Oleh: Salman Mardira - 02/11/2009 - 19:51 WIB
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Penahanan terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) non-aktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah terus menuai kecaman.
Masyarakat sipil Aceh mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri dan Jaksaan Agung Hendarman Supandi, karena dinilai tak professional.
“Kami mendesak SBY segera mencopot Kapolri dan Jaksa Agung dari jabatannya,” kata TAF Haikal, seorang tokoh muda Aceh, di kantor Forum LSM Aceh, Banda Aceh, Senin (2/11).
Kedua petinggi penegak hukum itu perlu diberhentikan, kata Haikal, mengingat kasus yang melibatkan bekas dua petinggi KPK perlu diselesaikan secara cepat, adil dan profesional.
Saifuddin Bantasyam, praktisi hukum dari Universitas Syiah Kuala, menduga, selama ini Kapolri dan Jaksa Agung ikut melemahkan KPK secara sistematis.
Ia meminta SBY dengan kekuasaannya segera menyelesaikan kasus ini secara substantif, bukan secara normatif seperti yang ditunjukkan sekarang.
Jika tidak, Saifuddin menghkawatirkan, bakal lahir perlawanan hebat dari rakyat seluruh Indonesia alias people power terhadap Pemerintah SBY, yang telah dipercaya memimpin kembali negeri ini.
“Komitmen SBY dalam memberantas korupsi juga akan diragukan oleh rakyat,” ujarnya.
Senada dengan Saifuddin, pengamat hukum Aceh lain, Mawardi Ismail, meminta SBY jangan mempertaruhkan harga diri bangsa demi melindungi segelintir orang yang ingin melemahkan KPK.
Ia juga mendesak aparat hukum segera mencari kebenaran atas barang bukti rekaman diduga rekayasa kasus Bibit-Hamzah, yang kini dikuasai KPK.
“Bukan hanya menilai sah tidaknya barang bukti itu,” kata Mawardi.
Masyarakat sipil Aceh yang terdiri dari unsur akademisi, ulama, budayawan, aktivis LSM, seniman dan unsur lainnya, juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera menyidang kasus cicak vs buaya ini secara adil, profesional dan terbuka.[ ]
http://www.acehkita.com/berita/sby-harus-copot-kapolri-dan-jaksa-agung/
Senin, 02 November 2009
Jumat, 30 Oktober 2009
Sumbangan Aceh Untuk Sumbar Dalam Bentuk Bangunan
Kamis, Okt 29, 2009
Aceh
Banda Aceh ( Berita ) : Sumbangan rakyat Aceh untuk masyarakat Sumatra Barat pascagempa akan diwujudkan dalam bentuk bangunan, seperti tempat ibadah atau gedung sekolah.
“Sebaiknya bantuan masyarakat Aceh yang disalurkan melalui media massa lokal digunakan untuk membangun sekolah atau masjid,” kata Koordinator Poros Kemanusiaan Aceh, TAF Haikal di Banda Aceh, Kamis [29/10].
Ia mengatakan, media cetak lokal Aceh yakni Serambi Indonesia dan Harian Aceh menerima sumbangan masyarakat Aceh untuk korban gempa di Sumbar.
Seperti bantuan masyarakat Aceh untuk korban gempa di Yogyakarta, kata dia, diwujudkan membangun masjid yang bentuknya seperti Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
“Jadi, kita harapkan bantuan masyarakat Aceh yang disalurkan melalui media massa bisa digunakan untuk membangun sarana ibadah atau sekolah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” ujarnya. Untuk bantuan makanan, pakaian, obat-obatan sudah dilberikan oleh Pemerintah Aceh senilai Rp2 miliar pada masa tanggap darurat.
Haikal menyatakan, Poros Kemanusiaan Aceh, lembaga yang digagas beberapa LSM di Aceh yang sejak awal terus menggalang bantuan untuk korban gempa Sumbar.
Penggalanagn dana yang terakhir dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan kesenian yang bertajuk “Gelar Amal Aceh untuk Sumatra Barat” di Taman Sari, Banda Aceh, pada Sabtu (24/10) malam.
Pada malam amal tersebut menampilkan artis kawakan Aceh, seperti Rafly Kande dan group lawak Eempang Breuh, serta Rahmi Idola Cilik.
“Alhamdulillah kehadiran artis Aceh mampu membangkitkan solidaritas masyarakat Aceh, sekaligus membantu korban gempa di Sumatera Barat. Pada malam itu terkumpul dana sekitar Rp170 juta yang sudah disalurkan melalui Serambi Indonesia,” katanya. Sumbangan masyarakat Aceh yang sudah salurkan ke Serambi Indonesia hingga Kamis (29/10) mencapai Rp918 juta lebih. ( ant )
http://beritasore.com/2009/10/29/sumbangan-aceh-untuk-sumbar-dalam-bentuk-bangunan/
Aceh
Banda Aceh ( Berita ) : Sumbangan rakyat Aceh untuk masyarakat Sumatra Barat pascagempa akan diwujudkan dalam bentuk bangunan, seperti tempat ibadah atau gedung sekolah.
