Banda Aceh, (Analisa)
Tingkat realisasi serapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 sebesar Rp9,7 triliun untuk mempercepat pembangunan, hingga saat ini ternyata masih sangat memprihatinkan, karena lemahnya kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) seperti dinas, badan dan lembaga daerah lainnya.
Menurut data yang diperoleh, hingga 30 September 2009, realisasi rata-rata fisik proyek APBA 2009 baru mencapai 32,15 persen dan keuangan 24,04 persen atau senilai Rp2,353 triliun dari pagu Rp9,791 triliun. Rendahnya realisasi fisik proyek APBA 2009, karena 22 SKPA dari 42 SKPA yang ada, tingkat realisasi fisik proyeknya masih berada di bawah 50 persen.
Realisasi fisik proyek APBA 2009 yang baru mencapai 32,15 persen tertinggal jauh, bila dibandingkan dengan realisasi fisik proyek Badan Kesinambungan Rekontruksi Aceh (BKRA) yang mencapai 54 persen persen dan proyek APBN dari dana dekonsentrasi yang telah mencapai 74 persen.
Kenyataan ini ternyata kurang mendapat perhatian dari Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Gubernur saat ini malah sedang sibuk dengan urusan lain kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukannya sejak 1-15 Oktober 2009, yaitu ke Amerika Serikat, Jepang dan China.
Sejumlah kalangan masyarakatmengkritik keras sikap Gubernur Aceh itu yang kurang peduli terhadap persoalan yang terjadi di daerah saat ini, karena masih banyaknya program pembangunan yang tidak bisa berjalan. Sementara kunjungan ke luar negeri dengan alasan memenuhi undangan pihak ketiga, serta menjaring investor dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat Aceh, karena hingga dua tahun ini banyak yang belum terealisasi meskipun sudah puluhan Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani.
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal menyayangkan sikap Gubernur Aceh itu, yang untuk kesekian kalinya dalam tahun ini melakukan kunjungan ke sejumlah negara dengan berbagai alasan dalam jangka waktu yang lama.
Tidak Dilakukan
Sebaiknya, kunjungan ke luar negeri yang lama tidak dilakukan oleh gubernur dan rombongan. Mengingat realisasi anggaran di Aceh masih sangat rendah yaitu masih 32 persen, sementara waktu yang tersedia hanya 2,5 bulan lagi. "Kami mempertanyakan bentuk perhatian gubernur terhadap pembangunan daerah yang masih sangat lamban, jangan hanya asyik jalan-jalan saja," ujar Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (10/10).
Menurutnya, jika Irwandi Yusuf tidak segera menghentikan kebiasaan jalan-jalan ke luar negeri, maka akan banyak program pembangunan yang terbengkalai, kepercayaan rakyat Aceh kepada dirinya akan sia-sia saja.
Banyak agenda pembangunan ke depan yang sudah di depan mata, perlu diprioritaskan oleh kepala daerah, seperti tahapan-tahapan penyusunan Rancangan APBA 2010. Jangan sampai terlalu lamanya gubernur di luar bisa mengganggu percepatan realisasi anggaran 2009 dan juga tepatnya jadwal pengesahan APBA 2010, kata Haikal.
Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Hendra Budian, meminta agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang baru untuk berani melarang kunjungan Gubernur Irwandi Yusuf ke luar negeri, karena tidak ada manfaat sama sekali bagi masyarakat Aceh.
Seharusnya gubernur lebih memerhatikan persoalan yang muncul di daerah dulu, ketimbang jalan-jalan terus ke luar negeri. Tugas utama anggota parlemen baru Aceh harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja eksekutif yang hingga saat ini belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, kata Hendra Budian.
Harus segera kembali
Ketua sementara DPRA, Drs Hasbi Abdullah dari Partai Aceh (PA), sudah mengingatkan Gubernur Irwandi Yusuf terkait kegemarannya melakukan kunjungan ke luar negeri. "Jangan terlalu banyak ke luar negeri, dan harus segera kembali, karena masih sangat banyak tugas lain yang harus kita kerjakan dan pikirkan bersama Pemerintah Aceh," kata Hasbi Abdullah mengingatkan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh, Munirwansyah dalam rapat evaluasi APBA 2009 triwulan III, meminta supaya 22 SKPA yang kinerja fisik proyeknya masih di bawah 50 persen, agar menggenjot kinerja fisik proyeknya dalam sisa waktu kerja sekitar 2,5 bulan lagi. Sehingga pada akhir tahun nanti realisasi fisik proyeknya bisa mencapai di atas 90 persen.
Seperti Dinas Pengairan Aceh, realisasi fisik proyeknya sampai bulan lalu menurut laporan yang disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Aceh baru mencapai 29,72 persen, dan keuangan 29,72 persen dari pagu yang diperoleh dalam APBA 2009 Rp 695,3 miliar. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh yang mendapat alokasi anggaran sangat besar pada tahun ini mencapai Rp2,239 triliun, realisasi fisiknya lebih baik dari Dinas Pengairan, yakni mencapai 31,30 persen dan keuangan baru 17,65 persen. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31347:realisasi-apba-2009-memprihatinkan-&catid=442:12-oktober-2009&Itemid=221
Jumat, 23 Oktober 2009
Kamis, 22 Oktober 2009
Dana Kompensasi Karbon Sebaiknya Dikelola Kabupaten
Rabu, Okt 21, 2009
Banda Aceh ( Berita ) : Dana kompensasi karbon yang akan diberikan negara donor untuk Provinsi Aceh sebaiknya dikelola langsung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kata aktivis lingkungan hidup Aceh TAF Haikal di Banda Aceh, Rabu [21/10].
