setengah tiang. Meski ada surat edaran Gubernur Aceh tentang hari berkabung daerah, namun pengibaran bendera setengah tiang ternyata tidak merata. Ada daerah yang sama sekali tidak mengibarkan bendera nasional tersebut setengah tiang namun di beberapa daerah lain ada pula yang menaikkan bendera Partai Aceh setengah tiang. Di Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, umumnya perkantoran mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai tanda berkabung, termasuk di Masjid Raya Baiturrahman dan RSU Zainoel Abidin tempat dirawatnya Hasan Tiro hingga meninggal dunia. Di rumah dinas Ketua DPRA, Hasbi Abdullah di Blangpadang, hampir di sepanjang jalan melewati rumah itu berjejer karangan bunga ucapan belasungkawa kepada Hasan Tiro. Di halaman rumah, dipajang karangan bunga paling panjang atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Nyonya Ani Yudhoyono.
Di samping itu, terlihat karangan bunga dari Wapres Boediono dan istrinya Nyonya Herawati. Di dekat pintu masuk juga tampak karangan bunga dari mantan Presiden Megawati. Sedangkan karangan bunga dari mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) terlihat dua papan, yakni di depan rumah Hasbi Abdullah dan di depan Kantor BPM yang jarak kedua papan bunga itu sekitar 50 meter. Tak ketinggalan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto juga mengucapkan belasungkawa melalui karangan bunga. Selebihnya, karangan bunga berjejer sekitar 100 meter di pinggir jalan itu, mulai dari pejabat di Aceh, seperti Gubernur dan Wagub, unsur pimpinan pemerintah di seluruh Aceh, bahkan dari perusahaan swasta baik di Aceh maupun Jakarta.
Karangan bunga juga berjejer di Jalan Pemancar, Lamteumen, Banda Aceh di depan rumah yang ditempati Hasan Tiro, semenjak dirinya kembali ke Aceh pada 17 November 2009. Di rumah itu, kemarin sekitar pukul 14.00 WIB, puluhan anggota KPA dari berbagai daerah di Aceh bertahlilan bersama. Ucapan terima kasih usai tahlilan itu disampaikan Meuntroe Malik Mahmud. Tadi malam, berlangsung tahlilan di kawasan tempat tinggal Wali. Tahlilan juga dilaksanakan di rumah Ketua DPRA. Sedangkan di lokasi pemakaman, kawasan Meureu, Indrapuri, Aceh Besar juga terus berdatangan warga untuk berziarah, mengaji, dan menggelar tahlilan. “Tahlilan untuk Wali dilakukan selama tujuh hari berturut-turut,” kata Juru Bicara Keluarga Hasan Tiro, Muzakkir bin Abdul Hamid.
Setengah tiang
Wartawan Serambi di berbagai wilayah Aceh melaporkan, pada Jumat kemarin atau sehari pascawafatnya Hasan Tiro, di wilayah utara, misalnya, sepanjang jalan nasional antara Panton Labu (Aceh Utara) hingga kawasan Kota Lhokseumawe terlihat bendera PA dikibarkan setengah tiang. Selain itu di perkantoran pemerintah, baik Aceh Utara maupun Kota Lhokseumawe juga dinaikkan bendera merah putih setengah tiang. Ketua PA Wilayah Pasee, Tgk Zulkarnaini mengatakan, seluruh kecamatan dan gampong diperintahkan menaikkan bendera partai, namun ada juga yang mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. “Kalau bendera partai diwajibkan,” kata Zulkarnaini.
Bendera PA setengah tiang juga terlihat berkibar di beberapa kawasan Pidie Jaya, sedangkan bendera merah putih setengah tiang dinaikkan di perkantoran pemerintah (SKPK). Sekdakab Pidie Jaya, Ramli Daud menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh SKPK hingga kecamatan untuk menaikkan bendera merah putih setengah tiang, sebagaimana perintah Gubernur Aceh sehubungan berkabung atas wafatnya Dr Tgk Hasan Muhammad Di Tiro. “Bendera setengah tiang dikibarkan selama tiga hari sejak Jumat (4/6),” kata Ramli.
Untuk kawasan Kota Sabang, pada Jumat kemarin belum semua SKPK mengibarkan bendera setengah tiang. Meski demikian Sekda Kota Sabang yang dihubungi Serambi tadi malam membenarkan sudah menerima instruksi dari Gubernur Aceh untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama tiga hari. Di Aceh Besar, terutama di Kota Jantho, ibu kota kabupaten, Jumat kemarin, bendera setengah tiang berkibar di hampir semua SKPK sesuai instruksi gubernur. Lain halnya di Aceh Tenggara, terutama di Kutacane, pada Jumat kemarin belum terlihat pengibaran bendera setengah tiang.
Di Kantor Bupati Aceh Jaya (Calang) bendera setengah tiang juga berkibar termasuk di SKPK. Sedangkan untuk instansi vertikal seperti Kodim dan Polres dinaikkan seperti biasa, satu tiang penuh. Kabag Humas Pemkab Aceh Jaya, Drs Mahdal, membenarkan seluruh SKPK mengibarkan bendera setengah tiang. Ini dilakukan atas arahan Wakil Bupati Aceh Jaya, Zamzami A Rani yang sedang berada di Banda Aceh. Pengibaran bendera merah putih setengah tiang juga terlihat di rumah penduduk, pertokoan, dan perkantoran di Kabupaten Bireuen.
Di Tapaktuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, pada Jumat kemarin tidak terlihat satupun kantor pemerintahah, swasta, dan rumah penduduk yang mengibarkan bendera setengah tiang. Bendera merah putih tetap berkibar seperti biasanya, satu tiang penuh. Beberapa camat di Aceh Selatan yang ditanyai Serambi kemarin mengaku hingga Jumat sore belum ada menerima instruksi apapun, baik dari provinsi maupun kabupaten yang menyerukan menaikkan bendera merah putih setengah tiang.