“Sebaiknya bantuan masyarakat Aceh yang disalurkan melalui media massa lokal digunakan untuk membangun sekolah atau masjid,” kata Koordinator Poros Kemanusiaan Aceh, TAF Haikal di Banda Aceh, Kamis [29/10].
Ia mengatakan, media cetak lokal Aceh yakni Serambi Indonesia dan Harian Aceh menerima sumbangan masyarakat Aceh untuk korban gempa di Sumbar.
Seperti bantuan masyarakat Aceh untuk korban gempa di Yogyakarta, kata dia, diwujudkan membangun masjid yang bentuknya seperti Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
“Jadi, kita harapkan bantuan masyarakat Aceh yang disalurkan melalui media massa bisa digunakan untuk membangun sarana ibadah atau sekolah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” ujarnya. Untuk bantuan makanan, pakaian, obat-obatan sudah dilberikan oleh Pemerintah Aceh senilai Rp2 miliar pada masa tanggap darurat.
Haikal menyatakan, Poros Kemanusiaan Aceh, lembaga yang digagas beberapa LSM di Aceh yang sejak awal terus menggalang bantuan untuk korban gempa Sumbar.
Penggalanagn dana yang terakhir dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan kesenian yang bertajuk “Gelar Amal Aceh untuk Sumatra Barat” di Taman Sari, Banda Aceh, pada Sabtu (24/10) malam.
Pada malam amal tersebut menampilkan artis kawakan Aceh, seperti Rafly Kande dan group lawak Eempang Breuh, serta Rahmi Idola Cilik.
“Alhamdulillah kehadiran artis Aceh mampu membangkitkan solidaritas masyarakat Aceh, sekaligus membantu korban gempa di Sumatera Barat. Pada malam itu terkumpul dana sekitar Rp170 juta yang sudah disalurkan melalui Serambi Indonesia,” katanya. Sumbangan masyarakat Aceh yang sudah salurkan ke Serambi Indonesia hingga Kamis (29/10) mencapai Rp918 juta lebih. ( ant )
http://beritasore.com/2009/10/29/sumbangan-aceh-untuk-sumbar-dalam-bentuk-bangunan/
Minggu, 25 Oktober 2009
Malam Amal Kumpulkan 150 Juta
Oleh: AKNews - 25/10/2009 - 01:46 WIB
TAMAN SARI | ACEHKITA.COM — Gelar Amal Aceh untuk Sumatera Barat yang digelar di Taman Sari mampu menghimpun sumbangan berupa uang tunai senilai Rp150 juta lebih. Malam amal dimeriahkan penampilan Kande, Rahmi Idola Cilik 2, Rahma KDI, dan Eumpang Breueh.
Panitia Malam Amal yang digelar Poros Kemanusiaan Aceh yang bekerjasama dengan Yayasan Sambinoe, dan Palang Merah Indonesia, mengedarkan kotak sumbangan, yang diedarkan kepada para penonton yang menyemut di Taman Sari. Dari sumbangan penonton terhimpun lebih dari dua juta Rupiah. Selain itu, bantuan diberikan sejumlah donatur.
TAF Haikal, koordinator Poros Kemanusiaan Aceh, menyebutkan, dana yang berhasil dikumpulkan pada malam amal ini sepenuhnya akan disalurkan kepada masyarakat Sumatera Barat, yang menjadi korban gempa berkekuatan 7,9 pada Skala Richter.
“Sumbangan akan disalurkan melalui Serambi Indonesia,” kata TAF Haikal menjelang malam amal berakhir.
Nasir Nurdin, wakil redaktur pelaksana Serambi Indonesia, yang menerima langsung titipan sumbangan ini menyebutkan, rencananya dana yang berhasil dihimpun dari pembaca surat kabar tertua di Aceh itu akan dibangun lembaga pendidikan.
Malam Amal untuk Sumatera Barat menyedot perhatian masyarakat kota. Sejak usai Magrib, warga sudah menjubeli kompleks Taman Sari, yang berada di sisi selatan Masjid Raya Baiturrahman.
Kemeriahan ini disebabkan penampilan Rahmi Idola Cilik, Seuramoe Reggae, Rahma KDI, Eumpang Breueh, dan Kande. Sayang, kendati mampu menghipnotis pengunjung, penampilan dua host membuat acara kurang menarik. Host terkesan tidak mampu menguasai materi acara. Sehingga, kesalahan dilakukan berulangkali.
Penampilan Rafly dan Kande yang terlalu larut juga membuat pengunjung banyak yang beranjak pulang, sebelum acara berakhir.
“Saya datang untuk melihat penampilan Kande. Sayang, mereka tampil terlalu larut malam,” kata Ami.
Kande tampil dengan empat tembang. Tiga tembang lawas, yang belum diluncurkan ke pasar. Penampilan Kande bersama Cut Fatmiah, warga Perancis, mampu menyedot perhatian penonton. Fatmiah mampu mengimbangi vokal Rafly dalam lagu “Seulanga”. []
http://www.acehkita.com/berita/malam-amal-kumpulkan-150-juta/
TAMAN SARI | ACEHKITA.COM — Gelar Amal Aceh untuk Sumatera Barat yang digelar di Taman Sari mampu menghimpun sumbangan berupa uang tunai senilai Rp150 juta lebih. Malam amal dimeriahkan penampilan Kande, Rahmi Idola Cilik 2, Rahma KDI, dan Eumpang Breueh.