Dengan demikian, menurut dia, masing-setiap kepala daerah bertanggungjawab untuk memelihara hutan di wilayahnya. “Sebaiknya dana kompensasi karbon tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh kemudian diserahkan ke kabupaten/kota dengan memakai skema pembagian keuangan migas,” katanya.
Jadi, kata mantan Ketua Forum LSM Aceh itu, dana kompensasi karbon tidak lagi dikelola oleh LSM asing, tetapi dipercayakan kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, sehingga tanggungjawab kepala daerah menjaga kelestarian hutan akan semakin besar.
Selain itu, bupati tidak mudah mengeluarkan konsesi hak guna usaha (HGU) perkebunan atau pertambangan. Kabupaten/kota bisa mengelola dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, sehingga mereka bisa bersama-sama pemerintah menjaga kelestarian hutan, ujarnya.
Bila ini berjalan, secara tidak langsung Pemerintah kabupaten/kota belajar mengelola keuangan internasional. “Apabila ini berhasil, ada nilai plus tersendiri bagi pemerintah kabupaten, karena mereka sudah mampu mengelola dana internasional dengan baik,” ujarnya.
Tim Asistensi bidang sistem manajemen informasi Gubernur Aceh Wibisono yang menangani masalah kompensasi karbon itu menyatakan kompensasi karbon masih dalam tahap mendekatan dan analisis, sedangkan teknisnya belum dibicarakan. Ia mengakui ada negara yang sudah komitmen membeli karbon hutan Aceh, tapi sampai sekarang beluam ada realisasinya.
Wibisono menambahkan perdagangan karbon memiliki beberapa model antara lain mengikuti Protokol Kyoto yang mengatur pengurangan emisi aktivitas industri.
Menyinggung pengelolaan dana, ia menyatakan, belum memikirkan ke arah itu karena mekanismenya belum jelas. Sebelumnya juru bicara LSM Flora dan Fauna International (FFI) Aceh Dewa Gumay mengatakan FFI yang sejak awal menginisiasi kredit karbon hutan Aceh khususnya Ulu Masen memfasilitasi bantuan teknis seperti menyediakan konsultasi untuk Pemerintah Aceh.
Perdagangan karbon sendiri, menurut Dewa Gumay, hingga kini belum ada mekanisme yang jelas seperti bagaimana penyaluran dana untuk Aceh.
Ia mengatakan komitmen tersebut akan dimulai di wilayah Ulu Masen yang menjadi proyek percontohan. Dipastikan tidak seluruh luas hutan Ulu Masen yang mencapai 740 ribu hektare menjadi kawasan perdagangan karbon.
“Kami belum tahu wilayah mana yang layak untuk perdagangan karbon karena assessment juga belum dilakukan,” tambahnya.
Hutan Ulu Masen, sebagai kawasan ekosistem yang belum memiliki status baik melalui Peraturan Menteri maupun peraturan lain dipilih karena memiliki tantangan bagaimana melindungi wilayah hutan yang tidak berstatus hukum.
Kawasan hutan Aceh masih dinilai sebagai salah satu yang terluas di Indonesia sehingga diwacanakan perdagangan karbon terhadap hutan-hutan tersebut untuk mengurangi dampak perubahan iklim. ( ant )
http://beritasore.com/2009/10/21/dana-kompensasi-karbon-sebaiknya-dikelola-kabupaten/
Banda Aceh ( Berita ) : Dana kompensasi karbon yang akan diberikan negara donor untuk Provinsi Aceh sebaiknya dikelola langsung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kata aktivis lingkungan hidup Aceh TAF Haikal di Banda Aceh, Rabu [21/10].
Dengan demikian, menurut dia, masing-setiap kepala daerah bertanggungjawab untuk memelihara hutan di wilayahnya. “Sebaiknya dana kompensasi karbon tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh kemudian diserahkan ke kabupaten/kota dengan memakai skema pembagian keuangan migas,” katanya.
Jadi, kata mantan Ketua Forum LSM Aceh itu, dana kompensasi karbon tidak lagi dikelola oleh LSM asing, tetapi dipercayakan kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, sehingga tanggungjawab kepala daerah menjaga kelestarian hutan akan semakin besar.
Selain itu, bupati tidak mudah mengeluarkan konsesi hak guna usaha (HGU) perkebunan atau pertambangan. Kabupaten/kota bisa mengelola dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, sehingga mereka bisa bersama-sama pemerintah menjaga kelestarian hutan, ujarnya.
Bila ini berjalan, secara tidak langsung Pemerintah kabupaten/kota belajar mengelola keuangan internasional. “Apabila ini berhasil, ada nilai plus tersendiri bagi pemerintah kabupaten, karena mereka sudah mampu mengelola dana internasional dengan baik,” ujarnya.
Tim Asistensi bidang sistem manajemen informasi Gubernur Aceh Wibisono yang menangani masalah kompensasi karbon itu menyatakan kompensasi karbon masih dalam tahap mendekatan dan analisis, sedangkan teknisnya belum dibicarakan. Ia mengakui ada negara yang sudah komitmen membeli karbon hutan Aceh, tapi sampai sekarang beluam ada realisasinya.
Wibisono menambahkan perdagangan karbon memiliki beberapa model antara lain mengikuti Protokol Kyoto yang mengatur pengurangan emisi aktivitas industri.
