Banda Aceh, (Analisa)
Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) menilai Pemerintah Aceh hingga saat ini tidak serius dan terkesan diskriminatif, dalam mengatasi persoalan transportasi menuju ke pantai barat selatan Aceh yang dapat ditempuh dari tiga jalur darat via Banda Aceh-Calang, Banda Aceh-Tangse-Meulaboh, Medan-Aceh Selatan.
Apa yang terjadi hari ini, dengan terus terganggunya arus transportasi ke wilayah itu sehingga banyak kendaraan pengangkut barang tertahan, bukan serta merta tiba-tiba terjadi, tapi proses yang sudah berlangsung hampir lima tahun pasca gempa tsunami di Aceh.
Juru Bicara KPBS, TAF Haikal kepada wartawan, Rabu (12/8) mengatakan, jalan menuju pantai barat selatan sampai saat ini belum signifikan dalam penanganannya, ini terbukti pada jalur Banda Aceh-Calang via Lamno yang sedang dikerjakan oleh USAID tingkat kemajuan pembangunan masih sangat lamban.
Jembatan Lambeusoe yang sebagian rangka besi sudah berada di atas sungai belum dimulai pembangunannya. Sehingga truk pengangkut barang harus melewati jembatan bailey Kartika yang dibangun pada masa tanggap darurat dibatasi tonasenya.
Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari rusaknya jembatan tersebut karena sampai saat ini belum pernah direhab, yang dikhawatirkan beresiko patah jembatan tersebut. Sehingga truk pengangkut barang harus mengarungi sungai yang pada saat hujan dan airnya naik tidak dapat dilewati. Sedang rakit yang saat ini beroperasi hanya bisa melayani jenis mobil pribadi saja, tidak untuk truk-truk pengangkut barang.
"Bila jembatan Lembeusoe sudah selesai dikerjakan dan dapat dilewati oleh truk-truk pengangkut barang untuk memenuhi kebutuhan warga pantai barat selatan, sangat membantu percepatan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang yang sering dikeluhkan oleh USAID yang tidak bisa mengangkut material barang-barangnya. Juga bisa menyingkat waktu tempuh sekaligus rakit sudah tidak dibutuhkan lagi," katanya.
Rawan Longsor
TAF Haikal menyebutkan, pada jalur tengah jalur Banda Aceh- Meulaboh via Tangse masih sangat rawan longsor karena kondisi alam dan tanjakan yang curam dan terjal sehingga sulit dilewati oleh truk-truk pengangkut kebutuhan sehari-hari rakyat di pantai barat selatan. Ditambah lagi jalan tersebut dipenuhi lubang, semakin memperlambat pilihan jalur ini.
Pada jalur Medan-Aceh Selatan, hingga kini masih dibatasi tonase truk-truk pengangkut kebutuhan sehari-hari. Saat memasuki Aceh via Medan, semua truk diperiksa dan beban truk yang melewati tonase harus dibongkar. Masalahnya pada gunung tangga besi di Aceh Selatan masih rawan longsor, sehingga pembatasan tersebut sampai hari ini masih diberlakukan.
Akibatnya delapan kabupaten/kota yang berada dalam wilayah tersebut terdiri dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simelue, Aceh Selatan, Subulusalam, Aceh Singkil dalam waktu panjang akan terisolir.
"Akibat sulitnya tiga jalur untuk masuk ke pantai barat selatan tidak ada yang normal bagi transportasi angkutan barang, mahalnya harga kebutuhan pokok sehari-hari rakyat pada wilayah tersebut. Belum lagi waktu tempuh yang semakin panjang dibutuhkan oleh para masyarakat yang harus keluar masuk wilayah pantai barat selatan tersebut," ungkapnya.
Untuk itu, KPBS meminta Pemerintah Aceh segera mengambil alih lanjutan pembangunan jembatan Lambeusoe yang sampai saat ini masih belum dilanjutkan pengerjaan oleh USAID, berkoordinasi dengan semua pihak. Sebagian rangka jembatannya sudah berada di atas sungai yang hanya ditopang pohon kelapa karena dikhawatirkan bisa jatuh ke sungai bila arus sungai deras.
"Pemerintah Aceh harus segera memperbaiki longsor yang sering terjadi pada jalur Medan-Aceh Selatan tepatnya di Gunung Tangga Besi secara permanen sehingga tonase arus barang dari Medan bisa normal kembali. Bila secara teknis tidak memungkinkan, segera diambil langkah-langkah membangun jalur alternatif," terang TAF Haikal. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24956:pemerintah-aceh-dinilai-tak-serius-tangani-transportasi-pantai-barat-selatan-&catid=42:nad&Itemid=112
Jumat, 14 Agustus 2009
Rabu, 12 Agustus 2009
Pemda Aceh Diminta Bangun Jembatan Lambeuso
Zal | The Globe Journal
Banda Aceh - Jalan Pantai Barat Selatan sampai saat ini belum signifikan dalam penanganannya. Ini terbukti pada jalur Banda Aceh-Calang via Lamno yang dikerjakan oleh USAID tingkat kemajuan pembangunan sangat lamban. Jembatan Lambeuso yang sebagian rangka besi sudah di atas sungai belum dimulai pembangunannya.