Panitia Malam Amal yang digelar Poros Kemanusiaan Aceh yang bekerjasama dengan Yayasan Sambinoe, dan Palang Merah Indonesia, mengedarkan kotak sumbangan, yang diedarkan kepada para penonton yang menyemut di Taman Sari. Dari sumbangan penonton terhimpun lebih dari dua juta Rupiah. Selain itu, bantuan diberikan sejumlah donatur.
TAF Haikal, koordinator Poros Kemanusiaan Aceh, menyebutkan, dana yang berhasil dikumpulkan pada malam amal ini sepenuhnya akan disalurkan kepada masyarakat Sumatera Barat, yang menjadi korban gempa berkekuatan 7,9 pada Skala Richter.
“Sumbangan akan disalurkan melalui Serambi Indonesia,” kata TAF Haikal menjelang malam amal berakhir.
Nasir Nurdin, wakil redaktur pelaksana Serambi Indonesia, yang menerima langsung titipan sumbangan ini menyebutkan, rencananya dana yang berhasil dihimpun dari pembaca surat kabar tertua di Aceh itu akan dibangun lembaga pendidikan.
Malam Amal untuk Sumatera Barat menyedot perhatian masyarakat kota. Sejak usai Magrib, warga sudah menjubeli kompleks Taman Sari, yang berada di sisi selatan Masjid Raya Baiturrahman.
Kemeriahan ini disebabkan penampilan Rahmi Idola Cilik, Seuramoe Reggae, Rahma KDI, Eumpang Breueh, dan Kande. Sayang, kendati mampu menghipnotis pengunjung, penampilan dua host membuat acara kurang menarik. Host terkesan tidak mampu menguasai materi acara. Sehingga, kesalahan dilakukan berulangkali.
Penampilan Rafly dan Kande yang terlalu larut juga membuat pengunjung banyak yang beranjak pulang, sebelum acara berakhir.
“Saya datang untuk melihat penampilan Kande. Sayang, mereka tampil terlalu larut malam,” kata Ami.
Kande tampil dengan empat tembang. Tiga tembang lawas, yang belum diluncurkan ke pasar. Penampilan Kande bersama Cut Fatmiah, warga Perancis, mampu menyedot perhatian penonton. Fatmiah mampu mengimbangi vokal Rafly dalam lagu “Seulanga”. []
http://www.acehkita.com/berita/malam-amal-kumpulkan-150-juta/
Aceh Gelar Malam Amal untuk Padang
Sabtu, 24 Oktober 2009 | 22:41 WIB
TEMPO Interaktif, Banda Aceh - Poros Kemanusiaan Aceh bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Yayasan Sambinoe menggelar malam amal untuk membantu korban gempa di Sumatera Barat, Sabtu (24/10) malam ini. Acara itu dipusatkan di Taman Sari Banda Aceh.
Malam amal untuk mengumpulkan dana bagi korban bencana di Padang, Sumatera Barat tersebut ikut dimeriahkan oleh penyanyi kondang Aceh, Rafly dan Grup Kande, serta para pemain film komedi Aceh, Eumpang Breueh.
“Ini adalah bentuk kepedulian masyarakat Aceh untuk membantu masyarakat Sumatera Barat. Sebelumnya, kami juga telah menggalang dana dan mengirim relawan kemanusiaan ke sana,” ujar Taf Haikal, Koordinator Poros Kemanusiaan Aceh.
Bersaamaan dengan menggalang dana, Palang Merah Indonesia juga memfasilitasi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya. Darah tersebut selain disumbangkan ke Padang, juga untuk kebutuhan darah di Aceh. “Untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkannya,” ujar Ketua PMI Kota Banda Aceh Kamaruzzaman Aqni.
ADI WARSIDI
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/10/24/brk,20091024-204302,id.html
Jumat, 23 Oktober 2009
Ditolak, Rencana Pemerintah Aceh Kelola Maskapai Penerbangan
Banda Aceh, (Analisa)
Sejumlah kalangan masyarakat mulai menolak rencana Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang ingin mengoperasikan maskapai penerbangan Air Aceh, dengan tujuan bisnis dan target mengejar keuntungan belaka.
Karena, saat ini masih sangat banyak pekerjaan lain untuk melayani rakyat yang harus dilakukan pemerintah, dan mempercepat program pembangunan lainnya yang selama ini berjalan sangat lamban karena lemahnya kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) seperti dinas, badan dan lembaga yang sepertinya kurang mendapat perhatian dari Gubernur Aceh, yang lebih suka jalan-jalan ke luar negeri.
Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyarankan, sebaiknya operasional penerbangan pesawat Air Aceh tersebut diserahkan saja kepada pihak swasta yang lebih profesional.
"Jadi, Pemerintah Aceh jangan sibuk berbisnis mengurus operasional pesawat Air Aceh, sehingga kerja lainnya dalam melayani rakyat jadi terbengkalai. Biar orang lain dari pihak yang menanganinya, tanpa campur tangan pemerintah sedikitpun," ujar TAF Haikal, Rabu (21/10).