Menyinggung pengelolaan dana, ia menyatakan, belum memikirkan ke arah itu karena mekanismenya belum jelas. Sebelumnya juru bicara LSM Flora dan Fauna International (FFI) Aceh Dewa Gumay mengatakan FFI yang sejak awal menginisiasi kredit karbon hutan Aceh khususnya Ulu Masen memfasilitasi bantuan teknis seperti menyediakan konsultasi untuk Pemerintah Aceh.
Perdagangan karbon sendiri, menurut Dewa Gumay, hingga kini belum ada mekanisme yang jelas seperti bagaimana penyaluran dana untuk Aceh.
Ia mengatakan komitmen tersebut akan dimulai di wilayah Ulu Masen yang menjadi proyek percontohan. Dipastikan tidak seluruh luas hutan Ulu Masen yang mencapai 740 ribu hektare menjadi kawasan perdagangan karbon.
“Kami belum tahu wilayah mana yang layak untuk perdagangan karbon karena assessment juga belum dilakukan,” tambahnya.
Hutan Ulu Masen, sebagai kawasan ekosistem yang belum memiliki status baik melalui Peraturan Menteri maupun peraturan lain dipilih karena memiliki tantangan bagaimana melindungi wilayah hutan yang tidak berstatus hukum.
Kawasan hutan Aceh masih dinilai sebagai salah satu yang terluas di Indonesia sehingga diwacanakan perdagangan karbon terhadap hutan-hutan tersebut untuk mengurangi dampak perubahan iklim. ( ant )
http://beritasore.com/2009/10/21/dana-kompensasi-karbon-sebaiknya-dikelola-kabupaten/
Selasa, 20 Oktober 2009
Galang Bantuan Gempa, Biker Konvoi
Oleh: Radzie - 17/10/2009 - 20:15 WIB
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Bikers Aceh yang tergabung dalam beberapa club sepeda motor di Banda Aceh akan melakukan konvoi kemanusiaan untuk menggalang dana untuk Sumatera Barat, Ahad (18/10). Konvoi akan mengambil start di depan Masjid Raya Baiturrahman pada pukul 15.00 WIB dan mengelilingi Kota Banda Aceh.
Konvoi sepeda motor ini merupakan rangkaian kegiatan Gelar Amal Aceh untuk Sumatera Barat yang digagas Poros kemanusiaan Aceh. Kegiatan ini diharapkan mampu menggugah masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar untuk bersama-sama menyumbang kepada korban Gempa di Sumatera Barat dan sekitarnya.
“Konvoi ini sebagai solidaritas dari pengguna motor yang tergabung dalam klub masing-masing, dan selain konvoi para bikers juga akan melakukan atraksi menrik dengan sepeda motor,” kata Taufik dari Jupiter Series Club.
Kata Taufik, para bikers yang nanti ikut konvoi berasal dari berbagai klub motor yang ada di Banda Aceh seperti Clup Honda, Yamaha, Suzuki Shogun, Club Motor Ceper. Diperkirakan 200 bikers akan ikut.
Rute bermula dari halaman Mesjid Raya Baiturahman, pasar Aceh, Pante Pirak, Simpang Lima, T Nyak Arief, Simpang Mesra, Jambo Tape, T Chik Ditiro, dan berakhir di Jalan Muhammad Jam dan ditutup dengan atraksi sepeda motor sekitar 30 menit.
“Atraksi ini bukan ugal-ugalan, tapi memang keterampilan. Dan yang melakukan atraksi memang sudah terlatih dengan baik, dan mudah-mudahan akan menjadi suguhan menarik bagi masyarakat,” kata Taufik. [ril]
http://www.acehkita.com/berita/galang-bantuan-gempa-biker-konvoi/
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Bikers Aceh yang tergabung dalam beberapa club sepeda motor di Banda Aceh akan melakukan konvoi kemanusiaan untuk menggalang dana untuk Sumatera Barat, Ahad (18/10). Konvoi akan mengambil start di depan Masjid Raya Baiturrahman pada pukul 15.00 WIB dan mengelilingi Kota Banda Aceh.
Konvoi sepeda motor ini merupakan rangkaian kegiatan Gelar Amal Aceh untuk Sumatera Barat yang digagas Poros kemanusiaan Aceh. Kegiatan ini diharapkan mampu menggugah masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar untuk bersama-sama menyumbang kepada korban Gempa di Sumatera Barat dan sekitarnya.
“Konvoi ini sebagai solidaritas dari pengguna motor yang tergabung dalam klub masing-masing, dan selain konvoi para bikers juga akan melakukan atraksi menrik dengan sepeda motor,” kata Taufik dari Jupiter Series Club.
Kata Taufik, para bikers yang nanti ikut konvoi berasal dari berbagai klub motor yang ada di Banda Aceh seperti Clup Honda, Yamaha, Suzuki Shogun, Club Motor Ceper. Diperkirakan 200 bikers akan ikut.
Rute bermula dari halaman Mesjid Raya Baiturahman, pasar Aceh, Pante Pirak, Simpang Lima, T Nyak Arief, Simpang Mesra, Jambo Tape, T Chik Ditiro, dan berakhir di Jalan Muhammad Jam dan ditutup dengan atraksi sepeda motor sekitar 30 menit.