"Kami minta Pemerintah Aceh segera mengambil alih lanjutan pembangunan jembatan Lambeuso yang sampai saat ini masih belum dilanjutkan pengerjaan oleh USAID," pinta Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) TAF Haikal kepada The Globe Journal, Kamis (13/8)
Dalam pernyataan tertulis, Haikal meminta Pemerintah Aceh segera memperbaiki longsor yang sering terjadi di jalur Medan-Aceh Selatan di Gunung Tangga Besi. Dengan demikian, tonase arus barang dari Medan bisa normal kembali. Bila secara teknis tidak memungkin segera diambil langkah-langkah membangun jalur alternatif."Jika ini diabaikan, 8 kabupaten/Kota Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simelue, Aceh Selatan, Subulusalam, Aceh Singkil dalam waktu panjang akan terisolir," jelasnya.
KPBS menilai Pemerintah Aceh tidak serius mengatasi persoalan tranportasi di Pantai Barat Selatan yang dapat ditempuh dari 3 jalur darat via Banda Aceh-Calang, Banda Aceh-Tangse-meulaboh, Medan-Aceh selatan. "Namun sudah 5 tahun, belum ada perubahan yang cepat," terangnya.[rel/003]
http://www.theglobejournal.com/detilberita.php?id=3259
Banda Aceh - Jalan Pantai Barat Selatan sampai saat ini belum signifikan dalam penanganannya. Ini terbukti pada jalur Banda Aceh-Calang via Lamno yang dikerjakan oleh USAID tingkat kemajuan pembangunan sangat lamban. Jembatan Lambeuso yang sebagian rangka besi sudah di atas sungai belum dimulai pembangunannya.
"Kami minta Pemerintah Aceh segera mengambil alih lanjutan pembangunan jembatan Lambeuso yang sampai saat ini masih belum dilanjutkan pengerjaan oleh USAID," pinta Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) TAF Haikal kepada The Globe Journal, Kamis (13/8)
Dalam pernyataan tertulis, Haikal meminta Pemerintah Aceh segera memperbaiki longsor yang sering terjadi di jalur Medan-Aceh Selatan di Gunung Tangga Besi. Dengan demikian, tonase arus barang dari Medan bisa normal kembali. Bila secara teknis tidak memungkin segera diambil langkah-langkah membangun jalur alternatif."Jika ini diabaikan, 8 kabupaten/Kota Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simelue, Aceh Selatan, Subulusalam, Aceh Singkil dalam waktu panjang akan terisolir," jelasnya.
KPBS menilai Pemerintah Aceh tidak serius mengatasi persoalan tranportasi di Pantai Barat Selatan yang dapat ditempuh dari 3 jalur darat via Banda Aceh-Calang, Banda Aceh-Tangse-meulaboh, Medan-Aceh selatan. "Namun sudah 5 tahun, belum ada perubahan yang cepat," terangnya.[rel/003]
http://www.theglobejournal.com/detilberita.php?id=3259
Percepatan Jalan Banda Aceh-Calang ; Pemerintah Aceh Diminta Ambil Alih Jembatan Lambeusoe
Banda Aceh, (Analisa)
Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh mendesak agar Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna percepatan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang.
“Menurut kami, perbaikan dua jembatan yang diharapkan oleh USAID harus segera dilaksanakan. Jika jembatan ini menjadi faktor penghambat penyelesaian jalan ini, maka kami meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk segera menangani dengan APBA dan jika perlu diusulkan dalam APBN,” ujar TAF Haikal, Jurubicara KPBS kepada wartawan, Rabu (8/7).
Ia menyatakan, pembangunan jalan Banda Aceh-Calang hingga kini belum menunjukkan titik terang yang mengembirakan. Berbagai masalah muncul silih berganti, seolah-olah pemerintah, lembaga yang memberikan bantuan, dalam hal ini USAID tidak berdaya berhadapan dengan kondisi yang muncul di lapangan dengan waktu yang semakin panjang dibutuhkan.
Ini jauh dari harapan masyarakat pengguna jalan Pantai Barat Selatan Aceh itu dan terkesan kurang bersungguh-sungguh. Setelah proses pembebasan tanah selesai, kini muncul masalah yang lain lagi. Kontraktor rekanan USAID meminta Pemerintah Aceh untuk merehab jembatan yang akan dilalui guna mempercepat proses pengaspalan badan jalan.
Padahal, lanjut Haikal, bila jembatan Lambeusoe sudah selesai dikerjakan, persoalan jembatan darurat dapat teratasi dan jarak tempuh semakin cepat dan transportasi di pantai barat selatan terbebas dari rakit. Muatan barang yang diangkut bisa semakin maksimal dan berdampak semakin stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat di wilayah tersebut.
Cukup Lama
“Menurut kami, proses pembangunan jalan ini sudah cukup lama. Masih segar dalam ingatan kita ketika proses peresmian pertama dimulainya pembangunan jalan pada 25 Agustus 2005. Berbagai masalah muncul, proses pembebasan tanah adalah proses yang cukup lama menyita waktu dan berdampak terhadap penyelesaian pembangunan jalan itu,” terangnya.
KPBS juga mendesak USAID untuk segera melanjutkan pembangunan jalan pada section IV yang sudah lama belum tertangani yang sampai hari ini belum jelas kelanjutannya.
Disetkannya, pembangunan jalan ini merupakan komitmen dari masyarakat Amerika Serikat kepada rakyat Aceh melalui USAID.
“Kami sangat menghargai niat baik dari masyarakat Amerika. Selaku masyarakat yang berbudaya, kami merasa bantuan tersebut sangat bermakna. Akan tetapi, rakyat Aceh juga menunggu janji tersebut. Jika janji tersebut, tidak dapat diwujudkan, maka kami segenap rakyat Aceh bahu-membahu bersama dengan pemerintah Aceh akan mencoba menyelesaikannya,” sebut Haikal.