Kabag Humas Setdakab Aceh Selatan, Zamzami Surya juga mengaku hingga Jumat (4/6) sore belum menerima surat edaran Gubernur Aceh untuk menaikkan bendera merah putih setengah tiang. Di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Jumat kemarin juga tidak terlihat pengibaran bendera setengah tiang, baik di perkantoran pemerintah, sekolah, dan rumah penduduk. “Pada hari Jumat kemarin bendera merah putih berkibar satu tiang penuh, seperti hari-hari biasanya,” lapor wartawan Serambi di Takengon dan Redelong (Bener Meriah).
Di Kabupaten Aceh Tamiang, terutama di perkantoran, pada Jumat kemarin juga tidak terlihat pengibaran bendera merah putih setengah tiang, tetapi normal saja, satu tiang penuh seperti biasanya. Sedangkan di Kota Langsa bendera setengah tiang terlihat berkibar antara lain di Kantor Walikota, sedangkan di Aceh Timur terpantau tidak merata.
doa bergema
Selain di Kota Banda Aceh, doa (tahlilan) dan shalat gaib untuk almarhum Dr Tgk Hasan Di Tiro juga berlangsung di berbagai wilayah Aceh. Di Kabupaten Bireuen, jemaah shalat Jumat di sejumlah masjid melaksanakan shalat gaib seusai shalat Jumat kemarin. Sedangkan di Aceh Tenggara, ribuan masyarakat dan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA), sejak Kamis (3/6) malam hingga Jumat kemarin juga melaksanakan shalat gaib dan tahlilan untuk almarhum Tgk Hasan Di Tiro.
Tahlilan dan shalat gaib dilaksanakan antara lain di rumah anggota DPRK Agara dari PA, komplek Perumahan Kumbang Indah, Kecamatan Badar. Shalat gaib juga dilaksanakan di Masjid Raya At-Taqwa Kutacane diikuti ribuan jemaah. Hadir Abuya Tgk H Samsuddin dari Seldok, Ketua MUNA Agara Tgk Isbullah, para petinggi KPA serta Pengurus Partai Aceh (PA). “Kita doakan semoga Wali mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT,” kata Anggota DPRK Agara dari PA, Budimansyah. Shalat gaib dan doa bersama juga dilaksanakan aparat pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Pelaksanaan doa bersama untuk almarhum Dr Tgk Hasan Di Tiro sudah diinstruksikan oleh Pemkab Pidie Jaya ke seluruh kecamatan.
Suasana berkabung juga terlihat di wilayah timur Aceh. Sejak Kamis (3/6) malam hingga tujuh hari berturut-turut, warga Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur larut dalam doa dan zikir bersama. Menurut amatan Serambi, iringan doa dan lantunan zikir bergema di semua kantor KPA dan kantor PA di tiga kabupaten/kota tersebut. “Kami juga berdoa bersama masyarakat. Kami semua merasa sangat kehilangan,” kata Ir Rusman, Ketua DPRK Tamiang. Sedangkan di Kota Langsa, ratusan anggota KPA bersama warga Langsa melaksanakan doa bersama di Kantor KPA Langsa. Takziah juga direncanakan digelar secara berturut-turut selama tujuh hari. “Kita semua merasa sangat kehilangan seorang tokoh besar. Banyak kemajuan yang telah diberikan untuk masa depan Aceh yang lebih baik,” kata Ketua PA Langsa, Iskandar.
Sementara dari Aceh Tinur dilaporkan, masyarakat bersama kalangan KPA juga melaksanakan doa, zikir, dan membaca Yasin bersama di sejumlah tempat, seperti di kantor KPA Sagoe Simpang Ulim. “Kami bersama masyarakat terus berdoa untuk Wali. Semoga Allah menempatkan di dalam surga yang tinggi,” kata Juru Bicara KPA Sagoe Simpang Ulim, Saiful alias Tgk Bale.
Jaga semangat damai
Ketua DPA/Presidium Forum LSM Aceh, TAF Haikal dalam rilisnya yang diterima Serambi malam tadi menulis, Aceh kehilangan seorang pemimpin kharismatik, Wali Nanggroe, Tgk Dr Muhammad Hasan Di Tiro. Sosok Hasan Tiro, menurut Haikal adalah tokoh yang selalu dikenal dalam masyarakat Aceh. “Terlepas kita berbeda dalam ideologi dan cara pandang melihat ‘Republik’, namun beliau selalu meyakinkan semua pihak bahwa kesejahteraan Aceh adalah segala-galanya,” tulis siaran pers tersebut. Segenap masyarakat sipil Aceh, lanjut Haikal merasa duka yang mendalam atas kepergian Hasan Tiro untuk selama-lamanya. “Kami berharap semua komponen masyarakat mampu memaknai wafatnya Wali sebagai semangat untuk menumbuhkan perdamaian abadi menuju kesejahteraan yang berkeadilan di tengah masyarakat Aceh,” kata Haikal.
Menurut Haikal, hikmah yang dapat dipetik dalam musibah ini adalah dengan meneruskan semangat untuk menjaga perdamaian. Hal ini, kata Haikal tergambar dari keinginan Wali untuk terus membangun Aceh dengan kebersamaan, perdamaian, dan persaudaraan. “Aceh harus meletakkan pondasi perdamaian atas dasar persaudaraan semua elemen masyarakat. Jangan ada lagi dikotomi di kalangan masyarakat. Pesan tersebut dapat kita maknai sebagai semangat untuk maju bersama membangun Aceh yang lebih baik,” tulis siaran pers itu. Sejak awal perjuangan Hasan Tiro adalah mengembalikan harkat dan martabat rakyat Aceh. Aceh merupakan daerah yang memiliki karakter yang unik, keras, bersahabat, dan demokratis. Nilai-nilai seperti ini sudah berkembang sejak zaman dahulu, ketika kerajaan-kerajaan besar masih ada. “Semangat ini harus kita jaga dan kita lanjutkan bersama, baik oleh politisi, akademisi, birokrat, ulama, serta masyarakat pada umumnya,” demikian Haikal.(sal/ib/bah/fs/c38/riz/az/tz/as/s/yuh/md/mir/nas)
http://www.serambinews.com/news/view/32174/bendera-setengah-tiang-tidak-merata
* Masyarakat Shalat Gaib dan Tahlilan
Utama
BANDA ACEH - Suasana masyarakat Aceh pascawafatnya Dr Tgk Hasan Di Tiro terpantau beragam. Yang sangat kontras terlihat antara lain pengibaran bendera merah putih setengah tiang. Meski ada surat edaran Gubernur Aceh tentang hari berkabung daerah, namun pengibaran bendera setengah tiang ternyata tidak merata. Ada daerah yang sama sekali tidak mengibarkan bendera nasional tersebut setengah tiang namun di beberapa daerah lain ada pula yang menaikkan bendera Partai Aceh setengah tiang. Di Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, umumnya perkantoran mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai tanda berkabung, termasuk di Masjid Raya Baiturrahman dan RSU Zainoel Abidin tempat dirawatnya Hasan Tiro hingga meninggal dunia. Di rumah dinas Ketua DPRA, Hasbi Abdullah di Blangpadang, hampir di sepanjang jalan melewati rumah itu berjejer karangan bunga ucapan belasungkawa kepada Hasan Tiro. Di halaman rumah, dipajang karangan bunga paling panjang atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Nyonya Ani Yudhoyono.