“Atraksi ini bukan ugal-ugalan, tapi memang keterampilan. Dan yang melakukan atraksi memang sudah terlatih dengan baik, dan mudah-mudahan akan menjadi suguhan menarik bagi masyarakat,” kata Taufik. [ril]
http://www.acehkita.com/berita/galang-bantuan-gempa-biker-konvoi/
Kamis, 15 Oktober 2009
Poros Kemanusiaan Aceh Kirim Relawan ke Sumbar
7 October 2009, 12:43 Kutaraja Administrator
BANDA ACEH - Poros Kemanusiaan Aceh untuk gempa Sumbar, Selasa (6/10), sekira pukul 16.00 WIB, kembali mengirimkan tim relawan ke Sumatera Barat. Relawan kemanusiaan gelombang empat yang beranggotakan 15 orang itu, dilepas oleh Koordinator Poros Kemanusiaan Aceh untuk gempa Sumbar, Taf Haikal, di halaman Kesekretariatan Yayasan Sambinoe, Jalan Iskandar, Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh.
Koordinator Poros Kemanusiaan Aceh untuk gempa Sumbar, Taf Haikal, kepada Serambi mengatakan, ke 15 relawan kemanusiaan yang dikirim itu, 10 diantaranya berasal dari Yayasan Sambinoe. Sedangkang lima orang lagi merupakan relawan dari Walhi Aceh. “Yayasan Sambinoe mengirim 6 dokter spesialis dan 4 tenaga medis. Sedangkan dari Walhi Aceh mengirmkan 5 relawan yang memiliki kemampuan manajemen bencana,” sebut Taf Haikal seraya mengatakan, pengiriman relawan kali ini juga meyertakan 2 unit mobil Double Cabin, dan 1 unit Ambulance dari Yayasan Sambinoe.
Selain mengirimkan tenaga medis dan dokter, Yayasan Sambinoe juga membawa obat-obatan, pakaian baru dan pakaian layak pakai bagi korban bencana gempa bumi di Sumatera Barat itu. Untuk mendukung Posko Kesehatan dan Mobil klinik, Yayasan Sambinoe juga menyiapkan obat-obatan bagi 2000 orang yang akan ditempatkan di mobil klinik. Selain itu, Sambinoe juga menyediakan obat-obatan bagi Posko kesehatan untuk 100 pasien.
“Tak hanya itu, Yayasan Sambinoe juga membawa bahan dan obat-obatan untuk tindakah bedah bagi 100 pasien. Disamping obat-obatan, tim ini juga membawa 600 paket susu bayi, ibu hamil dan menyusui, 500 paket pakaian dalam wanita, 300 paket pempers dan sejumlah pakaian layak pakai,” rinci Taf Haikal. Sementara mengenai penempatan relawan Walhi Aceh, kata Taf Haikal, mereka akan berkoordinasi dengan tim yang sebelumnya sudah tiba di padang dan pariaman. Tim ini akan memperkuat posko dalam melakukan assesment kebutuhan korban dan melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak.
Dalam kesempatan itu, Taf Haikal juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya dari tim Poros Kemanusiaan Aceh di padang menyebutkan, bahwa masyarakat disana tidak terkonsentrasi pada tenda-tenda pengungsian. Sebab, kebanyakan dari mereka lebih memilih mendirikan tenda dirumah-rumah penduduk.
Haikal mengatakan, hingga Selasa kemarin Posko Poros Kemanusiaan Aceh untuk Sumbar, terus didatangi masyarakat guna memberikan bantuannya, baik dalam bentuk barang maupun uang. “Selain menerima dan menyalurkan bantuan, Poros juga melakukan distribusi dan update informasi mengenai kondisi lapangan. Poros Kemanusiaan Aceh untuk gempa sumbar masih akan menerima sumbangan dari berbagai pihak. Dan kita berharap sekecil apapun kontribusi kita, minimal dapat meringankan beban para korban,” pungkas Haikal.(tz)
http://www.serambinews.com/news/poros-kemanusiaan-aceh-kirim-relawan-ke-sumbar
BANDA ACEH - Poros Kemanusiaan Aceh untuk gempa Sumbar, Selasa (6/10), sekira pukul 16.00 WIB, kembali mengirimkan tim relawan ke Sumatera Barat. Relawan kemanusiaan gelombang empat yang beranggotakan 15 orang itu, dilepas oleh Koordinator Poros Kemanusiaan Aceh untuk gempa Sumbar, Taf Haikal, di halaman Kesekretariatan Yayasan Sambinoe, Jalan Iskandar, Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh.
Koordinator Poros Kemanusiaan Aceh untuk gempa Sumbar, Taf Haikal, kepada Serambi mengatakan, ke 15 relawan kemanusiaan yang dikirim itu, 10 diantaranya berasal dari Yayasan Sambinoe. Sedangkang lima orang lagi merupakan relawan dari Walhi Aceh. “Yayasan Sambinoe mengirim 6 dokter spesialis dan 4 tenaga medis. Sedangkan dari Walhi Aceh mengirmkan 5 relawan yang memiliki kemampuan manajemen bencana,” sebut Taf Haikal seraya mengatakan, pengiriman relawan kali ini juga meyertakan 2 unit mobil Double Cabin, dan 1 unit Ambulance dari Yayasan Sambinoe.
Selain mengirimkan tenaga medis dan dokter, Yayasan Sambinoe juga membawa obat-obatan, pakaian baru dan pakaian layak pakai bagi korban bencana gempa bumi di Sumatera Barat itu. Untuk mendukung Posko Kesehatan dan Mobil klinik, Yayasan Sambinoe juga menyiapkan obat-obatan bagi 2000 orang yang akan ditempatkan di mobil klinik. Selain itu, Sambinoe juga menyediakan obat-obatan bagi Posko kesehatan untuk 100 pasien.