Pemerintah Aceh dan DPR Aceh perlu segera mempertimbangkan serta mengkomunikasikan dengan USAID untuk mengambil alih penyelesaian pembangunan jembatan Lambeusoe yang sampai hari ini belum dilanjutkan.
“Menurut kami, bila jembatan Lambeusoe bisa dilewati, semakin mendukung percepatan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang. Angkutan barang yang selama ini harus melewati jembatan Kartika, karena menghindari rakit di dekat jembatan Lambeusoe tidak bisa dilewati mobil barang dengan muatan besar. Jalan ini merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai barat selatan Aceh,” ungkapnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20749:percepatan-jalan-banda-aceh-calang--pemerintah-aceh-diminta-ambil-alih-jembatan-lambeusoe&catid=42:nad&Itemid=112
Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh mendesak agar Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna percepatan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang.
“Menurut kami, perbaikan dua jembatan yang diharapkan oleh USAID harus segera dilaksanakan. Jika jembatan ini menjadi faktor penghambat penyelesaian jalan ini, maka kami meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk segera menangani dengan APBA dan jika perlu diusulkan dalam APBN,” ujar TAF Haikal, Jurubicara KPBS kepada wartawan, Rabu (8/7).
Ia menyatakan, pembangunan jalan Banda Aceh-Calang hingga kini belum menunjukkan titik terang yang mengembirakan. Berbagai masalah muncul silih berganti, seolah-olah pemerintah, lembaga yang memberikan bantuan, dalam hal ini USAID tidak berdaya berhadapan dengan kondisi yang muncul di lapangan dengan waktu yang semakin panjang dibutuhkan.
Ini jauh dari harapan masyarakat pengguna jalan Pantai Barat Selatan Aceh itu dan terkesan kurang bersungguh-sungguh. Setelah proses pembebasan tanah selesai, kini muncul masalah yang lain lagi. Kontraktor rekanan USAID meminta Pemerintah Aceh untuk merehab jembatan yang akan dilalui guna mempercepat proses pengaspalan badan jalan.
Padahal, lanjut Haikal, bila jembatan Lambeusoe sudah selesai dikerjakan, persoalan jembatan darurat dapat teratasi dan jarak tempuh semakin cepat dan transportasi di pantai barat selatan terbebas dari rakit. Muatan barang yang diangkut bisa semakin maksimal dan berdampak semakin stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat di wilayah tersebut.
Cukup Lama
“Menurut kami, proses pembangunan jalan ini sudah cukup lama. Masih segar dalam ingatan kita ketika proses peresmian pertama dimulainya pembangunan jalan pada 25 Agustus 2005. Berbagai masalah muncul, proses pembebasan tanah adalah proses yang cukup lama menyita waktu dan berdampak terhadap penyelesaian pembangunan jalan itu,” terangnya.
KPBS juga mendesak USAID untuk segera melanjutkan pembangunan jalan pada section IV yang sudah lama belum tertangani yang sampai hari ini belum jelas kelanjutannya.
Disetkannya, pembangunan jalan ini merupakan komitmen dari masyarakat Amerika Serikat kepada rakyat Aceh melalui USAID.
“Kami sangat menghargai niat baik dari masyarakat Amerika. Selaku masyarakat yang berbudaya, kami merasa bantuan tersebut sangat bermakna. Akan tetapi, rakyat Aceh juga menunggu janji tersebut. Jika janji tersebut, tidak dapat diwujudkan, maka kami segenap rakyat Aceh bahu-membahu bersama dengan pemerintah Aceh akan mencoba menyelesaikannya,” sebut Haikal.
Pemerintah Aceh dan DPR Aceh perlu segera mempertimbangkan serta mengkomunikasikan dengan USAID untuk mengambil alih penyelesaian pembangunan jembatan Lambeusoe yang sampai hari ini belum dilanjutkan.
“Menurut kami, bila jembatan Lambeusoe bisa dilewati, semakin mendukung percepatan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang. Angkutan barang yang selama ini harus melewati jembatan Kartika, karena menghindari rakit di dekat jembatan Lambeusoe tidak bisa dilewati mobil barang dengan muatan besar. Jalan ini merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai barat selatan Aceh,” ungkapnya. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20749:percepatan-jalan-banda-aceh-calang--pemerintah-aceh-diminta-ambil-alih-jembatan-lambeusoe&catid=42:nad&Itemid=112
Jembatan Rusak, Arus Transportasi Banda Aceh-Calang Terhambat
Banda Aceh, (Analisa)
Kerusakan jembatan Kartika yang melintasi sungai Lambusoe, di kawasan Lamno, Aceh Jaya beberapa waktu lalu, menyebabkan arus transportasi darat di lintasan Banda Aceh-Calang, saat ini terhambat.
Ratusan truk pengangkut sembako dan bahan bangunan, dari Banda Aceh ke Meulaboh maupun sebaliknya sejak beberapa hari lalu, masih tertahan di kawasan Lamno karena tak bisa melintasi sungai yang meluap, seperti biasa dilakukan selama ini. Sedangkan jembatan bailey Kartika di Desa Lamdurian, masih ditutup karena kondisinya rusak.
Dengan tertahannya ratusan truk pengangkut sembako dan kebutuhan lainnya pada jalur pantai barat selatan itu, juga berakibat mulai sulitnya beberapa bahan kebutuhan pokok rakyat di pasaran. Jika ini terus berlanjut dalam waktu lama tanpa ada upaya untuk mengatasinya, maka akan berakibat harga barang melonjak.