Di samping itu, terlihat karangan bunga dari Wapres Boediono dan istrinya Nyonya Herawati. Di dekat pintu masuk juga tampak karangan bunga dari mantan Presiden Megawati. Sedangkan karangan bunga dari mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) terlihat dua papan, yakni di depan rumah Hasbi Abdullah dan di depan Kantor BPM yang jarak kedua papan bunga itu sekitar 50 meter. Tak ketinggalan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto juga mengucapkan belasungkawa melalui karangan bunga. Selebihnya, karangan bunga berjejer sekitar 100 meter di pinggir jalan itu, mulai dari pejabat di Aceh, seperti Gubernur dan Wagub, unsur pimpinan pemerintah di seluruh Aceh, bahkan dari perusahaan swasta baik di Aceh maupun Jakarta.
Karangan bunga juga berjejer di Jalan Pemancar, Lamteumen, Banda Aceh di depan rumah yang ditempati Hasan Tiro, semenjak dirinya kembali ke Aceh pada 17 November 2009. Di rumah itu, kemarin sekitar pukul 14.00 WIB, puluhan anggota KPA dari berbagai daerah di Aceh bertahlilan bersama. Ucapan terima kasih usai tahlilan itu disampaikan Meuntroe Malik Mahmud. Tadi malam, berlangsung tahlilan di kawasan tempat tinggal Wali. Tahlilan juga dilaksanakan di rumah Ketua DPRA. Sedangkan di lokasi pemakaman, kawasan Meureu, Indrapuri, Aceh Besar juga terus berdatangan warga untuk berziarah, mengaji, dan menggelar tahlilan. “Tahlilan untuk Wali dilakukan selama tujuh hari berturut-turut,” kata Juru Bicara Keluarga Hasan Tiro, Muzakkir bin Abdul Hamid.
Setengah tiang
Wartawan Serambi di berbagai wilayah Aceh melaporkan, pada Jumat kemarin atau sehari pascawafatnya Hasan Tiro, di wilayah utara, misalnya, sepanjang jalan nasional antara Panton Labu (Aceh Utara) hingga kawasan Kota Lhokseumawe terlihat bendera PA dikibarkan setengah tiang. Selain itu di perkantoran pemerintah, baik Aceh Utara maupun Kota Lhokseumawe juga dinaikkan bendera merah putih setengah tiang. Ketua PA Wilayah Pasee, Tgk Zulkarnaini mengatakan, seluruh kecamatan dan gampong diperintahkan menaikkan bendera partai, namun ada juga yang mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. “Kalau bendera partai diwajibkan,” kata Zulkarnaini.
Bendera PA setengah tiang juga terlihat berkibar di beberapa kawasan Pidie Jaya, sedangkan bendera merah putih setengah tiang dinaikkan di perkantoran pemerintah (SKPK). Sekdakab Pidie Jaya, Ramli Daud menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh SKPK hingga kecamatan untuk menaikkan bendera merah putih setengah tiang, sebagaimana perintah Gubernur Aceh sehubungan berkabung atas wafatnya Dr Tgk Hasan Muhammad Di Tiro. “Bendera setengah tiang dikibarkan selama tiga hari sejak Jumat (4/6),” kata Ramli.
Untuk kawasan Kota Sabang, pada Jumat kemarin belum semua SKPK mengibarkan bendera setengah tiang. Meski demikian Sekda Kota Sabang yang dihubungi Serambi tadi malam membenarkan sudah menerima instruksi dari Gubernur Aceh untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama tiga hari. Di Aceh Besar, terutama di Kota Jantho, ibu kota kabupaten, Jumat kemarin, bendera setengah tiang berkibar di hampir semua SKPK sesuai instruksi gubernur. Lain halnya di Aceh Tenggara, terutama di Kutacane, pada Jumat kemarin belum terlihat pengibaran bendera setengah tiang.
Di Kantor Bupati Aceh Jaya (Calang) bendera setengah tiang juga berkibar termasuk di SKPK. Sedangkan untuk instansi vertikal seperti Kodim dan Polres dinaikkan seperti biasa, satu tiang penuh. Kabag Humas Pemkab Aceh Jaya, Drs Mahdal, membenarkan seluruh SKPK mengibarkan bendera setengah tiang. Ini dilakukan atas arahan Wakil Bupati Aceh Jaya, Zamzami A Rani yang sedang berada di Banda Aceh. Pengibaran bendera merah putih setengah tiang juga terlihat di rumah penduduk, pertokoan, dan perkantoran di Kabupaten Bireuen.
Di Tapaktuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, pada Jumat kemarin tidak terlihat satupun kantor pemerintahah, swasta, dan rumah penduduk yang mengibarkan bendera setengah tiang. Bendera merah putih tetap berkibar seperti biasanya, satu tiang penuh. Beberapa camat di Aceh Selatan yang ditanyai Serambi kemarin mengaku hingga Jumat sore belum ada menerima instruksi apapun, baik dari provinsi maupun kabupaten yang menyerukan menaikkan bendera merah putih setengah tiang.