“Tak hanya itu, Yayasan Sambinoe juga membawa bahan dan obat-obatan untuk tindakah bedah bagi 100 pasien. Disamping obat-obatan, tim ini juga membawa 600 paket susu bayi, ibu hamil dan menyusui, 500 paket pakaian dalam wanita, 300 paket pempers dan sejumlah pakaian layak pakai,” rinci Taf Haikal. Sementara mengenai penempatan relawan Walhi Aceh, kata Taf Haikal, mereka akan berkoordinasi dengan tim yang sebelumnya sudah tiba di padang dan pariaman. Tim ini akan memperkuat posko dalam melakukan assesment kebutuhan korban dan melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak.
Dalam kesempatan itu, Taf Haikal juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya dari tim Poros Kemanusiaan Aceh di padang menyebutkan, bahwa masyarakat disana tidak terkonsentrasi pada tenda-tenda pengungsian. Sebab, kebanyakan dari mereka lebih memilih mendirikan tenda dirumah-rumah penduduk.
Haikal mengatakan, hingga Selasa kemarin Posko Poros Kemanusiaan Aceh untuk Sumbar, terus didatangi masyarakat guna memberikan bantuannya, baik dalam bentuk barang maupun uang. “Selain menerima dan menyalurkan bantuan, Poros juga melakukan distribusi dan update informasi mengenai kondisi lapangan. Poros Kemanusiaan Aceh untuk gempa sumbar masih akan menerima sumbangan dari berbagai pihak. Dan kita berharap sekecil apapun kontribusi kita, minimal dapat meringankan beban para korban,” pungkas Haikal.(tz)
http://www.serambinews.com/news/poros-kemanusiaan-aceh-kirim-relawan-ke-sumbar
Terkait Pembangunan Jalan KPBS Minta USAID Bersikap Tegas
Serambi Indonesia, 6 Oktober 2009
BANDA ACEH - Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS) meminta pihak USAID bersikap tegas tentang kelanjutan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang, terutama pada ruas section IV yang sudah terhenti sejak 19 bulan. Persoalan ini penting bagi rakyat dan Pemerintah Aceh sehingga tidak terus berlarut-larut penderitaan yang dialami masyarakat pantai barat selatan.
Jubir KPBS, TAF Haikal didampingi dua tokoh mudah, Fadli Ali SE dan Imran Mahfudi SH kepada Serambi, Senin (5/10) mengatakan, kalau beberapa waktu lalu masih bisa dipahami bila USAID selaku penyadang dana pembangunan ruas jalan Banda-Calang menghentikan pekerjaan proyek di ruas jalan Section IV. “Ini terjadi menyusul diputusnya kontrak kerja dengan pihak PT WIKA sekitar 19 bulan lalu,” ungkapnya.
Penghentian pekerjaan dikarenakan belum selesainya persoalan yang terjadi di lapangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya, seperti masalah pembebasan tanah yang belum tuntas. “Tetapi setelah semua persoalan yang terjadi di lapangan tuntas diselesaikan pemerintah, ternyata USAID belum juga melanjutkan pekerjaannya. Maka kita semua menjadi heran dan ada apa dibalik semua ini,” ujar Haikal.
Ia mengatakan, masyarakat Aceh terutama di kawasan pantai barat-selatan menaruh harapan dan penghargaan pada Pemerintah Amerika ketika negera adidaya untuk menyatakan kesediannya membangun kembali jalan tersebut yang rusak akibat bencana 24 Desember 2004. “Berlarutnya proses penyelesaian pembangunan jalan tersebut membuat kami menjadi tersiksa, karena daerah kami masih terisolir akibat jalan belum selesai dibangun. Tolong USAID memperhatikan penderitaan rakyat yang membutuhkan pertolongan itu,” katanya.
Disisi lain TAF Haikal menyatakan dalam masalah ini USAID tidak hanya megubar janji akan melanjutkan pembangunan jalan tersebut. “Tetapi yang kami minta hari ini adalah ketegasan USIAD, melanjutkan kembali proyeknya atau tidak. Kami ingin jawaban tertulis soal itu dalam waktu dekat. Ini penting, karena menyangkut keputusan yang akan diambil Pemerintah Aceh dalam persoalan ini,” katanya.
Bila USAID tidak mau melanjutkan pembangunan jalan, maka Pemerintah Aceh harus segera mengambil inisiatif untuk mengusulkan dana ke pemerintah pusat melalui APBN 2010. “Kita butuh bantuan, tetapi kalau dipermaikan terus seperti ini jelas akan membuat kita tidak ada harga diri,” ujarnya. Sebelumnya pihak Pemerintah Aceh sudah mendesak USAID untuk melanjutkan kembali pembangunan jalan tersebut. Kadis Bina Marga dan Cipta Karya, Muhyan Yunan mengatakan, pihaknya sudah sering sekali menanyakan persoalan tersebut pada penanggungjawab lapangan USAID proyek jalan Banda Aceh-Calang, Roy. “Setiap kali ditanya, ia (Roy) secara lisan selalu mengatakan akan melanjutkan kembali pembangunan jalan tersebut,” katanya.(sup)
BANDA ACEH - Kaukus Pantai Barat-Selatan (KPBS) meminta pihak USAID bersikap tegas tentang kelanjutan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang, terutama pada ruas section IV yang sudah terhenti sejak 19 bulan. Persoalan ini penting bagi rakyat dan Pemerintah Aceh sehingga tidak terus berlarut-larut penderitaan yang dialami masyarakat pantai barat selatan.