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal mengatakan, menyusul kerusakan jembatan Kartika sehingga ditutup bagi truk, seharusnya jalan-jalan alternatif di wilayah pantai barat selatan tetap bisa dilalui truk-truk pengangkut kebutuhan rakyat.
Menurutnya, di jalan yang saat ini tertahan ratusan truk, seharusnya sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh Pemerintah Aceh selaku pemegang mandat melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaBRR terhadap jalan pantai barat selatan yang sebagian besar rusak dihantam tsunami.
"Sampai saat ini, KPBS belum melihat upaya-upaya maksimal terhadap penanganan jalan tersebut yang masih dibangun oleh USAID. Untuk jembatan Kartika, Pemerintah Aceh harus mengalokasikan anggaran perbaikan sehingga segera bisa dilalui truk pengangkut barang," ujar TAF Haikal kepada Analisa di Banda Aceh, Selasa (11/8).
Dia kembali meminta Pemerintah Aceh harus segera mengambil alih pembangunan jembatan Lambeusoe yang sampai saat ini sebagian rangka besi jembatan sudah berada di atas sungai. Jembatan Lambeuso yang bersisian dengan rakit, bila dapat segera dibangun akan bisa mengatasi masalah jembatan Kartika. "Arus tranportasi truk pengangkut barang tidak perlu dibatasi lagi, rakit sudah tidak ada lagi," terangnya.
Haikal menegaskan, bila hal-hal sangat vital yang menjadi kebutuhan rakyat terus berulang-ulang tidak ditangani, jangan salahkan bila nantinya rakyat pantai barat selatan Aceh minta "merdeka" dari Provinsi NAD.
Mengatasi Persoalan
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh, Ir Muhyan Yunan mengatakan, pihaknya sedang berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan memperbaiki kerusakan jembatan bailey Kartika yang dibangun TNI pascatsunami di Desa Lamdurian, Lamno, Kecamatan Jaya, untuk memperlancar arus transportasi ke pantai barat selatan Aceh.
"Rencana rehab sudah dibicarakan dengan Zipur. Dibutuhkan dana sekitar Rp1,5 miliar untuk merehab jembatan bailey yang dibangun pascatsunami itu," kata Muhyan Yunan.
Menurutnya, kerusakan jembatan bailey Kartika sepanjang 120 meter itu sudah terjadi sebulan lalu. Pada saat itu para pemilik angkutan umum sudah diimbau untuk tidak mengoperasikan truk-truk besar yang membawa muatan 5 ton lebih melintas di atas jembatan tersebut.
"Sebab, jembatan itu kekuatannya sudah tak bisa dilewati lagi oleh mobil bermuatan berat," ungkapnya.
Disebutkan, tiga minggu lalu dilakukan rapat dengan Sekda Aceh dan disepakati sumber dana untuk perbaikan jembatan Kartika digunakan dana tanggap darurat.
Jembatan itu akan ditangani dengan cara membangun tiga pilar tambahan dan kabel penyangga kiri-kanan. Paket pekerjaan ini akan memakan waktu 1,5 bulan.
"Jika itu selesai, maka jembatan tersebut akan bisa dilewati lagi oleh truk yang bermuatan 20-40 ton," katanya.
Sementara untuk mengatasi persoalan bagi truk yang sudah tertahan dan memiliki muatan banyak, jalan satu-satunya adalah dengan melansir barang melintasi jembatan menggunakan mobil pick-up.
"Sebab, untuk menyeberangi sungai tidak mungkin karena kondisi air sungai sedang meluap dan deras saat ini," ujar Muhyan. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24719:jembatan-rusak-arus-transportasi-banda-aceh-calang-terhambat&catid=42:nad&Itemid=112
Kerusakan jembatan Kartika yang melintasi sungai Lambusoe, di kawasan Lamno, Aceh Jaya beberapa waktu lalu, menyebabkan arus transportasi darat di lintasan Banda Aceh-Calang, saat ini terhambat.
Ratusan truk pengangkut sembako dan bahan bangunan, dari Banda Aceh ke Meulaboh maupun sebaliknya sejak beberapa hari lalu, masih tertahan di kawasan Lamno karena tak bisa melintasi sungai yang meluap, seperti biasa dilakukan selama ini. Sedangkan jembatan bailey Kartika di Desa Lamdurian, masih ditutup karena kondisinya rusak.
Dengan tertahannya ratusan truk pengangkut sembako dan kebutuhan lainnya pada jalur pantai barat selatan itu, juga berakibat mulai sulitnya beberapa bahan kebutuhan pokok rakyat di pasaran. Jika ini terus berlanjut dalam waktu lama tanpa ada upaya untuk mengatasinya, maka akan berakibat harga barang melonjak.
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal mengatakan, menyusul kerusakan jembatan Kartika sehingga ditutup bagi truk, seharusnya jalan-jalan alternatif di wilayah pantai barat selatan tetap bisa dilalui truk-truk pengangkut kebutuhan rakyat.
Menurutnya, di jalan yang saat ini tertahan ratusan truk, seharusnya sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh Pemerintah Aceh selaku pemegang mandat melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaBRR terhadap jalan pantai barat selatan yang sebagian besar rusak dihantam tsunami.