Kabag Humas Setdakab Aceh Selatan, Zamzami Surya juga mengaku hingga Jumat (4/6) sore belum menerima surat edaran Gubernur Aceh untuk menaikkan bendera merah putih setengah tiang. Di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Jumat kemarin juga tidak terlihat pengibaran bendera setengah tiang, baik di perkantoran pemerintah, sekolah, dan rumah penduduk. “Pada hari Jumat kemarin bendera merah putih berkibar satu tiang penuh, seperti hari-hari biasanya,” lapor wartawan Serambi di Takengon dan Redelong (Bener Meriah).
Di Kabupaten Aceh Tamiang, terutama di perkantoran, pada Jumat kemarin juga tidak terlihat pengibaran bendera merah putih setengah tiang, tetapi normal saja, satu tiang penuh seperti biasanya. Sedangkan di Kota Langsa bendera setengah tiang terlihat berkibar antara lain di Kantor Walikota, sedangkan di Aceh Timur terpantau tidak merata.
doa bergema
Selain di Kota Banda Aceh, doa (tahlilan) dan shalat gaib untuk almarhum Dr Tgk Hasan Di Tiro juga berlangsung di berbagai wilayah Aceh. Di Kabupaten Bireuen, jemaah shalat Jumat di sejumlah masjid melaksanakan shalat gaib seusai shalat Jumat kemarin. Sedangkan di Aceh Tenggara, ribuan masyarakat dan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA), sejak Kamis (3/6) malam hingga Jumat kemarin juga melaksanakan shalat gaib dan tahlilan untuk almarhum Tgk Hasan Di Tiro.
Tahlilan dan shalat gaib dilaksanakan antara lain di rumah anggota DPRK Agara dari PA, komplek Perumahan Kumbang Indah, Kecamatan Badar. Shalat gaib juga dilaksanakan di Masjid Raya At-Taqwa Kutacane diikuti ribuan jemaah. Hadir Abuya Tgk H Samsuddin dari Seldok, Ketua MUNA Agara Tgk Isbullah, para petinggi KPA serta Pengurus Partai Aceh (PA). “Kita doakan semoga Wali mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT,” kata Anggota DPRK Agara dari PA, Budimansyah. Shalat gaib dan doa bersama juga dilaksanakan aparat pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Pelaksanaan doa bersama untuk almarhum Dr Tgk Hasan Di Tiro sudah diinstruksikan oleh Pemkab Pidie Jaya ke seluruh kecamatan.
Suasana berkabung juga terlihat di wilayah timur Aceh. Sejak Kamis (3/6) malam hingga tujuh hari berturut-turut, warga Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur larut dalam doa dan zikir bersama. Menurut amatan Serambi, iringan doa dan lantunan zikir bergema di semua kantor KPA dan kantor PA di tiga kabupaten/kota tersebut. “Kami juga berdoa bersama masyarakat. Kami semua merasa sangat kehilangan,” kata Ir Rusman, Ketua DPRK Tamiang. Sedangkan di Kota Langsa, ratusan anggota KPA bersama warga Langsa melaksanakan doa bersama di Kantor KPA Langsa. Takziah juga direncanakan digelar secara berturut-turut selama tujuh hari. “Kita semua merasa sangat kehilangan seorang tokoh besar. Banyak kemajuan yang telah diberikan untuk masa depan Aceh yang lebih baik,” kata Ketua PA Langsa, Iskandar.
Sementara dari Aceh Tinur dilaporkan, masyarakat bersama kalangan KPA juga melaksanakan doa, zikir, dan membaca Yasin bersama di sejumlah tempat, seperti di kantor KPA Sagoe Simpang Ulim. “Kami bersama masyarakat terus berdoa untuk Wali. Semoga Allah menempatkan di dalam surga yang tinggi,” kata Juru Bicara KPA Sagoe Simpang Ulim, Saiful alias Tgk Bale.
Jaga semangat damai
Ketua DPA/Presidium Forum LSM Aceh, TAF Haikal dalam rilisnya yang diterima Serambi malam tadi menulis, Aceh kehilangan seorang pemimpin kharismatik, Wali Nanggroe, Tgk Dr Muhammad Hasan Di Tiro. Sosok Hasan Tiro, menurut Haikal adalah tokoh yang selalu dikenal dalam masyarakat Aceh. “Terlepas kita berbeda dalam ideologi dan cara pandang melihat ‘Republik’, namun beliau selalu meyakinkan semua pihak bahwa kesejahteraan Aceh adalah segala-galanya,” tulis siaran pers tersebut. Segenap masyarakat sipil Aceh, lanjut Haikal merasa duka yang mendalam atas kepergian Hasan Tiro untuk selama-lamanya. “Kami berharap semua komponen masyarakat mampu memaknai wafatnya Wali sebagai semangat untuk menumbuhkan perdamaian abadi menuju kesejahteraan yang berkeadilan di tengah masyarakat Aceh,” kata Haikal.
Menurut Haikal, hikmah yang dapat dipetik dalam musibah ini adalah dengan meneruskan semangat untuk menjaga perdamaian. Hal ini, kata Haikal tergambar dari keinginan Wali untuk terus membangun Aceh dengan kebersamaan, perdamaian, dan persaudaraan. “Aceh harus meletakkan pondasi perdamaian atas dasar persaudaraan semua elemen masyarakat. Jangan ada lagi dikotomi di kalangan masyarakat. Pesan tersebut dapat kita maknai sebagai semangat untuk maju bersama membangun Aceh yang lebih baik,” tulis siaran pers itu. Sejak awal perjuangan Hasan Tiro adalah mengembalikan harkat dan martabat rakyat Aceh. Aceh merupakan daerah yang memiliki karakter yang unik, keras, bersahabat, dan demokratis. Nilai-nilai seperti ini sudah berkembang sejak zaman dahulu, ketika kerajaan-kerajaan besar masih ada. “Semangat ini harus kita jaga dan kita lanjutkan bersama, baik oleh politisi, akademisi, birokrat, ulama, serta masyarakat pada umumnya,” demikian Haikal.(sal/ib/bah/fs/c38/riz/az/tz/as/s/yuh/md/mir/nas)
http://www.serambinews.com/news/view/32174/bendera-setengah-tiang-tidak-merata
Senin, 24 Mei 2010
Program Pembangunan Harus Realistis
Banda Aceh, (Analisa)
Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar diharapkan merencakan dan kmerancang program pembangunan yang realistis. Jangan terlalu muluk, sehingga sulit diwujudkan.