Menurutnya, melihat pengalaman dari pengelolaan pesawat Seulawah NAD Air (SENA) yang ditangani oleh Pemprov NAD dimasa kepemimpinan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, yang akhirnya merugi karena tidak profesional. "Jadi, kita harus bercermin dari pengalaman itu. Jangan sampai itu dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab mencari keuntungan pribadi. Uang di Aceh sekarang sudah banyak, tinggal menggunakan saja untuk kesejahteraan rakyat, bukan mengoperasikan pesawat," tegasnya.
Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Drs H Hasbi Abdullah, secara tegas juga menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Aceh mengoperasikan Air Aceh. Ia juga meminta pemerintah lebih fokus untuk melayani masyarakat.
"Pemerintah tidak usah urus bisnis, yang hanya mengejar keuntungan. Masih banyak yang perlu diurus, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh," kata Hasbi.
Disebutkan, walaupun pengoperasiannya tanpa memakai uang rakyat atau dana APBA, tetap saja keputusan diambil tidak boleh sepihak. Dengan tidak melibatkan kalangan legislatif, yang merupakan juga perpanjangan aspirasi masyarakat Aceh.
Saat ini, lanjutnya, belum saatnya Pemerintah Aceh berbisnis, dan mencari keuntungan. Pemerintah harus paham apa tugas yang diamanatkan kepada mereka, yaitu untuk melayani rakyatnya.
"Masih banyak yang perlu dibenahi oleh pemerintah saat ini, khususnya menyangkut tentang pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi pengangguran. Saya tidak setuju dengan itu, belum saatnya Pemerintah Aceh untuk berbisnis yang tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan. Masyarakat masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, itu yang perlu diperhatikan," tegasnya.
Hasbi meminta Pemerintah Aceh untuk membatalkan rencana tersebut, hingga rakyat Aceh benar-benar siap untuk menyahuti rencana Provinsi Aceh memiliki maskapai penerbangan sendiri.
Hendra Budian, Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) menilai, kinerja Pemerintah Aceh selama ini belum membawa perubahan berarti bagi rakyat Aceh. Bahkan, jika dilihat dari segi realisasi anggaran, pada tahun ketiga kepemimpinan Irwandi-Nazar semakin terpuruk.
Lebih Buruk
"Buktinya, hingga medio Oktober 2009, realisasi serapan anggaran masih di bawah 30 persen, sementara tahun anggaran hanya tersisa 2,5 bulan lagi. Serapan anggaran tahun ini kemungkinan lebih buruk dari tahun lalu. Kalau begini terus, jangan pernah bermimpi Aceh akan lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan," ujar Hendra.
Dikatakan, sebenarnya pada awal memimpin Aceh tahun 2007, pemerintahan Irwandi-Nazar sempat membawa angin segar bagi perubahan kehidupan rakyat Aceh. Karena pada tahun ini, anggaran yang diserap mencapai 63 persen dari total APBA sebesar Rp 4,7 triliun. Namun, pada tahun 2008, tahun kedua pemerintahan, jumlah anggaran yang diserap kembali melorot yakni 56 persen dari total APBA 2008 sebesar Rp8,7.
Saat ini, kata Hendra, sejumlah dinas masih sedang mengumumkan pelelangan proyek APBA 2009 di sejumlah media massa. "Saya tak habis pikir ‘kabinet’ hasil fit and proper test kinerjanya seperti ini, dan Irwandi masih mempertahankannya. Sungguh ironis," ungkapnya. (mhd)
Sejumlah kalangan masyarakat mulai menolak rencana Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang ingin mengoperasikan maskapai penerbangan Air Aceh, dengan tujuan bisnis dan target mengejar keuntungan belaka.
Karena, saat ini masih sangat banyak pekerjaan lain untuk melayani rakyat yang harus dilakukan pemerintah, dan mempercepat program pembangunan lainnya yang selama ini berjalan sangat lamban karena lemahnya kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) seperti dinas, badan dan lembaga yang sepertinya kurang mendapat perhatian dari Gubernur Aceh, yang lebih suka jalan-jalan ke luar negeri.
Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyarankan, sebaiknya operasional penerbangan pesawat Air Aceh tersebut diserahkan saja kepada pihak swasta yang lebih profesional.
"Jadi, Pemerintah Aceh jangan sibuk berbisnis mengurus operasional pesawat Air Aceh, sehingga kerja lainnya dalam melayani rakyat jadi terbengkalai. Biar orang lain dari pihak yang menanganinya, tanpa campur tangan pemerintah sedikitpun," ujar TAF Haikal, Rabu (21/10).
Menurutnya, melihat pengalaman dari pengelolaan pesawat Seulawah NAD Air (SENA) yang ditangani oleh Pemprov NAD dimasa kepemimpinan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, yang akhirnya merugi karena tidak profesional. "Jadi, kita harus bercermin dari pengalaman itu. Jangan sampai itu dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab mencari keuntungan pribadi. Uang di Aceh sekarang sudah banyak, tinggal menggunakan saja untuk kesejahteraan rakyat, bukan mengoperasikan pesawat," tegasnya.
Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Drs H Hasbi Abdullah, secara tegas juga menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Aceh mengoperasikan Air Aceh. Ia juga meminta pemerintah lebih fokus untuk melayani masyarakat.
"Pemerintah tidak usah urus bisnis, yang hanya mengejar keuntungan. Masih banyak yang perlu diurus, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh," kata Hasbi.
Disebutkan, walaupun pengoperasiannya tanpa memakai uang rakyat atau dana APBA, tetap saja keputusan diambil tidak boleh sepihak. Dengan tidak melibatkan kalangan legislatif, yang merupakan juga perpanjangan aspirasi masyarakat Aceh.
Saat ini, lanjutnya, belum saatnya Pemerintah Aceh berbisnis, dan mencari keuntungan. Pemerintah harus paham apa tugas yang diamanatkan kepada mereka, yaitu untuk melayani rakyatnya.
"Masih banyak yang perlu dibenahi oleh pemerintah saat ini, khususnya menyangkut tentang pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi pengangguran. Saya tidak setuju dengan itu, belum saatnya Pemerintah Aceh untuk berbisnis yang tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan. Masyarakat masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, itu yang perlu diperhatikan," tegasnya.
Hasbi meminta Pemerintah Aceh untuk membatalkan rencana tersebut, hingga rakyat Aceh benar-benar siap untuk menyahuti rencana Provinsi Aceh memiliki maskapai penerbangan sendiri.
Hendra Budian, Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) menilai, kinerja Pemerintah Aceh selama ini belum membawa perubahan berarti bagi rakyat Aceh. Bahkan, jika dilihat dari segi realisasi anggaran, pada tahun ketiga kepemimpinan Irwandi-Nazar semakin terpuruk.
Lebih Buruk
"Buktinya, hingga medio Oktober 2009, realisasi serapan anggaran masih di bawah 30 persen, sementara tahun anggaran hanya tersisa 2,5 bulan lagi. Serapan anggaran tahun ini kemungkinan lebih buruk dari tahun lalu. Kalau begini terus, jangan pernah bermimpi Aceh akan lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan," ujar Hendra.
Dikatakan, sebenarnya pada awal memimpin Aceh tahun 2007, pemerintahan Irwandi-Nazar sempat membawa angin segar bagi perubahan kehidupan rakyat Aceh. Karena pada tahun ini, anggaran yang diserap mencapai 63 persen dari total APBA sebesar Rp 4,7 triliun. Namun, pada tahun 2008, tahun kedua pemerintahan, jumlah anggaran yang diserap kembali melorot yakni 56 persen dari total APBA 2008 sebesar Rp8,7.
Saat ini, kata Hendra, sejumlah dinas masih sedang mengumumkan pelelangan proyek APBA 2009 di sejumlah media massa. "Saya tak habis pikir ‘kabinet’ hasil fit and proper test kinerjanya seperti ini, dan Irwandi masih mempertahankannya. Sungguh ironis," ungkapnya. (mhd)
Realisasi APBA 2009 Memprihatinkan
Banda Aceh, (Analisa)
Tingkat realisasi serapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 sebesar Rp9,7 triliun untuk mempercepat pembangunan, hingga saat ini ternyata masih sangat memprihatinkan, karena lemahnya kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) seperti dinas, badan dan lembaga daerah lainnya.
Menurut data yang diperoleh, hingga 30 September 2009, realisasi rata-rata fisik proyek APBA 2009 baru mencapai 32,15 persen dan keuangan 24,04 persen atau senilai Rp2,353 triliun dari pagu Rp9,791 triliun. Rendahnya realisasi fisik proyek APBA 2009, karena 22 SKPA dari 42 SKPA yang ada, tingkat realisasi fisik proyeknya masih berada di bawah 50 persen.
Realisasi fisik proyek APBA 2009 yang baru mencapai 32,15 persen tertinggal jauh, bila dibandingkan dengan realisasi fisik proyek Badan Kesinambungan Rekontruksi Aceh (BKRA) yang mencapai 54 persen persen dan proyek APBN dari dana dekonsentrasi yang telah mencapai 74 persen.
Kenyataan ini ternyata kurang mendapat perhatian dari Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Gubernur saat ini malah sedang sibuk dengan urusan lain kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukannya sejak 1-15 Oktober 2009, yaitu ke Amerika Serikat, Jepang dan China.
Sejumlah kalangan masyarakatmengkritik keras sikap Gubernur Aceh itu yang kurang peduli terhadap persoalan yang terjadi di daerah saat ini, karena masih banyaknya program pembangunan yang tidak bisa berjalan. Sementara kunjungan ke luar negeri dengan alasan memenuhi undangan pihak ketiga, serta menjaring investor dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat Aceh, karena hingga dua tahun ini banyak yang belum terealisasi meskipun sudah puluhan Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani.
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyayangkan sikap Gubernur Aceh itu, yang untuk kesekian kalinya dalam tahun ini melakukan kunjungan ke sejumlah negara dengan berbagai alasan dalam jangka waktu yang lama.