"Sampai saat ini, KPBS belum melihat upaya-upaya maksimal terhadap penanganan jalan tersebut yang masih dibangun oleh USAID. Untuk jembatan Kartika, Pemerintah Aceh harus mengalokasikan anggaran perbaikan sehingga segera bisa dilalui truk pengangkut barang," ujar TAF Haikal kepada Analisa di Banda Aceh, Selasa (11/8).
Dia kembali meminta Pemerintah Aceh harus segera mengambil alih pembangunan jembatan Lambeusoe yang sampai saat ini sebagian rangka besi jembatan sudah berada di atas sungai. Jembatan Lambeuso yang bersisian dengan rakit, bila dapat segera dibangun akan bisa mengatasi masalah jembatan Kartika. "Arus tranportasi truk pengangkut barang tidak perlu dibatasi lagi, rakit sudah tidak ada lagi," terangnya.
Haikal menegaskan, bila hal-hal sangat vital yang menjadi kebutuhan rakyat terus berulang-ulang tidak ditangani, jangan salahkan bila nantinya rakyat pantai barat selatan Aceh minta "merdeka" dari Provinsi NAD.
Mengatasi Persoalan
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh, Ir Muhyan Yunan mengatakan, pihaknya sedang berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan memperbaiki kerusakan jembatan bailey Kartika yang dibangun TNI pascatsunami di Desa Lamdurian, Lamno, Kecamatan Jaya, untuk memperlancar arus transportasi ke pantai barat selatan Aceh.
"Rencana rehab sudah dibicarakan dengan Zipur. Dibutuhkan dana sekitar Rp1,5 miliar untuk merehab jembatan bailey yang dibangun pascatsunami itu," kata Muhyan Yunan.
Menurutnya, kerusakan jembatan bailey Kartika sepanjang 120 meter itu sudah terjadi sebulan lalu. Pada saat itu para pemilik angkutan umum sudah diimbau untuk tidak mengoperasikan truk-truk besar yang membawa muatan 5 ton lebih melintas di atas jembatan tersebut.
"Sebab, jembatan itu kekuatannya sudah tak bisa dilewati lagi oleh mobil bermuatan berat," ungkapnya.
Disebutkan, tiga minggu lalu dilakukan rapat dengan Sekda Aceh dan disepakati sumber dana untuk perbaikan jembatan Kartika digunakan dana tanggap darurat.
Jembatan itu akan ditangani dengan cara membangun tiga pilar tambahan dan kabel penyangga kiri-kanan. Paket pekerjaan ini akan memakan waktu 1,5 bulan.
"Jika itu selesai, maka jembatan tersebut akan bisa dilewati lagi oleh truk yang bermuatan 20-40 ton," katanya.
Sementara untuk mengatasi persoalan bagi truk yang sudah tertahan dan memiliki muatan banyak, jalan satu-satunya adalah dengan melansir barang melintasi jembatan menggunakan mobil pick-up.
"Sebab, untuk menyeberangi sungai tidak mungkin karena kondisi air sungai sedang meluap dan deras saat ini," ujar Muhyan. (mhd)
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24719:jembatan-rusak-arus-transportasi-banda-aceh-calang-terhambat&catid=42:nad&Itemid=112
Sabtu, 25 Juli 2009
Menagih Janji “Sehat” Pemimpin Negeri
Oleh TAF Haikal
25 July 2009, 08:57 Opini Administrator
TAK lazim usianya yang hampir memasuki tujuh tahun dan setara dengan murid kelas satu SD itu hanya terbaring lemas dan sesekali duduk di atas ranjang. Itulah satu topik berkait gizi buruk yang dilansir harian ini (Serambi, 18/7/2009) lalu. “ Tubuhnya hanya daging yang masih dibalut oleh kulit,” ungkap Nazariah, ibu bocah Muhammad Kausar (6,5 tahun). Di tengah gencar-gencarnya pusat pelayanan kesehatan yang dibangun begitu megah, realitas masih ada anak manusia di Aceh yang tinggal kulit sebagai pembalut tulang akibat tidak mendapat pelayanan.
Persis di Afrika, negara yang sedang dilanda konflik atau kekeringan yang menyebabkan rawan pangan di belahan. Sungguh, apa yang dialami Muhammad Kausar dan juga terakhir kita tahu dialami Muhammad Afdhal (7 tahun), suatu yang sangat ironi. Sebab penderitaan para bocah itu bukanlah hal yang serta merta seperti kejadian kecelakaan lalu lintas. Gizi buruk adalah realitas dari investasi buruk di tengah program pemerintah sedang gencarnya mengundang investasi mega proyek ke Aceh. Sejatinya soal kesehatan juga tidak terabaikan. Sebab lebih urgen karena langsung menyangkut hidup dan kelangsungan generasi Aceh masa depan. Apabila perbaikan gizi anak-anak bangsa ini tidak terhiraukan tentu akan menimbulkan penyakit infeksi kronis yang tentunya sangat merugikan ivestasi generasi mendatang.
Memang sangat tragis ketika anggaran untuk kesehatan setiap tahun meningkat yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan yang serba canggih dan modern kemudian tidak ada tenaga yang ahli untuk mengoperasionalkannya. Masalahnya, pengadaan peralatan kesehatan hanya sebagai proyek dan untuk menyerap anggaran. Belum lagi bicara tentang bagaimana pemeliharaan untuk jangka panjang bagaimana peralatan yang sudah dibeli tetap dapat digunakan alias tidak rusak atau karatan. Patut saat ini mempertanyakan janji pemimpin ketika mereka mempromosikan diri akan membuat perubahan. Kita membayangkan ketika mereka berkampanye seolah-olah besok setelah terpilih semua rakyat akan sehat, akan sejahtera. Sekarang, mana janji -janji itu. Atau mungkin makin terlena dengan rutinitas, atau hanya sekedar menanda tangani surat keluar masuk di atas meja sambil menghitung berapa fee yang akan masuk?