Ini harus menjadi perhatian bersama sehingga upaya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di provinsi itu tidak terkesan cuma untuk menyenangkan masyarakat sesaat karena ditunggangi kepentingan politik elit pemerintahan menjelang Pilkada 2011.
"Jangan membuat program pembangunan yang terkesan ‘meninabobokan’ rakyat," ujar aktivis Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, TAF Haikal, Sabtu (22/5).
Ia menilai, banyak program pembangunan pemerintahan saat ini cukup muluk sehingga masyarakat belum merasa ada yang istimewa selama empat tahun terakhir pemerintahanh Irwandi-Nazar.
Contohnya, pembangunan jalan raya yang dibangun atas donasi lembaga bantuan Amerika Serikat (USAID) yakni Aceh Besar-Calang (Aceh Jaya) senilai sekitar Rp2 triliun. Tapi, sampai saat ini belum selesai.
Sementara rencana membangun jalan bebas hambatan (highway) dari Banda Aceh hingga perbatasan Sumatera Utara (Sumut) yang diperkirakan berbiaya sekitar Rp57 triliun dan bekerja sama dengan pengusaha Korea Selatan masih dalam program.
Kalau program pembangunan highway itu terwujud, ini sesuatu yang spektakuler dan menjadi cacatan emas pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar.
Tapi, dia Haikal meragukan rencana itu. Sebab, sampai saat ini belum ada tanda-tanda serius. Sehingga, program ini dinilai hanya program "meninabobokan" masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Aceh seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi masyarakat dibandingkan jalan bebas hambatan yang akan menguras dana besar karena investor Korea meminta jaminan cicilan pembayaran jangka panjang.
"Apa gunanya jalan bagus kalau kita belum bisa menyiapkan barang-barang komoditas hasil alam Aceh untuk diangkut dan dijual ke luar daerah. Jalan yang bagus dari dana besar rakyat itu sia-sia," jelasnya.
Belum adil
Haikal yang juga juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh menilai pasangan Irwandi-Nazar belum sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan berkeadilan antara pantai barat dan selatan dengan pesisir timur Aceh.
Bahkan, terindikasi program pembangunan yang sedang dirancang di akhir jabatan pasangan ini bermuatan politis menyongsong Pilkada 2011.
Dalam pandangannya, baik Irwandi maupun Nazar memiliki keinginan maju dalam pilkada itu. Jika itu benar, maka ada indikasi mereka memanfaatkan momentum program pembangunan mercusuar tapi diragukan karena politis menjelang akhir jabatan.
Sekadar mengingatkan, pengusaha asal Korea Selatan (Korsel) yang tergabung dalam Vogo Kora Group menyatakan bersedia membiayai proyek jalan bebas hambatan Aceh lintas timur-utara (Banda Aceh-Aceh Tamiang) sepanjang 560 kilometer jika Pemerintah Aceh dan Pusat menjamin cicilan utang jangka panjangnya.
Menanggapi itu, Wagub Muhammad Nazar menyatakan telah menyiapkan sejumlah skema yang akan digodok oleh tim daerah dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak pusat.
Skema yang dirancang itu antara lain dengan menggunakan dana daerah yaitu APBA (sumber migas dan Otsus). Skema ini akan dibicarakan dengan kabupetan/kota yang akan di lintasi jalan ini. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55942:program-pembangunan-harus-realistis&catid=42:nad&Itemid=112
Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar diharapkan merencakan dan kmerancang program pembangunan yang realistis. Jangan terlalu muluk, sehingga sulit diwujudkan.
Ini harus menjadi perhatian bersama sehingga upaya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di provinsi itu tidak terkesan cuma untuk menyenangkan masyarakat sesaat karena ditunggangi kepentingan politik elit pemerintahan menjelang Pilkada 2011.
"Jangan membuat program pembangunan yang terkesan ‘meninabobokan’ rakyat," ujar aktivis Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, TAF Haikal, Sabtu (22/5).
Ia menilai, banyak program pembangunan pemerintahan saat ini cukup muluk sehingga masyarakat belum merasa ada yang istimewa selama empat tahun terakhir pemerintahanh Irwandi-Nazar.
Contohnya, pembangunan jalan raya yang dibangun atas donasi lembaga bantuan Amerika Serikat (USAID) yakni Aceh Besar-Calang (Aceh Jaya) senilai sekitar Rp2 triliun. Tapi, sampai saat ini belum selesai.
Sementara rencana membangun jalan bebas hambatan (highway) dari Banda Aceh hingga perbatasan Sumatera Utara (Sumut) yang diperkirakan berbiaya sekitar Rp57 triliun dan bekerja sama dengan pengusaha Korea Selatan masih dalam program.
Kalau program pembangunan highway itu terwujud, ini sesuatu yang spektakuler dan menjadi cacatan emas pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar.
Tapi, dia Haikal meragukan rencana itu. Sebab, sampai saat ini belum ada tanda-tanda serius. Sehingga, program ini dinilai hanya program "meninabobokan" masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Aceh seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi masyarakat dibandingkan jalan bebas hambatan yang akan menguras dana besar karena investor Korea meminta jaminan cicilan pembayaran jangka panjang.
"Apa gunanya jalan bagus kalau kita belum bisa menyiapkan barang-barang komoditas hasil alam Aceh untuk diangkut dan dijual ke luar daerah. Jalan yang bagus dari dana besar rakyat itu sia-sia," jelasnya.