Tidak Dilakukan
Sebaiknya, kunjungan ke luar negeri yang lama tidak dilakukan oleh gubernur dan rombongan. Mengingat realisasi anggaran di Aceh masih sangat rendah yaitu masih 32 persen, sementara waktu yang tersedia hanya 2,5 bulan lagi. "Kami mempertanyakan bentuk perhatian gubernur terhadap pembangunan daerah yang masih sangat lamban, jangan hanya asyik jalan-jalan saja," ujar Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (10/10).
Menurutnya, jika Irwandi Yusuf tidak segera menghentikan kebiasaan jalan-jalan ke luar negeri, maka akan banyak program pembangunan yang terbengkalai, kepercayaan rakyat Aceh kepada dirinya akan sia-sia saja.
Banyak agenda pembangunan ke depan yang sudah di depan mata, perlu diprioritaskan oleh kepala daerah, seperti tahapan-tahapan penyusunan Rancangan APBA 2010. Jangan sampai terlalu lamanya gubernur di luar bisa mengganggu percepatan realisasi anggaran 2009 dan juga tepatnya jadwal pengesahan APBA 2010, kata Haikal.
Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Hendra Budian, meminta agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang baru untuk berani melarang kunjungan Gubernur Irwandi Yusuf ke luar negeri, karena tidak ada manfaat sama sekali bagi masyarakat Aceh.
Seharusnya gubernur lebih memerhatikan persoalan yang muncul di daerah dulu, ketimbang jalan-jalan terus ke luar negeri. Tugas utama anggota parlemen baru Aceh harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja eksekutif yang hingga saat ini belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, kata Hendra Budian.
Harus segera kembali
Ketua sementara DPRA, Drs Hasbi Abdullah dari Partai Aceh (PA), sudah mengingatkan Gubernur Irwandi Yusuf terkait kegemarannya melakukan kunjungan ke luar negeri. "Jangan terlalu banyak ke luar negeri, dan harus segera kembali, karena masih sangat banyak tugas lain yang harus kita kerjakan dan pikirkan bersama Pemerintah Aceh," kata Hasbi Abdullah mengingatkan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh, Munirwansyah dalam rapat evaluasi APBA 2009 triwulan III, meminta supaya 22 SKPA yang kinerja fisik proyeknya masih di bawah 50 persen, agar menggenjot kinerja fisik proyeknya dalam sisa waktu kerja sekitar 2,5 bulan lagi. Sehingga pada akhir tahun nanti realisasi fisik proyeknya bisa mencapai di atas 90 persen.
Seperti Dinas Pengairan Aceh, realisasi fisik proyeknya sampai bulan lalu menurut laporan yang disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Aceh baru mencapai 29,72 persen, dan keuangan 29,72 persen dari pagu yang diperoleh dalam APBA 2009 Rp 695,3 miliar. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh yang mendapat alokasi anggaran sangat besar pada tahun ini mencapai Rp2,239 triliun, realisasi fisiknya lebih baik dari Dinas Pengairan, yakni mencapai 31,30 persen dan keuangan baru 17,65 persen. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31347:realisasi-apba-2009-memprihatinkan-&catid=442:12-oktober-2009&Itemid=221
Tingkat realisasi serapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 sebesar Rp9,7 triliun untuk mempercepat pembangunan, hingga saat ini ternyata masih sangat memprihatinkan, karena lemahnya kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) seperti dinas, badan dan lembaga daerah lainnya.
Menurut data yang diperoleh, hingga 30 September 2009, realisasi rata-rata fisik proyek APBA 2009 baru mencapai 32,15 persen dan keuangan 24,04 persen atau senilai Rp2,353 triliun dari pagu Rp9,791 triliun. Rendahnya realisasi fisik proyek APBA 2009, karena 22 SKPA dari 42 SKPA yang ada, tingkat realisasi fisik proyeknya masih berada di bawah 50 persen.
Realisasi fisik proyek APBA 2009 yang baru mencapai 32,15 persen tertinggal jauh, bila dibandingkan dengan realisasi fisik proyek Badan Kesinambungan Rekontruksi Aceh (BKRA) yang mencapai 54 persen persen dan proyek APBN dari dana dekonsentrasi yang telah mencapai 74 persen.
Kenyataan ini ternyata kurang mendapat perhatian dari Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Gubernur saat ini malah sedang sibuk dengan urusan lain kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukannya sejak 1-15 Oktober 2009, yaitu ke Amerika Serikat, Jepang dan China.
Sejumlah kalangan masyarakatmengkritik keras sikap Gubernur Aceh itu yang kurang peduli terhadap persoalan yang terjadi di daerah saat ini, karena masih banyaknya program pembangunan yang tidak bisa berjalan. Sementara kunjungan ke luar negeri dengan alasan memenuhi undangan pihak ketiga, serta menjaring investor dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat Aceh, karena hingga dua tahun ini banyak yang belum terealisasi meskipun sudah puluhan Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani.
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyayangkan sikap Gubernur Aceh itu, yang untuk kesekian kalinya dalam tahun ini melakukan kunjungan ke sejumlah negara dengan berbagai alasan dalam jangka waktu yang lama.
Tidak Dilakukan
Sebaiknya, kunjungan ke luar negeri yang lama tidak dilakukan oleh gubernur dan rombongan. Mengingat realisasi anggaran di Aceh masih sangat rendah yaitu masih 32 persen, sementara waktu yang tersedia hanya 2,5 bulan lagi. "Kami mempertanyakan bentuk perhatian gubernur terhadap pembangunan daerah yang masih sangat lamban, jangan hanya asyik jalan-jalan saja," ujar Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (10/10).