Saatnya patut direnung, dimana komitmen sebagai abdi rakyat ketika usai dilantik menjadi pejabat negeri. Nyatanya untuk mengatasi gizi buruk saja sudah tidak becus, dan ini dikhawatirkan akan menjadi gunung es masalah kesehatan di Aceh. Padalal sesuai UUPA pasal 16 pasal 1 “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana yang dimaksud pada pasal (14) ayat 3 dalam urusan skala Aceh yang meliputi : huruf e “ penanganan bidang kesehatan”. Pasal 17 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : huruf e “ penanganan bidang kesehatan”. Jelas dalam UUPA sudah sangat luas memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi pelayanan kesehatan yang prima bagi rakyatnya.
Masyarakat sebenarnya, tidak berharap banyak kepada pemerintah, kecuali mewujudkan janji terutama bagaimana meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan rakyat. Inilah yang terlihat terabaikan dari perhatian pemerintah Aceh, baik provinsi maupun di level kabupaten/kota. Progran dan rencana kerja yang telah disusun baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang, masih sebatas di atas meja beluim diimplementasikan sesuai harapan masyarakat. Seperti penempatan para petugas medis sesuai keahliannya yang benar-benar menguasai kesehatan di lokasi kerja mereka. Pemerintah mesti komit, dengan memberi penghargaan kepada petugaskesehatan yang bekerja baik dan memberi sangsi kepada mereka yang tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya. Bahwa masalah kesehatan bukanlah persoalan ringan, maka sudah sepantasnya pemimpin mengevaluasi kinerja aparatur dan proyek-proyek “copy-paste” yang terus terulang dari tahun ke tahun. Para pemimpin hendaknya mampu menterjemahkan janji-janji mereka ketika mereka membutuhkan rakyat untuk memilihnya.
Penulis adalah Ketua DPA/Presidium Forum LSM Aceh.
http://www.serambinews.com/news/menagih-janji-sehat-pemimpin-negeri
25 July 2009, 08:57 Opini Administrator
TAK lazim usianya yang hampir memasuki tujuh tahun dan setara dengan murid kelas satu SD itu hanya terbaring lemas dan sesekali duduk di atas ranjang. Itulah satu topik berkait gizi buruk yang dilansir harian ini (Serambi, 18/7/2009) lalu. “ Tubuhnya hanya daging yang masih dibalut oleh kulit,” ungkap Nazariah, ibu bocah Muhammad Kausar (6,5 tahun). Di tengah gencar-gencarnya pusat pelayanan kesehatan yang dibangun begitu megah, realitas masih ada anak manusia di Aceh yang tinggal kulit sebagai pembalut tulang akibat tidak mendapat pelayanan.
Persis di Afrika, negara yang sedang dilanda konflik atau kekeringan yang menyebabkan rawan pangan di belahan. Sungguh, apa yang dialami Muhammad Kausar dan juga terakhir kita tahu dialami Muhammad Afdhal (7 tahun), suatu yang sangat ironi. Sebab penderitaan para bocah itu bukanlah hal yang serta merta seperti kejadian kecelakaan lalu lintas. Gizi buruk adalah realitas dari investasi buruk di tengah program pemerintah sedang gencarnya mengundang investasi mega proyek ke Aceh. Sejatinya soal kesehatan juga tidak terabaikan. Sebab lebih urgen karena langsung menyangkut hidup dan kelangsungan generasi Aceh masa depan. Apabila perbaikan gizi anak-anak bangsa ini tidak terhiraukan tentu akan menimbulkan penyakit infeksi kronis yang tentunya sangat merugikan ivestasi generasi mendatang.
Memang sangat tragis ketika anggaran untuk kesehatan setiap tahun meningkat yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan yang serba canggih dan modern kemudian tidak ada tenaga yang ahli untuk mengoperasionalkannya. Masalahnya, pengadaan peralatan kesehatan hanya sebagai proyek dan untuk menyerap anggaran. Belum lagi bicara tentang bagaimana pemeliharaan untuk jangka panjang bagaimana peralatan yang sudah dibeli tetap dapat digunakan alias tidak rusak atau karatan. Patut saat ini mempertanyakan janji pemimpin ketika mereka mempromosikan diri akan membuat perubahan. Kita membayangkan ketika mereka berkampanye seolah-olah besok setelah terpilih semua rakyat akan sehat, akan sejahtera. Sekarang, mana janji -janji itu. Atau mungkin makin terlena dengan rutinitas, atau hanya sekedar menanda tangani surat keluar masuk di atas meja sambil menghitung berapa fee yang akan masuk?
Saatnya patut direnung, dimana komitmen sebagai abdi rakyat ketika usai dilantik menjadi pejabat negeri. Nyatanya untuk mengatasi gizi buruk saja sudah tidak becus, dan ini dikhawatirkan akan menjadi gunung es masalah kesehatan di Aceh. Padalal sesuai UUPA pasal 16 pasal 1 “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana yang dimaksud pada pasal (14) ayat 3 dalam urusan skala Aceh yang meliputi : huruf e “ penanganan bidang kesehatan”. Pasal 17 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : huruf e “ penanganan bidang kesehatan”. Jelas dalam UUPA sudah sangat luas memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi pelayanan kesehatan yang prima bagi rakyatnya.