Belum adil
Haikal yang juga juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh menilai pasangan Irwandi-Nazar belum sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan berkeadilan antara pantai barat dan selatan dengan pesisir timur Aceh.
Bahkan, terindikasi program pembangunan yang sedang dirancang di akhir jabatan pasangan ini bermuatan politis menyongsong Pilkada 2011.
Dalam pandangannya, baik Irwandi maupun Nazar memiliki keinginan maju dalam pilkada itu. Jika itu benar, maka ada indikasi mereka memanfaatkan momentum program pembangunan mercusuar tapi diragukan karena politis menjelang akhir jabatan.
Sekadar mengingatkan, pengusaha asal Korea Selatan (Korsel) yang tergabung dalam Vogo Kora Group menyatakan bersedia membiayai proyek jalan bebas hambatan Aceh lintas timur-utara (Banda Aceh-Aceh Tamiang) sepanjang 560 kilometer jika Pemerintah Aceh dan Pusat menjamin cicilan utang jangka panjangnya.
Menanggapi itu, Wagub Muhammad Nazar menyatakan telah menyiapkan sejumlah skema yang akan digodok oleh tim daerah dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak pusat.
Skema yang dirancang itu antara lain dengan menggunakan dana daerah yaitu APBA (sumber migas dan Otsus). Skema ini akan dibicarakan dengan kabupetan/kota yang akan di lintasi jalan ini. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55942:program-pembangunan-harus-realistis&catid=42:nad&Itemid=112
Senin, 26 April 2010
Bupati Aceh Selatan Dinilai Abaikan Surat DPRK
Sat, Apr 24th 2010, 10:31
Terkait Penambangan Bijih Besi di Mengga
Aceh Selatan
BANDA ACEH - Deputi Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Insosdes, Irwandi M Pante, menilai Bupati Aceh Selatan, mengabaikan surat DPRK. Tudingan itu dilontarkan terkait tak ada tindak lanjut dan sikap tegas eksekutif terhadap penambangan bijih besi yang dikelola PT Pinang Sejati Utama (PSU) di Desa Simpang Dua, Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan. Didampingi dua Anggota Komisi C DPRK Aceh Selatan, T Mudasir dan Deni, serta Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, Irwandi menyorot lemahnya kinerja dan pengawasan Badan Eksekutif Kabupaten Aceh Selatan. “Hal ini merujuk pada surat yang dikirim DPRK kepada Bupati Aceh Selatan tanggal 1 April 2010, bernomor 170/189/2010, perihal tindak lanjut permasalahan PT PSU. Tapi, sejauh ini tidak ada tindakan apa-apa dari bupati, sehingga hak-hak rakyat terus terabaikan. Bahkan secara tidak langsung merugikan Pemda Aceh Selatan,” sebut Irwandi.
Ia menyarankan agar DPRK segera membentuk Panitia khusus (pansus) dalam menyikapi permasalahan itu serta eksekutif dan legislatif duduk bersama membicarakan permasalahan itu. “Jika sikap cuek dan pembiaran yang ditunjukkan oleh eksekutif akan berdampak buruk terus terhadap masyarakat,” ungkapnya. Sementara Anggota Komisi C DPRK Aceh Selatan T Mutasir, menambahkan surat yang dikirim ke bupati tanggal disepakati rekomendasi itu yakni 1 April 2010, setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Menggamat tanggal 30 Maret 2010. Selanjutnya pada 31 Maret 2010, sebut Mutasir, mereka menindaklanjutinya dengan menggelar rapat yang melibatkan dinas terkait. Di antaranya dilibatkan saat itu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kadis Perhubungan serta Kadis Keuangan Asisten II, Kepala Kantor Pedalda dan PT PSU.
“Dari rapat itu diperoleh tiga kesepakatan untuk ditindaklanjuti. Salah satunya pengoperasional PT PSU dihentikan sementara waktu menggingat dampak lingkungan yang terjadi dan ditinjau kembali kelayakan yang berkenaan dengan izin pengoperasional penambangan oleh PT PSU,” sebut Mutasir. Selanjutnya, sebut Mutasir, hasil kesepakatan itu diteruskan ke bupati dengan dikirimkan surat bernomor 170/189/2010, tanggal 1 April 2010, perihal tindak lanjut permasalahan PT PSU. Namun, kenyataannya lanjutnya hingga kini belum ada tindakan dan realisasi apa-apa. Bahkan upaya menyelesaikan persoalan bijih besi di Simpang Dua, Menggamat, itu ungkapnya, telah dicari solusi agar persoalan itu tercover, sebelum demo dari massa Aliansi Peduli Menggamat di Gedung DPR Aceh, pada Kamis 15 April 2010 lalu.
“Rekomendasi yang disepakati bersama-sama sudah. Tapi, sejauh ini belum direspons secara positif oleh eksekutif. Jadi terkesan DPRK Aceh selatan mandul, padahal kita sudah cukup banyak dalam hal itu,” ungkap Mutasir. Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, yang turut hadir saat itu mengatakan, persoalan tersebut tidak mesti para investor harus hengkang. Tapi, menurutnya semua harus melalui prosedural dan tak mengabaikan hak rakyat dan pemkab setempat.(mir)
http://www.serambinews.com/news/view/29274/bupati-aceh-selatan-dinilai-abaikan-surat-dprk
Terkait Penambangan Bijih Besi di Mengga
Aceh Selatan
BANDA ACEH - Deputi Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Insosdes, Irwandi M Pante, menilai Bupati Aceh Selatan, mengabaikan surat DPRK. Tudingan itu dilontarkan terkait tak ada tindak lanjut dan sikap tegas eksekutif terhadap penambangan bijih besi yang dikelola PT Pinang Sejati Utama (PSU) di Desa Simpang Dua, Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan. Didampingi dua Anggota Komisi C DPRK Aceh Selatan, T Mudasir dan Deni, serta Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, Irwandi menyorot lemahnya kinerja dan pengawasan Badan Eksekutif Kabupaten Aceh Selatan. “Hal ini merujuk pada surat yang dikirim DPRK kepada Bupati Aceh Selatan tanggal 1 April 2010, bernomor 170/189/2010, perihal tindak lanjut permasalahan PT PSU. Tapi, sejauh ini tidak ada tindakan apa-apa dari bupati, sehingga hak-hak rakyat terus terabaikan. Bahkan secara tidak langsung merugikan Pemda Aceh Selatan,” sebut Irwandi.