Menurutnya, jika Irwandi Yusuf tidak segera menghentikan kebiasaan jalan-jalan ke luar negeri, maka akan banyak program pembangunan yang terbengkalai, kepercayaan rakyat Aceh kepada dirinya akan sia-sia saja.
Banyak agenda pembangunan ke depan yang sudah di depan mata, perlu diprioritaskan oleh kepala daerah, seperti tahapan-tahapan penyusunan Rancangan APBA 2010. Jangan sampai terlalu lamanya gubernur di luar bisa mengganggu percepatan realisasi anggaran 2009 dan juga tepatnya jadwal pengesahan APBA 2010, kata Haikal.
Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Hendra Budian, meminta agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang baru untuk berani melarang kunjungan Gubernur Irwandi Yusuf ke luar negeri, karena tidak ada manfaat sama sekali bagi masyarakat Aceh.
Seharusnya gubernur lebih memerhatikan persoalan yang muncul di daerah dulu, ketimbang jalan-jalan terus ke luar negeri. Tugas utama anggota parlemen baru Aceh harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja eksekutif yang hingga saat ini belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, kata Hendra Budian.
Harus segera kembali
Ketua sementara DPRA, Drs Hasbi Abdullah dari Partai Aceh (PA), sudah mengingatkan Gubernur Irwandi Yusuf terkait kegemarannya melakukan kunjungan ke luar negeri. "Jangan terlalu banyak ke luar negeri, dan harus segera kembali, karena masih sangat banyak tugas lain yang harus kita kerjakan dan pikirkan bersama Pemerintah Aceh," kata Hasbi Abdullah mengingatkan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh, Munirwansyah dalam rapat evaluasi APBA 2009 triwulan III, meminta supaya 22 SKPA yang kinerja fisik proyeknya masih di bawah 50 persen, agar menggenjot kinerja fisik proyeknya dalam sisa waktu kerja sekitar 2,5 bulan lagi. Sehingga pada akhir tahun nanti realisasi fisik proyeknya bisa mencapai di atas 90 persen.
Seperti Dinas Pengairan Aceh, realisasi fisik proyeknya sampai bulan lalu menurut laporan yang disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Aceh baru mencapai 29,72 persen, dan keuangan 29,72 persen dari pagu yang diperoleh dalam APBA 2009 Rp 695,3 miliar. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh yang mendapat alokasi anggaran sangat besar pada tahun ini mencapai Rp2,239 triliun, realisasi fisiknya lebih baik dari Dinas Pengairan, yakni mencapai 31,30 persen dan keuangan baru 17,65 persen. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31347:realisasi-apba-2009-memprihatinkan-&catid=442:12-oktober-2009&Itemid=221
Kamis, 22 Oktober 2009
Dana Kompensasi Karbon Sebaiknya Dikelola Kabupaten
Rabu, Okt 21, 2009
Banda Aceh ( Berita ) : Dana kompensasi karbon yang akan diberikan negara donor untuk Provinsi Aceh sebaiknya dikelola langsung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kata aktivis lingkungan hidup Aceh TAF Haikal di Banda Aceh, Rabu [21/10].
Dengan demikian, menurut dia, masing-setiap kepala daerah bertanggungjawab untuk memelihara hutan di wilayahnya. “Sebaiknya dana kompensasi karbon tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh kemudian diserahkan ke kabupaten/kota dengan memakai skema pembagian keuangan migas,” katanya.
Jadi, kata mantan Ketua Forum LSM Aceh itu, dana kompensasi karbon tidak lagi dikelola oleh LSM asing, tetapi dipercayakan kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, sehingga tanggungjawab kepala daerah menjaga kelestarian hutan akan semakin besar.
Selain itu, bupati tidak mudah mengeluarkan konsesi hak guna usaha (HGU) perkebunan atau pertambangan. Kabupaten/kota bisa mengelola dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, sehingga mereka bisa bersama-sama pemerintah menjaga kelestarian hutan, ujarnya.
Bila ini berjalan, secara tidak langsung Pemerintah kabupaten/kota belajar mengelola keuangan internasional. “Apabila ini berhasil, ada nilai plus tersendiri bagi pemerintah kabupaten, karena mereka sudah mampu mengelola dana internasional dengan baik,” ujarnya.
Tim Asistensi bidang sistem manajemen informasi Gubernur Aceh Wibisono yang menangani masalah kompensasi karbon itu menyatakan kompensasi karbon masih dalam tahap mendekatan dan analisis, sedangkan teknisnya belum dibicarakan. Ia mengakui ada negara yang sudah komitmen membeli karbon hutan Aceh, tapi sampai sekarang beluam ada realisasinya.
Wibisono menambahkan perdagangan karbon memiliki beberapa model antara lain mengikuti Protokol Kyoto yang mengatur pengurangan emisi aktivitas industri.