Masyarakat sebenarnya, tidak berharap banyak kepada pemerintah, kecuali mewujudkan janji terutama bagaimana meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan rakyat. Inilah yang terlihat terabaikan dari perhatian pemerintah Aceh, baik provinsi maupun di level kabupaten/kota. Progran dan rencana kerja yang telah disusun baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang, masih sebatas di atas meja beluim diimplementasikan sesuai harapan masyarakat. Seperti penempatan para petugas medis sesuai keahliannya yang benar-benar menguasai kesehatan di lokasi kerja mereka. Pemerintah mesti komit, dengan memberi penghargaan kepada petugaskesehatan yang bekerja baik dan memberi sangsi kepada mereka yang tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya. Bahwa masalah kesehatan bukanlah persoalan ringan, maka sudah sepantasnya pemimpin mengevaluasi kinerja aparatur dan proyek-proyek “copy-paste” yang terus terulang dari tahun ke tahun. Para pemimpin hendaknya mampu menterjemahkan janji-janji mereka ketika mereka membutuhkan rakyat untuk memilihnya.
Penulis adalah Ketua DPA/Presidium Forum LSM Aceh.
http://www.serambinews.com/news/menagih-janji-sehat-pemimpin-negeri
Jumat, 24 Juli 2009
Ekonomi lemah picu gizi buruk anak
Tuesday, 21 July 2009 21:49
Warta - Aceh
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Lemahnya tingkat ekonomi suatu keluarga sehingga tidak dapat memberikan asupan gizi yang baik menyebabkan timbulnya gizi buruk pada anak di Aceh.
"Tingkat ekonomi masyarakat yang masih lemah dapat memicu gizi buruk terhadap anak-anak terutama balita di Aceh," kata Kepala Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rusdi Andi, di Banda Aceh, malam ini.
Menurutnya, gizi buruk rentan diderita oleh masyarakat yang cenderung ekonominya lemah. "Hal ini sering terjadi karena orang tua tidak mampu memberikan asupan gizi yang baik," kata Rusdi.
Selain itu, minimnya pengetahuan tentang asupan gizi juga menjadi faktor utama penyebab pemicu gizi buruk pada anak.
"Kadang kala orang tua juga tidak mau tahu tentang pentingnya gizi bagi anak-anak dalam membentuk pertumbuhan mereka," katanya.
Meskipun demikian, kata Rusdi peran aktif dari kedua pihak baik petugas medis dan masyarakat terutama para ibu sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan gizi balita.
"Sosialisasi harus terus dilakukan dan peran masyarakat terutama ibu-ibu dalam menjaga kesehatan anak, sangat dibutuhkan," katanya.
Berkaitan dengan penanggulangan gizi buruk tersebut, TAF Haikal, Ketua Dewan Presidium Forum LSM Aceh menanggapi serius permasalahan penanganan yang dilakukan di Provinsi Aceh.
Haikal mengatakan, sangat ironis di tengah gencarnya pusat pelayanan kesehatan dibangun dengan megahnya di Provinsi Aceh, masih ditemukan kasus gizi buruk di Aceh.
"Sangat ironis disaat pelayanan kesehatan tengah dibangun, masih ditemukan ada anak manusia tinggal kulit pembalut tulang, seperti kita lihat di Afrika," kata Haikal.
Aktivis LSM itu menilai, apabila gizi buruk masih terjadi di Aceh, hal tersebut dapat menimbulkan penyakit infeksi kronis yang berdampak buruk bagi masyarakat.
"Tentu saja itu sangat merugikan generasi mendatang, bahkan investasi juga ikut memburuk," katanya.
Karena itu, dia berharap, petugas kesehatan di Aceh harus gencar melakukan razia atau sweeping terhadap masyarakat yang tidak mampu.
"Memang benar bahwa ketidakmampuan ekonomi itu dapat memicu peningkatan gizi buruk di daerah Aceh, karena itu pemerintah melalui petugas medisnya harus lebih siap dalam melakukan upaya pencegahan," kata mantan Direktur Forum LSM Aceh itu.
Di Provinsi Aceh baru ditemukan seorang penderita gizi buruk yang saat ini ditangani di rumah sakit umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.
Sementara itu, berdasarkan catatan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Banda Aceh pada 2008 juga ditemukan seorang penderita gizi buruk.
"Saat ini kita masih dapat menekan tingginya laju penderita gizi buruk di Aceh," kata Rusdi.
(dat05/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=38944:-ekonomi-lemah-picu-gizi-buruk-anak&catid=13:aceh&Itemid=26
Warta - Aceh
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH - Lemahnya tingkat ekonomi suatu keluarga sehingga tidak dapat memberikan asupan gizi yang baik menyebabkan timbulnya gizi buruk pada anak di Aceh.
"Tingkat ekonomi masyarakat yang masih lemah dapat memicu gizi buruk terhadap anak-anak terutama balita di Aceh," kata Kepala Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rusdi Andi, di Banda Aceh, malam ini.
Menurutnya, gizi buruk rentan diderita oleh masyarakat yang cenderung ekonominya lemah. "Hal ini sering terjadi karena orang tua tidak mampu memberikan asupan gizi yang baik," kata Rusdi.
Selain itu, minimnya pengetahuan tentang asupan gizi juga menjadi faktor utama penyebab pemicu gizi buruk pada anak.