Ia menyarankan agar DPRK segera membentuk Panitia khusus (pansus) dalam menyikapi permasalahan itu serta eksekutif dan legislatif duduk bersama membicarakan permasalahan itu. “Jika sikap cuek dan pembiaran yang ditunjukkan oleh eksekutif akan berdampak buruk terus terhadap masyarakat,” ungkapnya. Sementara Anggota Komisi C DPRK Aceh Selatan T Mutasir, menambahkan surat yang dikirim ke bupati tanggal disepakati rekomendasi itu yakni 1 April 2010, setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Menggamat tanggal 30 Maret 2010. Selanjutnya pada 31 Maret 2010, sebut Mutasir, mereka menindaklanjutinya dengan menggelar rapat yang melibatkan dinas terkait. Di antaranya dilibatkan saat itu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kadis Perhubungan serta Kadis Keuangan Asisten II, Kepala Kantor Pedalda dan PT PSU.
“Dari rapat itu diperoleh tiga kesepakatan untuk ditindaklanjuti. Salah satunya pengoperasional PT PSU dihentikan sementara waktu menggingat dampak lingkungan yang terjadi dan ditinjau kembali kelayakan yang berkenaan dengan izin pengoperasional penambangan oleh PT PSU,” sebut Mutasir. Selanjutnya, sebut Mutasir, hasil kesepakatan itu diteruskan ke bupati dengan dikirimkan surat bernomor 170/189/2010, tanggal 1 April 2010, perihal tindak lanjut permasalahan PT PSU. Namun, kenyataannya lanjutnya hingga kini belum ada tindakan dan realisasi apa-apa. Bahkan upaya menyelesaikan persoalan bijih besi di Simpang Dua, Menggamat, itu ungkapnya, telah dicari solusi agar persoalan itu tercover, sebelum demo dari massa Aliansi Peduli Menggamat di Gedung DPR Aceh, pada Kamis 15 April 2010 lalu.
“Rekomendasi yang disepakati bersama-sama sudah. Tapi, sejauh ini belum direspons secara positif oleh eksekutif. Jadi terkesan DPRK Aceh selatan mandul, padahal kita sudah cukup banyak dalam hal itu,” ungkap Mutasir. Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, yang turut hadir saat itu mengatakan, persoalan tersebut tidak mesti para investor harus hengkang. Tapi, menurutnya semua harus melalui prosedural dan tak mengabaikan hak rakyat dan pemkab setempat.(mir)
http://www.serambinews.com/news/view/29274/bupati-aceh-selatan-dinilai-abaikan-surat-dprk
Kamis, 15 April 2010
Bantuan Sosial Hampir Rp1 Triliun Rawan Penyimpangan
Banda Aceh, (Analisa)
Sejumlah kalangan mempertanyakan pengalokasian dana yang begitu besar hampir mencapai Rp1 triliun untuk pos bantuan sosial dan dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2010, yang diperkirakan rawan mengundang terjadinya penyimpangan.
Hal ini disebabkan tidak diketahui dengan jelas siapa yang berhak menerima bantuan tersebut, apa kriterianya, bagaimana mekanisme penyalurannya.
Karena tidak ada kejelasan dalam penggunaan terhadap bantuan sosial Rp986 miliar, dan dana hibah Rp26,2 miliar, Gubernur Aceh juga didesak untuk segera mengeluarkan peraturan tentang tata cara dan mekanisme seleksi penerima, penggunaan, dan pertanggungjawaban belanja hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sehingga alokasi dana publik tersebut dapat diakses secara terbuka, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga mempertanyakan pos bantuan sosial yang nilai bantuannya mencapai Rp986 miliar atau 12,90 persen dari total APBA tahun ini.
Menurut Mendagri, pengalokasian bantuan sosial sebesar itu sangat tinggi, sehingga perlu dirasionalkan serta dilakukan secara selektif dan jumlahnya tidak melebihi batas maksimum sesuai yang dipersyaratkan dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyatakan, alokasi anggaran yang sangat besar pada jenis bantuan yang masih belum ada datanya pada anggaran 2010 menandakan Pemerintah Aceh dari tahun ke tahun tidak memperlihatkan kinerja yang baik.
Tahun lalu ada juga mata anggaran yg diberikan tanda bintang oleh DPRA artinya datanya minim sekali, tapi ironisnya tahun ini terulang kembali.
"Dana yang dialokasikan tanpa ada data sangat berpotensi terjadi penyimpangan atau tidak tepat sasaran atau memang sengaja dilakukan untuk membantu kelompok tertentu yang sebenarnya tidak berhak menerimanya. Untuk menghindari persepsi-persepsi seperti itu sebaiknya setiap anggaran yang akan dianggaran selalu harus data penerimanya," jelas Haikal.
Ia juga menyatakan keheranannya mengapa Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf tidak pernah belajar atau mempersiapkan dari tahun sebelumnya.
"Saya yakin tahun depan hal seperti akan terulang kembali. Jangan sampai rakyat selalu mengatakan kita katanya banyak uang, tapi mengapa mereka sulit dalam menjalan usahanya, kalaupun ada hanya mereka yang memiliki akses kepada penguasa," jelasnya.
Perlu Diatur
Koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Akhiruddin Mahjuddin menyatakan, dalam penggunaan dana bantuan sosial itu, perlu diatur dulu secara jelas mekanisme penyalurannya, termasuk siapa yang berhak menerima dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya serta perlu dibentuk tim untuk melakukan penilaian dan verifikasi siapa saja calon penerima.
"Jika tidak, maka dana Rp1 triliun ini tidak akan bermanfaat dan berpotensi terjadi penyimpangan. Bahkan bisa juga ini by design untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga nanti kita akan melihat begitu banyak organisasi-organisasi yang bermunculan, yang tidak jelas aktivitasnya juga alamat," ungkapnya.