Jubir KPBS, TAF Haikal didampingi dua tokoh mudah, Fadli Ali SE dan Imran Mahfudi SH kepada Serambi, Senin (5/10) mengatakan, kalau beberapa waktu lalu masih bisa dipahami bila USAID selaku penyadang dana pembangunan ruas jalan Banda-Calang menghentikan pekerjaan proyek di ruas jalan Section IV. “Ini terjadi menyusul diputusnya kontrak kerja dengan pihak PT WIKA sekitar 19 bulan lalu,” ungkapnya.
Penghentian pekerjaan dikarenakan belum selesainya persoalan yang terjadi di lapangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya, seperti masalah pembebasan tanah yang belum tuntas. “Tetapi setelah semua persoalan yang terjadi di lapangan tuntas diselesaikan pemerintah, ternyata USAID belum juga melanjutkan pekerjaannya. Maka kita semua menjadi heran dan ada apa dibalik semua ini,” ujar Haikal.
Ia mengatakan, masyarakat Aceh terutama di kawasan pantai barat-selatan menaruh harapan dan penghargaan pada Pemerintah Amerika ketika negera adidaya untuk menyatakan kesediannya membangun kembali jalan tersebut yang rusak akibat bencana 24 Desember 2004. “Berlarutnya proses penyelesaian pembangunan jalan tersebut membuat kami menjadi tersiksa, karena daerah kami masih terisolir akibat jalan belum selesai dibangun. Tolong USAID memperhatikan penderitaan rakyat yang membutuhkan pertolongan itu,” katanya.
Disisi lain TAF Haikal menyatakan dalam masalah ini USAID tidak hanya megubar janji akan melanjutkan pembangunan jalan tersebut. “Tetapi yang kami minta hari ini adalah ketegasan USIAD, melanjutkan kembali proyeknya atau tidak. Kami ingin jawaban tertulis soal itu dalam waktu dekat. Ini penting, karena menyangkut keputusan yang akan diambil Pemerintah Aceh dalam persoalan ini,” katanya.
Bila USAID tidak mau melanjutkan pembangunan jalan, maka Pemerintah Aceh harus segera mengambil inisiatif untuk mengusulkan dana ke pemerintah pusat melalui APBN 2010. “Kita butuh bantuan, tetapi kalau dipermaikan terus seperti ini jelas akan membuat kita tidak ada harga diri,” ujarnya. Sebelumnya pihak Pemerintah Aceh sudah mendesak USAID untuk melanjutkan kembali pembangunan jalan tersebut. Kadis Bina Marga dan Cipta Karya, Muhyan Yunan mengatakan, pihaknya sudah sering sekali menanyakan persoalan tersebut pada penanggungjawab lapangan USAID proyek jalan Banda Aceh-Calang, Roy. “Setiap kali ditanya, ia (Roy) secara lisan selalu mengatakan akan melanjutkan kembali pembangunan jalan tersebut,” katanya.(sup)
Senin, 12 Oktober 2009
KMAPGS Bersama Yayasan Sambinoe Aceh Turun Langsung ke Sumbar
Kisaran, (Analisa)
Koalisi Masyarakat Asahan Peduli Gempa Sumatera (KMAPGS), yang bergandengan dengan Yayasan Sambinoe Aceh sudah lebih dari dua hari berada di Sumatera Barat (Sumbar) guna membantu dan meringankan masyarakat yang terkena bencana alam.
Bahkan berdasarkan laporan yang diterima dari Aziz AR Panjaitan, yang merupakan salah seorang wartawan Asahan yang ikut serta dalam misi kemanusaiaan itu mengatakan, mereka telah mendirikan Posko Induk di Rumah Sakit Bersalin Aisyiyah, Jalan Abd Muis Taratak, Kota Pariaman.
"Kami mendirikan Posko Induk,"ungkap Aziz yang dihubungi Analisa, Minggu (11/10) melalui Hand Phone (HP).
Berkoordinasi dengan relawan lainnya, seperti dari Poros Kemanusiaan Aceh untuk Sumbar yang diketuai Taf Haikal, RSU Zainal Abidin Aceh, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala-NAD, Jaringan Kesejahteraan/ Kesehatan Masyarakat (JKM) Cabang Aceh dengan Direktur dr. Rais Husni Mubarok, Tim dari RS Bersalin Aisyiah Kota Pariaman-Sumbar, serta Posko Induk Muhammadiyah Kota Pariaman, sejak Jumat (9/10) turunke "mulut-mulut" bencana.
"Di sini kami memberikan bantuan dan pengobatan gratis ke pelosok-pelosok Korong atau desa-desa di sebelah utara Kabupaten Padang Pariaman, hingga keperbatasan Kabupaten Agam Lubuk Basung," paparnya.
Perjalanan sejak hari pertama tugas kemanusiaan itu bergerak melewati beberapa tempat dengan jarak tujuan 30 hingga 40 KM dari Kota Pariaman, seperti Sungai Limau, Sungai Garingging dan Kacamatan IV Koto Aur Malintang. Persisnya melewati kawasan obyek wisata Ikan Larangan di Batang Tiku, Kampung Apa Aur Malintang..
Dengan pemandangan pilu di sepanjang perjalanan, di mana hampir 80 persen rumah-rumah penduduk yang di lalui Sambinoe, hancur atau , setidak-tidaknya setiap rumah di wilayah itu mengalami keretakan yang cukup mengkhawatirkan.