Menyinggung pengelolaan dana, ia menyatakan, belum memikirkan ke arah itu karena mekanismenya belum jelas. Sebelumnya juru bicara LSM Flora dan Fauna International (FFI) Aceh Dewa Gumay mengatakan FFI yang sejak awal menginisiasi kredit karbon hutan Aceh khususnya Ulu Masen memfasilitasi bantuan teknis seperti menyediakan konsultasi untuk Pemerintah Aceh.
Perdagangan karbon sendiri, menurut Dewa Gumay, hingga kini belum ada mekanisme yang jelas seperti bagaimana penyaluran dana untuk Aceh.
Ia mengatakan komitmen tersebut akan dimulai di wilayah Ulu Masen yang menjadi proyek percontohan. Dipastikan tidak seluruh luas hutan Ulu Masen yang mencapai 740 ribu hektare menjadi kawasan perdagangan karbon.
“Kami belum tahu wilayah mana yang layak untuk perdagangan karbon karena assessment juga belum dilakukan,” tambahnya.
Hutan Ulu Masen, sebagai kawasan ekosistem yang belum memiliki status baik melalui Peraturan Menteri maupun peraturan lain dipilih karena memiliki tantangan bagaimana melindungi wilayah hutan yang tidak berstatus hukum.
Kawasan hutan Aceh masih dinilai sebagai salah satu yang terluas di Indonesia sehingga diwacanakan perdagangan karbon terhadap hutan-hutan tersebut untuk mengurangi dampak perubahan iklim. ( ant )
http://beritasore.com/2009/10/21/dana-kompensasi-karbon-sebaiknya-dikelola-kabupaten/
Banda Aceh ( Berita ) : Dana kompensasi karbon yang akan diberikan negara donor untuk Provinsi Aceh sebaiknya dikelola langsung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kata aktivis lingkungan hidup Aceh TAF Haikal di Banda Aceh, Rabu [21/10].
Dengan demikian, menurut dia, masing-setiap kepala daerah bertanggungjawab untuk memelihara hutan di wilayahnya. “Sebaiknya dana kompensasi karbon tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh kemudian diserahkan ke kabupaten/kota dengan memakai skema pembagian keuangan migas,” katanya.
Jadi, kata mantan Ketua Forum LSM Aceh itu, dana kompensasi karbon tidak lagi dikelola oleh LSM asing, tetapi dipercayakan kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, sehingga tanggungjawab kepala daerah menjaga kelestarian hutan akan semakin besar.
Selain itu, bupati tidak mudah mengeluarkan konsesi hak guna usaha (HGU) perkebunan atau pertambangan. Kabupaten/kota bisa mengelola dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, sehingga mereka bisa bersama-sama pemerintah menjaga kelestarian hutan, ujarnya.
Bila ini berjalan, secara tidak langsung Pemerintah kabupaten/kota belajar mengelola keuangan internasional. “Apabila ini berhasil, ada nilai plus tersendiri bagi pemerintah kabupaten, karena mereka sudah mampu mengelola dana internasional dengan baik,” ujarnya.
Tim Asistensi bidang sistem manajemen informasi Gubernur Aceh Wibisono yang menangani masalah kompensasi karbon itu menyatakan kompensasi karbon masih dalam tahap mendekatan dan analisis, sedangkan teknisnya belum dibicarakan. Ia mengakui ada negara yang sudah komitmen membeli karbon hutan Aceh, tapi sampai sekarang beluam ada realisasinya.
Wibisono menambahkan perdagangan karbon memiliki beberapa model antara lain mengikuti Protokol Kyoto yang mengatur pengurangan emisi aktivitas industri.
Menyinggung pengelolaan dana, ia menyatakan, belum memikirkan ke arah itu karena mekanismenya belum jelas. Sebelumnya juru bicara LSM Flora dan Fauna International (FFI) Aceh Dewa Gumay mengatakan FFI yang sejak awal menginisiasi kredit karbon hutan Aceh khususnya Ulu Masen memfasilitasi bantuan teknis seperti menyediakan konsultasi untuk Pemerintah Aceh.
Perdagangan karbon sendiri, menurut Dewa Gumay, hingga kini belum ada mekanisme yang jelas seperti bagaimana penyaluran dana untuk Aceh.
Ia mengatakan komitmen tersebut akan dimulai di wilayah Ulu Masen yang menjadi proyek percontohan. Dipastikan tidak seluruh luas hutan Ulu Masen yang mencapai 740 ribu hektare menjadi kawasan perdagangan karbon.
“Kami belum tahu wilayah mana yang layak untuk perdagangan karbon karena assessment juga belum dilakukan,” tambahnya.
Hutan Ulu Masen, sebagai kawasan ekosistem yang belum memiliki status baik melalui Peraturan Menteri maupun peraturan lain dipilih karena memiliki tantangan bagaimana melindungi wilayah hutan yang tidak berstatus hukum.
Kawasan hutan Aceh masih dinilai sebagai salah satu yang terluas di Indonesia sehingga diwacanakan perdagangan karbon terhadap hutan-hutan tersebut untuk mengurangi dampak perubahan iklim. ( ant )
http://beritasore.com/2009/10/21/dana-kompensasi-karbon-sebaiknya-dikelola-kabupaten/
Langganan:
Postingan (Atom)