"Kadang kala orang tua juga tidak mau tahu tentang pentingnya gizi bagi anak-anak dalam membentuk pertumbuhan mereka," katanya.
Meskipun demikian, kata Rusdi peran aktif dari kedua pihak baik petugas medis dan masyarakat terutama para ibu sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan gizi balita.
"Sosialisasi harus terus dilakukan dan peran masyarakat terutama ibu-ibu dalam menjaga kesehatan anak, sangat dibutuhkan," katanya.
Berkaitan dengan penanggulangan gizi buruk tersebut, TAF Haikal, Ketua Dewan Presidium Forum LSM Aceh menanggapi serius permasalahan penanganan yang dilakukan di Provinsi Aceh.
Haikal mengatakan, sangat ironis di tengah gencarnya pusat pelayanan kesehatan dibangun dengan megahnya di Provinsi Aceh, masih ditemukan kasus gizi buruk di Aceh.
"Sangat ironis disaat pelayanan kesehatan tengah dibangun, masih ditemukan ada anak manusia tinggal kulit pembalut tulang, seperti kita lihat di Afrika," kata Haikal.
Aktivis LSM itu menilai, apabila gizi buruk masih terjadi di Aceh, hal tersebut dapat menimbulkan penyakit infeksi kronis yang berdampak buruk bagi masyarakat.
"Tentu saja itu sangat merugikan generasi mendatang, bahkan investasi juga ikut memburuk," katanya.
Karena itu, dia berharap, petugas kesehatan di Aceh harus gencar melakukan razia atau sweeping terhadap masyarakat yang tidak mampu.
"Memang benar bahwa ketidakmampuan ekonomi itu dapat memicu peningkatan gizi buruk di daerah Aceh, karena itu pemerintah melalui petugas medisnya harus lebih siap dalam melakukan upaya pencegahan," kata mantan Direktur Forum LSM Aceh itu.
Di Provinsi Aceh baru ditemukan seorang penderita gizi buruk yang saat ini ditangani di rumah sakit umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.
Sementara itu, berdasarkan catatan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Banda Aceh pada 2008 juga ditemukan seorang penderita gizi buruk.
"Saat ini kita masih dapat menekan tingginya laju penderita gizi buruk di Aceh," kata Rusdi.
(dat05/ann)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=38944:-ekonomi-lemah-picu-gizi-buruk-anak&catid=13:aceh&Itemid=26
Selasa, 14 Juli 2009
Lintas Banda Aceh-Calang Belum Bebas dari Rakit
17/05/2009 - 22:32 WIB
Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan TAF Haikal mengatakan, masyarakat dan pengguna jalan Banda Aceh - Calang sangat berharap dapat bebas dari rakit penyeberangan di sungai Lambeusoe untuk menuju ibu kota kabupaten Aceh Jaya atau ke ibu kota Provinsi Aceh.//
Menurut Taff Haikal, pembangunan ruas jalan Banda Aceh-Calang yang didanai USAID masih terbentur masalah ganti rugi tanah serta adanya alasan pelaksana kegiatan pembangunan yang mengaku tidak nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya.
Proyek pembangunan jembatan telah berhenti sejak April 2008, namun hingga saat ini pengguna jalan Banda Aceh-Calang masih menggunakan rakit penyebrangan dengan ongkos 20.000 rupiah per-kendaraan roda empat.
Selain jembatan Lambeusoe, Taff Haikal juga meminta pihak rekanan untuk menyelesaikan beberapa unit jembatan lainnya serta memperbaiki beberapa ruas jalan yang sering digenangi banjir.
Mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh itu juga mempertanyakan tim terpadu yang yang dibentuk Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan terkait pembangunan jalan yang hancur akibat bencana tsunami. .(onezoel/A1)
http://www.rribandaaceh.net/berita/lintas-darat-banda-aceh-calang-belum-bebas-dari-rakit-penyeberangan-karena-pembangunan-jalan-dan-jembatan-belum-tuntas-kendati-brr-aceh-nias-telah-dibubarkan/
Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan TAF Haikal mengatakan, masyarakat dan pengguna jalan Banda Aceh - Calang sangat berharap dapat bebas dari rakit penyeberangan di sungai Lambeusoe untuk menuju ibu kota kabupaten Aceh Jaya atau ke ibu kota Provinsi Aceh.//
Menurut Taff Haikal, pembangunan ruas jalan Banda Aceh-Calang yang didanai USAID masih terbentur masalah ganti rugi tanah serta adanya alasan pelaksana kegiatan pembangunan yang mengaku tidak nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya.
Proyek pembangunan jembatan telah berhenti sejak April 2008, namun hingga saat ini pengguna jalan Banda Aceh-Calang masih menggunakan rakit penyebrangan dengan ongkos 20.000 rupiah per-kendaraan roda empat.
Selain jembatan Lambeusoe, Taff Haikal juga meminta pihak rekanan untuk menyelesaikan beberapa unit jembatan lainnya serta memperbaiki beberapa ruas jalan yang sering digenangi banjir.
Mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh itu juga mempertanyakan tim terpadu yang yang dibentuk Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan terkait pembangunan jalan yang hancur akibat bencana tsunami. .(onezoel/A1)
http://www.rribandaaceh.net/berita/lintas-darat-banda-aceh-calang-belum-bebas-dari-rakit-penyeberangan-karena-pembangunan-jalan-dan-jembatan-belum-tuntas-kendati-brr-aceh-nias-telah-dibubarkan/
Langganan:
Postingan (Atom)