Meskipun demikian, pihaknya bersama lembaga lainnya tidak sedikitpun surut untuk melakukan pertolongan khususnya di bidang kesehatan.
"Kami bergerak menuju desa-desa di puncak dan di balik bukit, meski harus melalui jalan rusak dan terjal," papar Aziz lagi.
Dipaparkannya, pertama kali gerakan sosial ini, Jumat (9/10) dilakukan pengobatan gratis kepada 84 warga mulai dari Balita hingga Lansia, Kampung Tangah, Korong Batu Basa, Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.
Diteruskan pada besok harinya, Sabtu (10/10) di Dusun I, Korong Durian Jantung, Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Melayani 190 pasien, dengan Koordinator Lapangan dr. Lea (Aceh). Dibantu dr. Doddy Faisal Mahdi Pane (Asahan-Sumut), dr. T. Chik, dr. Yudiar, Arfan SKed, Hadi (Aceh), Muhammad Akhir Nasution dan Aziz AR Panjaitan (Asahan-Sumut). (aln)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31337:kmapgs-bersama-yayasan-sambinoe-aceh-turun-langsung-ke-sumbar-&catid=51:umum&Itemid=31
Koalisi Masyarakat Asahan Peduli Gempa Sumatera (KMAPGS), yang bergandengan dengan Yayasan Sambinoe Aceh sudah lebih dari dua hari berada di Sumatera Barat (Sumbar) guna membantu dan meringankan masyarakat yang terkena bencana alam.
Bahkan berdasarkan laporan yang diterima dari Aziz AR Panjaitan, yang merupakan salah seorang wartawan Asahan yang ikut serta dalam misi kemanusaiaan itu mengatakan, mereka telah mendirikan Posko Induk di Rumah Sakit Bersalin Aisyiyah, Jalan Abd Muis Taratak, Kota Pariaman.
"Kami mendirikan Posko Induk,"ungkap Aziz yang dihubungi Analisa, Minggu (11/10) melalui Hand Phone (HP).
Berkoordinasi dengan relawan lainnya, seperti dari Poros Kemanusiaan Aceh untuk Sumbar yang diketuai Taf Haikal, RSU Zainal Abidin Aceh, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala-NAD, Jaringan Kesejahteraan/ Kesehatan Masyarakat (JKM) Cabang Aceh dengan Direktur dr. Rais Husni Mubarok, Tim dari RS Bersalin Aisyiah Kota Pariaman-Sumbar, serta Posko Induk Muhammadiyah Kota Pariaman, sejak Jumat (9/10) turunke "mulut-mulut" bencana.
"Di sini kami memberikan bantuan dan pengobatan gratis ke pelosok-pelosok Korong atau desa-desa di sebelah utara Kabupaten Padang Pariaman, hingga keperbatasan Kabupaten Agam Lubuk Basung," paparnya.
Perjalanan sejak hari pertama tugas kemanusiaan itu bergerak melewati beberapa tempat dengan jarak tujuan 30 hingga 40 KM dari Kota Pariaman, seperti Sungai Limau, Sungai Garingging dan Kacamatan IV Koto Aur Malintang. Persisnya melewati kawasan obyek wisata Ikan Larangan di Batang Tiku, Kampung Apa Aur Malintang..
Dengan pemandangan pilu di sepanjang perjalanan, di mana hampir 80 persen rumah-rumah penduduk yang di lalui Sambinoe, hancur atau , setidak-tidaknya setiap rumah di wilayah itu mengalami keretakan yang cukup mengkhawatirkan.
Meskipun demikian, pihaknya bersama lembaga lainnya tidak sedikitpun surut untuk melakukan pertolongan khususnya di bidang kesehatan.
"Kami bergerak menuju desa-desa di puncak dan di balik bukit, meski harus melalui jalan rusak dan terjal," papar Aziz lagi.
Dipaparkannya, pertama kali gerakan sosial ini, Jumat (9/10) dilakukan pengobatan gratis kepada 84 warga mulai dari Balita hingga Lansia, Kampung Tangah, Korong Batu Basa, Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.
Diteruskan pada besok harinya, Sabtu (10/10) di Dusun I, Korong Durian Jantung, Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Melayani 190 pasien, dengan Koordinator Lapangan dr. Lea (Aceh). Dibantu dr. Doddy Faisal Mahdi Pane (Asahan-Sumut), dr. T. Chik, dr. Yudiar, Arfan SKed, Hadi (Aceh), Muhammad Akhir Nasution dan Aziz AR Panjaitan (Asahan-Sumut). (aln)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31337:kmapgs-bersama-yayasan-sambinoe-aceh-turun-langsung-ke-sumbar-&catid=51:umum&Itemid=31
Jembatan agar Dibangun
Pemprov NAD Perlu Segera Ambil Alih
Senin, 24 Agustus 2009 | 04:29 WIB
Banda Aceh, Kompas - Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diminta mengambil alih pembangunan Jembatan Lambesoe di Kecamatan Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, jika lembaga bantuan Pemerintah Amerika Serikat tidak sanggup melanjutkan pembangunan jembatan tersebut.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi D yang membidangi masalah infrastruktur dan pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) Sulaiman Abda di Banda Aceh, Minggu (23/8).
”Pengambilalihan itu sangat dimungkinkan mengingat sudah beberapa tahun jembatan itu tidak dibangun oleh USAID (Badan untuk Pembangunan Internasional AS),” kata Sulaiman.