Koordinator Badan Pekerja Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh, Teuku Neta Firdaus menduga ada makelar anggran di DPR Aceh.
"Belum puas dengan dana aspirasi, DPRA kembali menganggarkan dana hibah yang begitu besar. Alokasi dana bantuan merupakan strategi koruptif Pemerintah Aceh agar lebih mudah penggunaanya tanpa melalui mekenisme tender. Mungkin dengan cara ini Gubernur Aceh bisa menganalogikan kemerdekaan dalam penggunaan anggaran, yaitu kemerdekaan yang koruptif. Bukan anggaran yang berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Potensi penyimpangn dari berbagai sudut akan terjadi. Tidak ada pengawasan yang mampu merubah penggunaan dana tersebut menjadi accountable. Karena tidak jelas mata anggaran maka pnggunaannya tidak diatur, jadi tergantung selera pengelola anggaran.
"Penetapan anggaran Aceh untuk dana hibah/bantuan yang begitu besar mengindikasikan eksekutif tahun ini melalui pos sosial akan bagi-bagi duit. Tidak terprogramnya bantuan anggaran tersebut sarat dengan muatan politis, artinya Gubernur bisa sesuka hati menggunakan dana tersebut untuk kampanye terselubung, karena Pilkada 2011 menanti," ujarnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51120:bantuan-sosial-hampir-rp1-triliun-rawan-penyimpangan&catid=617:14-april-2010&Itemid=215
Sejumlah kalangan mempertanyakan pengalokasian dana yang begitu besar hampir mencapai Rp1 triliun untuk pos bantuan sosial dan dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2010, yang diperkirakan rawan mengundang terjadinya penyimpangan.
Hal ini disebabkan tidak diketahui dengan jelas siapa yang berhak menerima bantuan tersebut, apa kriterianya, bagaimana mekanisme penyalurannya.
Karena tidak ada kejelasan dalam penggunaan terhadap bantuan sosial Rp986 miliar, dan dana hibah Rp26,2 miliar, Gubernur Aceh juga didesak untuk segera mengeluarkan peraturan tentang tata cara dan mekanisme seleksi penerima, penggunaan, dan pertanggungjawaban belanja hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sehingga alokasi dana publik tersebut dapat diakses secara terbuka, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga mempertanyakan pos bantuan sosial yang nilai bantuannya mencapai Rp986 miliar atau 12,90 persen dari total APBA tahun ini.
Menurut Mendagri, pengalokasian bantuan sosial sebesar itu sangat tinggi, sehingga perlu dirasionalkan serta dilakukan secara selektif dan jumlahnya tidak melebihi batas maksimum sesuai yang dipersyaratkan dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyatakan, alokasi anggaran yang sangat besar pada jenis bantuan yang masih belum ada datanya pada anggaran 2010 menandakan Pemerintah Aceh dari tahun ke tahun tidak memperlihatkan kinerja yang baik.
Tahun lalu ada juga mata anggaran yg diberikan tanda bintang oleh DPRA artinya datanya minim sekali, tapi ironisnya tahun ini terulang kembali.
"Dana yang dialokasikan tanpa ada data sangat berpotensi terjadi penyimpangan atau tidak tepat sasaran atau memang sengaja dilakukan untuk membantu kelompok tertentu yang sebenarnya tidak berhak menerimanya. Untuk menghindari persepsi-persepsi seperti itu sebaiknya setiap anggaran yang akan dianggaran selalu harus data penerimanya," jelas Haikal.
Ia juga menyatakan keheranannya mengapa Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf tidak pernah belajar atau mempersiapkan dari tahun sebelumnya.
"Saya yakin tahun depan hal seperti akan terulang kembali. Jangan sampai rakyat selalu mengatakan kita katanya banyak uang, tapi mengapa mereka sulit dalam menjalan usahanya, kalaupun ada hanya mereka yang memiliki akses kepada penguasa," jelasnya.
Perlu Diatur
Koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Akhiruddin Mahjuddin menyatakan, dalam penggunaan dana bantuan sosial itu, perlu diatur dulu secara jelas mekanisme penyalurannya, termasuk siapa yang berhak menerima dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya serta perlu dibentuk tim untuk melakukan penilaian dan verifikasi siapa saja calon penerima.
"Jika tidak, maka dana Rp1 triliun ini tidak akan bermanfaat dan berpotensi terjadi penyimpangan. Bahkan bisa juga ini by design untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga nanti kita akan melihat begitu banyak organisasi-organisasi yang bermunculan, yang tidak jelas aktivitasnya juga alamat," ungkapnya.
Koordinator Badan Pekerja Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh, Teuku Neta Firdaus menduga ada makelar anggran di DPR Aceh.
"Belum puas dengan dana aspirasi, DPRA kembali menganggarkan dana hibah yang begitu besar. Alokasi dana bantuan merupakan strategi koruptif Pemerintah Aceh agar lebih mudah penggunaanya tanpa melalui mekenisme tender. Mungkin dengan cara ini Gubernur Aceh bisa menganalogikan kemerdekaan dalam penggunaan anggaran, yaitu kemerdekaan yang koruptif. Bukan anggaran yang berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Potensi penyimpangn dari berbagai sudut akan terjadi. Tidak ada pengawasan yang mampu merubah penggunaan dana tersebut menjadi accountable. Karena tidak jelas mata anggaran maka pnggunaannya tidak diatur, jadi tergantung selera pengelola anggaran.
"Penetapan anggaran Aceh untuk dana hibah/bantuan yang begitu besar mengindikasikan eksekutif tahun ini melalui pos sosial akan bagi-bagi duit. Tidak terprogramnya bantuan anggaran tersebut sarat dengan muatan politis, artinya Gubernur bisa sesuka hati menggunakan dana tersebut untuk kampanye terselubung, karena Pilkada 2011 menanti," ujarnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51120:bantuan-sosial-hampir-rp1-triliun-rawan-penyimpangan&catid=617:14-april-2010&Itemid=215
Langganan:
Postingan (Atom)