Sulaiman mengatakan, sudah beberapa tahun pembangunan Jembatan Lambesoe, salah satu jembatan inti yang menghubungkan kawasan pantai timur dan pantai barat-selatan Aceh, tidak kunjung usai. Pembangunan jembatan tersebut terhenti sejak tahun 2008.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, dirinya sudah berkali-kali meminta kepada pihak USAID untuk melanjutkan kembali pembangunan yang terhenti sejak beberapa tahun lalu. Berbagai permasalahan yang sempat menghentikan pelaksanaan proyek pembangunan jembatan tersebut, seperti permintaan uang dari kelompok tertentu senilai Rp 150 juta dan pembebasan lahan warga, sudah tidak menjadi masalah lagi.
”Semuanya sudah tidak menjadi masalah lagi bagi pelaksana proyek. Pembebasan lahan sudah ditangani oleh pemerintah provinsi. Seharusnya, proyek sudah berjalan seperti biasa,” katanya.
Pembangunan jembatan tersebut mendesak dilakukan karena Jembatan Kartika-Jembatan Bailey yang dibangun Batalyon Zeni Tempur 1 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat saat ini tidak mampu dilewati lagi oleh truk angkutan barang dan bus. Hanya kendaraan pribadi dan kendaraan roda dua serta angkutan penumpang yang bisa melintasi jembatan itu.
Angkutan barang, seperti sembilan bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan untuk pembangunan di pantai barat-selatan lainnya, tidak bisa lewat kalau air sungai naik.
Hal yang sama juga diutarakan juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan, TAF Haikal. Dia mengatakan, Pemprov NAD beserta dinas-dinas terkait harus serius menangani hal ini.
Haikal menjelaskan, untuk mencapai kawasan pantai barat-selatan, ada tiga jalur yang bisa digunakan. Namun, semuanya dalam kondisi yang cukup memprihatinkan.
Jalur tengah yang bisa dilewati, yaitu jalur Banda Aceh-Meulaboh via Tangse, rawan longsor pada musim hujan seperti sekarang ini.
Kondisi alam, disertai dengan tanjakan yang curam dan jalan yang sempit, membuat jalur ini sangat sulit dilewati oleh truk- truk berat. Ditambah lagi dengan kondisi jalan yang berlubang.
Truk dan angkutan barang yang memilih melalui jalur Medan-Subulussalam-Tapaktuan masih harus membatasi tonase beban yang dibawanya. (MHD)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/08/24/04294043/.Jembatan.agar.Dibangun.
Senin, 24 Agustus 2009 | 04:29 WIB
Banda Aceh, Kompas - Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diminta mengambil alih pembangunan Jembatan Lambesoe di Kecamatan Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, jika lembaga bantuan Pemerintah Amerika Serikat tidak sanggup melanjutkan pembangunan jembatan tersebut.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi D yang membidangi masalah infrastruktur dan pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) Sulaiman Abda di Banda Aceh, Minggu (23/8).
”Pengambilalihan itu sangat dimungkinkan mengingat sudah beberapa tahun jembatan itu tidak dibangun oleh USAID (Badan untuk Pembangunan Internasional AS),” kata Sulaiman.
Sulaiman mengatakan, sudah beberapa tahun pembangunan Jembatan Lambesoe, salah satu jembatan inti yang menghubungkan kawasan pantai timur dan pantai barat-selatan Aceh, tidak kunjung usai. Pembangunan jembatan tersebut terhenti sejak tahun 2008.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, dirinya sudah berkali-kali meminta kepada pihak USAID untuk melanjutkan kembali pembangunan yang terhenti sejak beberapa tahun lalu. Berbagai permasalahan yang sempat menghentikan pelaksanaan proyek pembangunan jembatan tersebut, seperti permintaan uang dari kelompok tertentu senilai Rp 150 juta dan pembebasan lahan warga, sudah tidak menjadi masalah lagi.
”Semuanya sudah tidak menjadi masalah lagi bagi pelaksana proyek. Pembebasan lahan sudah ditangani oleh pemerintah provinsi. Seharusnya, proyek sudah berjalan seperti biasa,” katanya.
Pembangunan jembatan tersebut mendesak dilakukan karena Jembatan Kartika-Jembatan Bailey yang dibangun Batalyon Zeni Tempur 1 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat saat ini tidak mampu dilewati lagi oleh truk angkutan barang dan bus. Hanya kendaraan pribadi dan kendaraan roda dua serta angkutan penumpang yang bisa melintasi jembatan itu.
Angkutan barang, seperti sembilan bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan untuk pembangunan di pantai barat-selatan lainnya, tidak bisa lewat kalau air sungai naik.
Hal yang sama juga diutarakan juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan, TAF Haikal. Dia mengatakan, Pemprov NAD beserta dinas-dinas terkait harus serius menangani hal ini.
Haikal menjelaskan, untuk mencapai kawasan pantai barat-selatan, ada tiga jalur yang bisa digunakan. Namun, semuanya dalam kondisi yang cukup memprihatinkan.
Jalur tengah yang bisa dilewati, yaitu jalur Banda Aceh-Meulaboh via Tangse, rawan longsor pada musim hujan seperti sekarang ini.
Kondisi alam, disertai dengan tanjakan yang curam dan jalan yang sempit, membuat jalur ini sangat sulit dilewati oleh truk- truk berat. Ditambah lagi dengan kondisi jalan yang berlubang.
Truk dan angkutan barang yang memilih melalui jalur Medan-Subulussalam-Tapaktuan masih harus membatasi tonase beban yang dibawanya. (MHD)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/08/24/04294043/.Jembatan.agar.Dibangun.
Langganan:
Postingan (Atom)